izin edar kosmetik Arsip - Jasa Izin Kosmetik

Tujuan Penerapan Aspek CPKB di Perusahaan Kosmetik

Apa Itu CPKB?·Desember 23, 2025

Tujuan Penerapan Aspek CPKB di Perusahaan Kosmetik – Penerapan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) merupakan fondasi utama dalam industri kosmetik modern. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar di masyarakat diproduksi secara konsisten, aman, dan bermutu tinggi. CPKB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis produksi, tetapi juga sebagai sistem manajemen risiko yang melindungi konsumen dan produsen.

Dalam praktiknya, CPKB mengatur seluruh tahapan produksi secara menyeluruh. Mulai dari pemilihan bahan baku, pengelolaan personalia, fasilitas produksi, hingga dokumentasi dan pengawasan mutu.

Di tengah proses produksi, tujuan CPKB dapat dirangkum melalui beberapa fokus utama seperti:
• jaminan keamanan produk
• konsistensi mutu antar batch
• kepatuhan terhadap regulasi BPOM
• pengendalian proses produksi
• perlindungan konsumen

Dengan memahami tujuan penerapan CPKB secara utuh, perusahaan kosmetik tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun kepercayaan pasar dan daya saing jangka panjang.

Menjamin Keamanan dan Mutu Produk Kosmetik

Tujuan utama penerapan CPKB adalah menjamin bahwa setiap produk kosmetik yang dihasilkan aman digunakan dan memiliki mutu yang konsisten. Melalui pengendalian ketat di setiap tahapan produksi, potensi risiko seperti kontaminasi, kesalahan formulasi, dan ketidaksesuaian spesifikasi dapat dicegah sejak awal.

Keamanan produk kosmetik sangat berkaitan langsung dengan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan wajib menerapkan pengujian dan pengawasan berlapis.

Di tengah penerapan CPKB, pengendalian mutu dilakukan melalui beberapa langkah kunci, antara lain:
1. penggunaan bahan baku sesuai spesifikasi
2. pengawasan proses produksi secara terkontrol
3. pengujian produk jadi sebelum diedarkan
4. pencegahan kontaminasi silang
5. pencatatan hasil pengujian secara sistematis

Dengan sistem ini, produk kosmetik yang dihasilkan memiliki standar keamanan dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melindungi Konsumen dan Meningkatkan Kepercayaan Pasar

CPKB berperan penting dalam melindungi konsumen dari risiko penggunaan kosmetik yang tidak aman atau menyesatkan. Standar ini memastikan bahwa produk yang beredar telah diproduksi sesuai klaim, tidak mengandung bahan berbahaya, serta digunakan sesuai tujuan penggunaannya.

Perlindungan konsumen juga berdampak langsung pada kepercayaan pasar. Konsumen cenderung memilih produk dari perusahaan yang patuh terhadap regulasi dan memiliki sistem mutu yang jelas.

Di tengah penerapan CPKB, perlindungan konsumen diwujudkan melalui:
• kesesuaian klaim produk dengan manfaatnya
• minimnya risiko efek samping
• mekanisme penanganan keluhan konsumen
• prosedur penarikan produk (recall)
• transparansi proses produksi

Kepercayaan inilah yang menjadi modal utama bagi perusahaan kosmetik untuk bertahan dan berkembang.

Memenuhi Kewajiban Hukum dan Regulasi BPOM

Dari sisi hukum, penerapan CPKB merupakan kewajiban mutlak bagi perusahaan kosmetik yang ingin memperoleh dan mempertahankan izin edar BPOM. Tanpa CPKB, proses perizinan tidak dapat dilanjutkan dan perusahaan berisiko dikenai sanksi administratif hingga penghentian kegiatan produksi.

BPOM menjadikan CPKB sebagai dasar utama dalam audit fasilitas produksi. Di tengah proses kepatuhan hukum tersebut, perusahaan harus memastikan beberapa aspek penting telah terpenuhi, seperti:
1. kesiapan fasilitas dan peralatan produksi
2. kompetensi dan pelatihan personalia
3. kelengkapan dokumentasi produksi
4. sistem pengawasan mutu
5. kesiapan menghadapi audit dan inspeksi

Dengan menerapkan CPKB secara konsisten, perusahaan dapat menjalankan usaha secara legal dan berkelanjutan.

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik

Meningkatkan Daya Saing Produk Kosmetik

Selain aspek regulasi, CPKB juga bertujuan meningkatkan daya saing produk kosmetik di pasar. Produk yang diproduksi sesuai CPKB dinilai lebih profesional, kredibel, dan mudah diterima oleh konsumen maupun mitra bisnis.

Di tengah persaingan industri kosmetik yang ketat, penerapan CPKB memberikan nilai tambah strategis, antara lain:
• meningkatkan kepercayaan distributor dan retailer
• memperkuat citra dan branding produk
• membuka peluang kerja sama nasional dan internasional
• mendukung penetrasi pasar ekspor
• meningkatkan nilai komersial produk

Di tingkat nasional, sertifikasi dan penerapan CPKB menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Sementara di pasar internasional, kepatuhan terhadap standar produksi yang baik membuka peluang ekspor karena produk lebih mudah diterima oleh negara tujuan.

Kepercayaan pasar yang terbentuk melalui penerapan CPKB membantu perusahaan memperkuat citra merek dan memperluas pangsa pasar. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan kemampuan perusahaan untuk bersaing di industri kosmetik global. Dengan demikian, CPKB bukan sekadar kewajiban, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang.

Meningkatkan Efisiensi dan Pengendalian Proses Produksi

CPKB dirancang untuk menciptakan proses produksi yang tertata, efisien, dan mudah dikendalikan. Melalui SOP yang jelas dan terdokumentasi, potensi kesalahan produksi dapat diminimalkan, sehingga mengurangi kerugian akibat produk cacat atau penarikan produk.

Dalam penerapannya, efisiensi produksi melalui CPKB tercermin dari:
1. alur kerja produksi yang sistematis
2. pengendalian proses di setiap tahapan
3. pencegahan kesalahan sejak tahap awal
4. evaluasi proses secara berkala
5. pengurangan biaya akibat kegagalan produksi

Penerapan CPKB membantu perusahaan mengidentifikasi potensi kesalahan sejak tahap awal, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sebelum masalah berkembang lebih besar. Hal ini berdampak pada pengurangan pemborosan bahan baku, waktu, dan biaya produksi.

Dengan sistem yang tertata, perusahaan mampu menjaga stabilitas proses produksi, meningkatkan produktivitas, serta meminimalkan risiko produk cacat yang dapat merugikan bisnis dan merusak kepercayaan konsumen.

Membangun Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan

CPKB tidak bersifat statis, melainkan sistem berkelanjutan yang harus terus dievaluasi dan ditingkatkan. Melalui audit internal dan tindakan perbaikan, perusahaan dapat memastikan bahwa standar mutu selalu relevan dengan perkembangan regulasi dan teknologi.

Di tengah sistem manajemen mutu CPKB, terdapat beberapa elemen penting seperti:
• audit internal secara berkala
• pengendalian dokumen dan catatan
• tindakan korektif dan pencegahan
• peningkatan kompetensi SDM
• perbaikan berkelanjutan

Dalam praktiknya, banyak perusahaan memilih pendampingan profesional agar penerapan CPKB berjalan tepat dan efektif. PERMATAMAS hadir sebagai mitra yang membantu perusahaan kosmetik dalam memahami, menerapkan, dan menyiapkan CPKB secara terstruktur sesuai regulasi BPOM, sehingga proses perizinan dan pengembangan usaha dapat berjalan lebih aman dan terarah.

Pendampingan Profesional dalam Penerapan CPKB

Dalam praktiknya, banyak perusahaan kosmetik menghadapi tantangan dalam menerapkan CPKB, mulai dari penyusunan dokumen, kesiapan fasilitas, hingga menghadapi audit BPOM. Tanpa pendampingan yang tepat, proses ini bisa memakan waktu dan berisiko terjadi ketidaksesuaian.

Pendampingan profesional membantu perusahaan memahami setiap aspek CPKB secara praktis dan terarah.

Di tengah proses pendampingan, perusahaan akan dibantu dalam:
1. analisis kesiapan awal
2. penyusunan dan penyesuaian dokumen
3. pembenahan fasilitas produksi
4. simulasi dan pendampingan audit
5. perbaikan temuan ketidaksesuaian

PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional yang berpengalaman dalam pendampingan penerapan CPKB perusahaan kosmetik. Dengan tim ahli yang memahami regulasi BPOM dan praktik industri, PERMATAMAS membantu perusahaan mencapai kepatuhan CPKB secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan CPKB dalam industri kosmetik?
CPKB adalah Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, yaitu pedoman resmi untuk memastikan produk kosmetik diproduksi secara aman, bermutu, dan konsisten sesuai regulasi BPOM.

2. Mengapa perusahaan kosmetik wajib menerapkan CPKB?
Karena CPKB merupakan syarat utama untuk memperoleh izin edar BPOM dan melindungi konsumen dari risiko produk kosmetik yang tidak aman.

3. Apa tujuan utama penerapan CPKB?
Tujuan utamanya adalah menjamin keamanan dan mutu produk, melindungi konsumen, meningkatkan daya saing, serta memenuhi kewajiban hukum.

4. Apakah UMKM kosmetik juga wajib menerapkan CPKB?
Ya, UMKM kosmetik tetap wajib menerapkan CPKB sesuai skala usaha sebagai bagian dari persyaratan legal produksi dan perizinan.

5. Apa hubungan CPKB dengan izin edar kosmetik BPOM?
CPKB menjadi dasar penilaian BPOM terhadap kelayakan fasilitas produksi sebelum izin edar kosmetik diterbitkan.

6. Aspek apa saja yang diatur dalam CPKB?
CPKB mencakup manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, hingga audit internal.

7. Apa manfaat penerapan CPKB bagi perusahaan kosmetik?
Manfaatnya meliputi peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, kepercayaan konsumen, serta peluang pasar yang lebih luas.

8. Apakah CPKB berpengaruh pada peluang ekspor kosmetik?
Ya, produk kosmetik yang diproduksi sesuai CPKB lebih mudah diterima di pasar internasional karena memenuhi standar mutu global.

9. Apa risiko jika perusahaan tidak menerapkan CPKB?
Risikonya meliputi penolakan izin edar, sanksi BPOM, penarikan produk dari pasar, dan kerugian reputasi usaha.

10. Siapa yang dapat membantu pendampingan penerapan CPKB?
Pendampingan profesional seperti PERMATAMAS dapat membantu perusahaan dalam persiapan, penerapan, hingga audit CPKB secara tepat dan sesuai regulasi.

Fungsi dan Peran Aspek CPKB dalam Produksi Kosmetik

Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik)·Desember 22, 2025

Fungsi dan Peran Aspek CPKB dalam Produksi Kosmetik – Industri kosmetik tidak hanya dituntut untuk inovatif, tetapi juga wajib menjamin keamanan dan mutu setiap produk yang beredar di pasaran. Dalam konteks inilah Aspek CPKB atau Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik memegang peranan penting. CPKB menjadi pedoman resmi yang ditetapkan BPOM untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi kosmetik berjalan sesuai standar yang telah ditentukan.

CPKB berfungsi sebagai sistem pengendalian menyeluruh yang mengatur seluruh aktivitas produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk siap diedarkan. Tanpa penerapan CPKB, risiko terjadinya kontaminasi, kesalahan produksi, hingga ketidakkonsistenan mutu produk akan semakin besar. Oleh karena itu, penerapan CPKB tidak dapat dipisahkan dari operasional industri kosmetik modern.

Dalam praktiknya, fungsi dan peran CPKB dalam produksi kosmetik mencakup berbagai aspek penting, antara lain:
• Pengendalian mutu di setiap tahapan produksi
• Pengaturan personel dan kompetensi tenaga kerja
• Standarisasi fasilitas dan peralatan produksi
• Sistem dokumentasi dan pencatatan yang tertib

Melalui penerapan aspek-aspek tersebut, CPKB menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas dan keamanan kosmetik. Tidak hanya sebagai kewajiban regulasi, CPKB juga berperan strategis dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik yang beredar.

Pengertian Aspek CPKB dalam Produksi Kosmetik

Aspek CPKB dalam produksi kosmetik merujuk pada seperangkat standar dan prosedur yang wajib diterapkan oleh produsen untuk menjamin bahwa produk kosmetik diproduksi secara aman, bermutu, dan konsisten. Standar ini tidak hanya mengatur hasil akhir produk, tetapi juga seluruh sistem yang mendukung proses produksi.

Dalam pengertian yang lebih luas, CPKB adalah sistem manajemen mutu yang mencakup pengendalian proses, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengawasan fasilitas dan peralatan. Setiap aspek saling berkaitan dan harus diterapkan secara konsisten untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Ruang lingkup aspek CPKB dalam produksi kosmetik meliputi:
• Manajemen mutu dan pengendalian proses
• Personalia dan pelatihan tenaga kerja
• Bangunan, fasilitas, dan peralatan produksi
• Dokumentasi serta audit internal

Dengan memahami pengertian aspek CPKB secara menyeluruh, produsen kosmetik dapat melihat bahwa CPKB bukan sekadar formalitas, melainkan sistem yang melindungi konsumen sekaligus menjaga reputasi dan keberlangsungan industri.

Fungsi CPKB sebagai Sistem Pengendalian Mutu

Salah satu fungsi utama CPKB dalam produksi kosmetik adalah sebagai sistem pengendalian mutu. CPKB memastikan bahwa setiap tahapan produksi dikendalikan dan diawasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, potensi kesalahan produksi dapat dideteksi dan dikoreksi sejak dini.

Pengendalian mutu melalui CPKB tidak hanya dilakukan pada produk jadi, tetapi juga pada bahan baku, proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusi. Pendekatan ini membantu produsen menjaga konsistensi kualitas antar batch produksi.

Fungsi CPKB sebagai sistem pengendalian mutu dapat dilihat melalui:
1. Pengujian bahan baku dan produk jadi
2. Pemantauan proses produksi secara berkala
3. Pencatatan dan dokumentasi hasil pengawasan
4. Tindakan korektif dan pencegahan

Dengan sistem pengendalian mutu yang kuat, CPKB membantu industri kosmetik meminimalkan risiko produk cacat dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang dihasilkan.

Peran CPKB dalam Menjamin Keamanan Produk Kosmetik

Keamanan produk merupakan aspek paling krusial dalam industri kosmetik. CPKB berperan penting dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman digunakan oleh konsumen. Melalui standar yang ketat, CPKB mencegah terjadinya kontaminasi fisik, kimia, maupun mikrobiologi selama proses produksi.

Peran CPKB dalam menjamin keamanan produk diwujudkan melalui pengaturan sanitasi, higiene personel, serta pengelolaan fasilitas produksi. Selain itu, CPKB juga mengatur cara penanganan keluhan dan penarikan produk jika ditemukan masalah keamanan.

Peran CPKB terhadap keamanan produk kosmetik meliputi:
• Pencegahan kontaminasi selama produksi
• Pengawasan ketat terhadap bahan dan proses
• Penanganan keluhan dan penarikan produk
• Perlindungan kesehatan konsumen

Dengan peran tersebut, CPKB menjadi alat utama dalam menjaga keamanan kosmetik yang beredar di pasaran. Penerapan CPKB yang konsisten tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memperkuat posisi produsen dalam menghadapi persaingan industri kosmetik.

Peran CPKB terhadap Konsistensi dan Stabilitas Produk

Konsistensi dan stabilitas produk merupakan indikator penting dalam kualitas kosmetik. Konsumen mengharapkan produk dengan mutu yang sama setiap kali digunakan, baik dari segi warna, aroma, tekstur, maupun efektivitas. Di sinilah peran CPKB menjadi sangat penting dalam mengendalikan seluruh tahapan produksi secara terstandar.

CPKB mengatur agar setiap proses produksi dilakukan berdasarkan prosedur baku yang terdokumentasi. Dengan sistem ini, perbedaan antar batch produksi dapat diminimalkan. Pengendalian bahan baku, peralatan, serta kondisi lingkungan produksi menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas produk kosmetik.

Peran CPKB terhadap konsistensi dan stabilitas produk meliputi:
• Standarisasi proses produksi dan formulasi
• Pengendalian kondisi lingkungan produksi
• Pencatatan setiap tahapan produksi
• Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

PERMATAMAS membantu industri kosmetik menerapkan CPKB secara konsisten agar stabilitas produk tetap terjaga. Pendampingan ini memastikan bahwa setiap batch produk memenuhi standar mutu yang sama dan siap bersaing di pasar.

Fungsi CPKB dalam Pemenuhan Regulasi BPOM

Dalam kerangka regulasi, CPKB berfungsi sebagai dasar utama kepatuhan industri kosmetik terhadap ketentuan BPOM. Tanpa penerapan CPKB, produsen tidak dapat memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB), yang merupakan syarat wajib untuk mengajukan izin edar kosmetik.

BPOM melakukan penilaian kepatuhan CPKB melalui audit fasilitas dan sistem produksi. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen mutu hingga dokumentasi. Hasil audit menjadi penentu apakah suatu fasilitas produksi layak mendapatkan sertifikat CPKB.

Fungsi CPKB dalam pemenuhan regulasi BPOM antara lain:
1. Menjadi syarat legal produksi kosmetik
2. Dasar penerbitan SPA CPKB
3. Alat pengawasan dan evaluasi BPOM
4. Pencegahan sanksi dan penarikan produk

PERMATAMAS berperan membantu pelaku usaha memahami dan memenuhi seluruh persyaratan CPKB sesuai regulasi BPOM. Dengan pendampingan yang tepat, proses pemenuhan regulasi menjadi lebih terarah dan efisien.

Dampak Penerapan CPKB terhadap Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan konsumen merupakan aset penting bagi industri kosmetik. Produk yang aman dan bermutu akan lebih mudah diterima dan dipertahankan di pasar. Penerapan CPKB berkontribusi langsung terhadap pembentukan kepercayaan tersebut melalui jaminan kualitas dan keamanan produk.

Dengan CPKB, produsen dapat menunjukkan komitmen terhadap standar produksi yang tinggi. Konsumen pun merasa lebih aman menggunakan produk yang diproduksi sesuai pedoman BPOM. Hal ini berdampak pada citra merek dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang.

Dampak penerapan CPKB terhadap kepercayaan konsumen meliputi:
• Persepsi produk yang lebih aman dan berkualitas
• Penurunan keluhan dan masalah produk
• Peningkatan loyalitas konsumen
• Penguatan citra merek kosmetik

PERMATAMAS membantu industri kosmetik membangun kepercayaan konsumen melalui penerapan CPKB yang konsisten. Dengan sistem yang tertata, produsen dapat menghadirkan produk yang kredibel dan berdaya saing tinggi.

Pentingnya CPKB bagi Keberlanjutan Industri Kosmetik

Keberlanjutan industri kosmetik tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap standar mutu dan regulasi. CPKB menjadi fondasi penting yang memastikan industri dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Tanpa CPKB, risiko hukum dan reputasi akan selalu mengancam pelaku usaha.

Selain aspek legalitas, CPKB juga mendorong efisiensi operasional. Dengan sistem yang terdokumentasi dan terkontrol, produsen dapat mengurangi kesalahan produksi, pemborosan, serta potensi kerugian akibat produk gagal.

Pentingnya CPKB bagi keberlanjutan industri kosmetik terlihat dari:
• Kepastian hukum dan izin edar BPOM
• Efisiensi dan konsistensi proses produksi
• Peningkatan daya saing nasional dan global
• Perlindungan jangka panjang bagi konsumen

PERMATAMAS hadir sebagai mitra strategis bagi industri kosmetik yang ingin memastikan keberlanjutan usaha melalui penerapan CPKB yang tepat, terukur, dan sesuai standar BPOM.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa fungsi utama CPKB dalam produksi kosmetik?
Fungsi utama CPKB adalah sebagai sistem pengendalian mutu untuk menjamin keamanan, kualitas, dan konsistensi produk kosmetik.

2. Mengapa aspek CPKB penting bagi industri kosmetik?
Karena CPKB mencegah risiko kontaminasi, kesalahan produksi, serta memastikan produk memenuhi standar BPOM.

3. Apa peran CPKB terhadap keamanan produk kosmetik?
CPKB berperan mencegah bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga produk aman digunakan konsumen.

4. Apakah CPKB wajib diterapkan oleh semua produsen kosmetik?
Ya, seluruh produsen kosmetik wajib menerapkan CPKB tanpa terkecuali, termasuk UMKM.

5. Apa hubungan CPKB dengan izin edar BPOM?
CPKB merupakan syarat utama untuk mendapatkan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB) yang diperlukan dalam pengajuan izin edar.

6. Bagaimana CPKB memengaruhi konsistensi produk kosmetik?
CPKB memastikan setiap batch produksi dibuat dengan prosedur yang sama sehingga mutu produk tetap konsisten.

7. Apa dampak CPKB terhadap kepercayaan konsumen?
Produk yang diproduksi sesuai CPKB lebih dipercaya karena terjamin aman dan bermutu.

8. Apa risiko jika industri kosmetik tidak menerapkan CPKB?
Risikonya meliputi penolakan izin edar, sanksi BPOM, penarikan produk, hingga kerugian reputasi.

9. Apakah CPKB mendukung daya saing industri kosmetik?
Ya, CPKB membantu industri memenuhi standar nasional dan internasional sehingga lebih siap bersaing di pasar global.

10. Bagaimana PERMATAMAS membantu penerapan CPKB?
PERMATAMAS membantu pendampingan pemenuhan aspek CPKB, persiapan audit BPOM, hingga pengurusan SPA CPKB secara profesional.

Kosmetik Perlu Izin Apa dan Bagaimana Cara Mengurusnya

industri kosmetik·Desember 16, 2025

Kosmetik Perlu Izin Apa dan Bagaimana Cara Mengurusnya – Mengurus izin kosmetik adalah langkah krusial bagi produsen yang ingin produk mereka beredar resmi di Indonesia. Tanpa izin edar, kosmetik tidak diperbolehkan dijual, baik secara offline maupun online, karena BPOM memastikan setiap produk aman, bermutu, dan tidak membahayakan konsumen.

Proses pengurusan izin kosmetik mencakup beberapa tahap yang harus dilalui secara berurutan, dimulai dari persiapan lokasi produksi hingga penerbitan izin edar resmi. Setiap langkah memiliki persyaratan dokumen dan standar yang wajib dipenuhi untuk meminimalkan risiko penolakan.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum mengurus izin kosmetik:
• Menentukan lokasi produksi yang sesuai standar industri kosmetik.
• Membuat denah bangunan sesuai kaedah Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
• Mengajukan SPA CPKB sebagai bukti kepatuhan fasilitas produksi.
• Audit BPOM untuk memverifikasi standar produksi dan sanitasi.
• Pengajuan izin edar kosmetik resmi setelah sertifikat CPKB diterbitkan.

Mengikuti alur ini secara benar tidak hanya memastikan kosmetik legal dan aman, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap brand. Produsen dapat memanfaatkan jasa profesional seperti PERMATAMAS untuk mempercepat proses dan mengurangi risiko kesalahan dokumen.

Izin Kosmetik yang Wajib Dimiliki

Setiap kosmetik yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar dari BPOM. Izin ini menjadi bukti legalitas dan memastikan bahwa produk telah melalui uji keamanan dan mutu yang sesuai standar. Tanpa izin edar, kosmetik tidak diperbolehkan diedarkan, dan produsen dapat terkena sanksi hukum.

Beberapa poin penting terkait izin edar kosmetik:
• Legalitas Produk: Menjamin kosmetik dapat diedarkan secara resmi di seluruh Indonesia.
• Keamanan Konsumen: Produk telah melalui uji BPOM untuk bahan dan formula yang aman.
• Penerimaan Pasar: Konsumen lebih percaya membeli kosmetik dengan izin resmi.
• Kepatuhan Regulasi: Memastikan produsen mematuhi standar CPKB dan regulasi BPOM.
• Kemudahan Ekspansi: Produk dengan izin edar mudah dipasarkan di marketplace, toko, atau distributor.

Izin edar kosmetik merupakan prasyarat wajib sebelum produk dipasarkan. Produsen yang belum memiliki izin sebaiknya segera menyiapkan dokumen dan fasilitas produksi sesuai standar, atau memanfaatkan jasa profesional seperti PERMATAMAS untuk memastikan semua prosedur terpenuhi dengan benar.

Langkah Pertama Menentukan Bangunan Produksi

Langkah awal dalam pengurusan izin kosmetik adalah menentukan bangunan atau lokasi produksi. Lokasi ini harus memenuhi standar industri kosmetik agar mempermudah proses audit dan penerbitan sertifikat CPKB oleh BPOM.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan lokasi produksi:
1. Memastikan lokasi memiliki izin resmi untuk kegiatan industri kosmetik.
2. Menentukan ruang produksi, gudang bahan baku, dan area penyimpanan produk jadi secara terpisah.
3. Menyediakan fasilitas sanitasi dan kebersihan sesuai standar CPKB.
4. Menyusun alur produksi yang mencegah kontaminasi silang antara produk.
5. Memastikan ruangan administrasi, laboratorium, dan kontrol mutu tersedia dan sesuai standar.

Menentukan bangunan produksi yang tepat sejak awal membantu proses audit BPOM berjalan lancar. Selain itu, lokasi yang memenuhi kaedah CPKB menjadi fondasi agar sertifikat SPA CPKB dapat diterbitkan tanpa revisi. Produsen dapat bekerja sama dengan konsultan profesional seperti PERMATAMAS untuk memastikan lokasi produksi siap memenuhi semua persyaratan BPOM.

Langkah Kedua Membuat Denah Bangunan Sesuai CPKB

Setelah lokasi produksi siap, langkah berikutnya adalah membuat denah bangunan industri kosmetik sesuai CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik). Denah ini menjadi dokumen resmi yang diajukan ke BPOM dan menjadi panduan audit. Denah yang tepat membantu memastikan alur produksi bersih, aman, dan sesuai standar industri.

Beberapa poin penting dalam membuat denah CPKB:
1. Menentukan area produksi, penyimpanan bahan baku, dan gudang produk jadi.
2. Membuat jalur alur produksi yang bersih, dari penerimaan bahan baku hingga produk jadi.
3. Menyediakan fasilitas sanitasi seperti wastafel, toilet, dan area cuci.
4. Memisahkan area untuk produk berbeda agar tidak terjadi kontaminasi silang.
5. Menyediakan ruang administrasi dan laboratorium kontrol mutu.

Denah yang lengkap mempermudah petugas BPOM melakukan audit dan mempercepat penerbitan sertifikat CPKB. Produsen dapat bekerja sama dengan konsultan profesional agar denah memenuhi semua persyaratan teknis.

Selain untuk audit, denah ini juga berfungsi sebagai panduan internal perusahaan agar alur kerja produksi lebih terstruktur, aman, dan sesuai standar kualitas. Dengan denah yang tepat, risiko revisi dokumen berkurang, sehingga proses pengurusan izin edar kosmetik menjadi lebih efisien.

Langkah ketiga Mengajukan SPA CPKB ke BPOM

Setelah denah bangunan selesai, tahap berikutnya adalah mengajukan SPA CPKB (Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) ke BPOM. SPA CPKB menjadi bukti legal bahwa fasilitas produksi kosmetik sudah sesuai standar dan siap diaudit.

Langkah-langkah pengajuan SPA CPKB:
1. Lengkapi formulir permohonan SPA CPKB melalui portal resmi BPOM atau datang langsung ke kantor BPOM.
2. Lampirkan denah bangunan produksi sesuai CPKB.
3. Sertakan daftar sarana dan peralatan produksi yang digunakan.
4. Lampirkan data teknis produk seperti formula, jenis kosmetik, dan jumlah produksi.
5. Tunggu jadwal audit dari petugas BPOM.

Pengajuan SPA CPKB yang lengkap akan mempercepat proses audit. Dokumen yang rapi dan sesuai standar menunjukkan komitmen produsen terhadap produksi kosmetik yang aman dan legal.
Selain itu, SPA CPKB menjadi dasar untuk pengajuan izin edar kosmetik. Dengan sertifikat ini, produsen dapat membuktikan kepatuhan terhadap standar produksi yang baik, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mempermudah distribusi produk.

Audit BPOM dan Penerbitan Sertifikat CPKB

Setelah SPA CPKB diajukan, BPOM akan melakukan audit lokasi produksi. Audit ini memeriksa apakah fasilitas dan proses produksi kosmetik memenuhi standar CPKB. Tahap ini krusial sebelum sertifikat resmi diterbitkan.

Beberapa aspek yang diperiksa selama audit:
• Kebersihan dan sanitasi fasilitas produksi.
• Tata letak dan alur produksi sesuai denah CPKB.
• Kompetensi tenaga teknis yang menangani produksi.
• Penggunaan bahan baku dan peralatan sesuai standar.
• Dokumentasi proses produksi dan kontrol mutu.

Jika audit selesai dan memenuhi persyaratan, BPOM akan menerbitkan sertifikat CPKB. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa fasilitas produksi telah patuh terhadap standar CPKB dan siap memproduksi kosmetik secara legal.

Sertifikat CPKB mempermudah pengajuan izin edar kosmetik. Produsen yang menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS akan lebih mudah memastikan semua dokumen dan audit berjalan lancar, sehingga risiko penolakan berkurang dan proses distribusi produk lebih cepat.

Mengajukan Izin Edar Kosmetik ke BPOM

Setelah sertifikat CPKB diterbitkan, langkah berikutnya adalah mengajukan izin edar kosmetik ke BPOM. Izin edar ini menjadi bukti legalitas produk dan memastikan kosmetik dapat dipasarkan secara resmi. Tanpa izin edar, kosmetik tidak diperbolehkan dijual, baik di toko fisik maupun marketplace.

Beberapa langkah penting dalam pengajuan izin edar kosmetik:
• Persiapkan dokumen lengkap: sertifikat CPKB, formulasi produk, label, akta perusahaan, NPWP, dan izin usaha.
• Daftar melalui sistem e-registration BPOM: unggah semua dokumen secara digital agar proses lebih cepat.
• Verifikasi dokumen oleh petugas BPOM: memastikan semua persyaratan teknis dan administratif terpenuhi.
• Evaluasi formula dan label produk: BPOM memeriksa keamanan bahan, klaim produk, dan kepatuhan regulasi kosmetik.
• Terbitkan nomor izin edar resmi: nomor ini wajib dicantumkan pada label sebelum produk diedarkan.

Mengurus izin edar kosmetik dapat memakan waktu, tergantung kelengkapan dokumen dan respons BPOM. Untuk meminimalkan risiko kesalahan dan mempercepat proses, produsen bisa menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS, yang berpengalaman membantu dari tahap denah bangunan, SPA CPKB, hingga penerbitan izin edar.

Dengan izin edar resmi, produsen dapat memastikan kosmetik mereka legal, aman, dan siap dipasarkan, memberikan kepercayaan konsumen serta memperluas jangkauan distribusi produk.

Produk Kosmetik Resmi Siap Diedarkan

Setelah izin edar diterbitkan, kosmetik baru boleh dipasarkan secara resmi. Legalitas ini penting untuk melindungi produsen dari risiko hukum dan memberikan jaminan keamanan bagi konsumen. Produk yang memiliki izin edar dapat diedarkan melalui toko, distributor, atau marketplace dengan mencantumkan nomor izin pada label.

Beberapa poin penting untuk produk kosmetik resmi:
• Legalitas dan keamanan: setiap kosmetik telah melewati audit BPOM dan memenuhi standar CPKB.
• Label wajib mencantumkan nomor izin edar: agar konsumen dapat mengecek keaslian dan legalitas produk.
• Perubahan formula atau kemasan harus dilaporkan: agar izin edar tetap valid.
• Kepercayaan konsumen meningkat: izin edar menjadi bukti mutu dan keamanan produk.
• Proses pengurusan lebih mudah dengan jasa profesional: PERMATAMAS membantu produsen dari tahap denah bangunan, pengajuan SPA CPKB, hingga izin edar kosmetik resmi.

Dengan menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS, produsen dapat memastikan setiap tahap pengurusan berjalan lancar, dokumen lengkap, dan produk siap diedarkan secara legal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas brand tetapi juga memudahkan ekspansi pasar dan menjaga reputasi produk.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu izin edar kosmetik BPOM?
Izin edar BPOM adalah persetujuan resmi agar produk kosmetik dapat dipasarkan di Indonesia dengan aman dan legal.

2. Mengapa kosmetik perlu izin BPOM?
Agar produk aman, memenuhi standar mutu, dan tidak membahayakan konsumen.

3. Langkah pertama mengurus izin kosmetik apa?
Menentukan lokasi atau bangunan produksi sesuai standar industri kosmetik.

4. Apa itu SPA CPKB?
Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, bukti fasilitas produksi telah sesuai standar BPOM.

5. Bagaimana membuat denah bangunan sesuai CPKB?
Menyusun area produksi, gudang, laboratorium, dan alur kerja sesuai standar sanitasi dan produksi kosmetik.

6. Apakah audit BPOM wajib sebelum izin edar?
Ya, audit memastikan fasilitas dan proses produksi sesuai standar CPKB.

7. Bagaimana cara mengajukan izin edar kosmetik?
Melalui sistem e-registration BPOM dengan melampirkan dokumen lengkap termasuk sertifikat CPKB.

8. Berapa lama proses izin edar kosmetik?
Biasanya 1–3 bulan tergantung kelengkapan dokumen dan hasil evaluasi BPOM.

9. Apakah kosmetik bisa diedarkan sebelum izin edar?
Tidak, produk harus memiliki izin edar resmi agar legal dipasarkan.

10. Bisakah menggunakan jasa profesional untuk izin kosmetik?
Ya, PERMATAMAS dapat membantu dari denah, SPA CPKB, hingga izin edar untuk memastikan proses cepat dan aman.

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik

izin kosmetik·Desember 15, 2025

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik – Untuk mendapatkan izin edar kosmetik dari BPOM, setiap perusahaan harus melalui proses registrasi resmi melalui situs notifkos.pom.go.id. Langkah awal adalah membuat akun perusahaan atau Head Account, di mana perusahaan harus mengisi data lengkap dan mengunggah dokumen legalitas seperti NIB, NPWP, akta pendirian, serta KTP direktur atau komisaris. Jika perusahaan memiliki unit tambahan atau anak perusahaan, Sub Account atau Sub Perusahaan juga perlu dibuat sesuai status usaha, misalnya produsen, importir, atau maklon. Proses pendaftaran akun ini merupakan fondasi penting karena seluruh pengajuan notifikasi produk nantinya akan terhubung ke akun tersebut.

Setelah akun siap, perusahaan dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran produk kosmetik. Di sistem e-BPOM, formulir notifikasi online harus diisi dengan lengkap, mencakup nama produk, merek, kategori, fungsi, cara pakai, serta informasi produsen atau maklon. Selanjutnya, dokumen pendukung seperti Sertifikat CPKB, hasil uji stabilitas, label, kemasan, dan surat perjanjian kerja sama (jika menggunakan maklon) perlu diunggah. Sistem akan mengeluarkan Surat Perintah Bayar (SPB) untuk pembayaran PNBP, yang harus dilunasi agar proses verifikasi dapat berjalan. Penting bagi perusahaan untuk memastikan semua data dan dokumen sesuai regulasi agar proses evaluasi BPOM tidak terhambat.

Tahap terakhir adalah verifikasi dan penerbitan Nomor Notifikasi (NA). BPOM akan menilai kelengkapan dokumen dan validitas informasi yang diajukan. Jika disetujui, Nomor Notifikasi diberikan dalam waktu sekitar 14–30 hari kerja dan dikirim melalui email perusahaan. NA ini menjadi bukti legalitas produk kosmetik untuk distribusi dan pemasaran di Indonesia. Selama menunggu, perusahaan disarankan memantau status pengajuan melalui sistem e-BPOM atau aplikasi BPOM Mobile dan memastikan semua dokumen tersimpan dengan baik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara benar, proses registrasi izin BPOM kosmetik akan lebih lancar dan minim risiko penolakan.

H2. Langkah-langkah Registrasi Izin BPOM Kosmetik

Registrasi Akun Perusahaan di Sistem e-BPOM

Proses pertama dalam pengajuan izin edar kosmetik adalah melakukan registrasi akun perusahaan melalui sistem resmi BPOM di notifkos.pom.go.id. Akun ini menjadi dasar agar perusahaan dapat mengakses formulir notifikasi produk dan mengunggah dokumen pendukung secara online. Registrasi yang lengkap dan tepat akan mempercepat proses verifikasi dan mengurangi risiko penolakan.

Berikut langkah-langkah registrasinya:
1. Kunjungi situs resmi notifkos.pom.go.id untuk memulai pendaftaran.
2. Buat Head Account dengan mengisi data perusahaan secara lengkap, termasuk nama, alamat, NIB, NPWP, dan kontak resmi. Unggah juga dokumen legalitas usaha seperti KTP direktur atau komisaris agar akun tervalidasi.
3. Setelah akun aktif, buat Sub Account jika perusahaan memiliki unit tambahan atau anak perusahaan yang juga akan mengurus produk kosmetik. Sub Account membantu pengelolaan lebih efisien dan terstruktur.
4. Jika perusahaan memiliki status produsen, importir, atau maklon, buat Sub Perusahaan dan lengkapi data sesuai status usaha. Sub Perusahaan ini memungkinkan setiap unit usaha terdaftar resmi dan siap melakukan pengajuan notifikasi produk.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas secara tepat, perusahaan dapat memastikan proses pendaftaran akun berjalan lancar, dokumen diverifikasi dengan cepat, dan persiapan untuk tahap pendaftaran produk berikutnya siap dilakukan.

Pendaftaran Produk (Notifikasi Kosmetik)

Setelah akun perusahaan aktif, langkah berikutnya adalah mendaftarkan produk kosmetik melalui sistem e-BPOM. Tahap ini merupakan inti dari proses izin edar karena di sinilah perusahaan mengajukan notifikasi produk dan mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan. Pendaftaran produk harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar proses verifikasi oleh BPOM berjalan lancar.

Berikut langkah-langkah pendaftaran produk:
1. Lengkapi Formulir Notifikasi Online
o Masuk ke sistem e-BPOM dan isi seluruh detail produk secara lengkap, termasuk nama produk, merek, kategori, manfaat, cara pakai, serta informasi produsen atau maklon. Informasi yang akurat akan mempermudah evaluasi BPOM dan mengurangi risiko penolakan.
2. Unggah Dokumen Pendukung
o Siapkan dan unggah dokumen yang dibutuhkan, seperti Sertifikat CPKB dari perusahaan atau maklon, hasil uji stabilitas produk, desain label dan kemasan, serta surat perjanjian kerja sama jika menggunakan jasa maklon. Dokumen lengkap menjadi kunci agar produk cepat diverifikasi.
3. Dapatkan SPB (Surat Perintah Bayar)
o Setelah semua data dan dokumen lengkap, sistem akan mengeluarkan SPB yang memuat nominal pembayaran PNBP sesuai jumlah produk yang didaftarkan. SPB ini wajib untuk proses pembayaran berikutnya.
4. Lakukan Pembayaran PNBP
o Bayar PNBP sesuai nominal yang tercantum di SPB melalui kanal pembayaran resmi yang disediakan. Pembayaran yang tepat dan tercatat dengan baik menjadi syarat agar notifikasi produk diproses oleh BPOM.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas secara benar, perusahaan dapat memastikan pembuatan notifikasi produk berjalan lancar, dokumen diverifikasi tepat waktu, dan persiapan untuk mendapatkan Nomor Notifikasi (NA) berjalan tanpa hambatan.

Verifikasi & Evaluasi oleh BPOM

Setelah produk didaftarkan dan dokumen pendukung diunggah, langkah berikutnya adalah verifikasi dan evaluasi oleh BPOM. Tahap ini sangat penting karena BPOM akan menilai apakah semua informasi dan dokumen yang diajukan sudah lengkap, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses evaluasi ini memastikan produk kosmetik aman untuk diedarkan dan memenuhi standar legalitas.

Berikut langkah-langkah verifikasi:

1. Evaluasi Dokumen oleh BPOM
o BPOM akan menilai kelengkapan dokumen, mulai dari formulir notifikasi online, Sertifikat CPKB, hasil uji stabilitas, hingga desain label dan kemasan.
o Setiap dokumen diperiksa secara cermat untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

2. Pastikan Informasi Sesuai Regulasi
o Perusahaan harus memastikan semua data dan dokumen yang diunggah akurat dan valid.
o Dokumen yang lengkap dan sesuai regulasi akan mempercepat proses verifikasi, sedangkan data yang kurang atau tidak tepat bisa menyebabkan penolakan atau revisi berulang.

Dengan mempersiapkan dokumen secara lengkap dan teliti, proses verifikasi BPOM akan lebih cepat, sehingga perusahaan bisa segera mendapatkan Nomor Notifikasi (NA) untuk produk kosmetiknya.

Terima Nomor Notifikasi (NA)

• Setelah data diverifikasi dan disetujui, BPOM akan menerbitkan Nomor Notifikasi (NA).
• Proses ini biasanya memakan waktu 14–30 hari kerja.
• NA akan dikirimkan melalui email perusahaan dan dapat digunakan sebagai bukti legalitas produk untuk distribusi.

Dokumen Penting yang Perlu Disiapkan

Untuk memastikan proses registrasi izin BPOM kosmetik berjalan lancar, perusahaan harus menyiapkan dokumen secara lengkap dan sesuai regulasi. Dokumen ini menjadi dasar agar BPOM dapat memverifikasi legalitas perusahaan, keamanan produk, dan kesesuaian produksi sesuai standar CPKB. Berikut kategori dokumen yang perlu disiapkan:

1. Legalitas Usaha

• Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai bukti perusahaan terdaftar secara resmi di OSS.
• NPWP perusahaan, untuk keperluan administrasi pajak dan verifikasi identitas perusahaan.
• Akta Pendirian Perusahaan, yang menunjukkan struktur hukum dan status badan usaha.
• Surat Izin Usaha, agar BPOM dapat memverifikasi perusahaan memiliki izin operasional sah.

2. Dokumen Produk

• Formulasi produk (kualitatif dan kuantitatif) yang menjelaskan komposisi bahan dan fungsinya.
• Hasil uji stabilitas produk, untuk menentukan masa kadaluwarsa dan kualitas produk.
• Label dan kemasan yang sesuai regulasi BPOM, termasuk informasi klaim, komposisi, dan peringatan penggunaan.

3. Dokumen Pihak Terkait

• KTP Komisaris/Direktur perusahaan, untuk verifikasi identitas pihak yang bertanggung jawab.
• Surat perjanjian maklon (jika menggunakan jasa maklon), sebagai bukti kerjasama resmi.
• Sertifikat CPKB maklon, untuk memastikan proses produksi maklon memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Tips Tambahan Agar Proses Registrasi Lancar

1. Gunakan sistem notifkos.pom.go.id untuk pendaftaran online, hindari pengajuan manual agar lebih cepat dan aman.
2. Pastikan dokumen lengkap dan sesuai regulasi, sehingga proses verifikasi oleh BPOM berjalan lancar dan minim revisi.
3. Pantau status pengajuan secara rutin melalui sistem e-BPOM atau aplikasi BPOM Mobile agar bisa segera menindaklanjuti jika ada permintaan perbaikan.
4. Simpan bukti pembayaran PNBP dan semua dokumen sebagai arsip perusahaan, penting untuk administrasi internal dan audit BPOM di kemudian hari.
Dengan menyiapkan dokumen dan mengikuti tips di atas, perusahaan dapat memastikan proses registrasi izin edar kosmetik lebih efisien, cepat, dan sesuai ketentuan BPOM.

Jasa Pengurusan Izin Kosmetik Pengalaman

Mengurus izin edar kosmetik di Indonesia membutuhkan pengetahuan mendalam tentang regulasi BPOM, dokumen yang lengkap, dan prosedur online yang tepat. Banyak perusahaan atau pelaku usaha yang mengalami kesulitan karena dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai standar, sehingga proses verifikasi menjadi tertunda atau bahkan ditolak. Di sinilah jasa pengurusan izin kosmetik berpengalaman menjadi solusi efektif untuk mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran produk.

Dengan pengalaman bertahun-tahun, penyedia jasa seperti PERMATAMAS telah membantu berbagai perusahaan mengurus izin edar kosmetik mulai dari Golongan A hingga Golongan B, baik untuk produsen lokal maupun importir. Beberapa keuntungan menggunakan jasa berpengalaman antara lain:
• Persiapan Dokumen Lengkap: Semua dokumen legalitas, formulasi produk, Sertifikat CPKB, hasil uji stabilitas, label, dan kemasan disiapkan sesuai regulasi BPOM.
• Proses Lebih Cepat: Pengalaman dalam mengisi formulir notifikasi online di notifkos.pom.go.id meminimalkan kesalahan dan mempercepat penerbitan Nomor Notifikasi (NA).
• Pendampingan Profesional: Tim ahli PERMATAMAS memastikan semua tahap mulai dari pendaftaran akun, pengunggahan dokumen, hingga pembayaran PNBP dilakukan dengan tepat dan aman.

Menggunakan jasa berpengalaman seperti PERMATAMAS membuat perusahaan lebih fokus pada pengembangan produk, tanpa harus khawatir dengan prosedur teknis izin edar. Hasilnya, produk kosmetik bisa segera beredar secara legal dan aman di pasaran, dengan risiko penolakan atau revisi dokumen yang minimal.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

FAQ 10

1. Apa itu izin BPOM kosmetik?
Izin BPOM kosmetik adalah persetujuan resmi dari BPOM agar produk kosmetik dapat diedarkan di Indonesia.

2. Di mana saya bisa mendaftar izin BPOM kosmetik?
Pendaftaran dilakukan secara online di notifkos.pom.go.id.

3. Apa itu Nomor Notifikasi (NA)?
Nomor Notifikasi adalah nomor resmi yang diberikan BPOM setelah produk kosmetik disetujui untuk edar.

4. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pendaftaran?
Dokumen legalitas usaha, formulasi produk, hasil uji stabilitas, label & kemasan, KTP direktur, dan Sertifikat CPKB.

5. Apakah bisa menggunakan jasa maklon?
Bisa. Jika menggunakan maklon, perlu melampirkan surat perjanjian dan Sertifikat CPKB maklon.

6. Berapa lama proses verifikasi BPOM?
Proses verifikasi biasanya memakan waktu 14–30 hari kerja setelah dokumen lengkap.

7. Bagaimana cara membayar PNBP?
PNBP dibayarkan sesuai SPB yang diterbitkan sistem notifkos.pom.go.id melalui kanal pembayaran resmi.

8. Apa itu Sub Account dan Sub Perusahaan?
Sub Account digunakan untuk unit tambahan, sedangkan Sub Perusahaan untuk produsen, importir, atau maklon yang ikut mendaftar produk.

9. Bagaimana cara mengecek status pengajuan?
Status pengajuan dapat dipantau melalui sistem e-BPOM atau aplikasi BPOM Mobile.

10. Apakah dokumen harus sesuai regulasi BPOM?
Ya, dokumen yang lengkap dan sesuai regulasi meminimalkan risiko penolakan atau revisi.

Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

SertifikasiCPKB·Desember 3, 2025

Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A – Mengurus Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) Golongan A merupakan langkah penting bagi industri kosmetik agar dapat memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik secara legal, aman, dan sesuai standar BPOM. Sertifikat ini memberikan pengakuan bahwa fasilitas produksi, peralatan, personel, bahan baku, sistem dokumentasi, hingga proses manajemen mutu telah memenuhi standar yang ditetapkan. Tanpa sertifikasi ini, izin edar kosmetik tidak dapat diterbitkan karena BPOM mewajibkan pemenuhan standar keamanan dan mutu produk.

Bagi pelaku usaha kosmetik, khususnya yang baru memulai atau sedang memperluas produksi, memahami alur pengajuan, persyaratan teknis, biaya, hingga perkiraan waktu proses sangat penting agar tidak terjadi kendala saat registrasi izin edar. Banyak perusahaan yang akhirnya mengalami revisi berulang karena tidak mengetahui apa saja dokumen wajib, tata cara audit, standar fasilitas, serta ketentuan CAPA (Corrective and Preventive Action).

Artikel ini akan memberikan panduan lengkap dan terbaru mengenai syarat, prosedur, biaya, hingga estimasi waktu dalam mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A. Dengan memahami informasi ini, pelaku usaha dapat menghemat waktu, menyiapkan dokumen dengan benar, serta menghindari penolakan karena kesalahan teknis. Jika Anda berencana memulai usaha kosmetik atau ingin meningkatkan kredibilitas perusahaan, memahami tahapan CPKB Golongan A menjadi langkah awal yang sangat strategis. Proses Sertifikasi CPKB Golongan A Sekarang

Cara Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Mengurus sertifikasi CPKB Golongan A dilakukan melalui beberapa tahapan resmi mulai dari pengajuan online sampai proses audit. Tahapannya adalah sebagai berikut:

Tahap 1: Registrasi dan Pengajuan Melalui OSS

Langkah pertama adalah mengakses portal resmi OSS (Online Single Submission) melalui situs oss.go.id menggunakan akun perusahaan yang telah terdaftar. Setelah berhasil login, pilih menu Perizinan Berusaha PB-UMKU, lalu lanjutkan dengan memilih Permohonan Baru. Pada bagian pencarian kegiatan usaha, masukkan KBLI 20232 kemudian klik Proses Perizinan Berusaha.
Lanjutkan dengan memilih fasilitas izin Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Pada bagian uraian kegiatan, pilih opsi “Seluruh” agar seluruh persyaratan teknis tampil lengkap. Setelah itu, unggah persyaratan dalam format PDF, termasuk SOP, bukti sistem mutu, struktur organisasi, dokumentasi fasilitas produksi, dan dokumen pendukung lainnya.

Tahap 2: Pemeriksaan Dokumen dan Audit oleh BPOM

Setelah semua dokumen berhasil dikirim melalui OSS, Anda wajib melakukan konfirmasi ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM sesuai domisili. Petugas akan melakukan pengecekan dokumen administrasi dan teknis. Jika dokumen dinyatakan lengkap, BPOM akan mengatur jadwal audit sarana produksi untuk memastikan kesesuaian dengan standar CPKB.
Pada tahap audit ini, auditor akan memeriksa fasilitas produksi, peralatan, alur pengolahan, dokumentasi, sistem mutu, higienitas, personel, dan implementasi regulasi terkait.

Tahap 3: Tindakan Perbaikan dan Penerbitan Sertifikat

Jika auditor menemukan ketidaksesuaian (temuan), perusahaan wajib menyiapkan CAPA (Corrective and Preventive Action) sesuai rekomendasi BPOM. CAPA harus diunggah kembali ke sistem OSS dan menunggu verifikasi lanjutan. Apabila sudah sesuai, UPT akan mengeluarkan Analisis Hasil Pemeriksaan (AHP) dan meneruskannya ke BPOM pusat. Setelah semua dinyatakan memenuhi syarat, sertifikat CPKB Golongan A akan resmi diterbitkan. Urus Sertifikasi CPKB Sekarang

Biaya Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Besaran biaya Sertifikasi CPKB Golongan A ditentukan berdasarkan kategori usaha dan jenis permohonan yang diajukan. Untuk permohonan baru, rincian biaya yang berlaku adalah:
• Industri besar: Rp10.000.000
• Industri menengah: Rp5.000.000
• Usaha kecil dan mikro: Rp1.000.000

Biaya tersebut tidak termasuk biaya tambahan seperti renovasi fasilitas produksi, pengadaan peralatan, konsultasi ahli, serta biaya pengujian laboratorium apabila dibutuhkan. Perusahaan disarankan menyiapkan anggaran tambahan agar proses berjalan lancar.

Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Syarat Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A Terbaru

Persyaratan Administratif (Umum)
• Akun e-Sertifikasi: Calon pelaku usaha wajib memiliki akses akun resmi di laman www.e-sertifikasi.pom.go.id sebagai langkah awal proses permohonan.
• Akun OSS RBA: Harus sudah mempunyai akun OSS serta NIB aktif dengan kode KBLI 20232 yang sesuai kategori usaha kosmetik.
• Surat Permohonan Resmi: Surat permohonan yang wajib diisi dan diunduh melalui sistem iSERTIFIKASI sebagai bagian dari dokumen formal pengajuan.
• Legalitas Badan Usaha: Melampirkan dokumen legal perusahaan seperti akta pendirian, izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai bentuk badan usaha.

Persyaratan Teknis (Detail Pemenuhan Teknis Produksi)
• Persetujuan Denah Bangunan: Memiliki dokumen persetujuan tata letak bangunan fasilitas produksi kosmetik yang telah divalidasi BPOM.
• Implementasi Sistem Mutu: Perusahaan wajib menerapkan seluruh 12 aspek pemenuhan sistem mutu CPKB yang meliputi manajemen mutu, personalia, tata bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi, proses produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi/pengujian, serta mekanisme penanganan komplain dan penarikan produk.
• Penanggung Jawab Teknis (PJT): Harus menunjuk penanggung jawab teknis sesuai persyaratan Golongan A Harus Apoteker.
• Fasilitas Produksi Standar: Sarana, peralatan, dan ruang produksi harus memenuhi standar higienitas, keamanan, serta kesehatan, termasuk keberadaan laboratorium untuk kegiatan pengujian internal.
• Surat Persetujuan Fasilitas Bersama: Apabila perusahaan memanfaatkan fasilitas produksi yang juga digunakan untuk pembuatan obat atau obat tradisional, maka wajib memiliki surat persetujuan pemanfaatan fasilitas bersama yang masih berlaku dan diakui secara resmi.

Berapa Lama Proses Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Estimasi waktu proses sertifikasi dapat berbeda-beda tergantung kesiapan perusahaan, kelengkapan dokumen, dan kesiapan fasilitas. Sebagai gambaran umum:
• Dari pengajuan sampai penjadwalan audit: 1–3 bulan
• CAPA pertama: 20 hari kerja
• CAPA kedua: 20 hari kerja
• CAPA ketiga: 20 hari kerja
Jika perusahaan siap dan tidak ada temuan besar, proses bisa lebih cepat. Namun jika ada ketidaksesuaian besar, proses dapat memakan waktu lebih panjang. Ajukan Sertifikasi CPKB Golongan A sekarang

Aspek Apa Saja Dalam Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A tidak hanya sebatas mengajukan dokumen ke BPOM, tetapi juga memastikan seluruh aspek produksi dan sistem manajemen mutu diterapkan dengan benar. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat harus mempersiapkan berbagai elemen penting, mulai dari fasilitas produksi, peralatan, kebersihan, hingga kompetensi personel. Aspek-aspek ini menjadi tolok ukur bagi auditor BPOM dalam menilai kelayakan fasilitas produksi sebelum sertifikat diterbitkan.

Pentingnya memahami aspek-aspek dalam CPKB Golongan A adalah agar perusahaan dapat meminimalkan temuan audit dan mempercepat proses penerbitan sertifikat. Dengan menyiapkan semua aspek sesuai standar, pelaku usaha tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan kualitas produk dan keamanan konsumen. Pendekatan sistematis terhadap aspek-aspek ini menjadi fondasi bagi produksi kosmetik yang aman, efisien, dan profesional.

Berikut Aspek Sertifikasi CPKB Golongan A:

1. Aspek Sistem Manajemen Mutu:
Aspek ini memastikan perusahaan memiliki sistem mutu yang terstruktur, diterapkan secara konsisten, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini mencakup kebijakan mutu, sasaran mutu, sistem pengendalian perubahan, pengendalian dokumen, penanganan penyimpangan, serta proses perbaikan berkelanjutan yang sesuai standar CPKB.

2. Aspek Personalia:
Aspek ini fokus pada kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses produksi kosmetik. Setiap personel harus memiliki pelatihan yang sesuai, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta menerapkan praktik higienitas kerja. Perusahaan juga harus memiliki Penanggung Jawab Teknis yang kompeten sesuai persyaratan BPOM.

3. Aspek Bangunan dan Fasilitas:
Poin ini menilai apakah bangunan dan area produksi dirancang dengan tata letak yang mendukung aliran proses produksi yang higienis dan efisien. Struktur ruang harus meminimalkan risiko kontaminasi silang melalui zoning, ventilasi, pencahayaan, serta material bangunan yang mudah dibersihkan dan dipelihara.

4. Aspek Peralatan:
Fokus aspek ini adalah memastikan seluruh peralatan produksi, pengolahan, dan pengemasan berada dalam kondisi layak pakai, bersih, dan telah melalui proses validasi serta kalibrasi. Peralatan harus sesuai fungsi dan mendukung proses produksi yang aman, konsisten, serta memenuhi standar kualitas.

5. Aspek Sanitasi dan Higiene:
Bagian ini mengatur prosedur kebersihan perusahaan meliputi sanitasi area, peralatan, lingkungan kerja, serta kebersihan personel. Terdapat standar pembersihan yang terdokumentasi, termasuk frekuensi, metode, disinfektan, serta sistem pemantauan untuk mencegah kontaminasi mikrobiologi maupun fisik.

6. Aspek Produksi:
Aspek ini memastikan seluruh proses produksi dilakukan sesuai SOP, mulai dari penimbangan bahan, pencampuran, pengolahan, pengisian, hingga pengemasan. Proses harus dikendalikan dengan baik untuk menjamin produk akhir konsisten, aman, dan sesuai formulasi yang disetujui.

7. Aspek Pengawasan Mutu:
Bagian ini menekankan pada sistem pengujian kualitas bahan baku, bahan kemas, produk antara, dan produk jadi. Proses ini dilakukan oleh unit laboratorium dengan metode yang tervalidasi serta dilengkapi dokumentasi hasil pemeriksaan sebelum produk disetujui untuk diedarkan.

8. Aspek Dokumentasi:
Semua aktivitas produksi, pengujian, sanitasi, pelatihan, hingga CAPA harus terdokumentasi dengan baik dan mudah ditelusuri. Dokumentasi mencakup SOP, form, catatan produksi, batch record, hingga arsip elektronik sesuai ketentuan BPOM dan sistem manajemen mutu.

9. Aspek Audit Internal:
Aspek ini memastikan perusahaan secara berkala melakukan audit internal untuk mengevaluasi penerapan CPKB. Hasil audit harus menghasilkan tindakan koreksi, perbaikan, dan pencegahan hingga tidak ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar yang berlaku.

10. Aspek Penyimpanan:
Bagian ini mencakup pengaturan gudang bahan baku, bahan kemas, serta produk jadi dengan kondisi penyimpanan yang terkontrol. Sistem harus memastikan bahan tersimpan dengan metode FIFO/FEFO, adanya penguncian barang karantina, serta pemantauan suhu dan kelembapan bila diperlukan.

11. Aspek Kontrak Produksi dan Pengujian:
Jika perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga, maka perjanjian harus jelas dan mencakup tanggung jawab, standar mutu, metode pengujian, termasuk mekanisme audit terhadap fasilitas mitra. Seluruh dokumen kontrak wajib terdokumentasi dan dapat ditelusuri.

12. Aspek Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk:
Aspek ini memastikan perusahaan memiliki sistem untuk menerima, menilai, dan menindaklanjuti keluhan konsumen, termasuk prosedur recall bila ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat keamanan. Semua kegiatan harus terdokumentasi, dianalisis, dan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Jasa Pengurusan Sertifikasi CPKB Golongan A

Pengurusan Sertifikasi CPKB sering kali membutuhkan waktu, penyesuaian fasilitas, serta pemahaman regulasi yang detail. Jika perusahaan belum memiliki pengalaman atau tim yang memahami proses perizinan BPOM, menggunakan layanan pendampingan profesional dapat mempercepat proses dan meminimalkan revisi.

Dengan pendampingan PERMATAMAS, Anda akan dibantu:
• Pengumpulan dan pengecekan dokumen persyaratan
• Penyusunan SOP dan persiapan audit
• Penanganan CAPA hingga sertifikat resmi terbit

Layanan PERMATAMAS memastikan seluruh tahapan mulai dari persiapan hingga penerbitan sertifikat berjalan lancar, aman, dan sesuai standar CPKB Golongan A, sehingga Anda bisa fokus pada pengembangan produk dan bisnis.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu Sertifikasi CPKB Golongan A?
Sertifikasi CPKB Golongan A adalah sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik untuk industri kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM, sebagai bukti bahwa fasilitas produksi dan sistem mutu memenuhi standar keamanan dan kualitas.

2. Siapa yang wajib memiliki Sertifikasi CPKB Golongan A?
Seluruh produsen kosmetik yang memproduksi skala industri besar, menengah, atau UMK yang ingin memasarkan produk kosmetik di Indonesia wajib memiliki sertifikasi ini.

3. Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan CPKB?
Dokumen wajib meliputi legalitas perusahaan, SOP produksi, bukti penerapan sistem mutu, struktur organisasi, dokumen fasilitas dan peralatan, serta dokumentasi pengawasan mutu.

4. Berapa biaya mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A?
Biaya berbeda sesuai skala usaha: industri besar Rp10.000.000, industri menengah Rp5.000.000, usaha kecil dan mikro Rp1.000.000 per sertifikat.

5. Berapa lama proses pengurusan CPKB dari pengajuan hingga audit?
Estimasi 1–3 bulan untuk pengajuan sampai jadwal audit, dengan CAPA pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 20 hari kerja.

6. Apa saja aspek yang dinilai dalam audit CPKB?
Aspek meliputi sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, serta penanganan keluhan dan penarikan produk.

7. Apakah perusahaan bisa dibantu pihak ketiga untuk mengurus CPKB?
Ya, jasa pendampingan profesional seperti PERMATAMAS dapat membantu mulai dari persiapan dokumen, SOP, audit, CAPA, hingga penerbitan sertifikat.

8. Apa itu CAPA dalam proses CPKB?
CAPA adalah tindakan koreksi dan pencegahan yang harus dilakukan perusahaan jika ditemukan temuan saat audit untuk memastikan kesesuaian standar CPKB.

9. Bagaimana cara mengecek status pengajuan Sertifikasi CPKB?
Status pengajuan dapat dicek melalui sistem OSS di oss.go.id atau dengan menghubungi UPT BPOM setempat yang menangani audit dan verifikasi dokumen.

10. Mengapa Sertifikasi CPKB penting bagi produsen kosmetik?
Sertifikasi CPKB memastikan produk aman, berkualitas, dan sesuai standar BPOM, sekaligus menjadi syarat wajib untuk mendapatkan izin edar resmi di Indonesia.

Apa Itu SPA CPKB Golongan B

izin kosmetik·November 27, 2025

Apa Itu SPA CPKB Golongan B – Bagi pelaku usaha kosmetik, terutama yang ingin memproduksi skincare, parfum, lip cream, body lotion, hair care, dan produk kecantikan lain secara legal, SPA CPKB Golongan B (Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) adalah salah satu dokumen wajib yang harus dimiliki sebelum mengajukan izin edar BPOM.

SPA CPKB Golongan B merupakan sertifikat resmi dari BPOM yang menyatakan bahwa industri kosmetik telah menerapkan standar tata kelola produksi sesuai regulasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk dibuat di fasilitas yang memenuhi aspek mutu, sanitasi, dokumentasi, dan persyaratan teknis sesuai ketentuan BPOM.

Tanpa sertifikat ini, pelaku usaha kosmetik tidak dapat melakukan notifikasi BPOM untuk produk
yang diproduksi sendiri (bukan maklon). Dengan meningkatnya bisnis kosmetik di Indonesia, terutama brand lokal yang ingin tampil di marketplace, retail offline, ekspor, hingga klinik kecantikan, SPA CPKB Golongan B kini menjadi salah satu persyaratan paling dicari oleh pemilik brand kosmetik.

Apa yang Dimaksud dengan SPA CPKB Golongan B?

SPA CPKB Golongan B adalah dokumen legal yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai bukti bahwa industri kosmetik telah menerapkan sebagian aspek CPKB secara bertahap atau tidak bertahap.

Artinya, SPA ini bukan sekadar sertifikat biasa, tetapi bukti bahwa suatu fasilitas produksi telah menjalankan prosedur produksi kosmetik dengan benar dan aman.

SPA CPKB Golongan B wajib dimiliki oleh:
• Pabrik kosmetik rumahan yang ingin naik legalitas
• UMKM kosmetik yang ingin produksi private label
• Perusahaan skincare yang ingin memiliki pabrik sendiri
• Klinik kecantikan dengan fasilitas produksi
• Produsen parfum kosmetik yang ingin BPOM resmi

Dengan adanya SPA CPKB Golongan B, pemilik usaha dapat membuktikan bahwa proses produksi mereka terkontrol dan memenuhi standar keamanan bagi konsumen.

Dasar Hukum dan Regulasi SPA CPKB Golongan B

Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B diatur dalam berbagai regulasi BPOM terkait tata kelola industri kosmetik. Regulasi ini memastikan bahwa setiap industri kosmetik yang memproduksi

Secara mandiri wajib memenuhi standar seperti:
• Sanitasi dan higiene fasilitas produksi
• Dokumentasi proses produksi
• Sistem mutu internal
• Standarisasi bahan baku hingga produk jadi
• Kompetensi penanggung jawab teknis

Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar memenuhi standar keamanan dan tidak membahayakan konsumen. Implementasi regulasi ini juga mendukung industri kosmetik nasional agar mampu bersaing dengan brand luar negeri dan memenuhi standar internasional.

Perbedaan SPA CPKB Golongan A dan Golongan B

Banyak pelaku usaha bingung membedakan antara Golongan A dan Golongan B. Secara garis besar perbedaannya adalah:
Keterangan SPA CPKB Golongan A SPA CPKB Golongan B
Tingkat pemenuhan aspek Menyeluruh (full compliance) Pemenuhan sebagian aspek
Level proses audit Kompleks dan detail Bertahap dan lebih sederhana
Cocok untuk Pabrik besar atau ekspor UMKM, industri awal, private label
Sifat sertifikasi Final tahap lanjutan Tahap awal menuju Golongan A

Golongan B adalah pilihan yang lebih realistis bagi brand baru atau produsen yang masih tahap awal membangun pabrik kosmetik. SPA CPKB Golongan B biasanya menjadi langkah pertama sebelum naik ke Golongan A ketika produksi meningkat dan fasilitas diperluas.

Jenis Produk Kosmetik yang Termasuk dalam Golongan B

Produk-produk yang dapat diajukan izin edarnya setelah memiliki SPA CPKB Golongan B mencakup hampir semua jenis kosmetik yang tidak memerlukan kategori khusus.

Contohnya:
• Parfum dan body mist
• Lip cream, lip balm, lip tint
• Body lotion, body cream, body butter
• Hair mist, hair serum, shampoo
• Toner, face mist, cleansing water
• Sabun kecantikan
• Masker wajah
• Serum (non-claims khusus yang membutuhkan validasi)
• Aromatherapy dengan klaim kosmetik

Kategori ini sangat luas sehingga pemilik usaha brand kosmetik dapat memulainya secara bertahap.
Produk dengan klaim medis, whitening tertentu, anti-acne, sunscreen SPF tinggi, dan produk khusus bayi biasanya membutuhkan validasi tambahan atau sertifikasi lanjutan.

Apa Saja Syarat Mendapatkan Sertifikat SPA CPKB Golongan B

Untuk mengajukan sertifikat SPA CPKB Golongan B, industri kosmetik harus memenuhi beberapa persyaratan dokumen teknis yang wajib disiapkan, yaitu:

1. Dokumen Penerapan Sistem Mutu CPKB
Ini mencakup:
• Prosedur sanitasi dan higiene
• Prosedur produksi
• SOP peralatan dan fasilitas
• Bukti implementasi SOP
• Dokumen quality control

Dokumen tersebut harus mengikuti standar CPKB dan menunjukkan bahwa perusahaan bukan hanya memiliki SOP tetapi juga menjalankannya secara nyata.

Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama (Jika Ada)

Syarat ini berlaku jika industri menggunakan fasilitas yang bersama dengan:
• Industri obat
• Industri obat tradisional
• Laboratorium pihak ketiga
Surat ini harus masih berlaku dan sesuai dengan bentuk sediaan yang diajukan.

Memiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT)

PJT harus sesuai ketentuan perundang-undangan, biasanya berasal dari latar belakang:
• Apoteker
• Sarjana farmasi
• Kimia atau bidang relevan sesuai regulasi
Tanpa PJT yang memenuhi syarat, permohonan tidak bisa diajukan.

Siapkan Fasilitas Produksi Yang Sesuai

BPOM wajib melakukan audit fisik untuk memastikan bahwa fasilitas produksi benar-benar memenuhi aspek CPKB seperti:
• Area produksi terpisah
• Ruang penyimpanan bahan baku
• Ruang penimbangan
• Ruang pengemasan
• Ruang karantina
Semua fasilitas harus sesuai tata letak industri kosmetik yang benar.

LANGKAHKAN BISNIS KOSMETIK ANDA: GUNAKAN JASA PROFESIONAL

Mengurus SPA CPKB Golongan B tidak mudah jika dikerjakan tanpa pengalaman. Banyak pelaku usaha gagal karena:
❌ dokumen tidak sesuai format
❌ SOP tidak sesuai standar BPOM
❌ fasilitas tidak memenuhi audit
❌ tidak memahami tahapan administrasi

Untuk mempermudah proses, Anda dapat menggunakan layanan profesional kami.
PERMATAMAS – Konsultan Perizinan BPOM & CPKB Berpengalaman Nasional

Kami membantu mulai dari:
• Konsultasi dokumen & fasilitas
• Penyusunan SOP dan sistem mutu CPKB
• Pendampingan audit sampai sertifikat diterbitkan
Klik untuk Konsultasi Via WhatsApp

Dokumen yang Harus Disiapkan untuk Mengurus SPA CPKB Golongan B

Proses pengajuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B membutuhkan persiapan dokumen yang cukup detail. Dokumen ini sebagai bukti bahwa industri kosmetik telah memenuhi standar sistem mutu yang diatur BPOM. Banyak pelaku usaha yang terhambat di tahap ini karena tidak mengetahui dokumen apa saja yang wajib disiapkan atau bahkan salah dalam format penyusunan dokumen.

Secara umum, dokumen yang harus dipersiapkan meliputi dokumen sistem mutu CPKB, dokumen sanitasi dan higiene, dokumen fasilitas produksi, hingga dokumen kompetensi penanggung jawab teknis. Semua dokumen harus lengkap, valid, dan disusun dalam urutan yang sesuai dengan ketentuan BPOM. Ketidaksesuaian dokumen seringkali menjadi penyebab revisi berkali-kali hingga permohonan ditolak.

Berikut penjelasan dokumen penting yang wajib dipersiapkan:

1. Dokumen Sistem Mutu CPKB
Dokumen ini berisi manual mutu, SOP (Standard Operating Procedure), instruksi kerja, formulir, dan catatan mutu yang membuktikan bahwa sistem manajemen mutu kosmetik di perusahaan berjalan dengan baik. SOP harus mencakup penerimaan bahan baku, penyimpanan, penimbangan, mixing, filling, packing, hingga distribusi.

2. Dokumen Sanitasi dan Higiene
Aspek higiene sangat penting dalam industri kosmetik. Dokumen ini mencakup jadwal sanitasi ruangan, pemeriksaan kebersihan, SOP kebersihan personel, tata letak area bersih, zona produksi, dan catatan pembersihan peralatan. BPOM memastikan bahwa proses produksi tidak mengandung kontaminasi yang dapat merusak kualitas produk.
3. Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama
Dokumen ini hanya diperlukan apabila sebuah perusahaan menggunakan fasilitas produksi bersama dengan farmasi, obat tradisional, atau produk lain dalam kategori pengawasan BPOM. Masa berlaku surat ini harus aktif saat pengajuan sertifikat.

4. Dokumen Penanggung Jawab Teknis
Penanggung jawab teknis wajib memiliki latar belakang pendidikan, sertifikasi kompetensi, dan pengalaman sesuai ketentuan perundang-undangan industri kosmetik. Dokumen yang disertakan berupa ijazah, CV, kontrak kerja, dan surat pernyataan kesediaan bertanggung jawab.

5. Dokumen Validasi dan Kalibrasi Peralatan
BPOM membutuhkan bukti bahwa seluruh peralatan produksi dikalibrasi sesuai standar dan hasil validasi menunjukkan bahwa proses produksi stabil, konsisten, dan aman. Catatan kalibrasi harus mengikuti jadwal berkala.

Jika seluruh dokumen ini sudah lengkap, proses pengajuan dapat dilakukan melalui sistem online BPOM. Banyak perusahaan yang memerlukan pendampingan karena sistem perizinan memiliki format khusus. Inilah alasan mengapa banyak industri kosmetik memilih menggunakan jasa konsultan berpengalaman untuk memastikan semua dokumen sesuai standar — bukan hanya agar cepat diterima, tetapi juga agar tidak berulang kali revisi.

Estimasi Waktu Proses SPA CPKB Golongan B

Proses penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B pada dasarnya membutuhkan tahapan administrasi, verifikasi, dan audit dari BPOM. Waktu pengerjaan untuk setiap pemohon dapat berbeda karena bergantung pada kesiapan dokumen, akurasi data, kondisi fasilitas produksi, serta respons pemohon terhadap revisi yang diberikan BPOM.

Secara umum, estimasi waktu penerbitan SPA CPKB Golongan B mulai dari proses pengajuan hingga sertifikat resmi terbit adalah 1–3 bulan, dengan catatan dokumen lengkap, audit berjalan lancar, dan tidak ada temuan mayor. Jika terdapat ketidaksesuaian yang harus diperbaiki, maka pemohon wajib melakukan perbaikan melalui mekanisme CAPA (Corrective and Preventive Action) dengan waktu penyelesaian maksimal 20 hari kerja.

Jasa Pengurusan SPA CPKB Golongan B Pengalaman

Mengurus SPA CPKB Golongan B bukan proses yang sederhana. Ada regulasi teknis, dokumen sistem mutu, audit kelayakan, hingga komunikasi resmi dengan BPOM yang harus dilakukan secara tepat dan berurutan. Banyak industri kosmetik yang akhirnya mengalami revisi berkali-kali karena kurang memahami format perizinan atau kurang siap saat audit.

Di sinilah PERMATAMAS hadir sebagai konsultan terpercaya dalam membantu proses pengurusan SPA CPKB Golongan B. Dengan pengalaman menangani berbagai jenis industri kosmetik di Indonesia, PERMATAMAS mendampingi klien mulai dari tahap awal penyusunan dokumen hingga sertifikat resmi diterbitkan.

Beberapa layanan yang diberikan antara lain:
• Pendampingan persiapan dokumen sistem mutu CPKB
• Penyusunan SOP lengkap sesuai standar BPOM
• Pemeriksaan kesiapan fasilitas produksi
• Pendampingan audit internal sebelum audit resmi
• Pengajuan izin melalui sistem BPOM
• Pendampingan komunikasi resmi dengan auditor BPOM
• Konsultasi teknis sampai sertifikat selesai

Menggunakan jasa profesional tidak hanya membantu mempercepat proses, tetapi juga mencegah kesalahan teknis yang dapat berakibat penolakan atau audit ulang. Dengan dukungan konsultan yang tepat, proses yang biasanya memakan waktu 8–12 bulan dapat dipersingkat secara realistis karena dokumentasi dan implementasi sistem mutu disusun dengan format yang sesuai.

Jika perusahaan Anda ingin mulai mengurus sertifikat SPA CPKB Golongan B namun belum siap dari sisi dokumen atau fasilitas, langkah terbaik adalah memulai pendampingan sejak dini — bukan saat proses sudah diajukan dan mengalami revisi.

Saatnya Melangkah — Urus SPA CPKB Golongan B Sekarang Juga

Jika Anda berencana memproduksi kosmetik sendiri dan ingin memasarkannya secara legal di Indonesia, memiliki SPA CPKB Golongan B adalah syarat wajib. Jangan menunggu sampai produk selesai diproduksi dan menghadapi hambatan legalitas.

Hubungi PERMATAMAS sekarang, mulai prosesnya hari ini, dan pastikan usaha Anda berjalan sesuai regulasi BPOM.
Siap?
Konsultasi gratis sebelum mulai mengurus!

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

FAQ

1. Apa itu SPA CPKB Golongan B?
SPA CPKB Golongan B adalah Sertifikat Pemenuhan Aspek dalam penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk fasilitas produksi kosmetik kategori Golongan B. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa perusahaan telah memenuhi standar BPOM dalam hal proses, fasilitas, personel, dokumentasi, dan pengendalian mutu.

2. Siapa yang wajib memiliki SPA CPKB Golongan B?
Setiap industri kosmetik yang memproduksi produk kategori Golongan B diwajibkan memiliki SPA ini sebelum dapat mengajukan izin edar BPOM.

3. Apa perbedaan SPA CPKB Golongan A dan B?

Golongan A berlaku untuk fasilitas produksi dengan kategori risiko rendah.
Golongan B memiliki persyaratan lebih luas dan ketat karena mencakup jenis produk dengan tingkat risiko yang lebih tinggi.

Perbedaan mencakup ruang lingkup tahapan audit, kelengkapan dokumen, fasilitas, dan kontrol mutu.

4. Berapa lama proses mendapatkan SPA CPKB Golongan B?
Waktu proses bervariasi tergantung kesiapan fasilitas dan dokumen perusahaan, namun pada umumnya memakan waktu 2–6 bulan termasuk pembinaan, audit, dan perbaikan hasil temuan (jika ada).

5. Apakah SPA CPKB Golongan B berlaku seumur hidup?
Tidak. Sertifikat ini memiliki masa berlaku tertentu dan wajib diperpanjang sesuai ketentuan BPOM, terutama jika ada perubahan fasilitas, struktur organisasi, atau proses produksi.

6. Apakah UKM kosmetik wajib memiliki SPA CPKB Golongan B?
Iya, apabila UKM memproduksi kosmetik kategori Golongan B. Namun jika belum memiliki fasilitas yang memenuhi syarat, UKM dapat menggunakan jalur maklon kosmetik sebagai alternatif.

Biaya Resmi Izin Edar BPOM Kosmetik

Permatamas·November 17, 2025November 17, 2025

Biaya Resmi Izin Edar BPOM Kosmetik – Biaya resmi izin edar BPOM kosmetik sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dibedakan berdasarkan asal bahan produk. Untuk produk dengan bahan baku atau formula yang berasal dari ASEAN, biaya resminya adalah Rp 500.000. Sementara untuk produk yang menggunakan bahan dari Non-ASEAN, biaya resminya adalah Rp 1.500.000. Pembagian biaya ini penting diketahui sejak awal agar pelaku usaha dapat menyiapkan anggaran secara lebih akurat. Dalam proses legalitas, banyak pemilik brand juga mengurus perlindungan mereknya melalui jasa daftar merek agar semua aspek perizinan berjalan beriringan.

Biaya tersebut hanya mencakup biaya resmi yang dibayarkan melalui sistem e-Notifikasi BPOM, bukan termasuk biaya pendukung seperti penyusunan dokumen, uji laboratorium, maupun jasa konsultan. Proses pembayaran dilakukan secara online dan hanya dapat diproses apabila data produk sudah lengkap. Ketika pembayaran selesai, BPOM akan mulai melakukan verifikasi administrasi. Jika data tidak sesuai, proses penilaian bisa tertunda dan pelaku usaha perlu melakukan perbaikan sebelum izin diterbitkan.

Jenis produk dan jumlah varian yang diajukan juga dapat memengaruhi total anggaran yang perlu disiapkan. Produk dengan klaim khusus biasanya memerlukan persyaratan tambahan yang berpotensi menambah biaya proses. Karena itu, banyak pelaku usaha menyiapkan semua dokumen secara matang sambil mengurus perlindungan merek menggunakan jasa daftar merek untuk menjaga keaslian brand mereka. Dengan memahami struktur biaya resmi sejak awal, proses pendaftaran izin edar BPOM kosmetik dapat berjalan lebih efisien dan terarah.

| baca juga : Cara Mengurus SPA CPKB Golongan A

Syarat Izin Edar BPOM Kosmetik

Sebelum mengajukan izin edar BPOM kosmetik, pelaku usaha perlu memahami bahwa proses ini tidak hanya tentang pengumpulan dokumen, tetapi juga kesiapan manajemen produksi secara menyeluruh. Ada persyaratan administratif, teknis, dan sistem produksi yang harus disiapkan agar proses verifikasi berjalan lancar. Pada tahap ini, banyak pemilik brand juga menyiapkan perlindungan kekayaan intelektual melalui jasa daftar hak cipta untuk memastikan formulasi maupun kemasan tidak mudah ditiru pihak lain.

Selain aspek dokumen, pelaku usaha juga wajib memastikan bahwa pabrik atau fasilitas produksinya telah memenuhi standar yang ditetapkan BPOM. Mulai dari higienitas ruangan, alur produksi, sampai penanganan bahan baku harus dilakukan dengan benar. Dengan melakukan persiapan awal yang matang, proses pengajuan izin dapat berjalan lebih efektif tanpa harus mengalami banyak revisi di tahap penilaian.

Syarat Administratif Izin Edar Kosmetik Baru

Dokumen legalitas usaha
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih aktif
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan
Salinan identitas penanggung jawab atau pimpinan perusahaan
Akta pendirian beserta Surat Keputusan pengesahan badan hukum
Sertifikat pendaftaran merek (apabila merek telah memiliki perlindungan hukum)
Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa penanggung jawab perusahaan tidak pernah terlibat pelanggaran atau kasus hukum terkait produk kosmetik

Persyaratan Tekhnis

Rincian formulasi bahan (bahan aktif dan nonaktif) beserta persentasenya
Data spesifikasi bahan baku serta material kemasan yang digunakan
Laporan uji stabilitas produk
Contoh desain atau draft label yang sesuai standar BPOM
Keterangan lengkap mengenai bentuk produk, manfaat, dan petunjuk penggunaan
Sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) yang masih berlaku
Dokumen pendukung keamanan bahan (apabila diwajibkan)
Formulir notifikasi elektronik yang diinput melalui platform Notifkos

Berikut Cara Mendaftar Izin Edar BPOM Kosmetik

Proses pendaftaran izin edar BPOM kosmetik dilakukan melalui sistem online e-Notifikasi yang disediakan oleh BPOM. Namun sebelum masuk ke tahapan teknis, pelaku usaha perlu memahami alur besar pengajuannya terlebih dahulu. Hal ini membantu pemilik brand menghindari kesalahan administrasi yang sering muncul pada awal proses. Banyak bisnis kosmetik juga menyiapkan aspek legalitas perusahaan melalui jasa pendirian PT/CV agar struktur usahanya lebih rapi dan seluruh dokumen dasar yang dibutuhkan untuk pendaftaran produk telah sesuai ketentuan.

Pemilik usaha juga perlu memastikan bahwa data produk, komposisi, hingga klaim manfaat sudah disiapkan dengan lengkap sebelum mulai mengajukan izin. Dengan kelengkapan berkas yang tertata, proses input data pada sistem e-Notifikasi akan berlangsung lebih cepat dan sistematis. Kesiapan ini juga membantu meminimalkan potensi revisi atau penolakan, sehingga proses penerbitan izin edar dapat berjalan lebih lancar dan sesuai waktu yang diharapkan.

Tahapan Pengajuan Notifikasi Kosmetik Baru

1. Membuat Akun pada Portal BPOM
• Akses portal resmi BPOM di notifkos.pom.go.id untuk registrasi Akun Utama (Head Account) perusahaan.
• Persiapkan seluruh dokumen legalitas, administratif, serta berkas teknis yang nantinya akan diunggah.
• Setelah akun utama aktif, lanjutkan dengan membuat Sub Account dan menambahkan Profil Perusahaan pada sistem.

2. Menyiapkan Informasi Produk
• Kumpulkan data lengkap mengenai produk yang akan diajukan, meliputi nama kosmetik, merek, variasi warna, kategori, dan manfaat penggunaannya.
• Susun formula produk secara lengkap—baik komponen kualitatif maupun kuantitatif—termasuk nama bahan, tujuan penggunaannya, serta persentasenya.
• Siapkan dokumen pendukung lain seperti hasil uji keamanan/mikrobiologi dan desain label atau kemasan.

3. Melakukan Pengajuan Notifikasi
• Login ke sistem menggunakan Sub Account yang sudah dibuat.
• Pilih menu pendaftaran produk baru, lalu isi formulir notifikasi secara lengkap sesuai data produk.
• Unggah semua dokumen pendukung, dan setelah dinyatakan lengkap, kirimkan (submit) pengajuan Anda.

4. Proses Pembayaran
• Sistem akan mengeluarkan Surat Perintah Bayar (SPB) secara otomatis.
• Lakukan pembayaran sesuai nominal yang tercantum agar pengajuan dapat diproses ke tahap berikutnya.

5. Verifikasi oleh BPOM
• BPOM akan melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang telah diunggah.
• Tahap verifikasi umumnya berlangsung sekitar 14 hari kerja.
• Jika seluruh persyaratan memenuhi ketentuan, BPOM akan menerbitkan Nomor Notifikasi sebagai izin edar resmi kosmetik Anda.

| baca juga :Cara Cek Izin BPOM Kosmetik Terbaru

Berapa Lama Proses Izin Edar BPOM Kosmetik

Secara umum, estimasi proses izin edar BPOM kosmetik adalah sekitar 14 hari kerja, asalkan seluruh dokumen telah lengkap dan tidak ada revisi. Namun apabila BPOM menemukan kekurangan pada dokumen atau data produk, proses dapat bertambah lagi sekitar 14 hari kerja hingga perbaikan dinyatakan sesuai.

Karena itu, pelaku usaha sangat dianjurkan menyiapkan berkas secara matang sejak awal, termasuk memastikan legalitas usaha dan dokumen pendukung melalui jasa izin BPOM makanan agar tidak terjadi hambatan administratif yang memperlambat proses.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi durasi proses meliputi:
• Kelengkapan data dan dokumen produk
• Ketepatan informasi komposisi dan klaim
• Kesesuaian standar fasilitas produksi

Apabila seluruh dokumen sudah tersusun dengan baik dan memenuhi ketentuan BPOM, proses verifikasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, sistem akan meminta revisi, dan hal ini otomatis menambah waktu penyelesaian. Untuk menjaga agar proses tetap cepat, pelaku usaha perlu memastikan seluruh data dan dokumen pendukung telah akurat sejak awal pengajuan.

Selain itu, durasi pengurusan juga dipengaruhi oleh jumlah produk yang didaftarkan, antrean verifikasi pada sistem BPOM, serta kompleksitas klaim yang tercantum pada produk. Produk dengan klaim tertentu atau formula yang lebih sensitif biasanya memerlukan pemeriksaan lebih detail. Dengan memahami gambaran proses ini, pelaku usaha dapat membuat perencanaan yang lebih realistis sebelum meluncurkan produk kosmetik ke pasaran. Penyusunan dokumen yang lebih rapi juga sering dibantu oleh jasa izin PKRT, sehingga proses pendaftaran produk dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

| baca juga :Apa Itu SPA CPKB

Masa Berlaku Izin Edar BPOM Kosmetik

Izin edar BPOM kosmetik memiliki masa berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Selama periode tersebut, produk dapat beredar secara legal di Indonesia selama tidak ada perubahan formula, klaim, maupun desain kemasan. Pelaku usaha wajib menjaga standar mutu dan memastikan produk selalu memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ketika masa berlaku mendekati habis, pemilik produk perlu melakukan perpanjangan untuk menjaga keberlanjutan distribusi di pasar. Proses perpanjangan dapat dilakukan sebelum izin kedaluwarsa agar tidak terjadi jeda penjualan. Persiapan dokumen yang baik sangat membantu pelaku usaha memperpanjang izin dengan cepat dan tanpa kendala.

Kendala Dalam Mendaftar Izin Edar BPOM Kosmetik

Dalam proses pendaftaran izin edar BPOM kosmetik, pelaku usaha sering menghadapi sejumlah kendala yang dapat memperlambat tahapan verifikasi. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya pemahaman mengenai standar regulasi BPOM sehingga dokumen yang disiapkan tidak sesuai ketentuan. Pada banyak kasus, pelaku usaha juga belum memahami pentingnya konsistensi antara data produk, klaim manfaat, dan dokumen pendukung.

Di sisi lain, beberapa pemilik brand lebih fokus pada pemasaran sehingga aspek legalitas tertunda. Padahal, pengurusan izin sebaiknya dilakukan bersamaan dengan persiapan lainnya, seperti produksi, komposisi, maupun pemenuhan standar fasilitas. Pada tahap ini, banyak pelaku usaha yang juga membutuhkan layanan jasa izin alat kesehatan jika brand mereka merambah produk perangkat medis.

Berikut beberapa kendala umum yang sering menyebabkan permohonan izin edar ditolak atau direvisi oleh BPOM:

1. Merek ada persamaan dengan merek terdaftar
2. Belum ada Sertifikat Pemenuhan SPA CPKB atau Sertifikat CPKB
3. Formula melebihi ambang batas yang ditetapkan BPOM
4. Produk yang didaftarkan tidak sesuai dengan dokumen pendukung
5. Produk memiliki klaim tetapi tidak ada bukti pendukung
6. Produk menggunakan bahan baku yang dilarang oleh BPOM
7. Produk mencantumkan nama artis tetapi tidak ada bukti pendukungnya

Banyak dari kendala tersebut sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal apabila pelaku usaha melakukan pengecekan internal secara menyeluruh. Persiapan yang benar mencakup validasi formula, legalitas merek, bukti klaim, hingga konsistensi dokumen produk. Dengan memahami potensi hambatan, pelaku usaha dapat mempersingkat proses verifikasi dan menghindari penolakan. Kelengkapan dokumen, standar produksi, dan bukti pendukung menjadi faktor penting yang menentukan cepat lambatnya penerbitan izin edar BPOM kosmetik. Proses ini juga akan jauh lebih efisien apabila pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari jasa izin obat tradisional, terutama untuk memastikan bahwa dokumen teknis dan administratif yang disiapkan sudah benar sejak awal.

Jasa Pengurusan Izin Edar BPOM Kosmetik

Pengurusan izin edar BPOM kosmetik sering kali terasa rumit bagi pelaku usaha karena harus memahami regulasi, standar keamanan, hingga kelengkapan dokumen yang sangat detail. Di sinilah layanan profesional menjadi solusi efektif agar proses berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan.

Dengan menggunakan layanan pengurusan yang tepat, pemilik brand dapat berfokus pada pengembangan produk dan pemasaran, sementara aspek legalitas ditangani oleh pihak yang berpengalaman. Kami di PERMATAMAS telah membantu banyak pelaku usaha mempercepat proses pengajuan izin dengan metode yang sistematis dan sesuai regulasi.

Keuntungan menggunakan jasa pengurusan antara lain:
• Pemeriksaan dokumen pendukung sebelum diajukan
• Konsultasi standar formulasi dan klaim produk
• Pendampingan hingga izin edar resmi terbit

Dengan pengalaman yang kuat dalam pengurusan izin kosmetik, PERMATAMAS memastikan setiap proses dilakukan sesuai ketentuan BPOM sehingga risiko revisi dapat diminimalkan. Tidak hanya itu, kami juga memberikan arahan mengenai standar CPKB, kesesuaian formula, dan penyiapan dokumen pendukung secara lengkap. Layanan ini sangat membantu bagi pemilik brand baru maupun pelaku usaha yang ingin memperluas portofolio produknya.

Jika Anda membutuhkan bantuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengurusan izin edar BPOM kosmetik, PERMATAMAS siap mendampingi hingga selesai. Hubungi kami sekarang dan pastikan produk Anda segera memiliki izin edar resmi agar dapat beredar secara legal dan aman di seluruh Indonesia.

FAQ Seputar Pendaftaran Izin Edar BPOM Kosmetik

1. Berapa lama proses pengurusan izin edar BPOM kosmetik?

Proses verifikasi BPOM biasanya memerlukan waktu sekitar 14 hari kerja. Namun, jika ada revisi atau dokumen yang perlu diperbaiki, waktu proses bisa bertambah sekitar 14 hari kerja untuk setiap perbaikan.

2. Apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk pendaftaran kosmetik?

Pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen legalitas perusahaan, formula produk, desain kemasan, hasil uji keamanan/mikrobiologi (jika diperlukan), serta dokumen pendukung lainnya sesuai kategori produk.

3. Apakah setiap produk kosmetik wajib memiliki nomor notifikasi BPOM?

Ya. Semua produk kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memiliki Nomor Notifikasi BPOM sebagai bukti legalitas dan keamanan produk di mata konsumen.

4. Berapa biaya resmi pendaftaran notifikasi kosmetik?

Biaya resmi BPOM adalah:
• Rp 500.000 untuk produk ASEAN
• Rp 1.500.000 untuk produk NON-ASEAN

5. Apakah notifikasi BPOM bisa kedaluwarsa?

Bisa. Nomor notifikasi BPOM memiliki masa berlaku 3 tahun dan perlu diperpanjang agar produk tetap legal beredar di pasar.

6. Mengapa pendaftaran kosmetik bisa ditolak atau tertunda?

Beberapa penyebab umum antara lain:
• Komposisi melampaui ambang batas BPOM
• Dokumen yang tidak lengkap
• Klaim produk tanpa bukti pendukung
• Formula atau bahan yang dilarang
• Desain label tidak sesuai ketentuan
• Merek mirip merek terdaftar

7. Apa bedanya Head Account dan Sub Account di Notifkos BPOM?

Head Account digunakan untuk registrasi awal perusahaan, sedangkan Sub Account digunakan untuk melakukan pendaftaran produk, pengunggahan dokumen, dan pengelolaan notifikasi.

Apakah harus punya fasilitas produksi sendiri untuk mengajukan izin edar kosmetik?

Tidak. Anda dapat menggunakan Maklon Kosmetik, asalkan pabrik maklon tersebut memiliki sertifikat CPKB yang masih berlaku.

Apakah BPOM menerima pendaftaran kosmetik impor?

Ya. Produk impor ASEAN dan NON-ASEAN dapat diajukan notifikasinya selama memiliki dokumen legalitas, Certificate of Free Sale (CFS), dan dokumen teknis lainnya.

Bagaimana cara memastikan produk saya memenuhi standar BPOM?

Periksa formula, keamanan bahan, label, dokumen legalitas, serta pastikan pabrik produksi memiliki sertifikasi CPKB. Konsultasi dengan tim ahli atau menggunakan jasa pengurusan izin edar BPOM juga dapat membantu memastikan data sesuai persyaratan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

BPOM Kosmetik: Pengertian, Fungsi, dan Manfaat untuk Produk Anda

Permatamas·November 14, 2025

BPOM Kosmetik: Pengertian, Fungsi, dan Manfaat untuk Produk Anda – Industri kosmetik di Indonesia berkembang sangat cepat. Mulai dari skincare, bodycare, haircare, hingga make-up, semuanya mengalami peningkatan permintaan setiap tahun. Namun, di tengah lonjakan pasar tersebut, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan oleh produsen maupun brand owner, yaitu registrasi BPOM kosmetik. Tanpa izin resmi, produk apa pun berisiko dianggap ilegal, membahayakan konsumen, bahkan berpotensi terkena sanksi hukum.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memiliki peran sangat penting dalam memastikan bahwa kosmetik beredar sesuai standar keamanan. Bagi pelaku usaha, memahami apa itu BPOM, bagaimana prosesnya, serta apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari registrasi resmi adalah langkah strategis untuk membangun brand yang kuat dan terpercaya.

Artikel ini akan membahas secara mendalam pengertian BPOM kosmetik, fungsi utama, dasar hukum, manfaat bagi brand, hingga kenapa pelaku usaha wajib mengurus notifikasi kosmetik sebelum menjual produk ke pasar. Semua dijelaskan secara runtut, jelas, dan SEO-friendly.

Apa Itu BPOM Kosmetik?

BPOM Kosmetik adalah proses registrasi atau notifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan nomor notifikasi (nomor izin edar) sebelum produk kosmetik diedarkan dan dipasarkan di Indonesia. Notifikasi BPOM menjadi bukti bahwa produk tersebut sudah melalui evaluasi keamanan bahan, mutu, serta klaim produk.

Notifikasi ini berbentuk kode seperti NA/CA/CB/CL, tergantung status produsen dan asal produk. Nomor ini wajib dicantumkan pada kemasan, label, dan media promosi untuk menegaskan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Secara sederhana, BPOM kosmetik memastikan bahwa produk yang dipasarkan:
• Aman digunakan sesuai peruntukannya
• Bermutu dan memenuhi standar produksi (CPKB)
• Tidak mengandung bahan berbahaya atau dilarang
• Memiliki klaim yang sesuai dengan komposisi
Tanpa nomor notifikasi BPOM, suatu produk dianggap tidak memenuhi syarat edar sehingga bisa dikenakan penarikan dari pasaran atau sanksi melalui penindakan Balai POM.

Fungsi Utama BPOM Kosmetik Bagi Produk Anda

BPOM bukan hanya instansi yang memberikan izin edar. Lebih dari itu, BPOM menjadi lembaga yang memastikan bahwa setiap produk aman sebelum dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Fungsi BPOM dalam dunia kosmetik meliputi:

1. Melindungi Konsumen dari Produk Berbahaya
Setiap tahun, BPOM melakukan penindakan terhadap ribuan produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hydroquinone dosis tinggi, hingga zat pewarna terlarang. Dengan adanya izin BPOM, konsumen dapat lebih percaya bahwa produk yang digunakan aman dan bebas dari bahan berisiko.

2. Mengawasi Peredaran Kosmetik di Pasar
BPOM melakukan pengawasan secara rutin, baik melalui sampling, inspeksi fasilitas produksi, maupun peninjauan iklan dan label kosmetik. Pengawasan ini membantu menjaga kepercayaan pasar dan mencegah beredarnya produk palsu atau ilegal.

3. Memberikan Standar Produksi bagi Pelaku Usaha
Produsen kosmetik wajib memiliki sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik). Dengan standar ini, perusahaan dapat menghasilkan produk yang konsisten, higienis, dan berkualitas tinggi.

4. Mendukung Daya Saing Brand Lokal
BPOM ikut mendorong UMKM hingga brand besar untuk meningkatkan mutu produk, melakukan inovasi bahan, dan menjaga kualitas agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Fungsi-fungsi ini menegaskan bahwa BPOM memiliki peran strategis dalam industri kecantikan Indonesia yang kini semakin kompetitif.

Manfaat Produk Kosmetik yang Sudah Terdaftar BPOM

Memiliki nomor notifikasi BPOM membawa banyak keuntungan bagi pelaku usaha. Berikut beberapa manfaat utamanya:

1. Produk Lebih Terpercaya dan Mudah Diterima Konsumen
Konsumen modern semakin sadar akan keamanan produk. Label “BPOM” menjadi indikator bahwa produk sudah diuji dan aman digunakan. Kepercayaan konsumen meningkat, yang berdampak langsung pada peningkatan penjualan.

2. Terhindar dari Sanksi Hukum
Tanpa notifikasi BPOM, produk kosmetik dianggap ilegal. Pelaku usaha dapat menghadapi konsekuensi seperti:
• Penarikan produk dari pasar
• Denda administratif
• Penutupan usaha
• Pidana jika terbukti membahayakan
Dengan memiliki nomor notifikasi, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan aman dan legal.

3. Bisa Masuk Marketplace dan Retail Modern
Marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, hingga distributor offline mewajibkan seller memiliki nomor BPOM untuk produk kosmetik. Tanpa dokumen ini, produk tidak dapat terdaftar dalam kategori kecantikan.

4. Lebih Mudah Melakukan Ekspansi Brand
Brand yang sudah ber-BPOM lebih mudah melakukan:
• Kerjasama dengan reseller
• Distribusi ke klinik dan store
• Branding dan digital marketing
• Masuk ke pasar internasional
BPOM menjadi fondasi penting untuk scale up produk.

5. Meningkatkan Nilai Brand dan Kredibilitas Bisnis
Brand yang mematuhi regulasi dianggap lebih profesional. Konsumen juga cenderung loyal terhadap produk aman dan resmi.

Dasar Hukum BPOM Kosmetik

Registrasi kosmetik diatur oleh beberapa regulasi, antara lain:
• Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Kosmetik
• Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Bahan Kosmetik
• ASEAN Cosmetic Directive (ACD) – Indonesia mengikuti standar kosmetik ASEAN
• Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Dasar hukum ini memastikan bahwa kosmetik yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia memenuhi standar internasional, aman digunakan, serta tidak mengandung bahan dilarang.

Jenis-Jenis Kosmetik yang Wajib Daftar BPOM

Hampir semua jenis kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memiliki nomor notifikasi BPOM sebelum dijual kepada konsumen. Kewajiban ini bukan sekadar aturan formalitas, tetapi bertujuan memastikan bahwa setiap produk aman digunakan, tidak mengandung bahan berbahaya, serta memenuhi batas kadar bahan aktif yang diizinkan. Tanpa notifikasi BPOM, produk dianggap tidak legal dan dapat dikenakan sanksi penarikan, denda, hingga pelarangan produksi.

Karena itu, pelaku usaha harus memahami kategori produk yang masuk dalam kewajiban ini.
Jenis-jenis kosmetik yang wajib daftar BPOM meliputi hampir seluruh bentuk produk kecantikan, mulai dari skincare hingga produk dekoratif.

Berikut kategori lengkapnya:
• Skincare (serum, toner, essence, cream)
• Kosmetik dekoratif (foundation, lipstick, blush on)
• Haircare (shampoo, hair tonic, conditioner)
• Body care (body lotion, body scrub, shower gel)
• Produk untuk perawatan bibir dan mata
• Acne treatment kosmetik
• Masker wajah
• Sabun kecantikan tertentu

Setiap kategori produk tersebut memiliki persyaratan berbeda pada proses notifikasi BPOM, terutama terkait komposisi bahan aktif, jenis klaim, dan dokumen yang harus diajukan. Misalnya, produk acne treatment biasanya harus memiliki data keamanan bahan tertentu, sedangkan skincare dengan bahan aktif seperti AHA, BHA, retinol, atau niacinamide perlu mencantumkan kadar yang sesuai batas aman. Begitu juga dengan haircare dan body care, yang harus mencantumkan formula lengkap, stabilitas produk, dan label yang sesuai aturan BPOM.

Karena perbedaan regulasi itulah, pelaku usaha perlu memastikan bahwa seluruh formulasi produk sudah sesuai standar sehingga tidak terjadi revisi berulang saat pengajuan notifikasi. Memahami jenis produk dan regulasinya sejak awal akan mempercepat proses notifikasi, mengurangi biaya koreksi, dan meningkatkan peluang produk cepat beredar di pasaran secara legal. Dengan pengurusan yang tepat, brand akan lebih dipercaya konsumen dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

Bagaimana Proses Mendapatkan Izin BPOM Kosmetik?

Prosedur registrasi BPOM kosmetik terdiri dari beberapa tahap penting:
1. Persiapan Dokumen Administrasi
Pelaku usaha harus menyiapkan:
• Identitas perusahaan (NIB, NPWP, Izin Usaha)
• Legalitas pabrik atau maklon (CPKB)
• Formulasi produk
• Data bahan baku
• Label desain
• Claim support dan MSDS
Dokumen tidak lengkap = penolakan notifikasi.

2. Pengajuan Melalui Sistem BPOM (e-Notifikasi)
Pendaftaran dilakukan melalui sistem resmi BPOM. Data bahan, formula, dan label harus sesuai persyaratan.

3. Pemeriksaan BPOM
Tim BPOM memeriksa:
• Komposisi (tidak boleh melampaui batas)
• Keselamatan bahan
• Kepatuhan label
• Klaim produk
Jika lolos, BPOM mengeluarkan Nomor Notifikasi.

4. Penerbitan Nomor BPOM Kosmetik
Setelah terbit, nomor ini wajib tercantum pada kemasan dan promosi.

Kesalahan Umum yang Menyebabkan Pengajuan BPOM Ditolak

Beberapa penyebab yang paling sering terjadi antara lain:
• Formulasi mengandung bahan dilarang
• Label tidak sesuai ketentuan BPOM
• Klaim terlalu berlebihan
• Dokumen maklon tidak lengkap
• Nama produk melanggar aturan penamaan
• Tidak melampirkan MSDS atau Safety Data Sheet
• Tidak menyertakan bukti pendukung klaim
Kesalahan-kesalahan ini bisa dihindari jika proses persiapan dilakukan dengan benar sejak awal.

BPOM Kosmetik Pengertian, Fungsi, dan Manfaat untuk Produk Anda

Bagaimana Cara Cek BPOM Kosmetik yang Sudah Terdaftar?

Sebelum membahas langkah-langkah pengecekannya, penting bagi pelaku usaha maupun konsumen memahami bahwa memastikan status BPOM suatu produk adalah bagian dari upaya menjaga keamanan dan kepercayaan. Banyak produk kosmetik beredar bebas di pasaran tanpa jaminan keamanan, sehingga melakukan pengecekan BPOM menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan sebelum membeli atau melakukan distribusi.

Dengan memahami pentingnya proses pengecekan ini, Anda akan lebih mudah menilai apakah suatu produk benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan regulasi. Setelah itu barulah langkah pengecekan dapat dilakukan secara mandiri dan praktis.

Anda dapat mengecek melalui:

1. Website Resmi BPOM https://cekbpom.pom.go.id/
Cari produk berdasarkan nama brand, nomor notifikasi, atau pendaftar.

2. Aplikasi BPOM Mobile
Praktis untuk mengecek keaslian produk hanya dengan memindai barcode.

3. Melalui Nomor Notifikasi di Kemasan
Pastikan format nomor sesuai standar NA/CA.

Perbedaan Kosmetik BPOM, Kosmetik Ilegal, dan Kosmetik Berbahaya

1. Kosmetik BPOM
Legal, aman, memenuhi standar bahan dan produksi.
2. Kosmetik Ilegal
Tidak memiliki nomor notifikasi. Bisa jadi aman, bisa juga tidak.
3. Kosmetik Berbahaya
Mengandung bahan terlarang yang dapat merusak kulit permanen, seperti merkuri, rhodamin B, atau hidroquinon dosis tinggi.

Manfaat BPOM untuk Brand Owner dan Pelaku Usaha

1. Menguatkan Kepercayaan Konsumen
Memiliki nomor notifikasi BPOM adalah bukti bahwa produk Anda sudah melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan kandungan bahan. Hal ini membuat konsumen merasa lebih aman saat menggunakan produk tersebut. Kepercayaan ini sangat penting karena pasar kosmetik dipenuhi berbagai produk tanpa izin yang sering menimbulkan keraguan. Dengan status resmi, brand Anda akan lebih mudah diterima, direkomendasikan, dan membangun loyalitas pelanggan.

2. Menjadi Syarat Masuk Marketplace dan Retail
Marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, hingga platform internasional kini semakin ketat dalam menerima produk kosmetik. Hampir semua mensyaratkan nomor BPOM agar toko tidak diblokir dan produk tidak ditakedown. Begitu juga dengan retail modern dan distributor, mereka hanya menerima produk yang sudah legal. Tanpa BPOM, peluang masuk ke jaringan penjualan besar menjadi sangat terbatas. Dengan notifikasi resmi, Anda dapat memperluas pasar secara bebas dan profesional.

3. Mencegah Masalah Hukum
Produk tanpa izin BPOM berisiko terkena razia, penyitaan, denda, hingga pemusnahan produk oleh pihak berwenang. Selain merugikan secara finansial, hal ini juga dapat merusak reputasi brand. Dengan notifikasi BPOM, pelaku usaha memiliki legalitas yang jelas sehingga lebih aman dalam produksi, distribusi, maupun promosi. Legalitas ini juga membantu bila suatu saat terjadi pemeriksaan atau audit.

4. Nilai Brand Naik
BPOM tidak hanya soal izin edar, tetapi juga memperkuat citra brand di mata konsumen dan investor. Produk yang terdaftar resmi dianggap lebih profesional, berkualitas, dan layak bersaing di pasar. Legalitas ini memberikan keunggulan bagi brand untuk meningkatkan harga jual, memperluas kerja sama, dan membangun positioning yang lebih kuat dibanding kompetitor yang tidak resmi.

Tips Agar Produk Cepat Lolos BPOM
• Gunakan pabrik maklon memiliki Sertifikat CPKB
• Gunakan bahan aman dan sesuai batas
• Buat label sesuai standar
• Siapkan dokumen dengan lengkap
• Konsultasikan dengan ahli regulatori

Pentingnya Mengecek Izin Edar BPOM Kosmetik

BPOM Kosmetik merupakan langkah krusial yang wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang ingin memastikan produk mereka aman beredar di Indonesia. Dengan memiliki nomor notifikasi resmi, brand Anda tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga mendapatkan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi. Legalitas ini turut meningkatkan nilai jual produk dan membuatnya siap bersaing di pasar lokal maupun internasional.

Memahami pengertian BPOM, fungsi, manfaat, serta proses registrasinya adalah investasi jangka panjang yang penting bagi pembangunan brand yang kuat dan berkelanjutan. Pengetahuan ini membantu pelaku usaha menghindari risiko hukum, mengurangi revisi berulang, dan memastikan setiap produk yang dijual sesuai standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Dengan pendekatan ini, brand dapat tumbuh lebih profesional dan dipercaya konsumen dalam jangka panjang.

Jasa Pengurusan Izin BPOM Kosmetik

Mengurus izin BPOM untuk produk kosmetik kadang bisa membingungkan, terutama bagi pelaku usaha pemula. Dengan menggunakan jasa pengurusan izin BPOM kosmetik dari PERMATAMAS, pelaku usaha dapat mempermudah proses legalisasi produk, meminimalisir kesalahan dokumen, dan mempercepat waktu pengajuan.

Layanan profesional PERMATAMAS ini membantu Anda untuk mengurus seluruh tahapan pendaftaran mulai dari verifikasi dokumen, pengecekan formulasi, hingga submission ke sistem resmi BPOM.

Beberapa layanan utama yang ditawarkan PERMATAMAS dalam pengurusan izin BPOM kosmetik antara lain:
• Membantu untuk mengurus dokumen persyaratan produk kosmetik
• Memastikan formulasi dan label produk sesuai standar BPOM
• Melakukan pengajuan dan pemantauan status izin secara online
• Memberikan bimbingan untuk mengurus revisi atau tambahan dokumen jika diperlukan

Dengan bantuan jasa PERMATAMAS, pelaku usaha bisa lebih fokus pada produksi dan pemasaran, sementara proses legalisasi produk berjalan lebih cepat, aman, dan sesuai regulasi.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

Syarat Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan

Permatamas·November 12, 2025

Syarat Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan – Dalam industri kosmetik yang terus berkembang, legalitas produk menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Salah satu syarat utama sebelum sebuah produk kosmetik rumahan dapat beredar di pasaran adalah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin ini tidak hanya menjadi bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kualitas yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga menjadi jaminan kepercayaan bagi konsumen terhadap produk yang digunakan.

Bagi para pelaku usaha kosmetik skala rumahan, memahami syarat dan prosedur pengajuan izin BPOM merupakan langkah awal yang sangat penting. Melalui artikel ini, PERMATAMAS akan membahas secara edukatif mengenai apa saja syarat izin BPOM kosmetik produk rumahan, tahapan pengajuannya, serta pentingnya memastikan legalitas produk agar bisnis Anda dapat berkembang secara profesional, aman, dan terpercaya di mata konsumen.

Bagi Anda yang juga ingin melindungi merek produk kosmetik yang dikembangkan, tersedia layanan jasa daftar merek untuk memastikan identitas bisnis Anda terlindungi secara hukum. Selain itu, bagi produk dengan bahan dasar alami atau yang ingin menembus pasar halal, pengurusan jasa sertifikasi halal juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

Apa Itu Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan

Produk kosmetik yang beredar di Indonesia, baik diproduksi oleh perusahaan besar maupun pelaku usaha rumahan, wajib memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin ini merupakan bentuk pengakuan resmi dari pemerintah bahwa suatu produk kosmetik telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pelaku usaha rumahan, memperoleh izin BPOM menjadi langkah strategis untuk memastikan produk dapat diterima oleh konsumen dengan rasa aman dan percaya.

Dalam konteks usaha kecil, produk seperti sabun wajah, krim pemutih, lotion, dan masker wajah sering kali dibuat secara manual dengan bahan alami. Namun, tanpa izin BPOM, produk tersebut tidak dapat dipasarkan secara legal, baik di marketplace maupun toko ritel. Oleh karena itu, memahami dan memenuhi syarat izin BPOM kosmetik produk rumahan menjadi hal penting bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan bisnis secara profesional dan berkelanjutan.

Mengapa Produk Kosmetik Rumahan Wajib Memiliki Izin BPOM

Izin BPOM bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk yang dijual kepada masyarakat. Melalui izin ini, BPOM memastikan bahwa bahan yang digunakan dalam formulasi kosmetik tidak mengandung zat berbahaya dan diproduksi sesuai standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).

Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, kepemilikan izin BPOM juga membuka peluang produk untuk menembus pasar yang lebih luas. Produk yang sudah memiliki izin edar dapat dipasarkan di toko modern, apotek, bahkan diekspor ke luar negeri. Dengan demikian, legalitas ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung pertumbuhan bisnis kosmetik rumahan agar naik kelas dan bersaing secara nasional.

Siapa yang Dapat Mengajukan Izin BPOM untuk Kosmetik Rumahan

Pengajuan izin BPOM dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memiliki badan usaha berbentuk CV, PT, atau Perorangan. Legalitas ini menjadi syarat utama dalam setiap proses pengajuan izin, karena BPOM hanya memberikan izin edar kepada badan usaha yang sah.

Bagi pelaku usaha yang baru memulai bisnis kosmetik, pembuatan badan usaha dapat dilakukan melalui layanan PERMATAMAS Indonesia, yang menyediakan bantuan profesional untuk pendirian CV atau PT secara legal dan efisien. Selain itu, pelaku usaha juga disarankan untuk memiliki merek dagang yang sudah terdaftar agar produk memiliki identitas hukum yang jelas. Pendaftaran merek dapat dilakukan melalui layanan jasa daftar merek yang memudahkan pelaku usaha dalam melindungi nama dan logo produk dari pihak lain.

Syarat Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan

Dokumen dan Persyaratan Lengkap Pengajuan Izin BPOM Kosmetik

Dalam proses pengajuan izin BPOM, terdapat beberapa dokumen utama yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha.

Dokumen tersebut antara lain:
1. Legalitas Perusahaan/Perorangan
2. Surat penunjukan Penanggung Jawab Teknis (PJT) dengan latar belakang pendidikan minimal D3 Farmasi.
3. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB atau Sertifikat CPKB
4. Formulir permohonan notifikasi kosmetik.
5. Komposisi lengkap dan spesifikasi bahan baku produk.
6. Hasil uji laboratorium serta sertifikat analisis bahan baku (Certificate of Analysis/CoA).
7. Desain label dan keterangan yang akan dicantumkan pada kemasan.
8. Bukti pendaftaran merek atau surat pernyataan kepemilikan merek.
9. Surat pernyataan keaslian dokumen dan integritas usaha.

Selain dokumen di atas, pelaku usaha juga disarankan untuk menyiapkan sertifikat halal jika produk mengandung bahan yang perlu dipastikan kehalalannya. Hal ini dapat diurus melalui layanan jasa sertifikasi halal yang membantu proses persiapan dokumen dan audit halal sesuai standar BPJPH dan LPH.

Tahapan atau Prosedur Mengurus Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan

Proses pengajuan izin BPOM dilakukan secara bertahap dan harus mengikuti alur resmi yang telah ditetapkan.

Berikut langkah-langkah umum yang perlu diperhatikan:
1. Pendaftaran Akun Notifikasi di Sistem e-Registration BPOM.
Pelaku usaha wajib membuat akun resmi untuk mengajukan permohonan notifikasi kosmetik.
2. Pengisian Data Perusahaan dan Produk.
Data yang diinput harus sesuai dengan dokumen legalitas badan usaha dan deskripsi produk yang akan didaftarkan.
3. Unggah Dokumen Pendukung.
Semua dokumen seperti formulir, CoA, hasil uji, serta desain label diunggah melalui sistem online BPOM.
4. Evaluasi oleh Tim BPOM.
BPOM akan menilai kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat revisi, pelaku usaha diberi waktu untuk melengkapinya.
5. Penerbitan Nomor Notifikasi.
Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan disetujui, BPOM akan menerbitkan nomor notifikasi yang menjadi bukti legalitas produk kosmetik.

Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar, pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan profesional seperti jasa pengurusan izin BPOM kosmetik rumahan yang dikelola oleh tim berpengalaman. Dengan pendampingan yang tepat, proses pendaftaran menjadi lebih cepat, akurat, dan sesuai regulasi.

Estimasi Waktu dan Biaya Pengurusan Izin BPOM Kosmetik

Waktu pengurusan izin BPOM dapat bervariasi tergantung pada kelengkapan dokumen dan tingkat kompleksitas produk. Secara umum, proses pengajuan hingga penerbitan nomor notifikasi memerlukan waktu antara 10 hingga 30 hari kerja. Namun, apabila terjadi kekurangan atau revisi dokumen, waktu tersebut dapat bertambah.

Dari sisi biaya, pelaku usaha perlu menyiapkan anggaran untuk beberapa komponen, seperti biaya pengujian laboratorium, sertifikat analisis bahan baku, serta biaya administrasi notifikasi untuk ASEAN Rp. 500.000 dan NON ASEAN Rp. 1.500.000. Bagi pelaku usaha yang menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS, estimasi biaya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah produk yang akan didaftarkan.

Dengan menggunakan layanan terintegrasi, pelaku usaha dapat menghemat waktu sekaligus memastikan dokumen yang diajukan telah sesuai standar BPOM. Hal ini penting untuk mencegah penolakan atau revisi berulang yang dapat memperpanjang proses.

Jasa Pengurusan Izin BPOM Kosmetik Rumahan Pengalaman

PERMATAMAS Indonesia merupakan penyedia layanan terpercaya yang telah berpengalaman dalam menangani berbagai jenis perizinan usaha, termasuk pengurusan izin edar kosmetik dari BPOM. Melalui layanan jasa pengurusan izin BPOM kosmetik rumahan, PERMATAMAS membantu pelaku usaha dari tahap awal hingga terbitnya nomor notifikasi resmi.

Selain itu, PERMATAMAS juga menyediakan layanan pendukung lain seperti jasa daftar merek untuk perlindungan merek dagang dan jasa sertifikasi halal bagi produk yang membutuhkan sertifikasi kehalalan. Pendekatan terintegrasi ini menjadikan proses legalitas bisnis lebih efisien dan menyeluruh, khususnya bagi pelaku usaha yang ingin membangun merek kosmetik dengan kredibilitas tinggi di pasar.

Dengan pengalaman profesional, jaringan luas, dan pemahaman mendalam terhadap regulasi pemerintah, PERMATAMAS berkomitmen menjadi mitra terbaik dalam membantu pelaku usaha kosmetik rumahan mendapatkan izin BPOM secara legal, cepat, dan terarah. Legalitas bukan sekadar syarat formal, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan terhadap produk Anda.

Pentinya Mengurus Izin BPOM Kosmetik

Mengurus izin BPOM untuk produk kosmetik rumahan merupakan langkah penting bagi setiap pelaku usaha yang ingin membangun bisnis secara profesional dan berkelanjutan. Melalui proses yang tepat, dokumen yang lengkap, dan pendampingan dari pihak berpengalaman, legalitas produk dapat diperoleh dengan lebih mudah.

PERMATAMAS hadir untuk membantu setiap tahap pengurusan perizinan usaha, mulai dari pendirian badan hukum, pendaftaran merek, sertifikasi halal, hingga izin edar BPOM kosmetik. Dengan dukungan layanan terintegrasi, pelaku usaha dapat fokus pada pengembangan produk, sementara seluruh aspek legalitas ditangani secara profesional.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

Rincian Biaya Pengurusan Izin BPOM Kosmetik

Permatamas·November 11, 2025

Rincian Biaya Pengurusan Izin BPOM Kosmetik – Mengurus izin BPOM kosmetik merupakan langkah wajib bagi setiap pelaku usaha yang ingin memasarkan produk kosmetik secara legal di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Proses perizinan ini meliputi tahapan administrasi, uji laboratorium, serta penilaian dokumen pendukung untuk menjamin kesesuaian produk dengan standar regulasi yang berlaku.

Dengan memiliki izin BPOM, produsen maupun importir dapat menunjukkan komitmen terhadap keamanan dan kualitas produknya. Legalitas ini juga menjadi dasar kepercayaan bagi konsumen dalam memilih produk kosmetik. Selain itu, izin BPOM membantu mencegah beredarnya produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan pengguna. Oleh karena itu, pengurusan izin BPOM bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang yang memperkuat reputasi merek di pasar.

Adapun biaya pengurusan izin BPOM kosmetik bervariasi tergantung jenis produk, asal produk (lokal atau impor), serta tingkat kompleksitas bahan yang digunakan. Sebagai langkah awal, pelaku usaha sebaiknya memastikan legalitas mereknya melalui jasa daftar merek profesional di merekhki.com agar brand terdaftar secara resmi dan tidak bermasalah saat proses notifikasi BPOM. Selain itu, bagi produk yang menggunakan bahan alami atau berpotensi dikonsumsi, sebaiknya juga melakukan pengurusan jasa sertifikasi halal di izinhalal.com sebagai pelengkap izin edar dan peningkatan kepercayaan konsumen. Artikel ini akan membahas secara lengkap rincian biaya, dasar hukum, hingga pentingnya izin BPOM dalam pengembangan usaha kosmetik di tahun 2025 agar pelaku usaha dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang.

Apa Itu Izin BPOM Kosmetik

Izin BPOM kosmetik adalah izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebagai tanda bahwa produk kosmetik telah lulus evaluasi keamanan, mutu, dan manfaat. Setiap produk kosmetik yang diproduksi atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memperoleh notifikasi dari BPOM sebelum dijual secara bebas. Tujuan dari perizinan ini adalah memastikan bahwa produk tidak mengandung bahan berbahaya serta telah sesuai dengan peraturan label dan klaim yang diizinkan.

Proses perolehan izin BPOM kosmetik meliputi beberapa tahap, mulai dari pengajuan dokumen legalitas perusahaan, data bahan baku dan formula, hingga hasil uji laboratorium. Sebelum mengajukan izin, pelaku usaha disarankan untuk memastikan legalitas mereknya melalui jasa daftar merek profesional agar identitas produk terlindungi secara hukum dan tidak terkendala dalam proses verifikasi BPOM. Bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan alami atau produk berbasis tumbuhan, disarankan juga untuk melakukan sertifikasi halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan kepercayaan konsumen.

Keberadaan izin BPOM juga berdampak langsung terhadap kredibilitas bisnis. Produk dengan izin BPOM lebih mudah diterima oleh pasar, baik di toko offline maupun marketplace online. Selain itu, banyak distributor dan retailer besar yang mensyaratkan izin BPOM sebagai bukti legalitas produk. Oleh sebab itu, izin BPOM bukan hanya dokumen formalitas, tetapi juga menjadi aset penting dalam strategi pemasaran dan penguatan merek kosmetik di Indonesia.

Dasar Hukum Pendaftaran Izin BPOM Kosmetik

Pendaftaran izin BPOM kosmetik diatur dalam berbagai regulasi resmi yang menjadi acuan bagi pelaku usaha. Dasar hukum ini memberikan pedoman mengenai syarat, prosedur, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan keamanan produk yang beredar. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, proses pengawasan dan evaluasi menjadi lebih terarah dan transparan, sehingga mencegah peredaran kosmetik tanpa izin atau mengandung bahan berbahaya.

Berikut adalah beberapa dasar hukum utama terkait pendaftaran izin BPOM kosmetik di Indonesia:
• Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.
• Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
• Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Notifikasi Kosmetika.
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan pentingnya pengawasan terhadap produk kesehatan dan kosmetika.

Kepatuhan terhadap regulasi tersebut menjadi kewajiban bagi pelaku usaha agar dapat memperoleh izin edar secara sah. Selain itu, dasar hukum ini juga memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar telah melalui uji keamanan dan penilaian menyeluruh sesuai ketentuan BPOM RI.

Kenapa Izin BPOM Kosmetik Itu Penting

Izin BPOM kosmetik memiliki fungsi utama sebagai jaminan keamanan dan mutu produk bagi konsumen. Dalam industri kosmetik yang terus berkembang, banyak produk baru bermunculan dengan berbagai klaim manfaat. Tanpa pengawasan yang ketat dari BPOM, risiko peredaran kosmetik palsu atau berbahaya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, izin BPOM menjadi filter utama untuk memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar kesehatan yang boleh dijual. Bagi pelaku usaha yang ingin memperkuat legalitas produknya secara menyeluruh, selain izin BPOM juga penting mempertimbangkan pengurusan sertifikat halal melalui izinhalal.com agar produk lebih dipercaya masyarakat luas.

Bagi pelaku usaha, izin BPOM juga memberikan nilai tambah kompetitif di pasar. Produk dengan izin resmi lebih mudah diterima oleh konsumen, apotek, dan toko modern. Selain itu, perusahaan yang telah mengantongi izin BPOM memiliki peluang lebih besar untuk menjalin kerja sama dengan distributor besar, baik di dalam maupun luar negeri. Legalitas yang jelas mencerminkan profesionalitas dan komitmen terhadap kualitas produk. Untuk memperkuat identitas dan perlindungan bisnis, pelaku usaha juga dapat mengajukan jasa pendaftaran merek melalui merekhki.com agar merek kosmetik terlindungi secara hukum.

Dari sisi hukum, izin BPOM juga melindungi produsen dari risiko sanksi administratif, denda, atau penarikan produk dari peredaran. Dengan mematuhi ketentuan BPOM, pelaku usaha tidak hanya menjaga reputasi bisnis, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang di mata pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku industri kosmetik untuk memprioritaskan proses perizinan BPOM sejak tahap awal produksi agar keberlanjutan usaha dapat terjamin dan selaras dengan aspek hukum lainnya seperti sertifikat halal.

Biaya Pendaftaran Notifikasi Produk

Biaya pengurusan izin BPOM kosmetik atau biaya notifikasi produk ditetapkan oleh pemerintah melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran biaya ini disesuaikan dengan asal produk dan status produksinya. Prosedur notifikasi merupakan tahapan administratif yang wajib dilalui setiap pelaku usaha sebelum produk kosmetik dapat dipasarkan di Indonesia.

Secara umum, BPOM membedakan biaya berdasarkan kategori produk dalam negeri dan luar negeri (impor). Berikut adalah rincian biaya resmi notifikasi produk kosmetik di Indonesia:
• Produk dalam negeri (dari negara ASEAN): Rp500.000 per produk.
• Produk luar negeri atau impor (dari luar ASEAN): Rp1.500.000 per produk.

Biaya di atas berlaku untuk setiap varian produk kosmetik yang didaftarkan. Artinya, apabila satu merek memiliki lima varian berbeda (misalnya warna atau aroma), maka biaya notifikasi akan dihitung per varian. Pelaku usaha perlu mempersiapkan anggaran dengan baik agar proses perizinan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan BPOM RI.

Biaya Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)

Sebelum memperoleh izin edar dari BPOM, pelaku usaha wajib memastikan bahwa fasilitas produksinya telah memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Sertifikasi CPKB ini menjadi syarat utama bagi industri kosmetik dalam negeri agar proses produksi berjalan sesuai standar keamanan, mutu, dan higienitas. Tujuan utama dari sertifikasi ini adalah menjamin bahwa setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas konsisten dan aman bagi konsumen.

BPOM menerapkan biaya sertifikasi CPKB yang berbeda-beda tergantung pada skala industri. Penetapan biaya ini diatur berdasarkan kemampuan usaha dan kompleksitas fasilitas produksi yang dimiliki.

Berikut adalah rincian estimasi biaya sertifikasi CPKB yang berlaku:
1. Industri besar: Rp10.000.000 untuk layanan baru, sedangkan biaya perubahan dan perpanjangan bervariasi.
2. Industri menengah: Rp5.000.000 untuk layanan baru, sedangkan biaya perubahan dan perpanjangan bervariasi.
3. Industri kecil dan mikro: Rp1.000.000 untuk layanan baru, sedangkan biaya perubahan dan perpanjangan bervariasi.

Biaya Tambahan Mengurus Izin BPOM Kosmetik

Selain biaya notifikasi dan sertifikasi CPKB, terdapat beberapa biaya tambahan yang perlu diperhitungkan oleh pelaku usaha kosmetik. Biaya tambahan ini muncul karena adanya tahapan pendukung dalam proses perizinan, seperti pengujian laboratorium dan jasa konsultan. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi total biaya keseluruhan, terutama jika produk memiliki banyak varian atau bahan aktif yang memerlukan uji keamanan lebih mendalam.

Pelaku usaha yang ingin mempercepat proses pengurusan izin juga biasanya bekerja sama dengan konsultan profesional. Konsultan membantu memastikan kelengkapan dokumen, formulasi, serta kesesuaian label dengan ketentuan BPOM. Dengan demikian, proses verifikasi menjadi lebih efisien dan risiko penolakan dapat diminimalisir. Selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk juga mengurus pendaftaran merek dagang agar produk memiliki perlindungan hukum yang kuat di pasar.

Berikut adalah beberapa komponen biaya tambahan yang umum muncul dalam proses pengurusan izin BPOM kosmetik:
• Pengujian laboratorium: Mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp5.000.000 per sampel untuk memastikan keamanan produk.
• Jasa konsultan: Bervariasi tergantung kompleksitas dokumen dan jumlah varian produk, bisa mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000.
• Pendaftaran merek: Sekitar biaya resmi Rp500.000 untuk UMKM dan Rp1.500.000 untuk reguler, sesuai dengan jenis usaha. Untuk layanan profesional dan terpercaya, pelaku usaha dapat mengajukan pendaftaran melalui merekhki.com sebagai penyedia jasa daftar merek berpengalaman.

Sanksi Hukum Produk Kosmetik Tanpa Izin BPOM

Menjual atau mengedarkan produk kosmetik tanpa izin BPOM merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Produk yang tidak memiliki izin edar dianggap tidak melalui proses evaluasi keamanan dan mutu, sehingga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, BPOM bersama aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Sanksi hukum tidak hanya berupa penarikan produk dari peredaran, tetapi juga dapat mencakup sanksi administratif, denda, hingga pidana. Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor tanpa izin resmi. Dengan demikian, setiap pelaku usaha wajib memastikan produknya telah memiliki izin BPOM sebelum dipasarkan.

Adapun bentuk sanksi yang dapat dikenakan antara lain:
• Peringatan tertulis dan penarikan produk dari pasar.
• Denda administratif hingga ratusan juta rupiah sesuai pelanggaran yang dilakukan.
• Pidana penjara apabila produk terbukti berbahaya atau menyebabkan kerugian pada konsumen.

Jasa Pengurusan Izin BPOM Kosmetik

Mengurus izin BPOM kosmetik memerlukan ketelitian, pengalaman, dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Bagi pelaku usaha yang ingin fokus pada produksi dan pemasaran, bekerja sama dengan penyedia jasa profesional merupakan pilihan cerdas. Kami, PERMATAMAS, hadir sebagai mitra terpercaya dalam pengurusan izin BPOM kosmetik secara resmi, cepat, dan sesuai ketentuan. Selain itu, kami juga menyediakan layanan pendukung seperti jasa pendaftaran merek dan jasa sertifikasi halal untuk memastikan seluruh aspek legalitas produk Anda terpenuhi secara menyeluruh.

Dengan pengalaman dalam menangani berbagai jenis produk kosmetik, tim kami telah membantu banyak perusahaan lokal maupun nasional dalam memperoleh izin edar BPOM. Proses kami mencakup konsultasi awal, pemeriksaan dokumen, pengajuan notifikasi, hingga terbitnya nomor izin resmi. Semua dilakukan secara transparan dan profesional untuk menjamin hasil yang optimal, sekaligus memudahkan pelaku usaha dalam menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen.

Anda dapat melihat daftar klien yang telah mempercayakan pengurusan izin kosmetiknya kepada
kami melalui tautan berikut: Daftar Klien PERMATAMAS.

Beberapa alasan mengapa memilih layanan kami:
• Proses cepat dan efisien, dibantu oleh tim ahli yang berpengalaman.
• Pendampingan penuh hingga izin resmi terbit dari BPOM RI.
• Konsultasi gratis awal, untuk memastikan kesiapan dokumen dan estimasi biaya dengan tepat.

Alamat Kantor:

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417