logo-permatamas-1
Hubungi Kami

Tag: IzinKosmetik

Mau buka bisnis kosmetik? Pastikan dapet izin edar dulu ya!

12 aspek CPKB, Apa Itu CPKB?, Cara Mudah Memperoleh Nomor Izin Edar Kosmetik, industri kosmetik, izin kosmetik·

Mau buka bisnis kosmetik? Pastikan dapet izin edar dulu ya! – Tahun ini, tren di kalangan artis atau selebriti beralih ke bisnis kosmetik setelah tahun sebelumnya banyak yang mengambil peluang di bidang kuliner. Keberhasilan mereka dalam industri hiburan membuka peluang lebih lebar di dunia bisnis.

Selain popularitas, keunggulan bisnis yang dijalankan oleh artis-artis ini tidak hanya terletak pada branding mereka, tetapi juga pada kualitas produk yang tidak kalah dengan kosmetik impor. Beberapa produk bahkan telah menjalani uji klinis di berbagai negara dan berkolaborasi dengan dokter-dokter ternama.

Salah satu contohnya adalah produk Scarlet, yang saat ini sedang menjadi tren di kalangan wanita dan pria. Menariknya, produk kecantikan ini dimiliki oleh Felicya Angelista, seorang artis yang juga istri dari aktor terkenal, Immanuel Caesar Hito. Walaupun begitu, menjalankan bisnis kosmetik membutuhkan perhatian khusus karena Anda perlu menyelesaikan beberapa dokumen izin sebelum produk dapat dijual.

Apa saja Dokumen Yang Diperlukan Dalam Pengajuan Izin Edar Kosmetik?

Langkah awal yang harus diambil oleh pelaku usaha ketika hendak mengajukan perizinan atau pendaftaran kosmetik adalah proses pendaftaran badan usaha. Dalam proses ini, terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon sesuai dengan jenis notifikasi yang diajukan, berikut dokumennya:

Industri Kosmetika Dalam Negeri (Lokal)

  • NIB
  • fotokopi KTP
  • Identitas Direksi dan atau pimpinan Perusahaan;
  • fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • fotokopi serfikat CPKB atau surat keterangan Penerapan CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinofikasi dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir;
  • surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan industri Kosmetika yang tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika; dan
  • dokumen terkait merek

Usaha Perseorangan

  • NIB
  • fotokopi KTP
  • Identas Direksi dan/atau pimpinan Perusahaan
  • surat rekomendasi sebagai pemohon nofikasi dari Kepala UPT BPOM setempat
  • fotokopi izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
  • fotokopi dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmeka yang telah memiliki serfikat CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinofikasi dari industri penerima kontrak, dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir; dan surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan perusahaan dak terlibat dalam ndak pidana di bidang Kosmeka;
  • dokumen terkait merek

Dokumen Importir Kosmetika

  • NIB
  • surat pernyataan Direksi dan/atau pimpinan harus dak terlibat dalam ndak pidana
  • fotokopi KTP
  • identas Direksi dan/atau pimpinan Perusahaan
  • surat rekomendasi sebagai pemohon nofikasi dari Kepala UPT BPOM setempat
  • fotokopi izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
  • fotokopi surat penunjukan keagenan yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penunjukan berakhir, yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dan paling sedikit mencantumkan keterangan mengenai:
  • Nama dan alamat produsen/Prinsipal Negara asal;
  • Nama Imporr;
  • Merek dan/atau Nama Kosmeka;
  • Tanggal diterbitkan;
  • Masa berlaku penunjukan keagenan;
  • Hak untuk melakukan nofikasi, impor, dan distribusi dari produsen/Prinsipal negara asal; dan g. Identitas direktur atau pimpinan produsen/Prinsipal dari negara asal ditunjukkan dengan mencantumkan nama dan tanda tangannya.
  • fotokopi surat perjanjian kerja sama kontrak antara pemohon nofikasi dengan industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia yang disahkan oleh notaris dengan ketentuan mencantumkan merek dan/atau Nama Kosmeka serta tanggal Kontrak perlu diperbaharui paling tidak 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku untuk memastikan kelangsungan kesepakatan.

Apakah Ada Konsekuensi Jika Tidak Memiliki Izin BPOM Pada Produk Kosmetik?

Menjalankan bisnis dalam industri produk kosmetik, memerlukan perhatian khusus dari pemiliknya. Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan adalah pemilihan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik tersebut.

Beberapa waktu yang lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penyitaan terhadap sejumlah produk kosmetik yang didistribusikan tanpa izin resmi. Hasil dari tindakan tersebut mengungkapkan adanya kosmetik yang mengandung bahan kimia berpotensi membahayakan bagi konsumen.

Tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk produk kosmetik dapat berdampak serius bagi pelaku usaha. Berikut adalah beberapa konsekuensi jika produk kosmetik tidak memiliki izin BPOM:

  • Penarikan Produk dari Peredaran

BPOM memiliki kewenangan untuk memerintahkan penarikan produk kosmetik yang tidak memiliki izin dari peredaran. Ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi risiko dan bahaya yang mungkin terkandung dalam produk tersebut.

  • Pencabutan Izin Edar

Jika produk kosmetik telah mendapatkan izin edar tetapi kemudian terbukti tidak memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan, BPOM dapat mencabut izin edar tersebut. Hal ini dapat merugikan reputasi perusahaan dan menghentikan distribusi produk.

  • Sanksi Pidana dan Denda

Pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa izin atau secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa pelanggaran ini dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

  • Kerugian Finansial

Tidak hanya dikenakan sanksi pidana, tetapi juga denda finansial yang signifikan. Denda maksimal yang dapat dikenakan oleh BPOM untuk pelanggaran terhadap perizinan produk kosmetik adalah Rp1,5 miliar.

Kerugian Reputasi

Pelanggaran terhadap perizinan BPOM dapat merugikan reputasi bisnis. Konsumen cenderung enggan menggunakan produk yang tidak memiliki izin resmi, dan hal ini dapat berdampak buruk pada citra merek.

  • Pengawasan yang Ketat

Setelah terjadi pelanggaran, BPOM mungkin meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tersebut. Hal ini dapat berarti pemantauan yang lebih intensif terhadap semua kegiatan bisnis dan produk yang dihasilkan.

Ketentuan Hukum Terkait Kosmetik di Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan, produk kosmetik termasuk dalam kategori farmasi. Sesuai dengan Pasal 98 ayat (1), produk farmasi, yang mencakup kosmetik, harus memenuhi kriteria keamanan, khasiat, mutu, dan terjangkau. Selanjutnya, Pasal 105 ayat (2) mengamanatkan bahwa proses produksi kosmetik harus mematuhi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kewajiban untuk memenuhi standar dan persyaratan tersebut merupakan suatu keharusan. Jika izin edar sudah diperoleh namun ternyata produk kosmetik tidak mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku, pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan produk tersebut dari peredaran.

Pasal 106 ayat (1) menegaskan bahwa perolehan izin edar sangat penting sebagai langkah perlindungan konsumen dari produk kosmetik yang berpotensi membahayakan. Pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat mutu dan izin edar dari BPOM dapat dipastikan melakukan pelanggaran hukum. Sesuai dengan Pasal 106 ayat (1), pelaku usaha yang menyebarkan kosmetik tanpa izin edar atau secara ilegal dapat dihadapkan pada sanksi pidana dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

Pengusaha Di Bidang Kosmetik Harus Memperoleh Izin Edar Sebagai Persyaratan Wajib

Industri kosmetik membutuhkan izin edar sebelum mengkomersialkan produknya. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (PBPOM 12/2020), ayat 4 (1) menjelaskan persyaratan ini.

Menurut peraturan, pelaku usaha diharuskan untuk mengirimkan kosmetik yang telah memperoleh izin edar dalam bentuk notifikasi untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang dipasarkan di Indonesia memenuhi standar keamanan, khasiat, memberikan manfaat, dan memiliki mutu yang baik.

Sangat penting untuk diingat bahwa persyaratan notifikasi kosmetik berlaku untuk semua produk kosmetik yang beredar, baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang diimpor. Sementara itu, sesuai dengan Pasal 6 PBPOM No. 12/2020, pihak yang diperlukan untuk mengajukan permohonan notifikasi kosmetik adalah sebagai berikut:

  • Industri kosmetik yang beroperasi di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  • Individu atau entitas bisnis yang bergerak dalam industri kosmetik dan menjalin kontrak produksi dengan perusahaan kosmetik di Indonesia.
  • Importir yang aktif dalam sektor kosmetik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, setiap bisnis kosmetik harus mendapatkan izin edar untuk produknya terlebih dahulu sebelum mempromosikan atau melakukan jual beli.

Jika Anda mengalami kesulitan dalam mengurus izin edar untuk bisnis kosmetik, solusinya ada di permatamas.com. Kami menyediakan layanan konsultasi online secara gratis dan membantu Anda menangani semua masalah perizinan dengan cepat dan efisien bersama tim profesional kami. layanan kami meliputi izin pkrt, izin alkes, sertifikasi halal dan pendaftaran merek, dengan permatamas.com, Anda dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis Anda tanpa harus merisaukan urusan perizinan atau kendala bisnis lainnya!

Segera hubungi kami untuk informasi lebih lanjut terkait izin kosmetik atau perizinan lainnya melalui kontak 085219385505 atau kunjungi kantor kami di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

 

Kategori Golongan Industri Kosmetik

Apa Itu CPKB?, Cara Mudah Memperoleh Nomor Izin Edar Kosmetik, industri kosmetik, izin kosmetik, izin kosmetika, izinedarkosmetik, izinedarparfum, Izinkosmetik, izinKosmetikOnline, jasa denah pabrik kosmetik, jasa persetujuan denah bangunan industri kosmetik, LayananIzinEdar, ManfaatCPKB, notifikasi kosmetik, notifikasi produk kosmetik, PengelolaanBahanBaku, pengurusan denah kosmetik, PerpanjanganIzin, persyaratan notifikasi kosmetik, perusahaan kosmetik, ProsesCepat, RegistrasiIzinEdar, RegulasiKosmetik, Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik), SertifikasiCPKB, SertifikasiProdukKosmetik, syarat-syarat notifikasi kosmetik·

Kategori Golongan Industri Kosmetik – Industri kosmetik telah berkembang menjadi komponen penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Produk perawatan diri seperti skincare, makeup, dan perawatan rambut membantu kulit dan rambut tetap sehat selain untuk mempercantik penampilan. Di masa kini, industri ini telah mengalami pertumbuhan pesat selama beberapa tahun terakhir ini dan didorong oleh inovasi teknologi serta  penelitian ilmiah.

Produk kosmetik semakin memperhatikan keberlanjutan, etika, dan penampilan. Perusahaan kosmetik berusaha keras untuk terus mengikuti tren dan preferensi konsumen di seluruh dunia dalam pasar global yang kompetitif dan menjadikan kosmetik tetap aman digunakan oleh penggunanya. Konsumen masa kini lebih cenderung memilih barang yang dibuat dengan cara yang etis dan ramah lingkungan.

Apa Itu Kosmetika?

Menurut PerBPOM No. 12 Tahun 2020, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau menjaga tubuh dalam kondisi baik.

Kategori Golongan Industri Kosmetik
Kategori Golongan Industri Kosmetik

Industri kosmetik terdiri dari dua (dua) kelompok, yaitu:

Apa Saja Golongan-golongan Industri Kosmetika ?

  1. Industri Kosmetika Golongan A

Industri kosmetik golongan A merupakan kategori yang tertinggi karena memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menghasilkan berbagai formulasi dan jenis produk kosmetika. Dengan kehadiran seorang apoteker, yang memainkan peran penting sebagai ahli teknis yang menjamin kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan, keuntungan ini semakin diperkuat. Dengan demikian, industri kosmetika golongan a tidak hanya memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk kecantikan yang inovatif, tetapi juga dapat mempertahankan standar profesionalisme yang tinggi selama proses produksi.

  1. Industri Kosmetika Golongan B

Industri kosmetik golongan B memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang bertanggung jawab atas teknologi dan hanya dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu.

Peraturan Badan POM No.8 Tahun 2021 Melarang Industri Kosmetika Golongan B Untuk Memproduksi Apa saja?

Peraturan Badan POM No.8 Tahun 2021 mengatur bahwa Industri Kosmetika Golongan B tidak diizinkan untuk memproduksi jenis tertentu dari sediaan kosmetika. Diantaranya:

  1. Kosmetik yang digunakan oleh bayi;
  2. Kosmetik yang digunakan di rongga mulut, mata, atau membran mukosa lainnya;
  3. Kosmetik yang mengandung bahan pencerah, anti jerawat, tabir surya, chemical peeling, dan/atau pewarna rambut; dan/atau
  4. Kosmetik yang dibuat dengan teknologi canggih dapat berupa serbuk kompak atau aerosol.

Apa Saja Bentuk Jenis Sediaan Kosmetik Yang dapat Diproduksi Oleh Kategori Industri Golongan B?

Berikut ini adalah beberapa bentuk dan jenis sediaan kosmetik yang dapat diproduksi oleh Industri Kosmetika Golongan B:

Industri Kosmetika Golongan B harus mematuhi standar pembuatan kosmetik yang baik, yang dibuktikan dengan sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) atau Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (SPA CPKB). Jika mereka melanggar persyaratan ini, mereka akan dikenakan sanksi administratif (Peraturan Badan POM No.8 Tahun 2021):

  • Pemberian peringatan secara tertulis;
  • Sementara menghentikan distribusi Kosmetika;
  • Menyuruh melakukan penarikan Kosmetika dari peredaran;
  • Melakukan pemusnahan Kosmetika;
  • Memberlakukan penghentian kegiatan produksi untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun;
  • Mencabut notifikasi terkait Kosmetika; dan/atau
  • Sementara menutup akses daring untuk pengajuan permohonan notifikasi Kosmetika.

Contoh Bentuk dan Jenis Sediaan industri Golongan B

Bentuk Jenis Sediaan Kategori
Cairan Cair Pewangi badan (body mist)
  Cairan kental Eau de cologne
  Suspensi Eau de toilette
    Eau de parfum
    Minyak rambut
    Pembersih muka
    Penyegar muka
    Perawatan kaki
    Sampo
    Kondisioner
    Krim siang, dsb
Setengah padat Krim Lulur
  Gel Krim pijat
  Pomade Hair creambath
    Pelembab
    Peeling
    Penataan rambut
Serbuk Serbuk tabur Serbuk mandi
  Lulur Masker wajah
  Mangir Bedak badan
  Garam mandi Bedak dingin
    Bedak wajah
    Deodorant antiperspirant
    Bedak perawatan kaki
    Garam mandi
Padat Sabun mandi Batangan Sediaan untuk mandi
  Sampo batang Busa mandi
  Deo stik Hair&bodywash
  Rempah Pembersih kulit muka
  Bedak dingin Pewangi badan

Mengapa Perlu Adanya Izin Untuk Industri Kosmetik Golongan A Dan B?

Izin untuk industri kosmetik golongan A dan B diperlukan untuk memastikan bahwa produksi dan distribusi produk kosmetik dilakukan dengan aman dan sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan. Dengan izin ini, pihak berwenang dapat memantau secara rutin agar produk kosmetik memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas, melindungi konsumen dari penggunaan produk yang tidak aman. Izin ini juga memastikan bahwa industri kosmetik beroperasi sesuai dengan aturan dan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan.

Cara Urus Izin Industri Kosmetik Tanpa Ribet

Sebagai pelaku usaha di industri kosmetika, kami sebagai konsultan memahami pentingnya memahami regulasi yang berlaku dan kesulitan yang mungkin dihadapi dalam proses perizinan. Anda tidak perlu khawatir kami CV Permatams Indonesia siap membantu anda melakukan perizinan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Kami dapat membantu anda dalam berbagai perizinan khususnya izin kosmetika dan meliputi izin pkrt, izin alkes, sertifikasi halal dan pendaftaran merek.

Untuk menghubungi kami, silakan kontak melalui telepon di nomor 085219385505 atau datang ke kantor kami di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

 

Siapa Yang Berhak Memperoleh Sertifikasi CPKB ?

12 aspek CPKB, Apa Itu CPKB?, BPOM, Cara Mudah Memperoleh Nomor Izin Edar Kosmetik, industri kosmetik, izin kosmetik, izin kosmetika, izinedarkosmetik, izinedarparfum, Izinkosmetik, izinKosmetikOnline, KosmetikRumahan, KualitasProdukKosmetik, LayananIzinEdar, ManfaatCPKB, Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik), SertifikasiCPKB, SertifikasiProdukKosmetik, syarat-syarat notifikasi kosmetik·

Siapa Yang Berhak Memperoleh Sertifikasi CPKB ? – Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, atau CPKB, menjadi sebuah standar yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses produksi kosmetika wajib memenuhi kriteria manajemen mutu dan keamanan yang ditetapkan. Sertifikasi CPKB menjadi kunci dalam menunjukkan kepatuhan suatu perusahaan kosmetika terhadap pedoman yang berlaku. Namun, siapa yang berhak memperoleh sertifikasi ini?dalam Artikel ini kami cv permatamas indonesia akan membahasnya.

Siapa Yang Berhak Memperoleh Sertifikasi CPKB ?
Siapa Yang Berhak Memperoleh Sertifikasi CPKB ?

Perusahaan Kosmetika yang Berproduksi dan Beredar di Pasar

Perusahaan kosmetika yang aktif dalam berproduksi dan menjual produk kosmetika di pasaran memiliki hak untuk memperoleh Sertifikasi CPKB. Hal ini mencakup produsen, pemilik merek, dan pihak-pihak terkait dalam rantai produksi dan distribusi.

Berikut yang berhak memperoleh sertifikasi CPKB :

  1. Industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
  2. Usaha perorangan/badan usaha di bidang kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan Industri kosmetik yang telah memiliki sertifikat CPKB dan berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
  3. Importir yang bergerak di bidang kosmetik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mematuhi Pedoman CPKB

Perusahaan yang berhasrat untuk memperoleh sertifikasi harus menunjukkan kesediaannya untuk mematuhi pedoman CPKB yang ditetapkan oleh BPOM. Ini melibatkan langkah-langkah konkret dalam pembuatan kosmetika, mulai dari bahan baku hingga proses produksi, pengepakan, dan distribusi.

Mencapai Standar Kualitas dan Keamanan

Agar berhak mendapatkan Sertifikasi CPKB, perusahaan harus membuktikan bahwa produk-produknya memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. Proses produksi harus dapat menjamin bahwa kosmetika yang dihasilkan aman digunakan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

Penerapan dan Pemeliharaan CPKB

Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi harus dapat membuktikan penerapan dan pemeliharaan CPKB secara berkelanjutan. Ini mencakup kemampuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam pedoman regulasi.

Keterlibatan BPOM

Untuk memperoleh Sertifikasi CPKB, perusahaan harus melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan serta audit dari BPOM untuk memastikan kesesuaian perusahaan dengan standar CPKB.

Dengan memahami siapa yang berhak memperoleh Sertifikasi CPKB, perusahaan kosmetika dapat membangun reputasi yang kuat dan memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk-produknya telah melewati proses produksi yang memenuhi standar tinggi dalam industri kosmetika.

Siapa Yang Berhak Memperoleh Sertifikasi CPKB ?
Siapa Yang Berhak Memperoleh Sertifikasi CPKB ?

Jika anda sebagai pelaku usaha atau perusaaan yang bergerak di bidang kosmetika kesulitan dengan izin atau sertifikasi kami CV. Permatamas Indonesia siap membantu anda dan menjadi Solusi yang tepat! Kami menyediakan layanan berbagai perizinan yang meliputi sertifikasi halal, izin kosmetik, izin pkrt, izin alkes , dan pendaftaran merek.

Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 085219385505, dan kantor kami terletak di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Dimana Cara Memperoleh Sertifikasi CPKB?

Apa Itu CPKB?, BPOM, izin kosmetika, izinedarkosmetik, izinedarparfum, Izinkosmetik, Jasa Izin Kosmetik, KeamananProdukKosmetik, kosmetikgolonganB, KosmetikRumahan, KualitasProdukKosmetik, LayananIzinEdar, ManfaatCPKB, notifikasi kosmetik, notifikasi produk kosmetik, PengelolaanBahanBaku, pengurusan layout pabrik kosmetik, pengurusan ruang produksi kosmetik·

Dimana Cara Memperoleh Sertifikasi CPKB? – Anda mungkin mengetahui bahwa industri kosmetik dalam negeri akhir-akhir ini semakin berkembang dan bahkan maju. Konsumen kosmetik terutama di Indonesia sekarang lebih suka membeli kosmetik dalam negeri.

Hal ini didukung oleh banyak faktor, tetapi yang paling penting adalah kualitas yang baik dan harga kosmetik impor yang tidak semahal. Banyak merek kosmetik lokal yang bahkan lebih murah daripada produk luar negeri.

Hasilnya, saat ini sebagian besar pecinta tata rias di Indonesia sudah akrab dengan puluhan merek kosmetik terkenal asli Indonesia seperti Wardah, Make Over, Somethinc, Rollover Reaction, By Lizzie Parra, Luxcrime, dan lainnya.

Ini meningkatkan prospek bisnis kosmetik di Indonesia karena kosmetika buatan semakin populer.

Anda tertarik untuk terjun ke industri kosmetik ini? Bingung cara urusnya bagaimana? CV.Permatamas Indonesia sebagai jasa yang terpercaya akan memberikan panduan yang valid dan arahanan yang tepat untuk bisnis anda. Inilah Pedoman Hukum Terkini terkait Sertifikasi Pembuatan Kosmetika di Indonesia!

Dimana Cara Memperoleh Sertifikasi CPKB?
Dimana Cara Memperoleh Sertifikasi CPKB?

Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (CPKB)

Dimana Cara Memperoleh Sertifikasi CPKB?
Dimana Cara Memperoleh Sertifikasi CPKB?

Peraturan terbaru, Peraturan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik, telah mengatur sertifikasi tersebut.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 mengenai Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik mengatur seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Sertifikasi CPKB

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021, perusahaan kosmetika membuktikan implementasi pedoman CPKB dengan memegang Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB. Perusahaan kosmetika hanya dapat mengajukan permohonan untuk sertifikasi CPKB yang disebutkan sebelumnya setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019.

Bagaimana bisnis kosmetika dapat mendapatkan sertifikasi ini?

  1. Miliki NIB

Seorang pelaku usaha kosmetika yang ingin mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi CPKB harus memiliki nomor induk usaha, juga dikenal sebagai NIB.

  1. Membuat Akun

Lalu, pelaku usaha membuat akun untuk Sertifikasi CPKB atau Sertifikasi Pemenuhan CPKB dengan mengisi formulir pada situs web resmi pelayanan e-sertifikasi BPOM.

  1. Menunggu Verifikasi

Dalam waktu tiga hari kerja setelah pendaftaran akun dilakukan, BPOM akan memverifikasi permohonan pembuatan akun. Untuk kepentingan e-sertifikasi, pelaku usaha harus mendapatkan nama pengguna dan kata sandi setelah terverifikasi.

  1. Persetujuan Denah Bangunan

Pelaku usaha harus mengajukan permohonan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika, yang harus dilampirkan dengan dokumen-dokumen berikut:

  1. Surat permohonan;
  2. Denah Bangunan Industri Kosmetika.

  3. Pengajuan Permohonan Sertifikat CPKB

Setelah mendapatkan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika, industri kosmetik harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

  1. Dokumen administratif, seperti surat permohonan;
  2. Dokumen yang menetapkan 12 (dua belas) aspek sistem mutu sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur CPKB; dan
  3. Surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku dalam bentuk sediaan yang sesuai dengan permohonan.

Lalu, semua berkas yang relevan diunggah ke situs web resmi layanan e-sertifikasi BPOM.

  1. Pengajuan Permohonan Sertifikat CPKB

Lalu, BPOM memeriksa semua dokumen yang telah diserahkan. Hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Demikian penjelasan singkat mengenai Dimana cara memperoleh sertifikasi CPKB serta tata cara mendapatkan Sertifikat CPKB bagi usaha yang berproduksi di bidang kosmetik.

Semoga artikel ini dapat membantu Anda. Apabila Anda memiliki kesulitan dalam mendapatkan izin atau sertifikasi tertentu bagi usaha Anda, CV. Permatamas Indonesia solusinya! kami dapat menjadi mitra terpercaya dan dapat melakukan berbagai perizinan seperti izin kosmetik, izin pkrt,izin alkes, sertifikasi halal danpendaftaran merek.

Segera hubungi kami dengan melalui nomor telephone 085219385505 dan kantor kami berlokasi di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

 

Bagaimana Cara Urus CPKB?

Apa Itu CPKB?, BPOM, Cara Mudah Memperoleh Nomor Izin Edar Kosmetik, industri kosmetik, izin kosmetik, izin kosmetika, izinedarkosmetik, izinedarparfum, Izinkosmetik, izinKosmetikOnline, jasa denah pabrik kosmetik, Jasa Izin Kosmetik, jasa persetujuan denah bangunan industri kosmetik, KeamananProdukKosmetik, kosmetikgolonganB, KosmetikRumahan, KualitasProdukKosmetik, LayananIzinEdar, ManfaatCPKB, notifikasi kosmetik, notifikasi produk kosmetik, PengelolaanBahanBaku, pengurusan denah kosmetik, pengurusan layout pabrik kosmetik, PerpanjanganIzin, persyaratan notifikasi kosmetik, perusahaan kosmetik, ProsesCepat, RegistrasiIzinEdar, RegulasiKosmetik, Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik), SertifikasiCPKB, SertifikasiProdukKosmetik, syarat-syarat notifikasi kosmetik, TataLetakIndustriKosmetik·

Bagaimana Cara Urus CPKB? – Dari perspektif produsen produk kosmetik dan perawatan kulit. Hasilnya, mengapa pembentukan CPKB penting? Bagaimana CPKB mempengaruhi produk yang dibuat? Kenapa banyak produsen belum mengelola CPKB mereka sendiri?

Kita CV. Permatamas Indonesia dapat mengupas semua hal terkait Cara urus sertifikasi CPKB dalam artikel ini.

Bagaimana Cara Urus CPKB? Berikut Proses Mudahnya
Bagaimana Cara Urus CPKB? 

Apakah yang dimaksud Sertifikasi CPKB?

Sertifikasi CPKB merupakan singkatan dari Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa produsen kosmetik dan skincare terus menerus memenuhi standar kualitas tertentu. Namun, sertifikat CPKB harus dilihat sebagai investasi yang menguntungkan produsen, bukan sebagai beban.

Produsen perlu mengubah metode kerja secara keseluruhan melalui pengelolaan CPKB; ini bukan hanya meningkatkan peralatan atau memperluas ukuran pabrik. Ada 12 aspek kriteria yang harus diperhatikan yaitu :

  1. Sistem Manajemen
  2. Personalia
  3. Bangunan dan fasilitas
  4. Peralatan
  5. Sanitasi dan hygiene personalia
  6. Produksi
  7. Pengawasan Mutu
  8. Dokumentasi
  9. Audit Internal
  10. Penyimpanan
  11. Kontrak produksi dan pengujian
  12. Penanganan keluhan dan pengujian

Ada dua kategori kriteria CPKB, A dan B. Kategori A memiliki apoteker yang bertanggung jawab, layanan produksi yang sama dengan produk, produksi seluruh produk dan tipe jenisnya, layanan laboratorium, dan memenuhi semua unsur kriteria pembuatan kosmetika yang baik.

Sedangkan Kriteria kosmetika kategori B termasuk tenaga farmasi yang bertanggung jawab, teknologi sederhana untuk pembuatan produk, izin untuk bahan sediaan bayi, antiseptik, anti ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya, sediaan berteknologi sederhana, dan konsekuensi kebersihan dan dokumentasi.

Baca juga: CV. Permatamas Indonesia mitra terpercaya dalam melakukan perizinan kosmetika

Bagaimana Cara Urus CPKB? Berikut Proses Mudahnya
Bagaimana Cara Urus CPKB? 

Cara urus CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik)

Dalam rangka meraih sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), perusahaan kosmetik harus melewati berbagai tahapan pengurusan yang sangat penting. Beberapa langkah tersebut termasuk:

Sertakan Diri dalam Kursus Dampak CPKB:

Pada pelatihan ini, BPOM akan membahas 12 aspek kriteria yang memerlukan penyesuaian serta teknik mendapatkan sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

Audit Awal

Menelusuri sejauh mana kelalaian produsen dalam menerapkan metode pembuatan kosmetika yang baik secara menyeluruh, setelah itu, tim audit CPKB dapat membuka diskusi dan mengevaluasi dampak dari penerapan metode pembuatan kosmetika yang baik. Sebagai langkah serupa, produsen kemudian melaporkan hasil penilaian mengenai implementasi metode pembuatan kosmetika yang baik.

Penuhi Laporan Audit

Produsen perlu merancang konsep dan memprioritaskan elemen-elemen sesuai dengan standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik. Tiga pertanyaan yang sejajar dengan standar tersebut meliputi:

  1. Koreksi prosedur
  2. Peningkatan Keterampilan Kerja
  3. Perbaikan Layanan Produksi secara Berkelanjutan

Pengajuan Sertifikasi CPKB

Setelah produsen memenuhi dan menjalankan standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik secara konsisten, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik kepada BPOM. Ini memerlukan pengiriman surat permohonan dan dokumen pendukung ke BPOM. Setelah itu, BPOM akan melakukan audit untuk memastikan bahwa produsen mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Baca juga: kami sangat berpengalaman juga di izin pkrt, izin alkes, pendaftaran merek, dan sertifikasi halal.

Penerapan dalam mengelola CPKB

Proses pembuatan sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik terutama bergantung pada arahan yang diberikan produsen. Metode umum sertifikasi kosmetik yaitu :

  • Melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan
  • Meningkatkan nilai persaingan di pasar global sekali lagi

Jika anda sebagai pelaku usaha bingung ingin melakukan sertifikasi CPKB silahkan hubungi kami CV. Permatamas Indonesia sebagai Solusi yang tepat. Kami siap membantu anda! hubungi kami melalui telephone 085219385505 dan Alamat kantor kami yang berlokasi di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Apa Itu Sertifikasi CPKB?

12 aspek CPKB, Apa Itu CPKB?, BPOM, Cara Mudah Memperoleh Nomor Izin Edar Kosmetik, industri kosmetik, izin kosmetik, izin kosmetika, izinedarparfum, Izinkosmetik, izinKosmetikOnline, Jasa Izin Kosmetik, jasa persetujuan denah bangunan industri kosmetik, KeamananProdukKosmetik, kosmetikgolonganB, KosmetikRumahan, KualitasProdukKosmetik, LayananIzinEdar, ManfaatCPKB, notifikasi kosmetik, notifikasi produk kosmetik, PengelolaanBahanBaku, pengurusan denah kosmetik, pengurusan layout pabrik kosmetik, pengurusan ruang produksi kosmetik, PerpanjanganIzin, persyaratan notifikasi kosmetik, perusahaan kosmetik, ProsesCepat, RegistrasiIzinEdar, RegulasiKosmetik, Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik), SertifikasiCPKB, SertifikasiProdukKosmetik, syarat-syarat notifikasi kosmetik, TataLetakIndustriKosmetik·

Apa Itu Sertifikasi CPKB?– Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, dikenal sebagai Sertifikat CPKB, adalah dokumen legal yang menunjukkan bahwa industri kosmetik telah menggunakan CPKB untuk membuat kosmetik.

Apa Itu Sertifikasi CPKB? Tata Cara Sertifikasi CPKB
Apa Itu Sertifikasi CPKB?

Apa itu CPKB ?

Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, atau CPKB, adalah komponen penting dalam menghasilkan produk kosmetik yang aman bagi pengguna dan memenuhi standar mutu.

Saat ini, pemerintah terus memfasilitasi industri kosmetik, baik skala besar maupun kecil, untuk menerapkan CPKB. Ini dilakukan secara bertahap dan terprogram untuk memastikan bahwa produk yang masuk ke masyarakat tidak mengandung bahan berbahaya.

Penggunaan CPKB sendiri dimulai dengan memilih bahan, proses produksi dan pengawasan mutu, konstruksi tempat produksi, dan peralatan dan karyawan. Dengan kata lain, perusahaan harus melakukan pengawasan dan pengawasan yang ketat dan berkala selama proses produksi kosmetik.

Sertifikasi CPKB adalah syarat penting agar bisnis dapat menerapkan jaminan mutu dan keamanan sesuai standar internasional. Lebih penting lagi untuk menerapkan CPKB agar produk kosmetik dan skincare Indonesia dapat bersaing dengan produk sejenis di pasar domestik dan internasional.

Apa saja Kriteria Setifikasi CPKB?

Produk kosmetik harus mempertimbangkan setiap aspek produksi ketika mereka mengawasi dan menerapkan CPKB. Untuk mendapatkan sertifikasi CPKB, organisasi harus memenuhi setidaknya dua belas kriteria, termasuk:

  1. Sistem Manajemen
  2. Personalia
  3. Bangunan dan fasilitas
  4. Peralatan
  5. Sanitasi dan hygiene personalia
  6. Produksi
  7. Pengawasan Mutu
  8. Dokumentasi
  9. Audit Internal
  10. Penyimpanan
  11. Kontrak produksi dan pengujian
  12. Penanganan keluhan dan pengujian

Selain itu, persyaratan untuk CPKB Golongan A dan B agak tentunya berbeda. Seperti apa persyaratannya? Mari kita telaah informasi berikut ini!

Syarat-syarat Sertifikasi CPKB Golongan A

Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika diperbolehkan untuk memperoleh CPKB Golongan A, tetapi perusahaan harus memenuhi persyaratan ini:

  • Memiliki Apoteker yang bertanggung jawab
  • Memiliki fasilitas produksi untuk semua jenis produk kecantikan
  • Memiliki fasilitas untuk membuat semua jenis dan bentuk sediaan kosmetik
  • Memiliki laboratorium

Syarat-syarat Sertifikasi CPKB Golongan B

CPKB Golongan B ditujukan untuk industri kosmetik yang membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dengan teknologi sederhana. Persyaratan CPKB Golongan B adalah sebagai berikut:

  • Minimal tenaga teknis kefarmasian yang bertanggung jawab tersedia.
  • Tersedia fasilitas produksi yang menggunakan teknologi sederhana sesuai produk terkait.
  • Tidak memproduksi produk untuk bayi, anti ketombe, antiseptik, tabir surya, dan pencerah kulit.
  • Teknologi sederhana membuat berbagai bentuk dan jenis sediaan kosmetika.
  • Menjaga kebersihan dan sanitasi
  • Mendokumentasikan dengan baik.

Cara urus Sertifikasi CPKB

Setelah mengetahui penjelasan CPKB dan apa yang diperlukan untuk memperolehnya, langkah berikutnya adalah cara urus sertifikasi CPKB untuk perusahaan kosmetik Anda. Berikut adalah langkah-langkah yang harus Anda ikuti untuk mendapatkan sertifikasi CPKB.

Mengikuti Pelatihan Penerapan Sertifikasi CPKB

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) biasanya mengadakan pelatihan CPKB. Di sini, Anda akan belajar tentang apa saja yang harus diubah sesuai standar CPKB dan bagaimana mendapatkan sertifikasi CPKB.

Baca juga: CV. Permatamas Indonesia menyediakan pelayanan untuk izin pkrt, izin alkes, sertifikasi halal, izin kosmetik, dan pendaftaran merek.

Apa Itu Sertifikasi CPKB? Tata Cara Sertifikasi CPKB
Apa Itu Sertifikasi CPKB? Tata Cara Sertifikasi CPKB

Melaksanakan Audit Awal

Audit awal bertujuan untuk menemukan kesalahan produsen Anda dalam menerapkan standar CPKB. Dalam proses ini, tim audit CPKB akan berbicara dengan Anda tentang seberapa baik prosedur CPKB dilaksanakan. Selanjutnya, akan diberikan saran tentang apa yang perlu diperbaiki agar perusahaan kosmetik Anda dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Menyusun Laporan Audit Awal

Setelah mendapatkan laporan audit awal, Anda biasanya harus membuat rencana untuk memenuhi beberapa faktor yang ditetapkan untuk mencapai standar CPKB. Tiga faktor utama ini biasanya termasuk perbaikan fasilitas produksi, peningkatan keterampilan pekerja, dan perbaikan sistem.

Pengajukan Sertifikasi CPKB

Setelah melakukan perbaikan untuk memenuhi standar CPKB dan mampu menerapkannya secara konsisten, Anda dapat mengajukan permohonan sertifikasi CPKB ke BPOM. Anda harus mengirimkan surat permohonan dan semua dokumen yang diperlukan ke BPOM. Setelah itu, BPOM melakukan audit untuk mengetahui apakah bisnis Anda sudah memenuhi standar CPKB yang ditetapkan.

Sekarang Anda tahu apa itu CPKB dan cara membuatnya, bukan? Sekarang Anda tahu mengapa seseorang tidak bisa membuat produk kecantikan? Mampu memenuhi standar dan diberikan secara teratur kepada bisnis. bukan hanya untuk menghemat uang, tetapi juga untuk melindungi pelanggan dari risiko di masa depan selama pemakaian.

Oleh karena itu, jika Anda seorang pemula dalam industri kecantikan atau kosmetik, pastikan bahwa maklon kosmetik dan skincare yang Anda pilih memiliki sertifikat CPKB. CV.Permatamas Indonesia memiliki sertifikasi resmi CPKB, sehingga sertifikasi CPKB yang Anda percayakan dijamin memenuhi standar mutu dan keamanan, sehingga kualitas produk Anda akan terjaga.

Hubungi kami segera melaui nomor telephone 085219385505 dan Alamat kantor kami berlokasi di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Panduan Kebersihan & Dokumentasi Kosmetik Golongan B

12 aspek CPKB, Apa Itu CPKB?, BPOM, Cara Mudah Memperoleh Nomor Izin Edar Kosmetik, industri kosmetik, izin kosmetik, izin kosmetika, izinedarkosmetik, izinedarparfum, Izinkosmetik, izinKosmetikOnline, Jasa Izin Kosmetik, KeamananProdukKosmetik, kosmetikgolonganB, KosmetikRumahan, KualitasProdukKosmetik, LayananIzinEdar, ManfaatCPKB, notifikasi kosmetik, notifikasi produk kosmetik, PengelolaanBahanBaku, pengurusan denah kosmetik, pengurusan layout pabrik kosmetik, ProsesCepat, RegistrasiIzinEdar, RegulasiKosmetik, Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik), SertifikasiCPKB, SertifikasiProdukKosmetik, syarat-syarat notifikasi kosmetik, TataLetakIndustriKosmetik·

Panduan Kebersihan & Dokumentasi Kosmetik Golongan B – Dalam pengembangan produk kosmetika golongan B, kebersihan, sanitasi, dan dokumentasi memiliki peran penting. Panduan ini di buat bertujuan untuk memudahkan industri kosmetika dalam menerapkan standar kebersihan yang tinggi dan dokumentasi yang akurat. Mari kita telusuri langkah-langkahnya bersama kami CV. Permatamas Indonesia untuk memastikan produk kosmetika yang aman dan berkualitas.

Panduan Kebersihan & Dokumentasi Kosmetik Golongan B
Panduan Kebersihan & Dokumentasi Kosmetik Golongan B

Apa Itu Industri Kosmetika Golongan B ?

Industri kosmetika golongan B merupakan industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana, Industri golongsn B hanya dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu karena dalam rangka melindungi masyarakat dari kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, maka industri kosmetika golongan B perlu menerapkan higiene sanitasi dan dokumentasi.

Apa Saja Persyaratan Wajib Industri Kosmetik Golongan B ?

Industri kosmetik yang memiliki izin produksi kosmetik golongan B harus memenuhi syarat berikut:

  1. Menunjuk minimal satu tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagai penanggung jawab.
  2. Memiliki fasilitas produksi yang dilengkapi dengan teknologi sederhana yang sesuai dengan jenis produk yang akan diproduksi.
  3. Menerapkan standar higiene, sanitasi, dan dokumentasi dalam seluruh proses produksi.

Apa yang Terjadi jika Industri Kosmetika Tidak Mematuhi Aturan?

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kepala Badan berpotensi menarik sanksi administratif sesuai regulasi. Industri kosmetika yang berizin produksi golongan B harus menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam peraturan ini, maksimal 6 bulan setelah diundangkan. Peraturan Kepala Badan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Menurut Pasal 6 Ayat 2 Permenkes Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, industri kosmetik terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

  • Industri kosmetik Golongan A dapat membuat semua jenis dan bentuk sediaan kosmetika.
  • Industri Kosmetik Golongan B hanya dapat membuat beberapa jenis dan bentuk sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana.

Pasal 7 ayat (1) menegaskan kewajiban bagi industri kosmetika untuk mengikuti Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Implementasi CPKB dalam industri kosmetika mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.3870 Tahun 2003 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.42.06.10.4556 Tahun 2010 yang memuat panduan operasional CPKB. Dalam regulasi tersebut, setiap industri kosmetika diwajibkan menerapkan CPKB secara menyeluruh dalam seluruh proses kegiatannya.

Apa Tujuan dari Higiene Sanitasi Dan Dokumentasi Pada Industri Kosmetika Golongan B?

Tujuannya untuk Memastikan keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetika untuk melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi standar dan Meningkatkan nilai tambah serta daya saing industri kosmetika golongan B dalam pasar.

Apa Itu Kebersihan & Sanitasi ?

kebersihan dan sanitasi  yang secara umum bertujuan untuk menghilangkan potensi kontaminasi dan risiko kontaminasi silang di area produksi, memiliki peran krusial dalam memastikan kualitas produk. Standar kebersihan dan sanitasi yang diterapkan pada personel, struktur bangunan, fasilitas, peralatan, perlengkapan, dan bahan baku menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas produk dan keamanan konsumen.

Kebersihan Perorangan

Penerapan higiene perorangan melibatkan:

  1. Personil harus dalam keadaan sehat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
  2. Personil menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diterima dan secara berkala, disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan lingkungan kerja
  3. Personil harus mencuci tangan sesuai prosedur sebelum memasuki ruang produksi, sesudah menggunakan toilet, setelah makan dan merokok.

Di ruang pengolahan dan pengemasan primer, personil mengenakan pakaian kerja dan kelengkapannya (penutup kepala, masker, sarung tangan, alas kaki) yang bersih untuk mencegah terjadinya kontaminasi.

Terutama di ruang produksi, personil dilarang melakukan praktek kebiasaan non higienis/buruk seperti:

a. Berlebihan dalam mengenakan perhiasan dan riasan wajah;

Contoh tidak dibolehkan:

  • menggunakan jam tangan dan/atau giwang;
  • menggunakan bulu mata tiruan atau kuku buatan
  • merokok, makan-minum, mengunyah dan meludah;
  • menyisir rambut
  • menyimpan makanan, minuman, rokok, atau barang lain pada area produksi, laboratorium, gudang atau area lain yang mungkin berdampak terhadap mutu produk.
  • membersihkan hidung dan telinga dengan menggunakan jari tangan
  • menggaruk kepala;
  • bersin tanpa menutup mulut;
  • memelihara/menempatkan tanaman/hewan

Sanitasi Bangunan dan Fasilitas

Bangunan dan fasilitas didesain dan dikonstruksi sedemikian rupa untuk memudahkan pembersihan dan perawatan serta mencegah risiko terjadinya kontaminasi/kontaminasi silang dan campur baur. Untuk mencapai tujuan ini, sediakan ruang/area tertentu, antara lain:

  1. ruang ganti yang terpisah dari ruang produksi;
  2. gudang bahan awal dan produk jadi;
  3. ruang penimbangan atau area penimbangan di ruang pengolahan;
  4. ruang pengolahan dan pengemasan;
  5. ruang pencucian dan penyimpanan alat produksi.

Apa yang Di maksud Dengan Dokumentasi ?

Dokumentasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk merekam aktivitas yang dilakukan dalam pembuatan kosmetika dengan tujuan:

  1. Menjamin konsistensi mutu produk karena dikerjakan dengan standar yang tetap.
  2. Agar tiap personil memahami tugas yang akan dikerjakan.
  3. Menjamin setiap personil mendapatkan informasi yang sama terhadap
  4. tugas yang akan dilakukan atau informasi untuk membuat keputusan.
  5. Agar tiap personil memiliki tanggung jawab atas tugas yang dikerjakan.
  6. Sebagai sarana audit dan penelusuran terhadap kasus tertentu.
  7. Mencegah kesalahan yang mungkin timbul dari komunikasi lisan

CV. Permatamas Indonesia, konsultan atau jasa yang ahli dan berpengalaman, siap memberikan layanan terbaik. Gunakan jasa kami untuk keperluan Anda, kami menyediakan layanan izin ksometik, izin pkrt, izin alkes, sertifikasi halal, dan pendaftaran merek. hubungi kami melalui telephone 085219385505 atau kunjungi kantor kami di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Tahapan Yang Perlu Dilakukan Dalam Proses Notifikasi Kosmetik

12 aspek CPKB, Apa Itu CPKB?, Cara Mudah Memperoleh Nomor Izin Edar Kosmetik, industri kosmetik, izin kosmetik, izin kosmetika, izinedarkosmetik, izinedarparfum, Izinkosmetik, izinKosmetikOnline, Jasa Izin Kosmetik, KeamananProdukKosmetik, kosmetikgolonganB, KosmetikRumahan, KualitasProdukKosmetik, LayananIzinEdar, ManfaatCPKB, notifikasi kosmetik, notifikasi produk kosmetik, PengelolaanBahanBaku, pengurusan denah kosmetik, pengurusan layout pabrik kosmetik, pengurusan ruang produksi kosmetik, PerpanjanganIzin, persyaratan notifikasi kosmetik, perusahaan kosmetik, ProsesCepat, Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik), SertifikasiCPKB, SertifikasiProdukKosmetik, syarat-syarat notifikasi kosmetik·

Tahapan Yang Perlu Dilakukan Dalam Proses Notifikasi Kosmetik – Semua produk kosmetik harus menjalani proses notifikasi kosmetik sebelum beredar pasaran. Apa maksud dari notifikasi kosmetik? agar pelanggan menerima jaminan keamanan dari produsen kosmetik. Apa yang harus dilakukan untuk menotifikasi kosmetik?

Dalam artikel ini, Anda akan menemukan informasi tentang bagaimana melaporkan produk kosmetik ke BPOM. Diskusikan pertanyaan Anda dengan CV Permatamas Indonesia di sini atau hubungi nomor yang telah kami sediakan di izinkosmetik.com. Kami akan segera membantu Anda.

Tahapan Yang Perlu Dilakukan Dalam Proses Notifikasi Kosmetik
Tahapan Yang Perlu Dilakukan Dalam Proses Notifikasi Kosmetik

Salah satu persyaratan untuk produk kosmetik adalah mendaftarkannya ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). BPOM, sebagai lembaga pengawas produk makanan dan obat-obatan di Indonesia, memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kualitas dan legalitas produk.

Menurut Dyah Sulistyorini, MSc, Apt, Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BPOM, keberadaan legalitas tidak hanya menjamin kualitas produk, tetapi juga memudahkan akses ke pasar yang lebih luas.

Langkah Persiapan Sebelum Mengajukan Notifikasi Kosmetik

Untuk mengajukan notifikasi produk kosmetik ke BPOM melalui situs resmi e-BPOM, diperlukan sejumlah dokumen persiapan khusus untuk industri dalam negeri (lokal). Dokumen-dokumen tersebut mencakup:

  1. SIUP/NIB (Nomor Izin Berusaha)
  2. NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak)
  3. KTP/Identitas Komisaris, Direksi, dan/atau Pimpinan Perusahaan
  4. Surat Pernyataan dari Komisaris, Direksi, dan/atau Pimpinan Perusahaan yang Menegaskan Tidak Pernah Terlibat dalam Tindak Pidana di Bidang Kosmetika
  5. Surat Izin Produksi Kosmetika
  6. Sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) atau Rekomendasi Penerapan CPKB/Surat Izin Produksi Kosmetika Beserta Surat Pernyataan Penerapan CPKB
  7. Surat Pernyataan Merek, Sertifikat, atau Formulir Pendaftaran Merek

Pastikan kelengkapan dokumen ini sebagai langkah awal yang esensial dalam proses notifikasi produk kosmetik Anda kepada BPOM melalui platform e-BPOM.

Persyaratan Dokumen Yang Diperlukan Perusahaan

Dokumen yang diperlukan oleh perusahaan atau pemberi kontrak:

  • SIUP/NIB (Nomor Izin Berusaha)
  • NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak)
  • KTP/identitas Komisaris, Direksi, atau pimpinan perusahaan
  • Surat Izin Produksi Kosmetika
  • Sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik), atau rekomendasi penerapan CPKB/Surat Izin Produksi Kosmetika + Surat Pernyataan Penerapan CPKB
  • Surat Perjanjian Kerjasama

Persyaratan Dokumen-Dokumen Yang Diperlukan Untuk Notifikasi Produk Impor

Persyaratan Dokumentasi yang Dibutuhkan untuk Melakukan Notifikasi Produk Impor ke BPOM Meliputi:

  • NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak)
  • Angka Pengenal Importir (API)
  • KTP/Identitas Komisaris, Direksi dan/atau pimpinan perusahaan
  • Surat pernyataan Komisaris, Direksi dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetika
  • Surat Penunjukan Keagenan/Letter of Appointment (LOA) yang masih berlaku dari industri negara asal
  • GMP (Good Manufacturing Practice) yang dilegalisir oleh KBRI negara asal.
  • Certificate of Free Sale (CFS) yang dilegalisir oleh KBRI negara asal.

Persyaratan Notifikasi Ke BPOM

Proses notifikasi produk ke BPOM, menurut beberapa referensi, memerlukan waktu sekitar 1,5 hingga 2 bulan. Nomor notifikasi BPOM yang diterima produk juga berlaku hanya selama tiga tahun, dan hanya setelah itu pembaharuan dapat dilakukan. Jangan lupa untuk mengevaluasi produk yang akan diajukan notifikasi ke BPOM apabila sesuai dengan kriteria berikut:

  1. Produk kosmetik yang diproduksi, diimpor, atau diedarkan di Indonesia wajib mematuhi standar keamanan, manfaat, kualitas, penandaan, dan klaim sesuai peraturan kosmetika.
  2. Notifikasi produk kosmetik juga merupakan kewajiban.
  3. Penandaan dan klaim pada produk kosmetik harus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh kepala BPOM.

Tahapan notifikasi Produk ke BPOM

Setelah mendaftarkan produk melalui website resmi BPOM, perusahaan pendaftar akan diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang mencakup jenis usaha, alamat perusahaan, dan surat permohonan notifikasi.

Setelah itu, perusahaan pendaftar harus membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besar biaya PNBP bergantung pada jenis bisnis dan tingkat resiko produk. Biaya PNBP akan meningkat seiring dengan risiko produk kosmetik.

Setelah membayar PNBP, perusahaan harus menunggu keluarnya nomor izin edar (NIE) untuk produk kosmetik yang didaftarkan. Anda dapat bekerja sama dengan kami untuk menyelesaikan masalah satu kali agar proses notifikasi kosmetik tidak menghabiskan semua sumber daya perusahaan.

CV Permatamas Indonesia konsultan notifikasi kosmetik yang ahli dan perpengalaman tentunya terpercaya. Apakah anda sedang mencari jasa atau konsultan unutk meperoleh notifikasi kosmetik? Jangan khawatir gunakan saja kami untuk Solusi yang tepat. kami juga menyediakan layanan izin kosmetik, izin alkes, sertifikasi halal, pendaftaran merek, dan izin PKRT.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di nomor telepon 085219385505 atau kunjungi kantor kami di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Memahami Pentingnya Identifikasi Produk Kosmetik

12 aspek CPKB, Apa Itu CPKB?, industri kosmetik, izin kosmetik, izin kosmetika, izinedarkosmetik, izinedarparfum, Izinkosmetik, Jasa Izin Kosmetik, KeamananProdukKosmetik, kosmetikgolonganB, KosmetikRumahan, KualitasProdukKosmetik, LayananIzinEdar, ManfaatCPKB, notifikasi kosmetik, ProsesCepat·

Memahami Pentingnya Identifikasi Produk Kosmetik – Nomor Notifikasi Kosmetik menjadi identitas penting dalam industri kosmetik untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan. Setelah menerima notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia, nomor ini dikeluarkan. Dalam artikel ini, kami akan membahas beberapa contoh Nomor Notifikasi Kosmetik dan bagaimana pentingnya nomor ini untuk memastikan kualitas dan keamanan produk kosmetik.

Memahami Pentingnya Identifikasi Produk Kosmetik
Memahami Pentingnya Identifikasi Produk Kosmetik

Apa Itu Nomor Notifikasi Kosmetik?

Untuk memastikan bahwa produk kosmetik aman untuk digunakan dan memenuhi standar keamanan dan kualitas, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan nomor unik yang disebut Nomor Notifikasi Kosmetik untuk mengidentifikasi produk kosmetik yang telah melalui proses notifikasi.

Contoh Nomor Notifikasi Kosmetik:

Contoh Nomor Notifikasi Kosmetik: NA123456789

  • NA: Kode awalan untuk Nomor Notifikasi Kosmetik.
  • 123456789: Nomor unik yang diberikan oleh BPOM.

Pentingnya Nomor Notifikasi Kosmetik:

  1. Keamanan Konsumen: Nomor Notifikasi Kosmetik menunjukkan bahwa produk telah melalui penilaian dan dianggap aman untuk digunakan oleh konsumen.
  2. Kualitas Produk: Proses notifikasi melibatkan persyaratan terkait formulasi, bahan baku, dan produksi, memastikan produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
  3. Kepatuhan Hukum: Produk kosmetik yang dijual tanpa Nomor Notifikasi Kosmetik dapat dianggap ilegal, dan produsen serta distributor dapat dikenai sanksi hukum.

Bagaimana Mendapatkan Nomor Notifikasi Kosmetik?

  1. Persiapkan Dokumen: Siapkan dokumen dan informasi terkait formulasi, bahan baku, dan proses produksi produk kosmetik.
  2. Ajukan Permohonan: Ajukan permohonan notifikasi kosmetik ke BPOM melalui sistem yang telah ditentukan.
  3. Tinjauan BPOM: BPOM akan melakukan tinjauan terhadap dokumen yang diajukan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk.
  4. Penerbitan Nomor Notifikasi: Jika produk memenuhi persyaratan, BPOM akan menerbitkan Nomor Notifikasi Kosmetik.

Kesimpulan:

Untuk membangun kepercayaan konsumen dan memasarkan produk secara legal, produsen dan pelaku usaha di industri kosmetik harus memiliki nomor notifikasi kosmetik, yang bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga jaminan kualitas dan keamanan produk kosmetik.

Memahami Pentingnya Identifikasi Produk Kosmetik
Memahami Pentingnya Identifikasi Produk Kosmetik
Memahami Pentingnya Identifikasi Produk Kosmetik
Memahami Pentingnya Identifikasi Produk Kosmetik

Percepat perjalanan bisnis kosmetik Anda dengan kepastian dan kemudahan! Dapatkan Nomor Notifikasi Kosmetik untuk produk-produk unggulan Anda dengan menggunakan layanan kami izinkosmetik.com. jangan khawatir kami dapat memproses dengan mudah dan cepat tanpa mengurangi kualitas.

Selain itu kami menyediakan layanan sertifikasi halal, pendaftaran merek, izin alkes, izin pkrt, dan izin kosmetik. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut nomor telephone 085219385505 dan Alamat Kantor kami di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

 

Pedoman CPKB Terbaru

12 aspek CPKB, Apa Itu CPKB?, BPOM, Cara Mudah Memperoleh Nomor Izin Edar Kosmetik, industri kosmetik, izin kosmetik, izin kosmetika, izinedarkosmetik, izinedarparfum, Izinkosmetik, jasa persetujuan denah bangunan industri kosmetik, KeamananProdukKosmetik, kosmetikgolonganB, KosmetikRumahan, KualitasProdukKosmetik, LayananIzinEdar, ManfaatCPKB, notifikasi kosmetik, notifikasi produk kosmetik, PengelolaanBahanBaku, pengurusan denah kosmetik, Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik), syarat-syarat notifikasi kosmetik, TataLetakIndustriKosmetik·

Pedoman CPKB Terbaru – Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik mewajibkan pelaku usaha yang berbisnis kosmetika untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan selama proses produksi produk tersebut. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, mari kita telaah peraturan ini bersama-sama bersama CV. Permatamas Indonesia yang merupakan mitra yang terpercaya dan ahli dalam memproses sertifikasi CPKB!

Pedoman CPKB Terbaru
Pedoman CPKB Terbaru

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.3870 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik harus diganti karena tidak lagi memenuhi persyaratan hukum dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kosmetik.

Untuk mematuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, seperti yang diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, dan untuk mematuhi Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, diperlukan untuk menetapkan sesuai Peraturan badan POM(BPOM).

Peraturan-peraturan BPOM

  1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika diubah pada tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1317).
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);
  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);

Definisi Kosmetika dan Tujuannya

Kosmetika didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut. Fungsinya mencakup membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau, atau melindungi serta menjaga tubuh tetap sehat.

Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (CPKB)

Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, juga dikenal sebagai CPKB, mencakup semua aspek proses pembuatan kosmetik dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik)

Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, juga dikenal sebagai Sertifikat CPKB, adalah dokumen sah yang menunjukkan bahwa industri kosmetik telah memenuhi persyaratan CPKB dalam pembuatan kosmetik.

Industri Kosmetika dan Regulasi

Industri Kosmetika adalah sektor industri yang memproduksi Kosmetika dengan izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengindikasikan adanya pengawasan dan regulasi yang ketat dalam proses produksi dan distribusi produk kosmetika.

Kewajiban Industri Kosmetika dalam Menerapkan Pedoman CPKB

Industri Kosmetika diwajibkan untuk menerapkan pedoman CPKB sebagai standar utama dalam melakukan kegiatan pembuatan Kosmetika, menunjukkan komitmen terhadap mutu dan keamanan produk.

12 Aspek Pedoman CPKB

Pedoman CPKB melibatkan berbagai aspek yang mencakup:

  1. Sistem Manajemen Mutu
  2. Personalia
  3. Bangunan dan Fasilitas
  4. Peralatan
  5. Sanitasi dan Higiene
  6. Produksi
  7. Pengawasan Mutu
  8. Dokumentasi
  9. Audit Internal
  10. Penyimpanan
  11. Kontrak Produksi dan Pengujian
  12. Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk

Penjelasan rinci tentang setiap elemen ini menyoroti komprehensifnya pedoman CPKB dalam memastikan proses pembuatan kosmetika yang baik dan aman.

Sanksi Administratif untuk Pelanggaran Ketentuan

Pelanggaran terhadap ketentuan yang disebutkan pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif, yang meliputi:

  1. Peringatan Tertulis
  2. Penghentian Sementara Kegiatan Produksi selama Maksimal 1 Tahun
  3. Pembekuan Sertifikat CPKB
  4. Pencabutan Surat Keterangan Penerapan CPKB atau Sertifikat CPKB
  5. Penutupan Sementara Akses Internet untuk Pengajuan Permohonan Notifikasi selama Maksimal 1 Tahun

Tata cara pengenaan sanksi administratif harus dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan. Proses ini menegaskan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam menentukan sanksi yang seharusnya diberikan.

Solusi Sertifikasi CPKB Tanpa Ribet

Buat pelaku usaha yang pengin sertifikasi CPKB tanpa ribet, kita punya solusinya! CV. Permatamas Indonesia siap membantu dalam prosesnya. Gampang banget, kan? Nah, buat yang mau info lebih lanjut atau konsultasi, langsung aja segera kontak kami, agar produk sesuai standar ketentuan CPKB terbaru!

Selain itu, kami juga menyediakan layanan untuk Sertifikasi halal, izin kosmetik, izin PKRT, izin ALKES, dan pendaftaran merek. Semua kebutuhan usaha anda ada disini!

Cara Kontak Kami :

Nomor Telephone: 085219385505

Alamat Kantor : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Email: maspermatha@gmail.com izinkosmetik.com

Izin Kosmetik adalah jasa sepesilis dibidang pengurusan izin kosmetik, yang sudah pengalaman dan kantor berkedudukan di Kota Bekasi Jawa Barat.

Alamat

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.

Kontak

Telp : 021-89253417
Hp/WA : 085777630555

© 2023 Izin Kosmetik – Support oleh Dokter Website

Facebook Twitter Instagram Youtube