logo-permatamas-1

Bagaimana Cara Urus CPKB?

Bagaimana Cara Urus CPKB? Dari perspektif produsen produk kosmetik dan perawatan kulit. Hasilnya, mengapa pembentukan CPKB penting? Bagaimana CPKB mempengaruhi produk yang dibuat? Kenapa banyak produsen belum mengelola CPKB mereka sendiri?

Kita CV. Permatamas Indonesia dapat mengupas semua hal terkait Cara urus sertifikasi CPKB dalam artikel ini.

Bagaimana Cara Urus CPKB? Berikut Proses Mudahnya
Bagaimana Cara Urus CPKB? 

Apakah yang dimaksud Sertifikasi CPKB?

Sertifikasi CPKB merupakan singkatan dari Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa produsen kosmetik dan skincare terus menerus memenuhi standar kualitas tertentu. Namun, sertifikat CPKB harus dilihat sebagai investasi yang menguntungkan produsen, bukan sebagai beban.

Produsen perlu mengubah metode kerja secara keseluruhan melalui pengelolaan CPKB; ini bukan hanya meningkatkan peralatan atau memperluas ukuran pabrik. Ada 12 aspek kriteria yang harus diperhatikan yaitu :

  1. Sistem Manajemen
  2. Personalia
  3. Bangunan dan fasilitas
  4. Peralatan
  5. Sanitasi dan hygiene personalia
  6. Produksi
  7. Pengawasan Mutu
  8. Dokumentasi
  9. Audit Internal
  10. Penyimpanan
  11. Kontrak produksi dan pengujian
  12. Penanganan keluhan dan pengujian

Ada dua kategori kriteria CPKB, A dan B. Kategori A memiliki apoteker yang bertanggung jawab, layanan produksi yang sama dengan produk, produksi seluruh produk dan tipe jenisnya, layanan laboratorium, dan memenuhi semua unsur kriteria pembuatan kosmetika yang baik.

Sedangkan Kriteria kosmetika kategori B termasuk tenaga farmasi yang bertanggung jawab, teknologi sederhana untuk pembuatan produk, izin untuk bahan sediaan bayi, antiseptik, anti ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya, sediaan berteknologi sederhana, dan konsekuensi kebersihan dan dokumentasi.

Baca jugaCV. Permatamas Indonesia mitra terpercaya dalam melakukan perizinan kosmetika

Bagaimana Cara Urus CPKB? Berikut Proses Mudahnya
Bagaimana Cara Urus CPKB? 

Cara urus CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik)

Dalam rangka meraih sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), perusahaan kosmetik harus melewati berbagai tahapan pengurusan yang sangat penting. Beberapa langkah tersebut termasuk:

Sertakan Diri dalam Kursus Dampak CPKB:

Pada pelatihan ini, BPOM akan membahas 12 aspek kriteria yang memerlukan penyesuaian serta teknik mendapatkan sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

Audit Awal

Menelusuri sejauh mana kelalaian produsen dalam menerapkan metode pembuatan kosmetika yang baik secara menyeluruh, setelah itu, tim audit CPKB dapat membuka diskusi dan mengevaluasi dampak dari penerapan metode pembuatan kosmetika yang baik. Sebagai langkah serupa, produsen kemudian melaporkan hasil penilaian mengenai implementasi metode pembuatan kosmetika yang baik.

Penuhi Laporan Audit

Produsen perlu merancang konsep dan memprioritaskan elemen-elemen sesuai dengan standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik. Tiga pertanyaan yang sejajar dengan standar tersebut meliputi:

  1. Koreksi prosedur
  2. Peningkatan Keterampilan Kerja
  3. Perbaikan Layanan Produksi secara Berkelanjutan

Pengajuan Sertifikasi CPKB

Setelah produsen memenuhi dan menjalankan standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik secara konsisten, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik kepada BPOM. Ini memerlukan pengiriman surat permohonan dan dokumen pendukung ke BPOM. Setelah itu, BPOM akan melakukan audit untuk memastikan bahwa produsen mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Baca juga: kami sangat berpengalaman juga di izin pkrt, izin alkes, pendaftaran merek, dan sertifikasi halal.

Penerapan dalam mengelola CPKB

Proses pembuatan sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik terutama bergantung pada arahan yang diberikan produsen. Metode umum sertifikasi kosmetik yaitu :

  • Melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan
  • Meningkatkan nilai persaingan di pasar global sekali lagi

Jika anda sebagai pelaku usaha bingung ingin melakukan sertifikasi CPKB silahkan hubungi kami CV. Permatamas Indonesia sebagai Solusi yang tepat. Kami siap membantu anda! hubungi kami melalui telephone 085219385505 dan Alamat kantor kami yang berlokasi di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Apa Itu Sertifikasi CPKB?

Apa Itu Sertifikasi CPKB?Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, dikenal sebagai Sertifikat CPKB, adalah dokumen legal yang menunjukkan bahwa industri kosmetik telah menggunakan CPKB untuk membuat kosmetik.

Apa Itu Sertifikasi CPKB? Tata Cara Sertifikasi CPKB
Apa Itu Sertifikasi CPKB?

Apa itu CPKB ?

Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, atau CPKB, adalah komponen penting dalam menghasilkan produk kosmetik yang aman bagi pengguna dan memenuhi standar mutu.

Saat ini, pemerintah terus memfasilitasi industri kosmetik, baik skala besar maupun kecil, untuk menerapkan CPKB. Ini dilakukan secara bertahap dan terprogram untuk memastikan bahwa produk yang masuk ke masyarakat tidak mengandung bahan berbahaya.

Penggunaan CPKB sendiri dimulai dengan memilih bahan, proses produksi dan pengawasan mutu, konstruksi tempat produksi, dan peralatan dan karyawan. Dengan kata lain, perusahaan harus melakukan pengawasan dan pengawasan yang ketat dan berkala selama proses produksi kosmetik.

Sertifikasi CPKB adalah syarat penting agar bisnis dapat menerapkan jaminan mutu dan keamanan sesuai standar internasional. Lebih penting lagi untuk menerapkan CPKB agar produk kosmetik dan skincare Indonesia dapat bersaing dengan produk sejenis di pasar domestik dan internasional.

Apa saja Kriteria Setifikasi CPKB?

Produk kosmetik harus mempertimbangkan setiap aspek produksi ketika mereka mengawasi dan menerapkan CPKB. Untuk mendapatkan sertifikasi CPKB, organisasi harus memenuhi setidaknya dua belas kriteria, termasuk:

  1. Sistem Manajemen
  2. Personalia
  3. Bangunan dan fasilitas
  4. Peralatan
  5. Sanitasi dan hygiene personalia
  6. Produksi
  7. Pengawasan Mutu
  8. Dokumentasi
  9. Audit Internal
  10. Penyimpanan
  11. Kontrak produksi dan pengujian
  12. Penanganan keluhan dan pengujian

Selain itu, persyaratan untuk CPKB Golongan A dan B agak tentunya berbeda. Seperti apa persyaratannya? Mari kita telaah informasi berikut ini!

Syarat-syarat Sertifikasi CPKB Golongan A

Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika diperbolehkan untuk memperoleh CPKB Golongan A, tetapi perusahaan harus memenuhi persyaratan ini:

  • Memiliki Apoteker yang bertanggung jawab
  • Memiliki fasilitas produksi untuk semua jenis produk kecantikan
  • Memiliki fasilitas untuk membuat semua jenis dan bentuk sediaan kosmetik
  • Memiliki laboratorium

Syarat-syarat Sertifikasi CPKB Golongan B

CPKB Golongan B ditujukan untuk industri kosmetik yang membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dengan teknologi sederhana. Persyaratan CPKB Golongan B adalah sebagai berikut:

  • Minimal tenaga teknis kefarmasian yang bertanggung jawab tersedia.
  • Tersedia fasilitas produksi yang menggunakan teknologi sederhana sesuai produk terkait.
  • Tidak memproduksi produk untuk bayi, anti ketombe, antiseptik, tabir surya, dan pencerah kulit.
  • Teknologi sederhana membuat berbagai bentuk dan jenis sediaan kosmetika.
  • Menjaga kebersihan dan sanitasi
  • Mendokumentasikan dengan baik.

Cara urus Sertifikasi CPKB

Setelah mengetahui penjelasan CPKB dan apa yang diperlukan untuk memperolehnya, langkah berikutnya adalah cara urus sertifikasi CPKB untuk perusahaan kosmetik Anda. Berikut adalah langkah-langkah yang harus Anda ikuti untuk mendapatkan sertifikasi CPKB.

Mengikuti Pelatihan Penerapan Sertifikasi CPKB

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) biasanya mengadakan pelatihan CPKB. Di sini, Anda akan belajar tentang apa saja yang harus diubah sesuai standar CPKB dan bagaimana mendapatkan sertifikasi CPKB.

Baca jugaCV. Permatamas Indonesia menyediakan pelayanan untuk izin pkrt, izin alkes, sertifikasi halal, izin kosmetik, dan pendaftaran merek.

Apa Itu Sertifikasi CPKB? Tata Cara Sertifikasi CPKB
Apa Itu Sertifikasi CPKB? Tata Cara Sertifikasi CPKB

Melaksanakan Audit Awal

Audit awal bertujuan untuk menemukan kesalahan produsen Anda dalam menerapkan standar CPKB. Dalam proses ini, tim audit CPKB akan berbicara dengan Anda tentang seberapa baik prosedur CPKB dilaksanakan. Selanjutnya, akan diberikan saran tentang apa yang perlu diperbaiki agar perusahaan kosmetik Anda dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Menyusun Laporan Audit Awal

Setelah mendapatkan laporan audit awal, Anda biasanya harus membuat rencana untuk memenuhi beberapa faktor yang ditetapkan untuk mencapai standar CPKB. Tiga faktor utama ini biasanya termasuk perbaikan fasilitas produksi, peningkatan keterampilan pekerja, dan perbaikan sistem.

Pengajukan Sertifikasi CPKB

Setelah melakukan perbaikan untuk memenuhi standar CPKB dan mampu menerapkannya secara konsisten, Anda dapat mengajukan permohonan sertifikasi CPKB ke BPOM. Anda harus mengirimkan surat permohonan dan semua dokumen yang diperlukan ke BPOM. Setelah itu, BPOM melakukan audit untuk mengetahui apakah bisnis Anda sudah memenuhi standar CPKB yang ditetapkan.

Sekarang Anda tahu apa itu CPKB dan cara membuatnya, bukan? Sekarang Anda tahu mengapa seseorang tidak bisa membuat produk kecantikan? Mampu memenuhi standar dan diberikan secara teratur kepada bisnis. bukan hanya untuk menghemat uang, tetapi juga untuk melindungi pelanggan dari risiko di masa depan selama pemakaian.

Oleh karena itu, jika Anda seorang pemula dalam industri kecantikan atau kosmetik, pastikan bahwa maklon kosmetik dan skincare yang Anda pilih memiliki sertifikat CPKB. CV.Permatamas Indonesia memiliki sertifikasi resmi CPKB, sehingga sertifikasi CPKB yang Anda percayakan dijamin memenuhi standar mutu dan keamanan, sehingga kualitas produk Anda akan terjaga.

Hubungi kami segera melaui nomor telephone 085219385505 dan Alamat kantor kami berlokasi di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Panduan Kebersihan & Dokumentasi Kosmetik Golongan B

Panduan Kebersihan & Dokumentasi Kosmetik Golongan BDalam pengembangan produk kosmetika golongan B, kebersihan, sanitasi, dan dokumentasi memiliki peran penting. Panduan ini di buat bertujuan untuk memudahkan industri kosmetika dalam menerapkan standar kebersihan yang tinggi dan dokumentasi yang akurat. Mari kita telusuri langkah-langkahnya bersama kami CV. Permatamas Indonesia untuk memastikan produk kosmetika yang aman dan berkualitas.

Panduan Kebersihan & Dokumentasi Kosmetik Golongan B
Panduan Kebersihan & Dokumentasi Kosmetik Golongan B

Apa Itu Industri Kosmetika Golongan B ?

Industri kosmetika golongan B merupakan industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana, Industri golongsn B hanya dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu karena dalam rangka melindungi masyarakat dari kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, maka industri kosmetika golongan B perlu menerapkan higiene sanitasi dan dokumentasi.

Apa Saja Persyaratan Wajib Industri Kosmetik Golongan B ?

Industri kosmetik yang memiliki izin produksi kosmetik golongan B harus memenuhi syarat berikut:

  1. Menunjuk minimal satu tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagai penanggung jawab.
  2. Memiliki fasilitas produksi yang dilengkapi dengan teknologi sederhana yang sesuai dengan jenis produk yang akan diproduksi.
  3. Menerapkan standar higiene, sanitasi, dan dokumentasi dalam seluruh proses produksi.

Apa yang Terjadi jika Industri Kosmetika Tidak Mematuhi Aturan?

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kepala Badan berpotensi menarik sanksi administratif sesuai regulasi. Industri kosmetika yang berizin produksi golongan B harus menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam peraturan ini, maksimal 6 bulan setelah diundangkan. Peraturan Kepala Badan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Menurut Pasal 6 Ayat 2 Permenkes Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, industri kosmetik terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

  • Industri kosmetik Golongan A dapat membuat semua jenis dan bentuk sediaan kosmetika.
  • Industri Kosmetik Golongan B hanya dapat membuat beberapa jenis dan bentuk sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana.

Pasal 7 ayat (1) menegaskan kewajiban bagi industri kosmetika untuk mengikuti Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Implementasi CPKB dalam industri kosmetika mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.3870 Tahun 2003 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.42.06.10.4556 Tahun 2010 yang memuat panduan operasional CPKB. Dalam regulasi tersebut, setiap industri kosmetika diwajibkan menerapkan CPKB secara menyeluruh dalam seluruh proses kegiatannya.

Apa Tujuan dari Higiene Sanitasi Dan Dokumentasi Pada Industri Kosmetika Golongan B?

Tujuannya untuk Memastikan keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetika untuk melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi standar dan Meningkatkan nilai tambah serta daya saing industri kosmetika golongan B dalam pasar.

Apa Itu Kebersihan & Sanitasi ?

kebersihan dan sanitasi  yang secara umum bertujuan untuk menghilangkan potensi kontaminasi dan risiko kontaminasi silang di area produksi, memiliki peran krusial dalam memastikan kualitas produk. Standar kebersihan dan sanitasi yang diterapkan pada personel, struktur bangunan, fasilitas, peralatan, perlengkapan, dan bahan baku menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas produk dan keamanan konsumen.

Kebersihan Perorangan

Penerapan higiene perorangan melibatkan:

  1. Personil harus dalam keadaan sehat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
  2. Personil menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diterima dan secara berkala, disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan lingkungan kerja
  3. Personil harus mencuci tangan sesuai prosedur sebelum memasuki ruang produksi, sesudah menggunakan toilet, setelah makan dan merokok.

Di ruang pengolahan dan pengemasan primer, personil mengenakan pakaian kerja dan kelengkapannya (penutup kepala, masker, sarung tangan, alas kaki) yang bersih untuk mencegah terjadinya kontaminasi.

Terutama di ruang produksi, personil dilarang melakukan praktek kebiasaan non higienis/buruk seperti:

a. Berlebihan dalam mengenakan perhiasan dan riasan wajah;

Contoh tidak dibolehkan:

  • menggunakan jam tangan dan/atau giwang;
  • menggunakan bulu mata tiruan atau kuku buatan
  • merokok, makan-minum, mengunyah dan meludah;
  • menyisir rambut
  • menyimpan makanan, minuman, rokok, atau barang lain pada area produksi, laboratorium, gudang atau area lain yang mungkin berdampak terhadap mutu produk.
  • membersihkan hidung dan telinga dengan menggunakan jari tangan
  • menggaruk kepala;
  • bersin tanpa menutup mulut;
  • memelihara/menempatkan tanaman/hewan

Sanitasi Bangunan dan Fasilitas

Bangunan dan fasilitas didesain dan dikonstruksi sedemikian rupa untuk memudahkan pembersihan dan perawatan serta mencegah risiko terjadinya kontaminasi/kontaminasi silang dan campur baur. Untuk mencapai tujuan ini, sediakan ruang/area tertentu, antara lain:

  1. ruang ganti yang terpisah dari ruang produksi;
  2. gudang bahan awal dan produk jadi;
  3. ruang penimbangan atau area penimbangan di ruang pengolahan;
  4. ruang pengolahan dan pengemasan;
  5. ruang pencucian dan penyimpanan alat produksi.

Apa yang Di maksud Dengan Dokumentasi ?

Dokumentasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk merekam aktivitas yang dilakukan dalam pembuatan kosmetika dengan tujuan:

  1. Menjamin konsistensi mutu produk karena dikerjakan dengan standar yang tetap.
  2. Agar tiap personil memahami tugas yang akan dikerjakan.
  3. Menjamin setiap personil mendapatkan informasi yang sama terhadap
  4. tugas yang akan dilakukan atau informasi untuk membuat keputusan.
  5. Agar tiap personil memiliki tanggung jawab atas tugas yang dikerjakan.
  6. Sebagai sarana audit dan penelusuran terhadap kasus tertentu.
  7. Mencegah kesalahan yang mungkin timbul dari komunikasi lisan

CV. Permatamas Indonesia, konsultan atau jasa yang ahli dan berpengalaman, siap memberikan layanan terbaik. Gunakan jasa kami untuk keperluan Anda, kami menyediakan layanan izin ksometik, izin pkrt, izin alkes, sertifikasi halal, dan pendaftaran merek. hubungi kami melalui telephone 085219385505 atau kunjungi kantor kami di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Penerbitan Nomor Izin Edar Kosmetik (Nomor Notifikasi Kosmetik)

Penerbitan Nomor Izin Edar Kosmetik (Nomor Notifikasi Kosmetik)Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPOM adalah lembaga pemerintah kementerian yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik. BPOM memiliki kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Kosmetik sebagai sediaan farmasi, harus diproduksi oleh industri kosmetik, termasuk industri kosmetik golongan B, dengan memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu yang ditetapkan. Proses pemenuhan persyaratan dimulai sejak tahap perizinan kosmetik, meliputi penyusunan denah bangunan, sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), hingga penerbitan Nomor Izin Edar kosmetik atau yang umumnya dikenal sebagai nomor notifikasi.

Dalam artikel ini, kami CV Permatamas Indonesia yang merupakan mitra terpercaya dalam memperoleh notifikasi kosmetika berpengalaman dan ahli profesional akan menjelaskan secara komprehensif mengenai nomor kosmetika yang mungkin masih menimbulkan kebingungan untuk sebagian orang terutama pelaku usaha.

Mengakui bahwa peraturan-peraturan terkait kosmetika dapat menjadi rumit, kami akan membahasnya dengan penuh ketegasan namun tetap informatif. Tujuannya sederhana yaitu untuk  memberikan pemahaman yang jelas tentang proses perolehan nomor kosmetika. Mari simak dengan seksama!

Apa Saja Persetujuan Nomor Izin Edar Kosmetik (Notifikasi Kosmetik)?

Persetujuan nomor notifikasi dapat terdiri dari:

  1. Notifikasi Baru Kosmetika;
  2. Pembaharuan Notifikasi Kosmetika (Perpanjangan Nomor Notifikasi Kosmetika);
  3. Notifikasi Perubahan/Variasi: Variasi Perusahaan dan Variasi Kemasan.
  4. Notifikasi Kosmetika Kit.

Nomor notifikasi kosmetika memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diperpanjang apabila kosmetika tersebut.

Apa Tujuan dan Maksud Teknis Nomor Izin Edar Kosmetik?

Petunjuk teknis ini dirancang untuk memberikan panduan kepada pelaku usaha kosmetik dalam proses pendampingan terkait penerbitan nomor notifikasi produk kosmetik. Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah untuk menyediakan pedoman yang dapat dijadikan acuan sehingga tercapai keseragaman pemahaman dan pengertian dalam pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha kosmetik dalam rangka penerbitan nomor notifikasi produk kosmetik.

Bagaimanan Ketentuan Pokok dalam Memperoleh Izin Edar Kosmetik (Notifikasi Kosmetik)?

Notifikasi Baru Kosmetika

  1. Rincian Data Produk: Status, Merek, Nama, Warna, Tipe/Kategori, Penggunaan, Kegunaan, dan Kemasan.
  2. Formula Kualitatif dan Kuantitatif: Nama Bahan, Fungsi, Persentase, dan Kelompok.
  3. Pernyataan Kepatuhan Keamanan, Mutu, dan Manfaat Produk.
  4. Informasi Pendukung Keamanan Bahan/Produk, Klaim, dan Data Tambahan (jika diperlukan).
  5. Contoh Produk (jika diperlukan).
  6. Pembuatan Dokumen Informasi Produk (DIP).

Pembaharuan Notifikasi Kosmetika

  1. Pengajuan Maksimal 30 Hari Sebelum Masa Berlaku Izin Edar Kosmetika Berakhir.
  2. Terdaftar sebagai Pemohon Notifikasi Sesuai Persyaratan Tata Cara Pengajuan.
  3. Tanpa Perubahan Data Produk.
  4. Formula Tetap Memenuhi Aspek Keamanan dan Sesuai dengan Peraturan Berlaku.

Notifikasi Perubahan/Variasi Perusahaan

a. Perubahan Nama Industri Kosmetika:

    1. Tanpa Mengubah Status Kepemilikan dan Lokasi Pabrik.
    2. Dokumen Administrasi Mengikuti Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
    3. Pengajuan Perubahan Notifikasi untuk Semua Kosmetika yang Telah Dinotifikasi.

b. Perubahan Alamat Industri Kosmetika:

  1. Tanpa Mengubah Status Kepemilikan dan Lokasi Pabrik.
  2. Dokumen Administrasi Mengikuti Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
  3. Pengajuan Perubahan Notifikasi untuk Semua Kosmetika yang Telah Dinotifikasi.

c. Perubahan Nama Importir atau Usaha Perorangan/Badan Usaha yang Melakukan Kontrak Produksi:

  1. Tanpa Perubahan Status Kepemilikan.
  2. Dokumen Persyaratan Surat Rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
  3. Pengajuan Perubahan Notifikasi untuk Semua Kosmetika yang Telah Dinotifikasi.

d. Perubahan Alamat Importir atau Usaha Perorangan/Badan Usaha yang Melakukan Kontrak Produksi:

    1. Tanpa Perubahan Status Kepemilikan.
    2. Dokumen Persyaratan: Surat Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dari Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan setempat, yang mencantumkan Alamat Baru Importir atau Usaha Perorangan/Badan Usaha yang Melakukan Kontrak Produksi.
    3. Mengajukan Perubahan Notifikasi untuk Semua Kosmetika yang Telah Dinotifikasi.

e. Notifikasi Perubahan/Variasi Kemasan

  1. Setiap produk yang akan mengajukan perubahan/variasi kemasan harus memiliki izin edar yang masih berlaku.

Notifikasi Kosmetika Kit

Setiap produk yang akan diusulkan sebagai kosmetika kit harus memiliki izin edar yang masih berlaku untuk setiap kosmetika yang diajukan.

Kosmetika kit dapat berupa:

  1. Kosmetika yang dalam 1 (satu) kemasan primer terdiri atas lebih dari 1 (satu) Kosmetika ternotifikasi.
  2. Kosmetika yang dalam 1 (satu) kemasan sekunder terdiri atas lebih dari 1 (satu) Kosmetika ternotifikasi.

Bagaimana Tahapan Pelaksanaan Pendaftaran Identifikasi Produk Kosmetika?

Pelaksanaan pendaftaran nomor notifikasi untuk produk kosmetika melibatkan dua tahapan, yakni pendaftaran akun badan usaha dan pendaftaran produk kosmetika guna mendapatkan nomor notifikasi.

Pendaftaran akun badan usaha dilakukan melalui dua tahap, dimulai dari pembuatan login badan usaha secara daring menggunakan template sistem notifkos, dan dilanjutkan dengan tahap verifikasi data fisik secara langsung di Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Badan POM, yang dilakukan melalui Loket Notifikasi Kosmetik (Loket A) yang berlokasi di Jalan Percetakan Negara Nomor. 23, Jakarta Pusat, 10560.

Solusi Terlengkap untuk Izin Produk Kosmetika dan Layanan Terkait

Penerbitan Nomor Izin Edar Kosmetik (Nomor Notifikasi Kosmetik)
Penerbitan Nomor Izin Edar Kosmetik (Nomor Notifikasi Kosmetik)

Apabila anda adalah pelaku usaha yang ingin memperoleh nomor izin edar kosmetika, kami cv permatamas Indonesia hadir sebagai Solusi yang tepat. Kami menyediakan layanan yang tidak hanya berfokus pada notifikasi kosmetik saja namun melainkan kami juga menyediakan layanan sertifikasi halal, izin pkrt, izin alkes, dan pendaftaran merek.

Hubungi kami segera melaui nomor telephone 085219385505 dan Alamat kantor kami di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Pedoman CPKB Terbaru

Pedoman CPKB TerbaruPeraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik mewajibkan pelaku usaha yang berbisnis kosmetika untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan selama proses produksi produk tersebut. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, mari kita telaah peraturan ini bersama-sama bersama CV. Permatamas Indonesia yang merupakan mitra yang terpercaya dan ahli dalam memproses sertifikasi CPKB!

Pedoman CPKB Terbaru
Pedoman CPKB Terbaru

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.3870 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik harus diganti karena tidak lagi memenuhi persyaratan hukum dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kosmetik.

Untuk mematuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, seperti yang diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, dan untuk mematuhi Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, diperlukan untuk menetapkan sesuai Peraturan badan POM(BPOM).

Peraturan-peraturan BPOM

  1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika diubah pada tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1317).
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);
  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);

Definisi Kosmetika dan Tujuannya

Kosmetika didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut. Fungsinya mencakup membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau, atau melindungi serta menjaga tubuh tetap sehat.

Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (CPKB)

Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, juga dikenal sebagai CPKB, mencakup semua aspek proses pembuatan kosmetik dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik)

Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, juga dikenal sebagai Sertifikat CPKB, adalah dokumen sah yang menunjukkan bahwa industri kosmetik telah memenuhi persyaratan CPKB dalam pembuatan kosmetik.

Industri Kosmetika dan Regulasi

Industri Kosmetika adalah sektor industri yang memproduksi Kosmetika dengan izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengindikasikan adanya pengawasan dan regulasi yang ketat dalam proses produksi dan distribusi produk kosmetika.

Kewajiban Industri Kosmetika dalam Menerapkan Pedoman CPKB

Industri Kosmetika diwajibkan untuk menerapkan pedoman CPKB sebagai standar utama dalam melakukan kegiatan pembuatan Kosmetika, menunjukkan komitmen terhadap mutu dan keamanan produk.

12 Aspek Pedoman CPKB

Pedoman CPKB melibatkan berbagai aspek yang mencakup:

  1. Sistem Manajemen Mutu
  2. Personalia
  3. Bangunan dan Fasilitas
  4. Peralatan
  5. Sanitasi dan Higiene
  6. Produksi
  7. Pengawasan Mutu
  8. Dokumentasi
  9. Audit Internal
  10. Penyimpanan
  11. Kontrak Produksi dan Pengujian
  12. Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk

Penjelasan rinci tentang setiap elemen ini menyoroti komprehensifnya pedoman CPKB dalam memastikan proses pembuatan kosmetika yang baik dan aman.

Sanksi Administratif untuk Pelanggaran Ketentuan

Pelanggaran terhadap ketentuan yang disebutkan pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif, yang meliputi:

  1. Peringatan Tertulis
  2. Penghentian Sementara Kegiatan Produksi selama Maksimal 1 Tahun
  3. Pembekuan Sertifikat CPKB
  4. Pencabutan Surat Keterangan Penerapan CPKB atau Sertifikat CPKB
  5. Penutupan Sementara Akses Internet untuk Pengajuan Permohonan Notifikasi selama Maksimal 1 Tahun

Tata cara pengenaan sanksi administratif harus dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan. Proses ini menegaskan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam menentukan sanksi yang seharusnya diberikan.

Solusi Sertifikasi CPKB Tanpa Ribet

Buat pelaku usaha yang pengin sertifikasi CPKB tanpa ribet, kita punya solusinya! CV. Permatamas Indonesia siap membantu dalam prosesnya. Gampang banget, kan? Nah, buat yang mau info lebih lanjut atau konsultasi, langsung aja segera kontak kami, agar produk sesuai standar ketentuan CPKB terbaru!

Selain itu, kami juga menyediakan layanan untuk Sertifikasi halal, izin kosmetik, izin PKRT, izin ALKES, dan pendaftaran merek. Semua kebutuhan usaha anda ada disini!

Cara Kontak Kami :

Nomor Telephone: 085219385505

Alamat Kantor : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Email: maspermatha@gmail.com izinkosmetik.com

Memahami Detail Label dan Contoh izin edar Kosmetik

Memahami Detail Label dan Contoh izin edar KosmetikIzin Edar Kosmetik merupakan sebuah tanda pengakuan resmi dari otoritas kesehatan atau lembaga regulasi terkait, yang memperbolehkan suatu produk kosmetik untuk dijual dan diedarkan di pasaran.

Proses perolehan izin edar ini melibatkan serangkaian evaluasi, uji coba, dan pemenuhan standar keamanan serta kualitas tertentu. Izin edar menandakan bahwa suatu kosmetik telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan, serta memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Apa yang di Maksud dengan Kosmetika?

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memperbaiki aroma tubuh atau menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh.

Memahami Detail Label dan Contoh izin edar Kosmetik
Memahami Detail Label dan Contoh izin edar Kosmetik

Standar Keamanan dan Kualitas dalam Penggunaan Kosmetika

Menurut Pemerintah seluruh kosmetika harus menetapkan standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk kosmetik yang beredar agar aman bagi pengguna. Sebaiknya menggunakan kosmetik tersebut dengan hati-hati dan mempertimbangkan kualitas, kegunaan, dan legalitas produk sebelum menggunakannya. Contoh kosmetik termasuk pasta gigi, sabun, shampo, lipstik, bedak, parfum, dan lain-lain. Kosmetik digunakan hampir oleh semua orang, mulai dari bayi hingga orang dewasa.

Apa Itu Kosmetik Lisensi?

Kosmetik lisensi adalah Kosmetik yang diproduksi di Indonesia atas dasar penunjukan atau persetujuan tertulis dari pabrik induk di negara asalnya disebut kosmetik lisensi, sedangkan kosmetik kontrak adalah kosmetik yang produksinya dilimpahkan kepada produsen lain berdasarkan kontrak. Kosmetik impor adalah kosmetik yang diproduksi oleh pabrik kosmetik luar negeri dan didistribusikan di Indonesia.

Diferensiasi Antara Obat Dan Kosmetik

Obat dibuat oleh industri farmasi yang memiliki perizinan dari Kementerian Kesehatan dan terdaftar di Badan POM dengan NIE dan/atau Notifikasi. Sementara kosmetik dibuat oleh industri kosmetik yang memiliki perizinan dari Kementerian Kesehatan dan terdaftar di Badan POM dengan NIE dan/atau Notifikasi.

Untuk mengurangi kesalahan penggunaan atau bahkan kecelakaan yang terjadi saat menggunakan kosmetik, Anda harus memperhatikan hal-hal seperti label, kemasan, izin edar, kegunaan, dan cara menggunakannya, serta tanggal kadaluarsa.

Label

Pastikan label jelas dan lengkap. Setiap kosmetik harus memiliki penandaan atau label yang tepat, informasi berikut harus dimasukkan:

  1. Nama produk kosmetik
  2. Fungsinya;
  3. Komposisi;
  4. Nama dan negara produsen;
  5. Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi;
  6. Nomor bets;
  7. Ukuran, isi, atau berat bersih;
  8. Tanggal kedaluwarsa;
  9. Peringatan, perhatian, dan keterangan lain yang diperlukan; nomor notifikasi.

Kemasan

  1. Kosmetik harus memiliki kemasan yang baik (tidak rusak, cacat, atau jelek).
  2. Jangan memilih kemasan yang rusak, seperti gelembung atau penyok.
  3. Warna, bau, dan konsistensi produk harus baik, dan bentuk dan warna harus stabil tanpa kotoran.
  4. Pilih kosmetik dengan label yang baik, tidak lepas atau terpisah, dan tidak luntur sehingga informasi mudah dibaca.

Izin Edar dengan Notifikasi

Pilih kosmetik yang memiliki izin edar dari Badan POM, yang ditunjukkan dengan kode N yang diikuti oleh 1 huruf dan 11 angka, yaitu:

NX = A/B/C/D/E Nomor peringatan terdiri dari dua digit huruf dan sebelas digit angka

Nomor notifikasi: 2 digit huruf + 11 digit angka 2 huruf awal merupakan kode benua:

NA = produk Asia (termasuk produk lokal).
NB = produk Australia.
NC = produk Eropa.
ND = produk Afrika.
NE = produk Amerika.

2 huruf berikutnya mencirikan kode negara tempat pembuatan kosmetik.
2 huruf berikutnya tahun notifikasi
2 huruf berikutnya jenis produk
2 huruf berikutnya nomor urut notifikasi

Manfaat dan Cara Menggunakannya

Sebelum memakai kosmetika, baca kegunaan dan cara penggunaan yang tercantum pada kemasan. Pilihlah kosmetika yang sesuai kebutuhan kecuali untuk produk seperti sabun mandi, sampo, dan lipstik yang sudah dijelaskan bagaimana menggunakannya.

Waktu Kedaluwarsa

  1. Perhatikan tanggal kedaluwarsa kosmetik sebelum membeli.
  2. Tanggal kedaluwarsa ditulis dalam urutan bulan dan tahun atau bulan dan tahun. Contoh tanggal eksposur: Februari 2015, atau Edisi Februari 2015.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, penting untuk mengingat bahwa peraturan membuat setiap kosmetik harus memiliki tanda atau label yang tepat, yang mencakup :

  • Nama produk,
  • nomor bets,
  • batch,
  • atau kode produksi,
  • nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi,
  • nama dan negara produsen (untuk kosmetik import),
  • netto,
  • komposisi,
  • tanggal kedaluwarsa, dan kegunaan dalam bahasa Indonesia—kecuali untuk produk yang sudah jelas digunakan untuk tujuan apa.

Permenkes RI Nomor 175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika dan Permenkes RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik. Keputusan BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik juga dapat digunakan sebagai referensi.

Apabila anda membutuhkan bantuan untuk izin edar kosmetika, kami CV.Permatamas Indonesia siap membantu anda. layanan kami meliputi:

Hubungi kami melalui telephone 085219385505 dan Alamat kantor di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat,  Indonesia.

Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

Tata Cara Pengajuan Notifikasi KosmetikMenurut Peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 21 tahun 2022 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetika mencakup :

  1. bahwa untuk melindungi masyarakat dari kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta untuk memberikan panduan dalam melakukan pengajuan notifikasi kosmetika, perlu diatur mengenai tata cara pengajuan notifikasi kosmetika;
  2. bahwa pengaturan mengenai tata cara pengajuan notifikasi kosmetika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, tidak sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hukum di sektor kosmetika, sehingga perlu disesuaikan;
  3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum distribusi dan pengawasan saat beredar
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, perlu menetapkan Peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai Prosedur Pengajuan Pemberitahuan Kosmetika.

Ketentuan Umum Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

  1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
  2. Notifikasi Kosmetika yang selanjutnya disebut Notifikasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan terhadap pemberitahuan dari pelaku usaha untuk mengedarkan Kosmetika di wilayah Indonesia setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin edar Kosmetika.
  3. Kosmetika Dalam Negeri adalah Kosmetika yang dibuat dan dikemas oleh industri Kosmetika di dalam negeri atau dibuat di luar negeri namun dikemas dalam kemasan primer oleh industri Kosmetika di dalam negeri.
  4. Kosmetika Impor adalah Kosmetika yang dibuat oleh industri Kosmetika di luar negeri, paling sedikit dalam kemasan primer.
  5. Kosmetika Kontrak adalah Kosmetika yang pembuatannya dilimpahkan kepada industri Kosmetika berdasarkan kontrak.
  6. Usaha Perorangan adalah usaha yang dikelola secara pribadi oleh perorangan yang memiliki perizinan dari pemerintah setempat.
  7. Importir adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memasukkan Kosmetika ke dalam wilayah Indonesia.
  8. Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
  9. Kemasan Primer adalah kemasan yang bersinggungan langsung dengan Kosmetika.
  10. Nama Kosmetika adalah rangkaian nama yang terdiri atas merek dan nama produk sesuai dengan yang tercantum dalam template Notifikasi.
  11. Template Notifikasi adalah formulir isian permohonan Notifikasi melalui sistem elektronik.
  12. Surat Perintah Bayar adalah perintah untuk membayar biaya Notifikasi sebagai penerimaan negara bukan pajak.
  13. Dokumen Informasi Produk yang selanjutnya disingkat DIP adalah data mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu Kosmetika.
  14. Prinsipal adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri yang menunjuk importir di Indonesia untuk melakukan penjualan Kosmetika yang dimiliki/dikuasai.
  15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia, baik secara individu maupun bekerja sama, menjalankan aktivitas usaha di sektor kosmetika.
  16. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
  17. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan melalui lembaga seperti Balai Besar/Balai dan Loka Pengawas Obat dan Makanan.
  18. Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Importir atau Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetika yang berada di wilayah Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang mengajukan permohonan Notifikasi.
  19. Hari adalah hari kerja.
  20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kriteria Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

  1. Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.
  2. Kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Persyaratan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

  • Untuk menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha wajib mengedarkan Kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa Notifikasi.
  • Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemasukan Kosmetika melalui jalur khusus/special access scheme.
  • Pemasukan Kosmetika melalui jalur khusus/special access scheme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kosmetika Sebagaimana yang diMaksud meliputi:

  • Kosmetika yang dibuat di dalam negeri;
  • Kosmetika Impor.

Kosmetika yang dibuat Dalam Negeri meliputi :

  • Kosmetika Dalam Negeri, dan
  • Kosmetika Kontrak.

Kategori Pemohon Notifikasi

Pihak yang mengajukan permohonan notifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 terdiri dari:

  1. Industri kosmetik yang berlokasi di Indonesia dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
  2. Individu atau entitas bisnis di sektor kosmetik yang menjalin kontrak produksi dengan industri kosmetik yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Industri kosmetik yang beroperasi di Indonesia dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon Notifikasi harus memiliki nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses dan Persyaratan Permohonan Notifikasi Kosmetika Dalam Negeri

Pelaku usaha yang akan mengajukan notifikasi harus memiliki dokumen berikut:

  1. Sertifikat CPKB, sertifikat pemenuhan aspek CPKB Golongan A, atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB Golongan B yang sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi, dengan masa berlaku paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir; dan
  2. surat pernyataan bermeterai direksi dan/atau pimpinan industri kosmetik bahwa mereka tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetik.
  3. Pemohon Notifikasi yang memiliki sertifikat merek harus melampirkan fotokopi sertifikat merek selain memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada ayat (2). (4) Pemohon Notifikasi yang memiliki sertifikat merek harus melampirkan fotokopi sertifikat merek.

Jika ditunjuk sebagai penerima lisensi merek, pemohon Notifikasi selain harus melampirkan dokumen sebagai berikut :

  1. harus melampirkan fotokopi perjanjian lisensi antara pemilik merek dan pemohon Notifikasi.
  2. Jika pemohon Notifikasi menggunakan merek yang belum didaftarkan di kantor yang berwenang dan belum memiliki sertifikat merek, pemohon Notifikasi dapat mengajukan permohonan Notifikasi dengan melampirkan dokumen sebagaimana ketentuan pihak yang berwenang.

Permohonan Notifikasi Kosmetika Kontrak dilakukan oleh usaha perorangan atau badan usaha di bidang kosmetik yang melakukan kontrak produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  1. Usaha perorangan atau badan usaha di bidang kosmetik dapat termasuk dalam industri kosmetik.
  2. Usaha perorangan atau badan usaha di bidang kosmetik yang mengajukan permohonan Notifikasi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tindak pidana di bidang kosmetik.
  3. Selain memenuhi persyaratan usaha perorangan atau badan usaha di bidang kosmetik juga harus memiliki penanggung jawab teknis yang memahami DIP dan informasi teknis terkait kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pemohon Notifikasi yang memiliki sertifikat merek harus melampirkan fotokopi sertifikat merek selain memenuhi persyaratan Pemohon Notifikasi yang ditunjuk sebagai penerima lisensi merek juga harus melampirkan fotokopi lisensi merek.

Penggunaan Jasa Untuk Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Pelaku bisnis di industri kosmetika memutuskan untuk menggunakan jasa saat mengajukan notifikasi kosmetika. Bimbingan ahli dari penyedia layanan dapat memastikan pemenuhan persyaratan keamanan, dan mempercepat proses notifikasi dalam lingkup yang semakin kompleks. Dengan dukungan menyeluruh, pelaku bisnis dapat fokus pada inti bisnisnya tanpa terbebani oleh prosedur notifikasi yang rumit. Ini meningkatkan produktivitas, kepatuhan hukum, dan risiko masalah administratif.

Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik
Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

Jika Anda ingin mengajukan notifikasi kosmetika, CV.Permatamas Indonesia akan membantu Anda dengan layanan yang kami sediakan yang meliputi izin kosmetik, izin PKRT, izin ALKES, pendaftaran merek, dan sertifikasi halal.

Anda dapat menghubungi kami untuk lebih banyak informasi melalui telephone 085219385505 dan Alamat kantor di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat,  Indonesia.

 

Peraturan Notifikasi Kosmetika

Peraturan Notifikasi KosmetikaHai, teman kosmetika! Mungkin sebagian besar dari anda belum tau tentang lebih dalam terkait pertauran notofikasi kosmetik, kan? Nah kami disini CV Permatamas Indonesia akan membahas terkait peraturan Notifikasi Kosmetika yang merupakan jaminan keamanan pada produk kosmetik.

Di tengah pesatnya perkembangan dunia kecantikan, produk kosmetik telah menjadi kebutuhan utama untuk menjaga penampilan. Notifikasi ini seperti sertifikasi keren yang membuat kita yakin bahwa produk yang digunakan telah melalui pengawasan yang sangat ketat, sehingga aman untuk digunakan oleh kulit kita. Ingin mengetahui lebih banyak tentang pentingnya notifikasi kosmetika dan bagaimana mekanismenya bekerja? Ayo, mari kita bahas bersama!

Apa Itu Kosmetika Dan Notifkasi Kosmetika ?

Kosmetik adalah kategori produk yang digunakan untuk menjaga penampilan di luar tubuh kita, mulai dari kulit, rambut, kuku, bibir, organ genital, serta produk untuk merawat gigi dan mulut. Fungsi kosmetik ini tentunya sangat beragam, termasuk pembersihan gigi, penggunaan parfum, dan meningkatkan penampilan secara keseluruhan.

Namun, notifikasi kosmetik adalah lisensi resmi atau izin resmi yang memungkinkan produk kosmetik digunakan dengan amandan legal.

Peraturan Notifikasi Kosmetika
Peraturan Notifikasi Kosmetika

Apa saja Contoh Kosmetika ?

Tentu saja, ada berbagai jenis kosmetik. Berikut adalah beberapa contoh kosmetika yang paling umum digunakan:

  1. Foundation: produk untuk meratakan warna kulit dan menyamarkan ketidaksempurnaan.
  2. Lipstik atau Lip Gloss: produk untuk memberikan warna dan kilau pada bibir.
  3. Mascara: digunakan untuk memanjangkan, melentikkan, dan memberi volume pada bulu mata.
  4. Eyeliner: digunakan untuk membuat garis di kelopak mata dan memberikan definisi pada mata.
  5. Bedak atau Powder: produk untuk mengurangi kilap wajah dan mengunyah.
  6. Shampoo dan Conditioner: untuk merawat dan membersihkan rambut
  7. Sabun Mandi atau Gel Mandi: digunakan untuk membersihkan tubuh saat mandi
  8. Deodoran: untuk mengontrol bau badan
  9. Sunscreen atau Tabir Surya: melindungi kulit dari sinar matahari
  10. Perawatan Kulit: seperti krim pelembap, serum, atau masker.

Ini hanya sebagian kecilnya saja dari berbagai produk kosmetik yang tersedia, setiap produk dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda untuk perawatan dan penampilan manusia.

Apakah Kosmetik Diperlukan Untuk Didaftarkan?

Setiap kosmetik hanya dapat didistribusikan atau diedarkan setelah mendapat izin edar resmi dari pihak yang berwenang. Izin edar ini diberikan dalam bentuk notifikasi yang dikirimkan kepada Kepala Badan POM, khususnya Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Baca juga: Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Perniii/2010 tentang kosmetika menyatakan bahwa masyarakat harus dilindungi dari peredaran dan penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 140/Menkes/Per/lll/1991 tentang Wajib Daftar Alat Kesehatan, Kosmetika, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang masih belum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Apakah Kosmetik dapat Didistribusikan Tanpa Didaftarkan Terlebih Dahulu?

Tentu saja ada, namun dengan catatan kosmetika yang hanya digunakan untuk penelitian atau sampel kosmetika yang bertujuan untuk pameran dan hanya dapat dibeli dalam jumlah terbatas.

Di Mana untuk Mendaftarkan Izin Edar Kosmetik?

Anda dapat menghubungi BPOM melalui aplikasi Notios Online, yang dapat ditemukan di www.notios.pom.go.id. Atau anda dapat berkonsultasi kepada jasa atau konsultan yang sudah memiliki jaringan kepada pihak yang berwenang.

Bagaimana Cara Mendapatkan Izin Edar Kosmetik?

Dengan mengakses aplikasi Notofikasi kosmetik Online dan mendaftar sebagai anggota akun Pemohon Notifikasi, Anda dapat membeli produk kosmetika melalui akun Pemohon Notifikasi. Jika anda sebagai pelaku usaha kesulitan memahami regulasi anda bisa menggunakan bantuan jasa atau konsultan hukum.

Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Verifikasi Kosmetik Oleh BPOM?

Produk kosmetik dan parfum diverifikasi dalam 14 (empat belas) hari kerja, kecuali parfum, dalam 3 (tiga) hari kerja.

Berapa Lama Nomor Notifikasi Kosmetika Berlaku?

Nomor notifikasi kosmetika berlaku selama tiga tahun.

Siapa Saja Yang Boleh Mendaftarkan Notifikasi Kosmetika ?

Pemohon yang boleh mendaftarkan kosmetika meliputi:

  1. industri kosmetika yang terdaftar di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. perusahaan atau individu yang bergerak di bidang kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang terdaftar di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
  3. importir kosmetika yang terdaftar di bidang kosmetika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apakah Perusahaan Lain Dapat Mendaftarkan Kembali Produk Kosmetik Yang Telah Ternotifikasi?

Satu perusahaan hanya dapat melaporkan satu nama produk kosmetik.

Apakah Bisa Bagi Lebih dari Satu Perusahaan Untuk Mendaftarkan Merek Yang Sama?

Anda dapat melakukannya dengan memberikan Surat Perjanjian Lisensi Merek (untuk produk lokal atau kontrak) atau LOA yang mencantumkan pembagian nama produk (untuk produk impor).

Persyaratan Teknis untuk Kosmetika yang Dinotifikasi

Berikut persyaratannya :

  • Kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan CPKB dan memenuhi persyaratan teknis.
  • Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan klaim.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman CPKB dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Tata Cara Pengajuan Notifikasi

  • Pemohon yang ingin mengajukan notifikasi kosmetika harus mendaftarkan diri kepada pihak yang berwenang.
  • Pendaftaran sebagai pemohon sebagaimana disebutkan pada ayat (1) hanya dilakukan sekali, selama data pemohon tidak diubah.
  • Pemohon yang telah terdaftar dapat mengisi formulir elektronik (template) di website Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Detail Tambahan Tentang Cara Pengajukan Notifikasi

  • Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan permohonan notifikasi diterima oleh Kepala Badan tidak ada surat penolakan, terhadap kosmetika yang dinotifikasi dianggap disetujui dan dapat beredar di wilayah Indonesia.
  • Permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, kosmetika yang telah dinotifikasi wajib diproduksi atau diimpor dan diedarkan.

Kepala Badan Berhak untuk Menolak Permohonan Notifikasi

Berikut diantaranya:

  1. pemohon tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;dan
  2. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kosmetika.

Kesimpulan Notifikasi Kosmetika

Notifikasi kosmetika sangat penting dalam memastikan keamanan dan kepatuhan produk kosmetik di pasaran. Kami CV Permatamas Indonesia memahami regulasi terkait notifikasi kosmetika, dengan menggunakan kami sebagai jasa yang terpercaya, dapat memudahkan dan memastikan kelancaran proses notifikasi.

Selain itu, kami juga menyediakan berbagai layanan yang meliputi sertifikasi halal, izin PKRT, izin ALKES dan pendaftaran merek.

Jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami melalui telephone 085219385505 atau kunjungi kantor kami di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

 

Notifikasi Produk Kosmetik

Notifikasi Produk KosmetikSiapa yang tak tergoda oleh pesona kosmetik, senjata rahasia untuk memancarkan kecantikan dan percaya diri? Tapi, dalam balutan warna-warni dan kilauan tersebut, keamanan kita menjadi prioritas utama. Di sinilah peran penting notifikasi produk kosmetik membuka tirai keamanan dan memberikan spotlight pada informasi yang penting untuk konsumen.

Notifikasi Produk Kosmetik
Notifikasi Produk Kosmetik

Apa itu Notifikasi Produk Kosmetik?

Notifikasi produk kosmetik adalah proses yang dilakukan oleh produsen atau pihak yang berwenang untuk memberikan pemberitahuan kepada otoritas kesehatan setempat mengenai produk kosmetik yang akan diperkenalkan ke pasar. Tujuan utama dari notifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa produk yang akan dipasarkan telah melewati uji keamanan dan memenuhi regulasi yang berlaku.

Apa Saja Persyaratan Notifikasi Produk Kosmetik?

Di Indonesia, persyaratan notifikasi produk kosmetik diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berikut adalah poin-poin persyaratan notifikasi produk kosmetik di Indonesia:

  1. Identifikasi Produk:

    • Nama produk dan merek.
    • Kategori kosmetik (misalnya, skincare, make-up, hair care).
  2. Informasi Pemohon:

    • Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi.
    • Nomor kontak yang dapat dihubungi.
  3. Formulasi dan Bahan-Bahan:

    • Daftar lengkap bahan-bahan yang digunakan dalam produk, beserta konsentrasi masing-masing.
    • Spesifikasi teknis bahan-bahan dan metode produksi.
  4. Data Keamanan:

    • Hasil uji keamanan produk, termasuk uji iritasi kulit, uji alergi, dan uji keamanan lainnya.
    • Evaluasi risiko penggunaan produk.
  5. Labeling:

    • Desain label produk.
    • Informasi wajib pada label, seperti nama bahan, petunjuk penggunaan, dan peringatan jika diperlukan.
  6. Pemantauan Pasca-Pemasaran:

    • Sistem pemantauan dan pelaporan efek samping atau masalah keamanan setelah produk beredar di pasaran.
  7. Dokumentasi Produksi:

    • Dokumen yang mendukung produksi produk, termasuk catatan batch dan kontrol mutu.
  8. Nomor Notifikasi atau Izin Edar:

    • Setelah melewati proses notifikasi, produk akan diberikan nomor notifikasi atau izin edar yang sah.
  9. Informasi Pemasaran:

    • Rencana pemasaran produk, termasuk wilayah distribusi dan target pasar.
  10. Sertifikasi Halal atau Vegan (jika berlaku):

    • Beberapa produk mungkin memerlukan sertifikasi halal atau vegan.
  11. Pajak dan Bea Cukai (jika berlaku):

    • Pemenuhan kewajiban pajak dan bea cukai tertentu.

Proses Notifikasi Produk Kosmetik

  1. Identifikasi Produk: Produsen harus mengidentifikasi produk kosmetik yang akan dipasarkan dan menentukan bahan-bahan yang digunakan.
  2. Uji Keamanan: Dilakukan uji keamanan untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Ini mencakup uji iritasi kulit, uji alergi, dan evaluasi risiko lainnya.
  3. Pemberitahuan kepada Otoritas Kesehatan: Produsen harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada otoritas kesehatan setempat, menyertakan informasi tentang formulasi produk, bahan-bahan yang digunakan, hasil uji keamanan, dan informasi lain yang diperlukan.
  4. Evaluasi dan Persetujuan: Otoritas kesehatan akan mengevaluasi informasi yang diberikan dan memberikan persetujuan jika produk dianggap aman dan memenuhi regulasi yang berlaku.

Keuntungan Notifikasi Produk Kosmetik

  1. Keamanan Konsumen: Notifikasi memastikan bahwa produk yang beredar telah melalui uji keamanan yang ketat, mengurangi risiko efek samping dan bahaya kesehatan.
  2. Informasi yang Transparan: Konsumen memiliki akses ke informasi yang transparan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam produk, membantu mereka membuat keputusan berdasarkan pengetahuan.
  3. Kepatuhan Regulasi: Notifikasi memastikan bahwa produsen dan distributor mematuhi regulasi yang berlaku di bidang kosmetik.
  4. Kredibilitas Industri: Proses notifikasi meningkatkan kredibilitas industri kosmetik secara keseluruhan, memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang mereka gunakan aman dan terpercaya.

Tantangan dalam Notifikasi Produk Kosmetik

  1. Biaya dan Waktu: Proses notifikasi dapat memerlukan investasi finansial yang signifikan dan membutuhkan waktu, terutama dalam pengujian keamanan.
  2. Perubahan Regulasi: Produsen harus tetap mengikuti perubahan regulasi yang mungkin terjadi, memastikan bahwa produk mereka selalu memenuhi persyaratan terbaru.
  3. Peningkatan Kompleksitas Produk: Semakin kompleksnya formulasi produk kosmetik dapat meningkatkan kesulitan dalam uji keamanan dan notifikasi.

Siapa yang Dapat Menjadi Pemohon Notifikasi?

  1. Perusahaan kosmetik yang beroperasi di dalam wilayah Indonesia, mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
  2. Individu atau perusahaan di sektor kosmetik yang menjalin kontrak produksi dengan industri kosmetik yang berlokasi di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.
  3. Importir yang aktif dalam industri kosmetik, mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.Top of Form

Kelengkapan Dokumen

Industri Kosmetika (Lokal) :

  1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
  2. Fotokopi KTP/Identitas Direksi dan/atau pimpinan Perusahaan
  3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
  4. Fotokopi sertifikat CPKB atau surat keterangan Penerapan CPKB dengan sisa masa berlaku minimum 6 bulan sebelum berakhir
  5. Surat pernyataan dari direksi dan/atau pimpinan industri Kosmetika yang menyatakan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika
  6. Dokumen terkait merek

Usaha Perorangan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Identitas Direksi dan/atau pimpinan Perusahaan
  3. Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat
  4. Fotokopi izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
  6. Fotokopi dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmetika yang telah memiliki sertifikat CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinofikasi dari industri penerima kontrak, dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 bulan sebelum berakhir
  7. Surat pernyataan dari direksi dan/atau pimpinan perusahaan yang menyatakan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika
  8. Dokumen terkait merek

Impor Kosmetika:

  1. NIB
  2. Surat pernyataan tidak terlibat dalam tindak pidana dari Direksi/pimpinan perusahaan
  3. Fotokopi KTP/identitas Direksi/pimpinan perusahaan
  4. Surat rekomendasi pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat
  5. Fotokopi izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan
  6. Fotokopi NPWP
  7. Fotokopi surat penunjukan keagenan (jika berlaku)
  8. Fotokopi surat perjanjian kerja sama kontrak dengan industri Kosmetika di luar Indonesia
  9. Fotokopi Certificate of Free Sale (CFS) untuk Kosmetika impor
  10. Fotokopi sertifikat good manufacturing practice (GMP) untuk industri Kosmetika di ASEAN
  11. Fotokopi GMP untuk industri Kosmetika di luar ASEAN yang menerima kontrak produksi
  12. Dokumen terkait merek

Kesimpulan Notifikasi Produk Kosmetik

Notifikasi produk kosmetik adalah langkah penting dalam memastikan bahwa produk yang kita gunakan aman dan memenuhi standar kesehatan yang ketat. Ini adalah kolaborasi antara produsen, otoritas kesehatan, dan konsumen untuk menciptakan industri kosmetik yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

Dengan terus mengembangkan regulasi dan memperbarui standar keamanan, kita dapat memastikan bahwa penggunaan produk kosmetik tetap menjadi pengalaman yang positif dan tanpa risiko bagi konsumen.

Apakah Anda memerlukan bantuan terkait notifikasi produk kosmetik atau layanan lainnya? Jangan ragu untuk menghubungi kami izinkosmetik.com di nomor 085219385505 atau kunjungi kantor kami di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Tim kami siap membantu Anda dengan berbagai layanan, termasuk izin PKRT, sertifikasi halal, pendaftaran merek, dan izin ALKES. Kami berkomitmen untuk menyediakan solusi yang tepat dan mendukung kebutuhan bisnis Anda.

Bangunan Denah Industri Kosmetik Golongan A

Bangunan Denah Industri Kosmetik Golongan AIndustri kosmetik golongan A memegang peranan yang sangat penting dalam menyediakan produk kecantikan yang inovatif dan aman bagi konsumen. Salah satu aspek yang tak boleh diabaikan dalam memastikan kelancaran operasional adalah desain bangunan industri. Denah bangunan menjadi landasan utama untuk menjaga keamanan produk, efisiensi produksi, dan mematuhi standar peraturan yang ketat. Di dalam diskusi mengenai desain ini, izinkosmetik.com hadir sebagai jasa terpercaya yang dapat memberikan panduan dan bantuan dalam merencanakan denah bangunan industri kosmetik yang sesuai dengan regulasi.

Bangunan Denah Industri Kosmetik Golongan A
Bangunan Denah Industri Kosmetik Golongan A

Desain Interior yang Optimal

Desain interior bangunan industri kosmetik golongan A didasarkan pada prinsip efisiensi dan keamanan. Area produksi, laboratorium, dan penyimpanan bahan baku ditempatkan secara strategis untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang dan memastikan kelancaran alur produksi. Pemisahan ruangan dengan fungsi khusus, seperti area pencampuran, pengujian, dan pengemasan, menjadi pertimbangan utama dalam desain interior.

Laboratorium Inovatif

Sebagai bagian integral dari industri kosmetik golongan A, laboratorium memainkan peran penting dalam pengembangan dan pengujian produk. Denah bangunan mencakup laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan canggih untuk analisis bahan baku, uji stabilitas produk, dan evaluasi keamanan. Penempatan laboratorium yang strategis membantu dalam meminimalkan waktu respons terhadap perubahan formulasi dan permintaan pasar. izinkosmetik.com dapat membantu Anda menyusun laboratorium yang sesuai standar industri.

Area Produksi yang Terpisah

Desain denah bangunan mencakup pemisahan yang jelas antara area produksi produk yang siap dipasarkan dan area produksi produk yang masih dalam tahap pengembangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kontrol kualitas produk jadi sambil memisahkannya dari produk dalam pengujian dan pengembangan. izinkosmetik.com dapat memberikan panduan dalam merancang area produksi yang efisien dan memenuhi regulasi.

Fasilitas Penyimpanan yang Aman

Fasilitas penyimpanan bahan baku dan produk jadi harus dirancang dengan cermat untuk memenuhi persyaratan regulasi. Denah bangunan mencakup zona-zona penyimpanan yang sesuai dengan jenis bahan dan produk, termasuk pengaturan suhu dan kelembaban yang optimal untuk menjaga kestabilan produk. izinkosmetik.com dapat membantu dalam perencanaan fasilitas penyimpanan yang memenuhi standar keamanan.

Keamanan Lingkungan

Industri kosmetik golongan A seringkali menggunakan bahan kimia tertentu dalam proses produksinya. Oleh karena itu, denah bangunan juga memperhitungkan sistem pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan. Instalasi penyaringan udara dan sistem pengolahan limbah cair menjadi bagian integral dari desain untuk meminimalkan dampak lingkungan. izinkosmetik.com dapat membimbing dalam implementasi sistem keamanan lingkungan yang sesuai.

Fokus pada Kepatuhan Regulasi

Denah bangunan industri kosmetik golongan A harus memperhitungkan semua aspek yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pemisahan area, penempatan peralatan produksi, dan sistem keamanan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas regulasi seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). izinkosmetik.com dapat membantu Anda memahami dan mematuhi persyaratan regulasi.

Teknologi Canggih

Penerapan teknologi canggih juga menjadi bagian integral dari desain denah bangunan industri kosmetik golongan A. Mulai dari sistem otomasi produksi hingga pemantauan keamanan dengan kamera pengawas, teknologi mendukung efisiensi dan keamanan dalam skala yang lebih besar. izinkosmetik.com dapat memberikan saran terkini mengenai teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi.

Kesimpulan

Denah bangunan dalam industri kosmetik golongan A memiliki peran dalam menciptakan lingkungan produksi yang memenuhi standar keamanan dan efisiensi. Dalam perancangannya, fokus utamanya adalah memastikan setiap tahap produksi, dari penelitian produk hingga distribusi, dapat dilakukan dengan tepat untuk menghasilkan produk kosmetik berkualitas tinggi dan aman bagi pengguna.

Konsultasikan rencana denah bangunan Anda dengan izinkosmetik.com, mitra terpercaya yang siap memberikan dukungan sesuai dengan standar industri.

Kunjungi situs web kami, hubungi kami melalui telepon di 085219385505, atau datang langsung ke kantor kami di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Dengan layanan kami, Anda dapat memastikan rencana denah bangunan yang tidak hanya memenuhi standar tinggi, tetapi juga memberikan keyakinan dalam menjalankan operasional industri kosmetik golongan A. Selain itu, kami juga menyediakan layanan izin PKRT, Sertifikasi Halal dan Izin ALKES serta Pendaftaran merek.

 

Izin Kosmetik adalah jasa sepesilis dibidang pengurusan izin kosmetik, yang sudah pengalaman dan kantor berkedudukan di Kota Bekasi Jawa Barat.

Alamat

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.

Kontak

Telp : 021-89253417
Hp/WA : 085777630555

© 2023 Izin Kosmetik – Support oleh Dokter Website