Permatamas
Hubungi Kami

Tag: izin edar kosmetik

Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

SertifikasiCPKB·

Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A – Mengurus Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) Golongan A merupakan langkah penting bagi industri kosmetik agar dapat memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik secara legal, aman, dan sesuai standar BPOM. Sertifikat ini memberikan pengakuan bahwa fasilitas produksi, peralatan, personel, bahan baku, sistem dokumentasi, hingga proses manajemen mutu telah memenuhi standar yang ditetapkan. Tanpa sertifikasi ini, izin edar kosmetik tidak dapat diterbitkan karena BPOM mewajibkan pemenuhan standar keamanan dan mutu produk.

Bagi pelaku usaha kosmetik, khususnya yang baru memulai atau sedang memperluas produksi, memahami alur pengajuan, persyaratan teknis, biaya, hingga perkiraan waktu proses sangat penting agar tidak terjadi kendala saat registrasi izin edar. Banyak perusahaan yang akhirnya mengalami revisi berulang karena tidak mengetahui apa saja dokumen wajib, tata cara audit, standar fasilitas, serta ketentuan CAPA (Corrective and Preventive Action).

Artikel ini akan memberikan panduan lengkap dan terbaru mengenai syarat, prosedur, biaya, hingga estimasi waktu dalam mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A. Dengan memahami informasi ini, pelaku usaha dapat menghemat waktu, menyiapkan dokumen dengan benar, serta menghindari penolakan karena kesalahan teknis. Jika Anda berencana memulai usaha kosmetik atau ingin meningkatkan kredibilitas perusahaan, memahami tahapan CPKB Golongan A menjadi langkah awal yang sangat strategis. Proses Sertifikasi CPKB Golongan A Sekarang

Cara Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Mengurus sertifikasi CPKB Golongan A dilakukan melalui beberapa tahapan resmi mulai dari pengajuan online sampai proses audit. Tahapannya adalah sebagai berikut:

Tahap 1: Registrasi dan Pengajuan Melalui OSS

Langkah pertama adalah mengakses portal resmi OSS (Online Single Submission) melalui situs oss.go.id menggunakan akun perusahaan yang telah terdaftar. Setelah berhasil login, pilih menu Perizinan Berusaha PB-UMKU, lalu lanjutkan dengan memilih Permohonan Baru. Pada bagian pencarian kegiatan usaha, masukkan KBLI 20232 kemudian klik Proses Perizinan Berusaha.
Lanjutkan dengan memilih fasilitas izin Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Pada bagian uraian kegiatan, pilih opsi “Seluruh” agar seluruh persyaratan teknis tampil lengkap. Setelah itu, unggah persyaratan dalam format PDF, termasuk SOP, bukti sistem mutu, struktur organisasi, dokumentasi fasilitas produksi, dan dokumen pendukung lainnya.

Tahap 2: Pemeriksaan Dokumen dan Audit oleh BPOM

Setelah semua dokumen berhasil dikirim melalui OSS, Anda wajib melakukan konfirmasi ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM sesuai domisili. Petugas akan melakukan pengecekan dokumen administrasi dan teknis. Jika dokumen dinyatakan lengkap, BPOM akan mengatur jadwal audit sarana produksi untuk memastikan kesesuaian dengan standar CPKB.
Pada tahap audit ini, auditor akan memeriksa fasilitas produksi, peralatan, alur pengolahan, dokumentasi, sistem mutu, higienitas, personel, dan implementasi regulasi terkait.

Tahap 3: Tindakan Perbaikan dan Penerbitan Sertifikat

Jika auditor menemukan ketidaksesuaian (temuan), perusahaan wajib menyiapkan CAPA (Corrective and Preventive Action) sesuai rekomendasi BPOM. CAPA harus diunggah kembali ke sistem OSS dan menunggu verifikasi lanjutan. Apabila sudah sesuai, UPT akan mengeluarkan Analisis Hasil Pemeriksaan (AHP) dan meneruskannya ke BPOM pusat. Setelah semua dinyatakan memenuhi syarat, sertifikat CPKB Golongan A akan resmi diterbitkan. Urus Sertifikasi CPKB Sekarang

Biaya Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Besaran biaya Sertifikasi CPKB Golongan A ditentukan berdasarkan kategori usaha dan jenis permohonan yang diajukan. Untuk permohonan baru, rincian biaya yang berlaku adalah:
• Industri besar: Rp10.000.000
• Industri menengah: Rp5.000.000
• Usaha kecil dan mikro: Rp1.000.000

Biaya tersebut tidak termasuk biaya tambahan seperti renovasi fasilitas produksi, pengadaan peralatan, konsultasi ahli, serta biaya pengujian laboratorium apabila dibutuhkan. Perusahaan disarankan menyiapkan anggaran tambahan agar proses berjalan lancar.

Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A
Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Syarat Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A Terbaru

Persyaratan Administratif (Umum)
• Akun e-Sertifikasi: Calon pelaku usaha wajib memiliki akses akun resmi di laman www.e-sertifikasi.pom.go.id sebagai langkah awal proses permohonan.
• Akun OSS RBA: Harus sudah mempunyai akun OSS serta NIB aktif dengan kode KBLI 20232 yang sesuai kategori usaha kosmetik.
• Surat Permohonan Resmi: Surat permohonan yang wajib diisi dan diunduh melalui sistem iSERTIFIKASI sebagai bagian dari dokumen formal pengajuan.
• Legalitas Badan Usaha: Melampirkan dokumen legal perusahaan seperti akta pendirian, izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai bentuk badan usaha.

Persyaratan Teknis (Detail Pemenuhan Teknis Produksi)
• Persetujuan Denah Bangunan: Memiliki dokumen persetujuan tata letak bangunan fasilitas produksi kosmetik yang telah divalidasi BPOM.
• Implementasi Sistem Mutu: Perusahaan wajib menerapkan seluruh 12 aspek pemenuhan sistem mutu CPKB yang meliputi manajemen mutu, personalia, tata bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi, proses produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi/pengujian, serta mekanisme penanganan komplain dan penarikan produk.
• Penanggung Jawab Teknis (PJT): Harus menunjuk penanggung jawab teknis sesuai persyaratan Golongan A Harus Apoteker.
• Fasilitas Produksi Standar: Sarana, peralatan, dan ruang produksi harus memenuhi standar higienitas, keamanan, serta kesehatan, termasuk keberadaan laboratorium untuk kegiatan pengujian internal.
• Surat Persetujuan Fasilitas Bersama: Apabila perusahaan memanfaatkan fasilitas produksi yang juga digunakan untuk pembuatan obat atau obat tradisional, maka wajib memiliki surat persetujuan pemanfaatan fasilitas bersama yang masih berlaku dan diakui secara resmi.

Berapa Lama Proses Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Estimasi waktu proses sertifikasi dapat berbeda-beda tergantung kesiapan perusahaan, kelengkapan dokumen, dan kesiapan fasilitas. Sebagai gambaran umum:
• Dari pengajuan sampai penjadwalan audit: 1–3 bulan
• CAPA pertama: 20 hari kerja
• CAPA kedua: 20 hari kerja
• CAPA ketiga: 20 hari kerja
Jika perusahaan siap dan tidak ada temuan besar, proses bisa lebih cepat. Namun jika ada ketidaksesuaian besar, proses dapat memakan waktu lebih panjang. Ajukan Sertifikasi CPKB Golongan A sekarang

Aspek Apa Saja Dalam Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A tidak hanya sebatas mengajukan dokumen ke BPOM, tetapi juga memastikan seluruh aspek produksi dan sistem manajemen mutu diterapkan dengan benar. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat harus mempersiapkan berbagai elemen penting, mulai dari fasilitas produksi, peralatan, kebersihan, hingga kompetensi personel. Aspek-aspek ini menjadi tolok ukur bagi auditor BPOM dalam menilai kelayakan fasilitas produksi sebelum sertifikat diterbitkan.

Pentingnya memahami aspek-aspek dalam CPKB Golongan A adalah agar perusahaan dapat meminimalkan temuan audit dan mempercepat proses penerbitan sertifikat. Dengan menyiapkan semua aspek sesuai standar, pelaku usaha tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan kualitas produk dan keamanan konsumen. Pendekatan sistematis terhadap aspek-aspek ini menjadi fondasi bagi produksi kosmetik yang aman, efisien, dan profesional.

Berikut Aspek Sertifikasi CPKB Golongan A:

1. Aspek Sistem Manajemen Mutu:
Aspek ini memastikan perusahaan memiliki sistem mutu yang terstruktur, diterapkan secara konsisten, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini mencakup kebijakan mutu, sasaran mutu, sistem pengendalian perubahan, pengendalian dokumen, penanganan penyimpangan, serta proses perbaikan berkelanjutan yang sesuai standar CPKB.

2. Aspek Personalia:
Aspek ini fokus pada kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses produksi kosmetik. Setiap personel harus memiliki pelatihan yang sesuai, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta menerapkan praktik higienitas kerja. Perusahaan juga harus memiliki Penanggung Jawab Teknis yang kompeten sesuai persyaratan BPOM.

3. Aspek Bangunan dan Fasilitas:
Poin ini menilai apakah bangunan dan area produksi dirancang dengan tata letak yang mendukung aliran proses produksi yang higienis dan efisien. Struktur ruang harus meminimalkan risiko kontaminasi silang melalui zoning, ventilasi, pencahayaan, serta material bangunan yang mudah dibersihkan dan dipelihara.

4. Aspek Peralatan:
Fokus aspek ini adalah memastikan seluruh peralatan produksi, pengolahan, dan pengemasan berada dalam kondisi layak pakai, bersih, dan telah melalui proses validasi serta kalibrasi. Peralatan harus sesuai fungsi dan mendukung proses produksi yang aman, konsisten, serta memenuhi standar kualitas.

5. Aspek Sanitasi dan Higiene:
Bagian ini mengatur prosedur kebersihan perusahaan meliputi sanitasi area, peralatan, lingkungan kerja, serta kebersihan personel. Terdapat standar pembersihan yang terdokumentasi, termasuk frekuensi, metode, disinfektan, serta sistem pemantauan untuk mencegah kontaminasi mikrobiologi maupun fisik.

6. Aspek Produksi:
Aspek ini memastikan seluruh proses produksi dilakukan sesuai SOP, mulai dari penimbangan bahan, pencampuran, pengolahan, pengisian, hingga pengemasan. Proses harus dikendalikan dengan baik untuk menjamin produk akhir konsisten, aman, dan sesuai formulasi yang disetujui.

7. Aspek Pengawasan Mutu:
Bagian ini menekankan pada sistem pengujian kualitas bahan baku, bahan kemas, produk antara, dan produk jadi. Proses ini dilakukan oleh unit laboratorium dengan metode yang tervalidasi serta dilengkapi dokumentasi hasil pemeriksaan sebelum produk disetujui untuk diedarkan.

8. Aspek Dokumentasi:
Semua aktivitas produksi, pengujian, sanitasi, pelatihan, hingga CAPA harus terdokumentasi dengan baik dan mudah ditelusuri. Dokumentasi mencakup SOP, form, catatan produksi, batch record, hingga arsip elektronik sesuai ketentuan BPOM dan sistem manajemen mutu.

9. Aspek Audit Internal:
Aspek ini memastikan perusahaan secara berkala melakukan audit internal untuk mengevaluasi penerapan CPKB. Hasil audit harus menghasilkan tindakan koreksi, perbaikan, dan pencegahan hingga tidak ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar yang berlaku.

10. Aspek Penyimpanan:
Bagian ini mencakup pengaturan gudang bahan baku, bahan kemas, serta produk jadi dengan kondisi penyimpanan yang terkontrol. Sistem harus memastikan bahan tersimpan dengan metode FIFO/FEFO, adanya penguncian barang karantina, serta pemantauan suhu dan kelembapan bila diperlukan.

11. Aspek Kontrak Produksi dan Pengujian:
Jika perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga, maka perjanjian harus jelas dan mencakup tanggung jawab, standar mutu, metode pengujian, termasuk mekanisme audit terhadap fasilitas mitra. Seluruh dokumen kontrak wajib terdokumentasi dan dapat ditelusuri.

12. Aspek Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk:
Aspek ini memastikan perusahaan memiliki sistem untuk menerima, menilai, dan menindaklanjuti keluhan konsumen, termasuk prosedur recall bila ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat keamanan. Semua kegiatan harus terdokumentasi, dianalisis, dan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Jasa Pengurusan Sertifikasi CPKB Golongan A

Pengurusan Sertifikasi CPKB sering kali membutuhkan waktu, penyesuaian fasilitas, serta pemahaman regulasi yang detail. Jika perusahaan belum memiliki pengalaman atau tim yang memahami proses perizinan BPOM, menggunakan layanan pendampingan profesional dapat mempercepat proses dan meminimalkan revisi.

Dengan pendampingan PERMATAMAS, Anda akan dibantu:
• Pengumpulan dan pengecekan dokumen persyaratan
• Penyusunan SOP dan persiapan audit
• Penanganan CAPA hingga sertifikat resmi terbit

Layanan PERMATAMAS memastikan seluruh tahapan mulai dari persiapan hingga penerbitan sertifikat berjalan lancar, aman, dan sesuai standar CPKB Golongan A, sehingga Anda bisa fokus pada pengembangan produk dan bisnis.

KONSULTASI GRATIS 

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu Sertifikasi CPKB Golongan A?
Sertifikasi CPKB Golongan A adalah sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik untuk industri kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM, sebagai bukti bahwa fasilitas produksi dan sistem mutu memenuhi standar keamanan dan kualitas.

2. Siapa yang wajib memiliki Sertifikasi CPKB Golongan A?
Seluruh produsen kosmetik yang memproduksi skala industri besar, menengah, atau UMK yang ingin memasarkan produk kosmetik di Indonesia wajib memiliki sertifikasi ini.

3. Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan CPKB?
Dokumen wajib meliputi legalitas perusahaan, SOP produksi, bukti penerapan sistem mutu, struktur organisasi, dokumen fasilitas dan peralatan, serta dokumentasi pengawasan mutu.

4. Berapa biaya mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A?
Biaya berbeda sesuai skala usaha: industri besar Rp10.000.000, industri menengah Rp5.000.000, usaha kecil dan mikro Rp1.000.000 per sertifikat.

5. Berapa lama proses pengurusan CPKB dari pengajuan hingga audit?
Estimasi 1–3 bulan untuk pengajuan sampai jadwal audit, dengan CAPA pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 20 hari kerja.

6. Apa saja aspek yang dinilai dalam audit CPKB?
Aspek meliputi sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, serta penanganan keluhan dan penarikan produk.

7. Apakah perusahaan bisa dibantu pihak ketiga untuk mengurus CPKB?
Ya, jasa pendampingan profesional seperti PERMATAMAS dapat membantu mulai dari persiapan dokumen, SOP, audit, CAPA, hingga penerbitan sertifikat.

8. Apa itu CAPA dalam proses CPKB?
CAPA adalah tindakan koreksi dan pencegahan yang harus dilakukan perusahaan jika ditemukan temuan saat audit untuk memastikan kesesuaian standar CPKB.

9. Bagaimana cara mengecek status pengajuan Sertifikasi CPKB?
Status pengajuan dapat dicek melalui sistem OSS di oss.go.id atau dengan menghubungi UPT BPOM setempat yang menangani audit dan verifikasi dokumen.

10. Mengapa Sertifikasi CPKB penting bagi produsen kosmetik?
Sertifikasi CPKB memastikan produk aman, berkualitas, dan sesuai standar BPOM, sekaligus menjadi syarat wajib untuk mendapatkan izin edar resmi di Indonesia.

jasa pengurusan sertifikasi halal
jasa pengurusan sertifikasi halal

Apa Itu SPA CPKB Golongan B

izin kosmetik·

Apa Itu SPA CPKB Golongan B – Bagi pelaku usaha kosmetik, terutama yang ingin memproduksi skincare, parfum, lip cream, body lotion, hair care, dan produk kecantikan lain secara legal, SPA CPKB Golongan B (Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) adalah salah satu dokumen wajib yang harus dimiliki sebelum mengajukan izin edar BPOM.

SPA CPKB Golongan B merupakan sertifikat resmi dari BPOM yang menyatakan bahwa industri kosmetik telah menerapkan standar tata kelola produksi sesuai regulasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk dibuat di fasilitas yang memenuhi aspek mutu, sanitasi, dokumentasi, dan persyaratan teknis sesuai ketentuan BPOM.

Tanpa sertifikat ini, pelaku usaha kosmetik tidak dapat melakukan notifikasi BPOM untuk produk
yang diproduksi sendiri (bukan maklon). Dengan meningkatnya bisnis kosmetik di Indonesia, terutama brand lokal yang ingin tampil di marketplace, retail offline, ekspor, hingga klinik kecantikan, SPA CPKB Golongan B kini menjadi salah satu persyaratan paling dicari oleh pemilik brand kosmetik.

Apa yang Dimaksud dengan SPA CPKB Golongan B?

SPA CPKB Golongan B adalah dokumen legal yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai bukti bahwa industri kosmetik telah menerapkan sebagian aspek CPKB secara bertahap atau tidak bertahap.

Artinya, SPA ini bukan sekadar sertifikat biasa, tetapi bukti bahwa suatu fasilitas produksi telah menjalankan prosedur produksi kosmetik dengan benar dan aman.

SPA CPKB Golongan B wajib dimiliki oleh:
• Pabrik kosmetik rumahan yang ingin naik legalitas
• UMKM kosmetik yang ingin produksi private label
• Perusahaan skincare yang ingin memiliki pabrik sendiri
• Klinik kecantikan dengan fasilitas produksi
• Produsen parfum kosmetik yang ingin BPOM resmi

Dengan adanya SPA CPKB Golongan B, pemilik usaha dapat membuktikan bahwa proses produksi mereka terkontrol dan memenuhi standar keamanan bagi konsumen.

Dasar Hukum dan Regulasi SPA CPKB Golongan B

Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B diatur dalam berbagai regulasi BPOM terkait tata kelola industri kosmetik. Regulasi ini memastikan bahwa setiap industri kosmetik yang memproduksi

Secara mandiri wajib memenuhi standar seperti:
• Sanitasi dan higiene fasilitas produksi
• Dokumentasi proses produksi
• Sistem mutu internal
• Standarisasi bahan baku hingga produk jadi
• Kompetensi penanggung jawab teknis

Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar memenuhi standar keamanan dan tidak membahayakan konsumen. Implementasi regulasi ini juga mendukung industri kosmetik nasional agar mampu bersaing dengan brand luar negeri dan memenuhi standar internasional.

Perbedaan SPA CPKB Golongan A dan Golongan B

Banyak pelaku usaha bingung membedakan antara Golongan A dan Golongan B. Secara garis besar perbedaannya adalah:
Keterangan SPA CPKB Golongan A SPA CPKB Golongan B
Tingkat pemenuhan aspek Menyeluruh (full compliance) Pemenuhan sebagian aspek
Level proses audit Kompleks dan detail Bertahap dan lebih sederhana
Cocok untuk Pabrik besar atau ekspor UMKM, industri awal, private label
Sifat sertifikasi Final tahap lanjutan Tahap awal menuju Golongan A

Golongan B adalah pilihan yang lebih realistis bagi brand baru atau produsen yang masih tahap awal membangun pabrik kosmetik. SPA CPKB Golongan B biasanya menjadi langkah pertama sebelum naik ke Golongan A ketika produksi meningkat dan fasilitas diperluas.

Jenis Produk Kosmetik yang Termasuk dalam Golongan B

Produk-produk yang dapat diajukan izin edarnya setelah memiliki SPA CPKB Golongan B mencakup hampir semua jenis kosmetik yang tidak memerlukan kategori khusus.

Contohnya:
• Parfum dan body mist
• Lip cream, lip balm, lip tint
• Body lotion, body cream, body butter
• Hair mist, hair serum, shampoo
• Toner, face mist, cleansing water
• Sabun kecantikan
• Masker wajah
• Serum (non-claims khusus yang membutuhkan validasi)
• Aromatherapy dengan klaim kosmetik

Kategori ini sangat luas sehingga pemilik usaha brand kosmetik dapat memulainya secara bertahap.
Produk dengan klaim medis, whitening tertentu, anti-acne, sunscreen SPF tinggi, dan produk khusus bayi biasanya membutuhkan validasi tambahan atau sertifikasi lanjutan.

Apa Itu SPA CPKB Golongan B
Apa Itu SPA CPKB Golongan B

Apa Saja Syarat Mendapatkan Sertifikat SPA CPKB Golongan B

Untuk mengajukan sertifikat SPA CPKB Golongan B, industri kosmetik harus memenuhi beberapa persyaratan dokumen teknis yang wajib disiapkan, yaitu:

1. Dokumen Penerapan Sistem Mutu CPKB
Ini mencakup:
• Prosedur sanitasi dan higiene
• Prosedur produksi
• SOP peralatan dan fasilitas
• Bukti implementasi SOP
• Dokumen quality control

Dokumen tersebut harus mengikuti standar CPKB dan menunjukkan bahwa perusahaan bukan hanya memiliki SOP tetapi juga menjalankannya secara nyata.

Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama (Jika Ada)

Syarat ini berlaku jika industri menggunakan fasilitas yang bersama dengan:
• Industri obat
• Industri obat tradisional
• Laboratorium pihak ketiga
Surat ini harus masih berlaku dan sesuai dengan bentuk sediaan yang diajukan.

Memiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT)

PJT harus sesuai ketentuan perundang-undangan, biasanya berasal dari latar belakang:
• Apoteker
• Sarjana farmasi
• Kimia atau bidang relevan sesuai regulasi
Tanpa PJT yang memenuhi syarat, permohonan tidak bisa diajukan.

Siapkan Fasilitas Produksi Yang Sesuai

BPOM wajib melakukan audit fisik untuk memastikan bahwa fasilitas produksi benar-benar memenuhi aspek CPKB seperti:
• Area produksi terpisah
• Ruang penyimpanan bahan baku
• Ruang penimbangan
• Ruang pengemasan
• Ruang karantina
Semua fasilitas harus sesuai tata letak industri kosmetik yang benar.

LANGKAHKAN BISNIS KOSMETIK ANDA: GUNAKAN JASA PROFESIONAL

Mengurus SPA CPKB Golongan B tidak mudah jika dikerjakan tanpa pengalaman. Banyak pelaku usaha gagal karena:
❌ dokumen tidak sesuai format
❌ SOP tidak sesuai standar BPOM
❌ fasilitas tidak memenuhi audit
❌ tidak memahami tahapan administrasi

Untuk mempermudah proses, Anda dapat menggunakan layanan profesional kami.
PERMATAMAS – Konsultan Perizinan BPOM & CPKB Berpengalaman Nasional

Kami membantu mulai dari:
• Konsultasi dokumen & fasilitas
• Penyusunan SOP dan sistem mutu CPKB
• Pendampingan audit sampai sertifikat diterbitkan
Klik untuk Konsultasi Via WhatsApp

Dokumen yang Harus Disiapkan untuk Mengurus SPA CPKB Golongan B

Proses pengajuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B membutuhkan persiapan dokumen yang cukup detail. Dokumen ini sebagai bukti bahwa industri kosmetik telah memenuhi standar sistem mutu yang diatur BPOM. Banyak pelaku usaha yang terhambat di tahap ini karena tidak mengetahui dokumen apa saja yang wajib disiapkan atau bahkan salah dalam format penyusunan dokumen.

Secara umum, dokumen yang harus dipersiapkan meliputi dokumen sistem mutu CPKB, dokumen sanitasi dan higiene, dokumen fasilitas produksi, hingga dokumen kompetensi penanggung jawab teknis. Semua dokumen harus lengkap, valid, dan disusun dalam urutan yang sesuai dengan ketentuan BPOM. Ketidaksesuaian dokumen seringkali menjadi penyebab revisi berkali-kali hingga permohonan ditolak.

Berikut penjelasan dokumen penting yang wajib dipersiapkan:

1. Dokumen Sistem Mutu CPKB
Dokumen ini berisi manual mutu, SOP (Standard Operating Procedure), instruksi kerja, formulir, dan catatan mutu yang membuktikan bahwa sistem manajemen mutu kosmetik di perusahaan berjalan dengan baik. SOP harus mencakup penerimaan bahan baku, penyimpanan, penimbangan, mixing, filling, packing, hingga distribusi.

2. Dokumen Sanitasi dan Higiene
Aspek higiene sangat penting dalam industri kosmetik. Dokumen ini mencakup jadwal sanitasi ruangan, pemeriksaan kebersihan, SOP kebersihan personel, tata letak area bersih, zona produksi, dan catatan pembersihan peralatan. BPOM memastikan bahwa proses produksi tidak mengandung kontaminasi yang dapat merusak kualitas produk.
3. Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama
Dokumen ini hanya diperlukan apabila sebuah perusahaan menggunakan fasilitas produksi bersama dengan farmasi, obat tradisional, atau produk lain dalam kategori pengawasan BPOM. Masa berlaku surat ini harus aktif saat pengajuan sertifikat.

4. Dokumen Penanggung Jawab Teknis
Penanggung jawab teknis wajib memiliki latar belakang pendidikan, sertifikasi kompetensi, dan pengalaman sesuai ketentuan perundang-undangan industri kosmetik. Dokumen yang disertakan berupa ijazah, CV, kontrak kerja, dan surat pernyataan kesediaan bertanggung jawab.

5. Dokumen Validasi dan Kalibrasi Peralatan
BPOM membutuhkan bukti bahwa seluruh peralatan produksi dikalibrasi sesuai standar dan hasil validasi menunjukkan bahwa proses produksi stabil, konsisten, dan aman. Catatan kalibrasi harus mengikuti jadwal berkala.

Jika seluruh dokumen ini sudah lengkap, proses pengajuan dapat dilakukan melalui sistem online BPOM. Banyak perusahaan yang memerlukan pendampingan karena sistem perizinan memiliki format khusus. Inilah alasan mengapa banyak industri kosmetik memilih menggunakan jasa konsultan berpengalaman untuk memastikan semua dokumen sesuai standar — bukan hanya agar cepat diterima, tetapi juga agar tidak berulang kali revisi.

Estimasi Waktu Proses SPA CPKB Golongan B

Proses penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B pada dasarnya membutuhkan tahapan administrasi, verifikasi, dan audit dari BPOM. Waktu pengerjaan untuk setiap pemohon dapat berbeda karena bergantung pada kesiapan dokumen, akurasi data, kondisi fasilitas produksi, serta respons pemohon terhadap revisi yang diberikan BPOM.

Secara umum, estimasi waktu penerbitan SPA CPKB Golongan B mulai dari proses pengajuan hingga sertifikat resmi terbit adalah 1–3 bulan, dengan catatan dokumen lengkap, audit berjalan lancar, dan tidak ada temuan mayor. Jika terdapat ketidaksesuaian yang harus diperbaiki, maka pemohon wajib melakukan perbaikan melalui mekanisme CAPA (Corrective and Preventive Action) dengan waktu penyelesaian maksimal 20 hari kerja.

Jasa Pengurusan SPA CPKB Golongan B Pengalaman

Mengurus SPA CPKB Golongan B bukan proses yang sederhana. Ada regulasi teknis, dokumen sistem mutu, audit kelayakan, hingga komunikasi resmi dengan BPOM yang harus dilakukan secara tepat dan berurutan. Banyak industri kosmetik yang akhirnya mengalami revisi berkali-kali karena kurang memahami format perizinan atau kurang siap saat audit.

Di sinilah PERMATAMAS hadir sebagai konsultan terpercaya dalam membantu proses pengurusan SPA CPKB Golongan B. Dengan pengalaman menangani berbagai jenis industri kosmetik di Indonesia, PERMATAMAS mendampingi klien mulai dari tahap awal penyusunan dokumen hingga sertifikat resmi diterbitkan.

Beberapa layanan yang diberikan antara lain:
• Pendampingan persiapan dokumen sistem mutu CPKB
• Penyusunan SOP lengkap sesuai standar BPOM
• Pemeriksaan kesiapan fasilitas produksi
• Pendampingan audit internal sebelum audit resmi
• Pengajuan izin melalui sistem BPOM
• Pendampingan komunikasi resmi dengan auditor BPOM
• Konsultasi teknis sampai sertifikat selesai

Menggunakan jasa profesional tidak hanya membantu mempercepat proses, tetapi juga mencegah kesalahan teknis yang dapat berakibat penolakan atau audit ulang. Dengan dukungan konsultan yang tepat, proses yang biasanya memakan waktu 8–12 bulan dapat dipersingkat secara realistis karena dokumentasi dan implementasi sistem mutu disusun dengan format yang sesuai.

Jika perusahaan Anda ingin mulai mengurus sertifikat SPA CPKB Golongan B namun belum siap dari sisi dokumen atau fasilitas, langkah terbaik adalah memulai pendampingan sejak dini — bukan saat proses sudah diajukan dan mengalami revisi.

Saatnya Melangkah — Urus SPA CPKB Golongan B Sekarang Juga

Jika Anda berencana memproduksi kosmetik sendiri dan ingin memasarkannya secara legal di Indonesia, memiliki SPA CPKB Golongan B adalah syarat wajib. Jangan menunggu sampai produk selesai diproduksi dan menghadapi hambatan legalitas.

Hubungi PERMATAMAS sekarang, mulai prosesnya hari ini, dan pastikan usaha Anda berjalan sesuai regulasi BPOM.
Siap?
Konsultasi gratis sebelum mulai mengurus!

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

FAQ

1. Apa itu SPA CPKB Golongan B?
SPA CPKB Golongan B adalah Sertifikat Pemenuhan Aspek dalam penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk fasilitas produksi kosmetik kategori Golongan B. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa perusahaan telah memenuhi standar BPOM dalam hal proses, fasilitas, personel, dokumentasi, dan pengendalian mutu.

2. Siapa yang wajib memiliki SPA CPKB Golongan B?
Setiap industri kosmetik yang memproduksi produk kategori Golongan B diwajibkan memiliki SPA ini sebelum dapat mengajukan izin edar BPOM.

3. Apa perbedaan SPA CPKB Golongan A dan B?

  • Golongan A berlaku untuk fasilitas produksi dengan kategori risiko rendah.

  • Golongan B memiliki persyaratan lebih luas dan ketat karena mencakup jenis produk dengan tingkat risiko yang lebih tinggi.

Perbedaan mencakup ruang lingkup tahapan audit, kelengkapan dokumen, fasilitas, dan kontrol mutu.

4. Berapa lama proses mendapatkan SPA CPKB Golongan B?
Waktu proses bervariasi tergantung kesiapan fasilitas dan dokumen perusahaan, namun pada umumnya memakan waktu 2–6 bulan termasuk pembinaan, audit, dan perbaikan hasil temuan (jika ada).

5. Apakah SPA CPKB Golongan B berlaku seumur hidup?
Tidak. Sertifikat ini memiliki masa berlaku tertentu dan wajib diperpanjang sesuai ketentuan BPOM, terutama jika ada perubahan fasilitas, struktur organisasi, atau proses produksi.

6. Apakah UKM kosmetik wajib memiliki SPA CPKB Golongan B?
Iya, apabila UKM memproduksi kosmetik kategori Golongan B. Namun jika belum memiliki fasilitas yang memenuhi syarat, UKM dapat menggunakan jalur maklon kosmetik sebagai alternatif.

jasa urus izin edar pkrt

Biaya Resmi Izin Edar BPOM Kosmetik

Permatamas·

Biaya Resmi Izin Edar BPOM Kosmetik – Biaya resmi izin edar BPOM kosmetik sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dibedakan berdasarkan asal bahan produk. Untuk produk dengan bahan baku atau formula yang berasal dari ASEAN, biaya resminya adalah Rp 500.000. Sementara untuk produk yang menggunakan bahan dari Non-ASEAN, biaya resminya adalah Rp 1.500.000. Pembagian biaya ini penting diketahui sejak awal agar pelaku usaha dapat menyiapkan anggaran secara lebih akurat. Dalam proses legalitas, banyak pemilik brand juga mengurus perlindungan mereknya melalui jasa daftar merek agar semua aspek perizinan berjalan beriringan.

Biaya tersebut hanya mencakup biaya resmi yang dibayarkan melalui sistem e-Notifikasi BPOM, bukan termasuk biaya pendukung seperti penyusunan dokumen, uji laboratorium, maupun jasa konsultan. Proses pembayaran dilakukan secara online dan hanya dapat diproses apabila data produk sudah lengkap. Ketika pembayaran selesai, BPOM akan mulai melakukan verifikasi administrasi. Jika data tidak sesuai, proses penilaian bisa tertunda dan pelaku usaha perlu melakukan perbaikan sebelum izin diterbitkan.

Jenis produk dan jumlah varian yang diajukan juga dapat memengaruhi total anggaran yang perlu disiapkan. Produk dengan klaim khusus biasanya memerlukan persyaratan tambahan yang berpotensi menambah biaya proses. Karena itu, banyak pelaku usaha menyiapkan semua dokumen secara matang sambil mengurus perlindungan merek menggunakan jasa daftar merek untuk menjaga keaslian brand mereka. Dengan memahami struktur biaya resmi sejak awal, proses pendaftaran izin edar BPOM kosmetik dapat berjalan lebih efisien dan terarah.

| baca juga : Cara Mengurus SPA CPKB Golongan A

Syarat Izin Edar BPOM Kosmetik

Sebelum mengajukan izin edar BPOM kosmetik, pelaku usaha perlu memahami bahwa proses ini tidak hanya tentang pengumpulan dokumen, tetapi juga kesiapan manajemen produksi secara menyeluruh. Ada persyaratan administratif, teknis, dan sistem produksi yang harus disiapkan agar proses verifikasi berjalan lancar. Pada tahap ini, banyak pemilik brand juga menyiapkan perlindungan kekayaan intelektual melalui jasa daftar hak cipta untuk memastikan formulasi maupun kemasan tidak mudah ditiru pihak lain.

Selain aspek dokumen, pelaku usaha juga wajib memastikan bahwa pabrik atau fasilitas produksinya telah memenuhi standar yang ditetapkan BPOM. Mulai dari higienitas ruangan, alur produksi, sampai penanganan bahan baku harus dilakukan dengan benar. Dengan melakukan persiapan awal yang matang, proses pengajuan izin dapat berjalan lebih efektif tanpa harus mengalami banyak revisi di tahap penilaian.

Syarat Administratif Izin Edar Kosmetik Baru

  • Dokumen legalitas usaha
  • Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih aktif
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan
  • Salinan identitas penanggung jawab atau pimpinan perusahaan
  • Akta pendirian beserta Surat Keputusan pengesahan badan hukum
  • Sertifikat pendaftaran merek (apabila merek telah memiliki perlindungan hukum)
  • Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa penanggung jawab perusahaan tidak pernah terlibat pelanggaran atau kasus hukum terkait produk kosmetik

Persyaratan Tekhnis

  • Rincian formulasi bahan (bahan aktif dan nonaktif) beserta persentasenya
  • Data spesifikasi bahan baku serta material kemasan yang digunakan
  • Laporan uji stabilitas produk
  • Contoh desain atau draft label yang sesuai standar BPOM
  • Keterangan lengkap mengenai bentuk produk, manfaat, dan petunjuk penggunaan
  • Sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) yang masih berlaku
  • Dokumen pendukung keamanan bahan (apabila diwajibkan)
  • Formulir notifikasi elektronik yang diinput melalui platform Notifkos

| baca juga :Syarat Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan

Berikut Cara Mendaftar Izin Edar BPOM Kosmetik

Proses pendaftaran izin edar BPOM kosmetik dilakukan melalui sistem online e-Notifikasi yang disediakan oleh BPOM. Namun sebelum masuk ke tahapan teknis, pelaku usaha perlu memahami alur besar pengajuannya terlebih dahulu. Hal ini membantu pemilik brand menghindari kesalahan administrasi yang sering muncul pada awal proses. Banyak bisnis kosmetik juga menyiapkan aspek legalitas perusahaan melalui jasa pendirian PT/CV agar struktur usahanya lebih rapi dan seluruh dokumen dasar yang dibutuhkan untuk pendaftaran produk telah sesuai ketentuan.

Pemilik usaha juga perlu memastikan bahwa data produk, komposisi, hingga klaim manfaat sudah disiapkan dengan lengkap sebelum mulai mengajukan izin. Dengan kelengkapan berkas yang tertata, proses input data pada sistem e-Notifikasi akan berlangsung lebih cepat dan sistematis. Kesiapan ini juga membantu meminimalkan potensi revisi atau penolakan, sehingga proses penerbitan izin edar dapat berjalan lebih lancar dan sesuai waktu yang diharapkan.

Tahapan Pengajuan Notifikasi Kosmetik Baru

Tahapan Pengajuan Notifikasi Kosmetik Baru

1. Membuat Akun pada Portal BPOM
• Akses portal resmi BPOM di notifkos.pom.go.id untuk registrasi Akun Utama (Head Account) perusahaan.
• Persiapkan seluruh dokumen legalitas, administratif, serta berkas teknis yang nantinya akan diunggah.
• Setelah akun utama aktif, lanjutkan dengan membuat Sub Account dan menambahkan Profil Perusahaan pada sistem.

2. Menyiapkan Informasi Produk
• Kumpulkan data lengkap mengenai produk yang akan diajukan, meliputi nama kosmetik, merek, variasi warna, kategori, dan manfaat penggunaannya.
• Susun formula produk secara lengkap—baik komponen kualitatif maupun kuantitatif—termasuk nama bahan, tujuan penggunaannya, serta persentasenya.
• Siapkan dokumen pendukung lain seperti hasil uji keamanan/mikrobiologi dan desain label atau kemasan.

3. Melakukan Pengajuan Notifikasi
• Login ke sistem menggunakan Sub Account yang sudah dibuat.
• Pilih menu pendaftaran produk baru, lalu isi formulir notifikasi secara lengkap sesuai data produk.
• Unggah semua dokumen pendukung, dan setelah dinyatakan lengkap, kirimkan (submit) pengajuan Anda.

4. Proses Pembayaran
• Sistem akan mengeluarkan Surat Perintah Bayar (SPB) secara otomatis.
• Lakukan pembayaran sesuai nominal yang tercantum agar pengajuan dapat diproses ke tahap berikutnya.

5. Verifikasi oleh BPOM
• BPOM akan melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang telah diunggah.
• Tahap verifikasi umumnya berlangsung sekitar 14 hari kerja.
• Jika seluruh persyaratan memenuhi ketentuan, BPOM akan menerbitkan Nomor Notifikasi sebagai izin edar resmi kosmetik Anda.

| baca juga :Cara Cek Izin BPOM Kosmetik Terbaru

Berapa Lama Proses Izin Edar BPOM Kosmetik

Secara umum, estimasi proses izin edar BPOM kosmetik adalah sekitar 14 hari kerja, asalkan seluruh dokumen telah lengkap dan tidak ada revisi. Namun apabila BPOM menemukan kekurangan pada dokumen atau data produk, proses dapat bertambah lagi sekitar 14 hari kerja hingga perbaikan dinyatakan sesuai.

Karena itu, pelaku usaha sangat dianjurkan menyiapkan berkas secara matang sejak awal, termasuk memastikan legalitas usaha dan dokumen pendukung melalui jasa izin BPOM makanan agar tidak terjadi hambatan administratif yang memperlambat proses.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi durasi proses meliputi:
• Kelengkapan data dan dokumen produk
• Ketepatan informasi komposisi dan klaim
• Kesesuaian standar fasilitas produksi

Apabila seluruh dokumen sudah tersusun dengan baik dan memenuhi ketentuan BPOM, proses verifikasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, sistem akan meminta revisi, dan hal ini otomatis menambah waktu penyelesaian. Untuk menjaga agar proses tetap cepat, pelaku usaha perlu memastikan seluruh data dan dokumen pendukung telah akurat sejak awal pengajuan.

Selain itu, durasi pengurusan juga dipengaruhi oleh jumlah produk yang didaftarkan, antrean verifikasi pada sistem BPOM, serta kompleksitas klaim yang tercantum pada produk. Produk dengan klaim tertentu atau formula yang lebih sensitif biasanya memerlukan pemeriksaan lebih detail. Dengan memahami gambaran proses ini, pelaku usaha dapat membuat perencanaan yang lebih realistis sebelum meluncurkan produk kosmetik ke pasaran. Penyusunan dokumen yang lebih rapi juga sering dibantu oleh jasa izin PKRT, sehingga proses pendaftaran produk dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

| baca juga :Apa Itu SPA CPKB 

Biaya Resmi Izin Edar BPOM Kosmetik
Biaya Resmi Izin Edar BPOM Kosmetik

Masa Berlaku Izin Edar BPOM Kosmetik

Izin edar BPOM kosmetik memiliki masa berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Selama periode tersebut, produk dapat beredar secara legal di Indonesia selama tidak ada perubahan formula, klaim, maupun desain kemasan. Pelaku usaha wajib menjaga standar mutu dan memastikan produk selalu memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ketika masa berlaku mendekati habis, pemilik produk perlu melakukan perpanjangan untuk menjaga keberlanjutan distribusi di pasar. Proses perpanjangan dapat dilakukan sebelum izin kedaluwarsa agar tidak terjadi jeda penjualan. Persiapan dokumen yang baik sangat membantu pelaku usaha memperpanjang izin dengan cepat dan tanpa kendala.

| baca juga :Apa Itu Industri Kosmetik Golongan A dan B Menurut BPOM

Kendala Dalam Mendaftar Izin Edar BPOM Kosmetik

Dalam proses pendaftaran izin edar BPOM kosmetik, pelaku usaha sering menghadapi sejumlah kendala yang dapat memperlambat tahapan verifikasi. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya pemahaman mengenai standar regulasi BPOM sehingga dokumen yang disiapkan tidak sesuai ketentuan. Pada banyak kasus, pelaku usaha juga belum memahami pentingnya konsistensi antara data produk, klaim manfaat, dan dokumen pendukung.

Di sisi lain, beberapa pemilik brand lebih fokus pada pemasaran sehingga aspek legalitas tertunda. Padahal, pengurusan izin sebaiknya dilakukan bersamaan dengan persiapan lainnya, seperti produksi, komposisi, maupun pemenuhan standar fasilitas. Pada tahap ini, banyak pelaku usaha yang juga membutuhkan layanan jasa izin alat kesehatan jika brand mereka merambah produk perangkat medis.

Berikut beberapa kendala umum yang sering menyebabkan permohonan izin edar ditolak atau direvisi oleh BPOM:

1. Merek ada persamaan dengan merek terdaftar
2. Belum ada Sertifikat Pemenuhan SPA CPKB atau Sertifikat CPKB
3. Formula melebihi ambang batas yang ditetapkan BPOM
4. Produk yang didaftarkan tidak sesuai dengan dokumen pendukung
5. Produk memiliki klaim tetapi tidak ada bukti pendukung
6. Produk menggunakan bahan baku yang dilarang oleh BPOM
7. Produk mencantumkan nama artis tetapi tidak ada bukti pendukungnya

Banyak dari kendala tersebut sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal apabila pelaku usaha melakukan pengecekan internal secara menyeluruh. Persiapan yang benar mencakup validasi formula, legalitas merek, bukti klaim, hingga konsistensi dokumen produk. Dengan memahami potensi hambatan, pelaku usaha dapat mempersingkat proses verifikasi dan menghindari penolakan. Kelengkapan dokumen, standar produksi, dan bukti pendukung menjadi faktor penting yang menentukan cepat lambatnya penerbitan izin edar BPOM kosmetik. Proses ini juga akan jauh lebih efisien apabila pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari jasa izin obat tradisional, terutama untuk memastikan bahwa dokumen teknis dan administratif yang disiapkan sudah benar sejak awal.

| baca juga :Apa Saja Sanksi Pelanggaran tentang Kosmetik

Jasa Pengurusan Izin Edar BPOM Kosmetik

Pengurusan izin edar BPOM kosmetik sering kali terasa rumit bagi pelaku usaha karena harus memahami regulasi, standar keamanan, hingga kelengkapan dokumen yang sangat detail. Di sinilah layanan profesional menjadi solusi efektif agar proses berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan.

Dengan menggunakan layanan pengurusan yang tepat, pemilik brand dapat berfokus pada pengembangan produk dan pemasaran, sementara aspek legalitas ditangani oleh pihak yang berpengalaman. Kami di PERMATAMAS telah membantu banyak pelaku usaha mempercepat proses pengajuan izin dengan metode yang sistematis dan sesuai regulasi.

Keuntungan menggunakan jasa pengurusan antara lain:
• Pemeriksaan dokumen pendukung sebelum diajukan
• Konsultasi standar formulasi dan klaim produk
• Pendampingan hingga izin edar resmi terbit

Dengan pengalaman yang kuat dalam pengurusan izin kosmetik, PERMATAMAS memastikan setiap proses dilakukan sesuai ketentuan BPOM sehingga risiko revisi dapat diminimalkan. Tidak hanya itu, kami juga memberikan arahan mengenai standar CPKB, kesesuaian formula, dan penyiapan dokumen pendukung secara lengkap. Layanan ini sangat membantu bagi pemilik brand baru maupun pelaku usaha yang ingin memperluas portofolio produknya.

Jika Anda membutuhkan bantuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengurusan izin edar BPOM kosmetik, PERMATAMAS siap mendampingi hingga selesai. Hubungi kami sekarang dan pastikan produk Anda segera memiliki izin edar resmi agar dapat beredar secara legal dan aman di seluruh Indonesia.

FAQ Seputar Pendaftaran Izin Edar BPOM Kosmetik

1. Berapa lama proses pengurusan izin edar BPOM kosmetik?

Proses verifikasi BPOM biasanya memerlukan waktu sekitar 14 hari kerja. Namun, jika ada revisi atau dokumen yang perlu diperbaiki, waktu proses bisa bertambah sekitar 14 hari kerja untuk setiap perbaikan.

2. Apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk pendaftaran kosmetik?

Pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen legalitas perusahaan, formula produk, desain kemasan, hasil uji keamanan/mikrobiologi (jika diperlukan), serta dokumen pendukung lainnya sesuai kategori produk.

3. Apakah setiap produk kosmetik wajib memiliki nomor notifikasi BPOM?

Ya. Semua produk kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memiliki Nomor Notifikasi BPOM sebagai bukti legalitas dan keamanan produk di mata konsumen.

4. Berapa biaya resmi pendaftaran notifikasi kosmetik?

Biaya resmi BPOM adalah:
• Rp 500.000 untuk produk ASEAN
• Rp 1.500.000 untuk produk NON-ASEAN

5. Apakah notifikasi BPOM bisa kedaluwarsa?

Bisa. Nomor notifikasi BPOM memiliki masa berlaku 3 tahun dan perlu diperpanjang agar produk tetap legal beredar di pasar.

6. Mengapa pendaftaran kosmetik bisa ditolak atau tertunda?

Beberapa penyebab umum antara lain:
• Komposisi melampaui ambang batas BPOM
• Dokumen yang tidak lengkap
• Klaim produk tanpa bukti pendukung
• Formula atau bahan yang dilarang
• Desain label tidak sesuai ketentuan
• Merek mirip merek terdaftar

7. Apa bedanya Head Account dan Sub Account di Notifkos BPOM?

Head Account digunakan untuk registrasi awal perusahaan, sedangkan Sub Account digunakan untuk melakukan pendaftaran produk, pengunggahan dokumen, dan pengelolaan notifikasi.

Apakah harus punya fasilitas produksi sendiri untuk mengajukan izin edar kosmetik?

Tidak. Anda dapat menggunakan Maklon Kosmetik, asalkan pabrik maklon tersebut memiliki sertifikat CPKB yang masih berlaku.

Apakah BPOM menerima pendaftaran kosmetik impor?

Ya. Produk impor ASEAN dan NON-ASEAN dapat diajukan notifikasinya selama memiliki dokumen legalitas, Certificate of Free Sale (CFS), dan dokumen teknis lainnya.

Bagaimana cara memastikan produk saya memenuhi standar BPOM?

Periksa formula, keamanan bahan, label, dokumen legalitas, serta pastikan pabrik produksi memiliki sertifikasi CPKB. Konsultasi dengan tim ahli atau menggunakan jasa pengurusan izin edar BPOM juga dapat membantu memastikan data sesuai persyaratan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

jasa pengurusan sertifikasi halal

 

BPOM Kosmetik: Pengertian, Fungsi, dan Manfaat untuk Produk Anda

Permatamas·

BPOM Kosmetik: Pengertian, Fungsi, dan Manfaat untuk Produk Anda – Industri kosmetik di Indonesia berkembang sangat cepat. Mulai dari skincare, bodycare, haircare, hingga make-up, semuanya mengalami peningkatan permintaan setiap tahun. Namun, di tengah lonjakan pasar tersebut, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan oleh produsen maupun brand owner, yaitu registrasi BPOM kosmetik. Tanpa izin resmi, produk apa pun berisiko dianggap ilegal, membahayakan konsumen, bahkan berpotensi terkena sanksi hukum.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memiliki peran sangat penting dalam memastikan bahwa kosmetik beredar sesuai standar keamanan. Bagi pelaku usaha, memahami apa itu BPOM, bagaimana prosesnya, serta apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari registrasi resmi adalah langkah strategis untuk membangun brand yang kuat dan terpercaya.

Artikel ini akan membahas secara mendalam pengertian BPOM kosmetik, fungsi utama, dasar hukum, manfaat bagi brand, hingga kenapa pelaku usaha wajib mengurus notifikasi kosmetik sebelum menjual produk ke pasar. Semua dijelaskan secara runtut, jelas, dan SEO-friendly.

Apa Itu BPOM Kosmetik?

BPOM Kosmetik adalah proses registrasi atau notifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan nomor notifikasi (nomor izin edar) sebelum produk kosmetik diedarkan dan dipasarkan di Indonesia. Notifikasi BPOM menjadi bukti bahwa produk tersebut sudah melalui evaluasi keamanan bahan, mutu, serta klaim produk.

Notifikasi ini berbentuk kode seperti NA/CA/CB/CL, tergantung status produsen dan asal produk. Nomor ini wajib dicantumkan pada kemasan, label, dan media promosi untuk menegaskan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Secara sederhana, BPOM kosmetik memastikan bahwa produk yang dipasarkan:
• Aman digunakan sesuai peruntukannya
• Bermutu dan memenuhi standar produksi (CPKB)
• Tidak mengandung bahan berbahaya atau dilarang
• Memiliki klaim yang sesuai dengan komposisi
Tanpa nomor notifikasi BPOM, suatu produk dianggap tidak memenuhi syarat edar sehingga bisa dikenakan penarikan dari pasaran atau sanksi melalui penindakan Balai POM.

Fungsi Utama BPOM Kosmetik Bagi Produk Anda

BPOM bukan hanya instansi yang memberikan izin edar. Lebih dari itu, BPOM menjadi lembaga yang memastikan bahwa setiap produk aman sebelum dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Fungsi BPOM dalam dunia kosmetik meliputi:

1. Melindungi Konsumen dari Produk Berbahaya
Setiap tahun, BPOM melakukan penindakan terhadap ribuan produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hydroquinone dosis tinggi, hingga zat pewarna terlarang. Dengan adanya izin BPOM, konsumen dapat lebih percaya bahwa produk yang digunakan aman dan bebas dari bahan berisiko.

2. Mengawasi Peredaran Kosmetik di Pasar
BPOM melakukan pengawasan secara rutin, baik melalui sampling, inspeksi fasilitas produksi, maupun peninjauan iklan dan label kosmetik. Pengawasan ini membantu menjaga kepercayaan pasar dan mencegah beredarnya produk palsu atau ilegal.

3. Memberikan Standar Produksi bagi Pelaku Usaha
Produsen kosmetik wajib memiliki sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik). Dengan standar ini, perusahaan dapat menghasilkan produk yang konsisten, higienis, dan berkualitas tinggi.

4. Mendukung Daya Saing Brand Lokal
BPOM ikut mendorong UMKM hingga brand besar untuk meningkatkan mutu produk, melakukan inovasi bahan, dan menjaga kualitas agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Fungsi-fungsi ini menegaskan bahwa BPOM memiliki peran strategis dalam industri kecantikan Indonesia yang kini semakin kompetitif.

Manfaat Produk Kosmetik yang Sudah Terdaftar BPOM

Memiliki nomor notifikasi BPOM membawa banyak keuntungan bagi pelaku usaha. Berikut beberapa manfaat utamanya:

1. Produk Lebih Terpercaya dan Mudah Diterima Konsumen
Konsumen modern semakin sadar akan keamanan produk. Label “BPOM” menjadi indikator bahwa produk sudah diuji dan aman digunakan. Kepercayaan konsumen meningkat, yang berdampak langsung pada peningkatan penjualan.

2. Terhindar dari Sanksi Hukum
Tanpa notifikasi BPOM, produk kosmetik dianggap ilegal. Pelaku usaha dapat menghadapi konsekuensi seperti:
• Penarikan produk dari pasar
• Denda administratif
• Penutupan usaha
• Pidana jika terbukti membahayakan
Dengan memiliki nomor notifikasi, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan aman dan legal.

3. Bisa Masuk Marketplace dan Retail Modern
Marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, hingga distributor offline mewajibkan seller memiliki nomor BPOM untuk produk kosmetik. Tanpa dokumen ini, produk tidak dapat terdaftar dalam kategori kecantikan.

4. Lebih Mudah Melakukan Ekspansi Brand
Brand yang sudah ber-BPOM lebih mudah melakukan:
• Kerjasama dengan reseller
• Distribusi ke klinik dan store
• Branding dan digital marketing
• Masuk ke pasar internasional
BPOM menjadi fondasi penting untuk scale up produk.

5. Meningkatkan Nilai Brand dan Kredibilitas Bisnis
Brand yang mematuhi regulasi dianggap lebih profesional. Konsumen juga cenderung loyal terhadap produk aman dan resmi.

Dasar Hukum BPOM Kosmetik

Registrasi kosmetik diatur oleh beberapa regulasi, antara lain:
• Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Kosmetik
• Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Bahan Kosmetik
• ASEAN Cosmetic Directive (ACD) – Indonesia mengikuti standar kosmetik ASEAN
• Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Dasar hukum ini memastikan bahwa kosmetik yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia memenuhi standar internasional, aman digunakan, serta tidak mengandung bahan dilarang.

Jenis-Jenis Kosmetik yang Wajib Daftar BPOM

Hampir semua jenis kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memiliki nomor notifikasi BPOM sebelum dijual kepada konsumen. Kewajiban ini bukan sekadar aturan formalitas, tetapi bertujuan memastikan bahwa setiap produk aman digunakan, tidak mengandung bahan berbahaya, serta memenuhi batas kadar bahan aktif yang diizinkan. Tanpa notifikasi BPOM, produk dianggap tidak legal dan dapat dikenakan sanksi penarikan, denda, hingga pelarangan produksi.

Karena itu, pelaku usaha harus memahami kategori produk yang masuk dalam kewajiban ini.
Jenis-jenis kosmetik yang wajib daftar BPOM meliputi hampir seluruh bentuk produk kecantikan, mulai dari skincare hingga produk dekoratif.

Berikut kategori lengkapnya:
• Skincare (serum, toner, essence, cream)
• Kosmetik dekoratif (foundation, lipstick, blush on)
• Haircare (shampoo, hair tonic, conditioner)
• Body care (body lotion, body scrub, shower gel)
• Produk untuk perawatan bibir dan mata
• Acne treatment kosmetik
• Masker wajah
• Sabun kecantikan tertentu

Setiap kategori produk tersebut memiliki persyaratan berbeda pada proses notifikasi BPOM, terutama terkait komposisi bahan aktif, jenis klaim, dan dokumen yang harus diajukan. Misalnya, produk acne treatment biasanya harus memiliki data keamanan bahan tertentu, sedangkan skincare dengan bahan aktif seperti AHA, BHA, retinol, atau niacinamide perlu mencantumkan kadar yang sesuai batas aman. Begitu juga dengan haircare dan body care, yang harus mencantumkan formula lengkap, stabilitas produk, dan label yang sesuai aturan BPOM.

Karena perbedaan regulasi itulah, pelaku usaha perlu memastikan bahwa seluruh formulasi produk sudah sesuai standar sehingga tidak terjadi revisi berulang saat pengajuan notifikasi. Memahami jenis produk dan regulasinya sejak awal akan mempercepat proses notifikasi, mengurangi biaya koreksi, dan meningkatkan peluang produk cepat beredar di pasaran secara legal. Dengan pengurusan yang tepat, brand akan lebih dipercaya konsumen dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

Bagaimana Proses Mendapatkan Izin BPOM Kosmetik?

Prosedur registrasi BPOM kosmetik terdiri dari beberapa tahap penting:
1. Persiapan Dokumen Administrasi
Pelaku usaha harus menyiapkan:
• Identitas perusahaan (NIB, NPWP, Izin Usaha)
• Legalitas pabrik atau maklon (CPKB)
• Formulasi produk
• Data bahan baku
• Label desain
• Claim support dan MSDS
Dokumen tidak lengkap = penolakan notifikasi.

2. Pengajuan Melalui Sistem BPOM (e-Notifikasi)
Pendaftaran dilakukan melalui sistem resmi BPOM. Data bahan, formula, dan label harus sesuai persyaratan.

3. Pemeriksaan BPOM
Tim BPOM memeriksa:
• Komposisi (tidak boleh melampaui batas)
• Keselamatan bahan
• Kepatuhan label
• Klaim produk
Jika lolos, BPOM mengeluarkan Nomor Notifikasi.

4. Penerbitan Nomor BPOM Kosmetik
Setelah terbit, nomor ini wajib tercantum pada kemasan dan promosi.

Kesalahan Umum yang Menyebabkan Pengajuan BPOM Ditolak

Beberapa penyebab yang paling sering terjadi antara lain:
• Formulasi mengandung bahan dilarang
• Label tidak sesuai ketentuan BPOM
• Klaim terlalu berlebihan
• Dokumen maklon tidak lengkap
• Nama produk melanggar aturan penamaan
• Tidak melampirkan MSDS atau Safety Data Sheet
• Tidak menyertakan bukti pendukung klaim
Kesalahan-kesalahan ini bisa dihindari jika proses persiapan dilakukan dengan benar sejak awal.

BPOM Kosmetik Pengertian, Fungsi, dan Manfaat untuk Produk Anda
BPOM Kosmetik Pengertian, Fungsi, dan Manfaat untuk Produk Anda

Bagaimana Cara Cek BPOM Kosmetik yang Sudah Terdaftar?

Sebelum membahas langkah-langkah pengecekannya, penting bagi pelaku usaha maupun konsumen memahami bahwa memastikan status BPOM suatu produk adalah bagian dari upaya menjaga keamanan dan kepercayaan. Banyak produk kosmetik beredar bebas di pasaran tanpa jaminan keamanan, sehingga melakukan pengecekan BPOM menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan sebelum membeli atau melakukan distribusi.

Dengan memahami pentingnya proses pengecekan ini, Anda akan lebih mudah menilai apakah suatu produk benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan regulasi. Setelah itu barulah langkah pengecekan dapat dilakukan secara mandiri dan praktis.

Anda dapat mengecek melalui:

1. Website Resmi BPOM https://cekbpom.pom.go.id/
Cari produk berdasarkan nama brand, nomor notifikasi, atau pendaftar.

2. Aplikasi BPOM Mobile
Praktis untuk mengecek keaslian produk hanya dengan memindai barcode.

3. Melalui Nomor Notifikasi di Kemasan
Pastikan format nomor sesuai standar NA/CA.

Perbedaan Kosmetik BPOM, Kosmetik Ilegal, dan Kosmetik Berbahaya

1. Kosmetik BPOM
Legal, aman, memenuhi standar bahan dan produksi.
2. Kosmetik Ilegal
Tidak memiliki nomor notifikasi. Bisa jadi aman, bisa juga tidak.
3. Kosmetik Berbahaya
Mengandung bahan terlarang yang dapat merusak kulit permanen, seperti merkuri, rhodamin B, atau hidroquinon dosis tinggi.

Manfaat BPOM untuk Brand Owner dan Pelaku Usaha

1. Menguatkan Kepercayaan Konsumen
Memiliki nomor notifikasi BPOM adalah bukti bahwa produk Anda sudah melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan kandungan bahan. Hal ini membuat konsumen merasa lebih aman saat menggunakan produk tersebut. Kepercayaan ini sangat penting karena pasar kosmetik dipenuhi berbagai produk tanpa izin yang sering menimbulkan keraguan. Dengan status resmi, brand Anda akan lebih mudah diterima, direkomendasikan, dan membangun loyalitas pelanggan.

2. Menjadi Syarat Masuk Marketplace dan Retail
Marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, hingga platform internasional kini semakin ketat dalam menerima produk kosmetik. Hampir semua mensyaratkan nomor BPOM agar toko tidak diblokir dan produk tidak ditakedown. Begitu juga dengan retail modern dan distributor, mereka hanya menerima produk yang sudah legal. Tanpa BPOM, peluang masuk ke jaringan penjualan besar menjadi sangat terbatas. Dengan notifikasi resmi, Anda dapat memperluas pasar secara bebas dan profesional.

3. Mencegah Masalah Hukum
Produk tanpa izin BPOM berisiko terkena razia, penyitaan, denda, hingga pemusnahan produk oleh pihak berwenang. Selain merugikan secara finansial, hal ini juga dapat merusak reputasi brand. Dengan notifikasi BPOM, pelaku usaha memiliki legalitas yang jelas sehingga lebih aman dalam produksi, distribusi, maupun promosi. Legalitas ini juga membantu bila suatu saat terjadi pemeriksaan atau audit.

4. Nilai Brand Naik
BPOM tidak hanya soal izin edar, tetapi juga memperkuat citra brand di mata konsumen dan investor. Produk yang terdaftar resmi dianggap lebih profesional, berkualitas, dan layak bersaing di pasar. Legalitas ini memberikan keunggulan bagi brand untuk meningkatkan harga jual, memperluas kerja sama, dan membangun positioning yang lebih kuat dibanding kompetitor yang tidak resmi.

Tips Agar Produk Cepat Lolos BPOM
• Gunakan pabrik maklon memiliki Sertifikat CPKB
• Gunakan bahan aman dan sesuai batas
• Buat label sesuai standar
• Siapkan dokumen dengan lengkap
• Konsultasikan dengan ahli regulatori

Pentingnya Mengecek Izin Edar BPOM Kosmetik

BPOM Kosmetik merupakan langkah krusial yang wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang ingin memastikan produk mereka aman beredar di Indonesia. Dengan memiliki nomor notifikasi resmi, brand Anda tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga mendapatkan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi. Legalitas ini turut meningkatkan nilai jual produk dan membuatnya siap bersaing di pasar lokal maupun internasional.

Memahami pengertian BPOM, fungsi, manfaat, serta proses registrasinya adalah investasi jangka panjang yang penting bagi pembangunan brand yang kuat dan berkelanjutan. Pengetahuan ini membantu pelaku usaha menghindari risiko hukum, mengurangi revisi berulang, dan memastikan setiap produk yang dijual sesuai standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Dengan pendekatan ini, brand dapat tumbuh lebih profesional dan dipercaya konsumen dalam jangka panjang.

Jasa Pengurusan Izin BPOM Kosmetik

Mengurus izin BPOM untuk produk kosmetik kadang bisa membingungkan, terutama bagi pelaku usaha pemula. Dengan menggunakan jasa pengurusan izin BPOM kosmetik dari PERMATAMAS, pelaku usaha dapat mempermudah proses legalisasi produk, meminimalisir kesalahan dokumen, dan mempercepat waktu pengajuan.

Layanan profesional PERMATAMAS ini membantu Anda untuk mengurus seluruh tahapan pendaftaran mulai dari verifikasi dokumen, pengecekan formulasi, hingga submission ke sistem resmi BPOM.

Beberapa layanan utama yang ditawarkan PERMATAMAS dalam pengurusan izin BPOM kosmetik antara lain:
• Membantu untuk mengurus dokumen persyaratan produk kosmetik
• Memastikan formulasi dan label produk sesuai standar BPOM
• Melakukan pengajuan dan pemantauan status izin secara online
• Memberikan bimbingan untuk mengurus revisi atau tambahan dokumen jika diperlukan

Dengan bantuan jasa PERMATAMAS, pelaku usaha bisa lebih fokus pada produksi dan pemasaran, sementara proses legalisasi produk berjalan lebih cepat, aman, dan sesuai regulasi.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

jasa pengurusan sertifikasi halal
jasa pengurusan sertifikasi halal

Syarat Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan

Permatamas·

Syarat Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan – Dalam industri kosmetik yang terus berkembang, legalitas produk menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Salah satu syarat utama sebelum sebuah produk kosmetik rumahan dapat beredar di pasaran adalah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin ini tidak hanya menjadi bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kualitas yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga menjadi jaminan kepercayaan bagi konsumen terhadap produk yang digunakan.

Bagi para pelaku usaha kosmetik skala rumahan, memahami syarat dan prosedur pengajuan izin BPOM merupakan langkah awal yang sangat penting. Melalui artikel ini, PERMATAMAS akan membahas secara edukatif mengenai apa saja syarat izin BPOM kosmetik produk rumahan, tahapan pengajuannya, serta pentingnya memastikan legalitas produk agar bisnis Anda dapat berkembang secara profesional, aman, dan terpercaya di mata konsumen.

Bagi Anda yang juga ingin melindungi merek produk kosmetik yang dikembangkan, tersedia layanan jasa daftar merek untuk memastikan identitas bisnis Anda terlindungi secara hukum. Selain itu, bagi produk dengan bahan dasar alami atau yang ingin menembus pasar halal, pengurusan jasa sertifikasi halal juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

Apa Itu Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan

Produk kosmetik yang beredar di Indonesia, baik diproduksi oleh perusahaan besar maupun pelaku usaha rumahan, wajib memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin ini merupakan bentuk pengakuan resmi dari pemerintah bahwa suatu produk kosmetik telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pelaku usaha rumahan, memperoleh izin BPOM menjadi langkah strategis untuk memastikan produk dapat diterima oleh konsumen dengan rasa aman dan percaya.

Dalam konteks usaha kecil, produk seperti sabun wajah, krim pemutih, lotion, dan masker wajah sering kali dibuat secara manual dengan bahan alami. Namun, tanpa izin BPOM, produk tersebut tidak dapat dipasarkan secara legal, baik di marketplace maupun toko ritel. Oleh karena itu, memahami dan memenuhi syarat izin BPOM kosmetik produk rumahan menjadi hal penting bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan bisnis secara profesional dan berkelanjutan.

Mengapa Produk Kosmetik Rumahan Wajib Memiliki Izin BPOM

Izin BPOM bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk yang dijual kepada masyarakat. Melalui izin ini, BPOM memastikan bahwa bahan yang digunakan dalam formulasi kosmetik tidak mengandung zat berbahaya dan diproduksi sesuai standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).

Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, kepemilikan izin BPOM juga membuka peluang produk untuk menembus pasar yang lebih luas. Produk yang sudah memiliki izin edar dapat dipasarkan di toko modern, apotek, bahkan diekspor ke luar negeri. Dengan demikian, legalitas ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung pertumbuhan bisnis kosmetik rumahan agar naik kelas dan bersaing secara nasional.

Siapa yang Dapat Mengajukan Izin BPOM untuk Kosmetik Rumahan

Pengajuan izin BPOM dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memiliki badan usaha berbentuk CV, PT, atau Perorangan. Legalitas ini menjadi syarat utama dalam setiap proses pengajuan izin, karena BPOM hanya memberikan izin edar kepada badan usaha yang sah.

Bagi pelaku usaha yang baru memulai bisnis kosmetik, pembuatan badan usaha dapat dilakukan melalui layanan PERMATAMAS Indonesia, yang menyediakan bantuan profesional untuk pendirian CV atau PT secara legal dan efisien. Selain itu, pelaku usaha juga disarankan untuk memiliki merek dagang yang sudah terdaftar agar produk memiliki identitas hukum yang jelas. Pendaftaran merek dapat dilakukan melalui layanan jasa daftar merek yang memudahkan pelaku usaha dalam melindungi nama dan logo produk dari pihak lain.

Syarat Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan
Syarat Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan

Dokumen dan Persyaratan Lengkap Pengajuan Izin BPOM Kosmetik

Dalam proses pengajuan izin BPOM, terdapat beberapa dokumen utama yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha.

Dokumen tersebut antara lain:
1. Legalitas Perusahaan/Perorangan
2. Surat penunjukan Penanggung Jawab Teknis (PJT) dengan latar belakang pendidikan minimal D3 Farmasi.
3. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB atau Sertifikat CPKB
4. Formulir permohonan notifikasi kosmetik.
5. Komposisi lengkap dan spesifikasi bahan baku produk.
6. Hasil uji laboratorium serta sertifikat analisis bahan baku (Certificate of Analysis/CoA).
7. Desain label dan keterangan yang akan dicantumkan pada kemasan.
8. Bukti pendaftaran merek atau surat pernyataan kepemilikan merek.
9. Surat pernyataan keaslian dokumen dan integritas usaha.

Selain dokumen di atas, pelaku usaha juga disarankan untuk menyiapkan sertifikat halal jika produk mengandung bahan yang perlu dipastikan kehalalannya. Hal ini dapat diurus melalui layanan jasa sertifikasi halal yang membantu proses persiapan dokumen dan audit halal sesuai standar BPJPH dan LPH.

Tahapan atau Prosedur Mengurus Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan

Proses pengajuan izin BPOM dilakukan secara bertahap dan harus mengikuti alur resmi yang telah ditetapkan.

Berikut langkah-langkah umum yang perlu diperhatikan:
1. Pendaftaran Akun Notifikasi di Sistem e-Registration BPOM.
Pelaku usaha wajib membuat akun resmi untuk mengajukan permohonan notifikasi kosmetik.
2. Pengisian Data Perusahaan dan Produk.
Data yang diinput harus sesuai dengan dokumen legalitas badan usaha dan deskripsi produk yang akan didaftarkan.
3. Unggah Dokumen Pendukung.
Semua dokumen seperti formulir, CoA, hasil uji, serta desain label diunggah melalui sistem online BPOM.
4. Evaluasi oleh Tim BPOM.
BPOM akan menilai kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat revisi, pelaku usaha diberi waktu untuk melengkapinya.
5. Penerbitan Nomor Notifikasi.
Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan disetujui, BPOM akan menerbitkan nomor notifikasi yang menjadi bukti legalitas produk kosmetik.

Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar, pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan profesional seperti jasa pengurusan izin BPOM kosmetik rumahan yang dikelola oleh tim berpengalaman. Dengan pendampingan yang tepat, proses pendaftaran menjadi lebih cepat, akurat, dan sesuai regulasi.

Estimasi Waktu dan Biaya Pengurusan Izin BPOM Kosmetik

Waktu pengurusan izin BPOM dapat bervariasi tergantung pada kelengkapan dokumen dan tingkat kompleksitas produk. Secara umum, proses pengajuan hingga penerbitan nomor notifikasi memerlukan waktu antara 10 hingga 30 hari kerja. Namun, apabila terjadi kekurangan atau revisi dokumen, waktu tersebut dapat bertambah.

Dari sisi biaya, pelaku usaha perlu menyiapkan anggaran untuk beberapa komponen, seperti biaya pengujian laboratorium, sertifikat analisis bahan baku, serta biaya administrasi notifikasi untuk ASEAN Rp. 500.000 dan NON ASEAN Rp. 1.500.000. Bagi pelaku usaha yang menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS, estimasi biaya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah produk yang akan didaftarkan.

Dengan menggunakan layanan terintegrasi, pelaku usaha dapat menghemat waktu sekaligus memastikan dokumen yang diajukan telah sesuai standar BPOM. Hal ini penting untuk mencegah penolakan atau revisi berulang yang dapat memperpanjang proses.

Jasa Pengurusan Izin BPOM Kosmetik Rumahan Pengalaman

PERMATAMAS Indonesia merupakan penyedia layanan terpercaya yang telah berpengalaman dalam menangani berbagai jenis perizinan usaha, termasuk pengurusan izin edar kosmetik dari BPOM. Melalui layanan jasa pengurusan izin BPOM kosmetik rumahan, PERMATAMAS membantu pelaku usaha dari tahap awal hingga terbitnya nomor notifikasi resmi.

Selain itu, PERMATAMAS juga menyediakan layanan pendukung lain seperti jasa daftar merek untuk perlindungan merek dagang dan jasa sertifikasi halal bagi produk yang membutuhkan sertifikasi kehalalan. Pendekatan terintegrasi ini menjadikan proses legalitas bisnis lebih efisien dan menyeluruh, khususnya bagi pelaku usaha yang ingin membangun merek kosmetik dengan kredibilitas tinggi di pasar.

Dengan pengalaman profesional, jaringan luas, dan pemahaman mendalam terhadap regulasi pemerintah, PERMATAMAS berkomitmen menjadi mitra terbaik dalam membantu pelaku usaha kosmetik rumahan mendapatkan izin BPOM secara legal, cepat, dan terarah. Legalitas bukan sekadar syarat formal, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan terhadap produk Anda.

Pentinya Mengurus Izin BPOM Kosmetik

Mengurus izin BPOM untuk produk kosmetik rumahan merupakan langkah penting bagi setiap pelaku usaha yang ingin membangun bisnis secara profesional dan berkelanjutan. Melalui proses yang tepat, dokumen yang lengkap, dan pendampingan dari pihak berpengalaman, legalitas produk dapat diperoleh dengan lebih mudah.

PERMATAMAS hadir untuk membantu setiap tahap pengurusan perizinan usaha, mulai dari pendirian badan hukum, pendaftaran merek, sertifikasi halal, hingga izin edar BPOM kosmetik. Dengan dukungan layanan terintegrasi, pelaku usaha dapat fokus pada pengembangan produk, sementara seluruh aspek legalitas ditangani secara profesional.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

jasa urus izin edar pkrt

Rincian Biaya Pengurusan Izin BPOM Kosmetik

Permatamas·

Rincian Biaya Pengurusan Izin BPOM Kosmetik – Mengurus izin BPOM kosmetik merupakan langkah wajib bagi setiap pelaku usaha yang ingin memasarkan produk kosmetik secara legal di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Proses perizinan ini meliputi tahapan administrasi, uji laboratorium, serta penilaian dokumen pendukung untuk menjamin kesesuaian produk dengan standar regulasi yang berlaku.

Dengan memiliki izin BPOM, produsen maupun importir dapat menunjukkan komitmen terhadap keamanan dan kualitas produknya. Legalitas ini juga menjadi dasar kepercayaan bagi konsumen dalam memilih produk kosmetik. Selain itu, izin BPOM membantu mencegah beredarnya produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan pengguna. Oleh karena itu, pengurusan izin BPOM bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang yang memperkuat reputasi merek di pasar.

Adapun biaya pengurusan izin BPOM kosmetik bervariasi tergantung jenis produk, asal produk (lokal atau impor), serta tingkat kompleksitas bahan yang digunakan. Sebagai langkah awal, pelaku usaha sebaiknya memastikan legalitas mereknya melalui jasa daftar merek profesional di merekhki.com agar brand terdaftar secara resmi dan tidak bermasalah saat proses notifikasi BPOM. Selain itu, bagi produk yang menggunakan bahan alami atau berpotensi dikonsumsi, sebaiknya juga melakukan pengurusan jasa sertifikasi halal di izinhalal.com sebagai pelengkap izin edar dan peningkatan kepercayaan konsumen. Artikel ini akan membahas secara lengkap rincian biaya, dasar hukum, hingga pentingnya izin BPOM dalam pengembangan usaha kosmetik di tahun 2025 agar pelaku usaha dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang.

Apa Itu Izin BPOM Kosmetik

Izin BPOM kosmetik adalah izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebagai tanda bahwa produk kosmetik telah lulus evaluasi keamanan, mutu, dan manfaat. Setiap produk kosmetik yang diproduksi atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memperoleh notifikasi dari BPOM sebelum dijual secara bebas. Tujuan dari perizinan ini adalah memastikan bahwa produk tidak mengandung bahan berbahaya serta telah sesuai dengan peraturan label dan klaim yang diizinkan.

Proses perolehan izin BPOM kosmetik meliputi beberapa tahap, mulai dari pengajuan dokumen legalitas perusahaan, data bahan baku dan formula, hingga hasil uji laboratorium. Sebelum mengajukan izin, pelaku usaha disarankan untuk memastikan legalitas mereknya melalui jasa daftar merek profesional agar identitas produk terlindungi secara hukum dan tidak terkendala dalam proses verifikasi BPOM. Bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan alami atau produk berbasis tumbuhan, disarankan juga untuk melakukan sertifikasi halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan kepercayaan konsumen.

Keberadaan izin BPOM juga berdampak langsung terhadap kredibilitas bisnis. Produk dengan izin BPOM lebih mudah diterima oleh pasar, baik di toko offline maupun marketplace online. Selain itu, banyak distributor dan retailer besar yang mensyaratkan izin BPOM sebagai bukti legalitas produk. Oleh sebab itu, izin BPOM bukan hanya dokumen formalitas, tetapi juga menjadi aset penting dalam strategi pemasaran dan penguatan merek kosmetik di Indonesia.

Dasar Hukum Pendaftaran Izin BPOM Kosmetik

Pendaftaran izin BPOM kosmetik diatur dalam berbagai regulasi resmi yang menjadi acuan bagi pelaku usaha. Dasar hukum ini memberikan pedoman mengenai syarat, prosedur, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan keamanan produk yang beredar. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, proses pengawasan dan evaluasi menjadi lebih terarah dan transparan, sehingga mencegah peredaran kosmetik tanpa izin atau mengandung bahan berbahaya.

Berikut adalah beberapa dasar hukum utama terkait pendaftaran izin BPOM kosmetik di Indonesia:
• Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.
• Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
• Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Notifikasi Kosmetika.
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan pentingnya pengawasan terhadap produk kesehatan dan kosmetika.

Kepatuhan terhadap regulasi tersebut menjadi kewajiban bagi pelaku usaha agar dapat memperoleh izin edar secara sah. Selain itu, dasar hukum ini juga memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar telah melalui uji keamanan dan penilaian menyeluruh sesuai ketentuan BPOM RI.

Rincian Biaya Pengurusan BPOM Kosmetik
Rincian Biaya Pengurusan BPOM Kosmetik

Kenapa Izin BPOM Kosmetik Itu Penting

Izin BPOM kosmetik memiliki fungsi utama sebagai jaminan keamanan dan mutu produk bagi konsumen. Dalam industri kosmetik yang terus berkembang, banyak produk baru bermunculan dengan berbagai klaim manfaat. Tanpa pengawasan yang ketat dari BPOM, risiko peredaran kosmetik palsu atau berbahaya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, izin BPOM menjadi filter utama untuk memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar kesehatan yang boleh dijual. Bagi pelaku usaha yang ingin memperkuat legalitas produknya secara menyeluruh, selain izin BPOM juga penting mempertimbangkan pengurusan sertifikat halal melalui izinhalal.com agar produk lebih dipercaya masyarakat luas.

Bagi pelaku usaha, izin BPOM juga memberikan nilai tambah kompetitif di pasar. Produk dengan izin resmi lebih mudah diterima oleh konsumen, apotek, dan toko modern. Selain itu, perusahaan yang telah mengantongi izin BPOM memiliki peluang lebih besar untuk menjalin kerja sama dengan distributor besar, baik di dalam maupun luar negeri. Legalitas yang jelas mencerminkan profesionalitas dan komitmen terhadap kualitas produk. Untuk memperkuat identitas dan perlindungan bisnis, pelaku usaha juga dapat mengajukan jasa pendaftaran merek melalui merekhki.com agar merek kosmetik terlindungi secara hukum.

Dari sisi hukum, izin BPOM juga melindungi produsen dari risiko sanksi administratif, denda, atau penarikan produk dari peredaran. Dengan mematuhi ketentuan BPOM, pelaku usaha tidak hanya menjaga reputasi bisnis, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang di mata pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku industri kosmetik untuk memprioritaskan proses perizinan BPOM sejak tahap awal produksi agar keberlanjutan usaha dapat terjamin dan selaras dengan aspek hukum lainnya seperti sertifikat halal.

Biaya Pendaftaran Notifikasi Produk

Biaya pengurusan izin BPOM kosmetik atau biaya notifikasi produk ditetapkan oleh pemerintah melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran biaya ini disesuaikan dengan asal produk dan status produksinya. Prosedur notifikasi merupakan tahapan administratif yang wajib dilalui setiap pelaku usaha sebelum produk kosmetik dapat dipasarkan di Indonesia.

Secara umum, BPOM membedakan biaya berdasarkan kategori produk dalam negeri dan luar negeri (impor). Berikut adalah rincian biaya resmi notifikasi produk kosmetik di Indonesia:
• Produk dalam negeri (dari negara ASEAN): Rp500.000 per produk.
• Produk luar negeri atau impor (dari luar ASEAN): Rp1.500.000 per produk.

Biaya di atas berlaku untuk setiap varian produk kosmetik yang didaftarkan. Artinya, apabila satu merek memiliki lima varian berbeda (misalnya warna atau aroma), maka biaya notifikasi akan dihitung per varian. Pelaku usaha perlu mempersiapkan anggaran dengan baik agar proses perizinan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan BPOM RI.

Biaya Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)

Sebelum memperoleh izin edar dari BPOM, pelaku usaha wajib memastikan bahwa fasilitas produksinya telah memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Sertifikasi CPKB ini menjadi syarat utama bagi industri kosmetik dalam negeri agar proses produksi berjalan sesuai standar keamanan, mutu, dan higienitas. Tujuan utama dari sertifikasi ini adalah menjamin bahwa setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas konsisten dan aman bagi konsumen.

BPOM menerapkan biaya sertifikasi CPKB yang berbeda-beda tergantung pada skala industri. Penetapan biaya ini diatur berdasarkan kemampuan usaha dan kompleksitas fasilitas produksi yang dimiliki.

Berikut adalah rincian estimasi biaya sertifikasi CPKB yang berlaku:
1. Industri besar: Rp10.000.000 untuk layanan baru, sedangkan biaya perubahan dan perpanjangan bervariasi.
2. Industri menengah: Rp5.000.000 untuk layanan baru, sedangkan biaya perubahan dan perpanjangan bervariasi.
3. Industri kecil dan mikro: Rp1.000.000 untuk layanan baru, sedangkan biaya perubahan dan perpanjangan bervariasi.

Biaya Tambahan Mengurus Izin BPOM Kosmetik

Selain biaya notifikasi dan sertifikasi CPKB, terdapat beberapa biaya tambahan yang perlu diperhitungkan oleh pelaku usaha kosmetik. Biaya tambahan ini muncul karena adanya tahapan pendukung dalam proses perizinan, seperti pengujian laboratorium dan jasa konsultan. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi total biaya keseluruhan, terutama jika produk memiliki banyak varian atau bahan aktif yang memerlukan uji keamanan lebih mendalam.

Pelaku usaha yang ingin mempercepat proses pengurusan izin juga biasanya bekerja sama dengan konsultan profesional. Konsultan membantu memastikan kelengkapan dokumen, formulasi, serta kesesuaian label dengan ketentuan BPOM. Dengan demikian, proses verifikasi menjadi lebih efisien dan risiko penolakan dapat diminimalisir. Selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk juga mengurus pendaftaran merek dagang agar produk memiliki perlindungan hukum yang kuat di pasar.

Berikut adalah beberapa komponen biaya tambahan yang umum muncul dalam proses pengurusan izin BPOM kosmetik:
• Pengujian laboratorium: Mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp5.000.000 per sampel untuk memastikan keamanan produk.
• Jasa konsultan: Bervariasi tergantung kompleksitas dokumen dan jumlah varian produk, bisa mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000.
• Pendaftaran merek: Sekitar biaya resmi Rp500.000 untuk UMKM dan Rp1.500.000 untuk reguler, sesuai dengan jenis usaha. Untuk layanan profesional dan terpercaya, pelaku usaha dapat mengajukan pendaftaran melalui merekhki.com sebagai penyedia jasa daftar merek berpengalaman.

Sanksi Hukum Produk Kosmetik Tanpa Izin BPOM

Menjual atau mengedarkan produk kosmetik tanpa izin BPOM merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Produk yang tidak memiliki izin edar dianggap tidak melalui proses evaluasi keamanan dan mutu, sehingga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, BPOM bersama aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Sanksi hukum tidak hanya berupa penarikan produk dari peredaran, tetapi juga dapat mencakup sanksi administratif, denda, hingga pidana. Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor tanpa izin resmi. Dengan demikian, setiap pelaku usaha wajib memastikan produknya telah memiliki izin BPOM sebelum dipasarkan.

Adapun bentuk sanksi yang dapat dikenakan antara lain:
• Peringatan tertulis dan penarikan produk dari pasar.
• Denda administratif hingga ratusan juta rupiah sesuai pelanggaran yang dilakukan.
• Pidana penjara apabila produk terbukti berbahaya atau menyebabkan kerugian pada konsumen.

Jasa Pengurusan Izin BPOM Kosmetik

Mengurus izin BPOM kosmetik memerlukan ketelitian, pengalaman, dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Bagi pelaku usaha yang ingin fokus pada produksi dan pemasaran, bekerja sama dengan penyedia jasa profesional merupakan pilihan cerdas. Kami, PERMATAMAS, hadir sebagai mitra terpercaya dalam pengurusan izin BPOM kosmetik secara resmi, cepat, dan sesuai ketentuan. Selain itu, kami juga menyediakan layanan pendukung seperti jasa pendaftaran merek dan jasa sertifikasi halal untuk memastikan seluruh aspek legalitas produk Anda terpenuhi secara menyeluruh.

Dengan pengalaman dalam menangani berbagai jenis produk kosmetik, tim kami telah membantu banyak perusahaan lokal maupun nasional dalam memperoleh izin edar BPOM. Proses kami mencakup konsultasi awal, pemeriksaan dokumen, pengajuan notifikasi, hingga terbitnya nomor izin resmi. Semua dilakukan secara transparan dan profesional untuk menjamin hasil yang optimal, sekaligus memudahkan pelaku usaha dalam menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen.

Anda dapat melihat daftar klien yang telah mempercayakan pengurusan izin kosmetiknya kepada
kami melalui tautan berikut: Daftar Klien PERMATAMAS.

Beberapa alasan mengapa memilih layanan kami:
• Proses cepat dan efisien, dibantu oleh tim ahli yang berpengalaman.
• Pendampingan penuh hingga izin resmi terbit dari BPOM RI.
• Konsultasi gratis awal, untuk memastikan kesiapan dokumen dan estimasi biaya dengan tepat.

Alamat Kantor:

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

jasa urus izin edar pkrt
jasa urus izin edar pkrt

Cara Cek Izin BPOM Kosmetik Terbaru

Permatamas·

Cara Cek Izin BPOM Kosmetik Terbaru – Dalam industri kecantikan yang terus berkembang pesat, legalitas produk kosmetik menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kepercayaan konsumen. Banyak masyarakat kini lebih selektif sebelum membeli produk perawatan wajah, tubuh, atau rambut, karena meningkatnya kesadaran akan keamanan dan kandungan bahan yang digunakan. Oleh karena itu, memastikan bahwa produk kosmetik telah memiliki izin edar BPOM merupakan langkah awal yang wajib dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen.

Selain menjamin keamanan, pengecekan izin BPOM juga berfungsi untuk memastikan bahwa produk telah melalui proses uji mutu dan keamanan sesuai standar pemerintah. Dengan melakukan pengecekan secara mandiri, masyarakat dapat terhindar dari risiko penggunaan kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya. Artikel ini akan membahas secara lengkap cara cek izin BPOM kosmetik terbaru tahun 2025, termasuk fungsi, tujuan, dan panduan praktis untuk memverifikasi legalitas produk dengan mudah dan cepat.

Pengertian Izin Edar BPOM untuk Kosmetik

Izin edar BPOM untuk kosmetik merupakan bentuk legalitas resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai bukti bahwa produk kosmetik telah melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan manfaat sebelum beredar di pasaran. Setiap produsen atau importir kosmetik wajib memiliki izin edar BPOM agar produk yang dijual tidak hanya memenuhi standar estetika, tetapi juga aman digunakan masyarakat.

Melalui proses registrasi ini, BPOM memastikan seluruh komponen dalam kosmetik, mulai dari bahan baku, formulasi, hingga proses produksinya, telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, izin edar BPOM juga berfungsi melindungi konsumen dari risiko penggunaan produk yang mengandung bahan berbahaya. Dalam praktiknya, izin ini memegang peran penting sebagai bukti keabsahan produk di mata hukum dan sebagai salah satu indikator profesionalisme perusahaan kosmetik. Tanpa adanya izin edar BPOM, suatu produk kosmetik dianggap tidak memenuhi ketentuan distribusi yang sah dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.

Fungsi dan Tujuan Izin BPOM Kosmetik

Izin BPOM memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengawasan produk kosmetik di Indonesia. Melalui izin edar ini, BPOM menjalankan fungsi utamanya dalam memastikan seluruh produk yang beredar di pasaran telah lulus uji keamanan, khasiat, serta mutu sesuai standar nasional dan internasional.

Hal ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menjaga kredibilitas industri kosmetik di Indonesia agar tetap sehat dan kompetitif.

Berikut beberapa tujuan utama izin BPOM untuk kosmetik:
• Melindungi masyarakat dari produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.
• Memberikan jaminan mutu dan keamanan bagi konsumen.
• Mendorong industri kosmetik agar mematuhi standar produksi yang baik (Good Manufacturing Practice).
• Memastikan kejelasan identitas produk melalui label yang benar dan informatif.
• Menjaga stabilitas pasar kosmetik dari praktik curang seperti peniruan atau pemalsuan produk.

Dampak Hukum dan Risiko Produk Kosmetik Tanpa Izin BPOM

Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa menjual atau mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar BPOM termasuk pelanggaran hukum. Hal ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kosmetika. Sanksinya dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, hingga penarikan produk dari peredaran.

Selain itu, produk tanpa izin BPOM juga menimbulkan risiko kesehatan serius bagi konsumen. Kandungan bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, atau pewarna sintetis tertentu dapat menyebabkan iritasi kulit, kerusakan jaringan, bahkan gangguan fungsi organ. Oleh sebab itu, bagi pelaku usaha, pengurusan izin edar bukan sekadar kewajiban administratif—tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen dan keberlangsungan bisnis yang beretika.

Pentingnya Mengecek Izin Edar BPOM Kosmetik

Mengecek izin edar BPOM sangat penting dilakukan oleh masyarakat, terutama sebelum membeli atau menggunakan produk kosmetik tertentu. Proses pengecekan ini menjadi langkah awal untuk memastikan apakah produk tersebut sudah terdaftar secara legal dan aman digunakan.

Dengan begitu, masyarakat dapat terhindar dari efek samping atau risiko kesehatan akibat penggunaan kosmetik ilegal atau palsu. Pemeriksaan izin BPOM juga membantu konsumen memilih produk dengan lebih cerdas dan bertanggung jawab.

Berikut beberapa alasan mengapa penting untuk selalu mengecek izin BPOM:
1. Menjamin keamanan kulit dan tubuh. Produk yang terdaftar di BPOM telah melalui proses evaluasi mendalam sehingga aman digunakan.
2. Mencegah penggunaan produk palsu atau ilegal. Banyak produk tiruan yang beredar tanpa izin BPOM, dan berpotensi berbahaya.
3. Memberikan kepercayaan pada konsumen. Produk dengan nomor registrasi BPOM menunjukkan kredibilitas produsen.
4. Mendukung regulasi pemerintah. Dengan membeli produk berizin, masyarakat turut membantu memberantas peredaran kosmetik ilegal di Indonesia.

cara izin bpom kosmetik
cara izin bpom kosmetik

Cara Cek Izin BPOM Kosmetik Terbaru 2025

Untuk memastikan keaslian produk, masyarakat dapat melakukan pengecekan izin edar BPOM dengan cara yang mudah dan cepat melalui sistem online resmi. BPOM telah menyediakan layanan digital yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun melalui situs atau aplikasi mobile. Dengan sistem ini, pengguna hanya perlu menyiapkan nama produk, merek, atau nomor registrasi untuk mendapatkan hasil validasi secara real time.

Berikut langkah-langkah cara cek izin BPOM kosmetik terbaru tahun 2025:
1. Buka situs resmi BPOM di cekbpom.pom.go.id atau gunakan aplikasi BPOM Mobile.
2. Masukkan nama produk, nama produsen, atau nomor registrasi yang tertera pada kemasan.
3. Klik tombol Cari dan tunggu hasil pencarian muncul.
4. Pastikan data produk sesuai dengan yang tercantum di kemasan, termasuk nama perusahaan, komposisi, dan tanggal izin edar.
5. Jika hasil pencarian tidak ditemukan, ada kemungkinan produk tersebut belum memiliki izin edar resmi dari BPOM.

Jasa Pengurusan Izin Kosmetik

Bagi pelaku usaha kosmetik yang ingin memastikan produknya legal dan siap edar di Indonesia, pengurusan izin BPOM merupakan tahapan penting yang tidak bisa dilewati. Prosesnya memerlukan ketelitian dalam menyiapkan dokumen, memahami regulasi teknis, serta mengikuti tahapan verifikasi hingga mendapatkan nomor notifikasi BPOM.

Dalam hal ini, bekerja sama dengan konsultan profesional pengurusan izin kosmetik akan membantu mempercepat proses dan meminimalkan risiko penolakan. PERMATAMAS Indonesia hadir sebagai mitra terpercaya dalam pengurusan izin edar kosmetik, baik untuk produk lokal maupun impor.

Dengan pengalaman dan tim yang memahami regulasi Kementerian Kesehatan dan BPOM, kami siap membantu pelaku usaha agar produk kosmetiknya dapat beredar secara resmi dan aman di pasaran. Saatnya amankan legalitas produk Anda sekarang juga—konsultasikan kebutuhan Anda dengan tim kami untuk pengurusan izin BPOM kosmetik yang mudah, cepat, dan terjamin.

Peran Konsultan Profesional dalam Pengurusan Izin BPOM Kosmetik

Proses mendapatkan izin BPOM kosmetik membutuhkan pemahaman mendalam terhadap regulasi, penyusunan dokumen teknis, serta komunikasi dengan pihak otoritas. Karena itu, peran konsultan profesional pengurusan izin BPOM menjadi sangat penting. Konsultan berpengalaman membantu pelaku usaha menyiapkan seluruh dokumen, memastikan formula dan label sesuai ketentuan, hingga mendampingi proses verifikasi sampai izin terbit.

PERMATAMAS hadir sebagai mitra strategis bagi industri kosmetik yang ingin berfokus pada pengembangan produk tanpa terhambat urusan administratif. Dengan layanan yang cepat, transparan, dan sesuai regulasi, kami membantu klien memperoleh izin edar BPOM kosmetik secara legal dan efisien. Dengan pendampingan tim ahli, Anda bisa lebih tenang menjalankan bisnis, karena setiap produk telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang diakui pemerintah.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

jasa pengurusan sertifikasi halal
jasa pengurusan sertifikasi halal

Perizinan Usaha Skincare Terbaru 2025

izin kosmetik·

Perizinan Usaha Skincare Terbaru 2025 – Bisnis skincare di Indonesia terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Tren perawatan kulit kini tidak hanya digemari oleh wanita, tetapi juga oleh pria dari berbagai kalangan usia. Melihat peluang besar ini, banyak pelaku usaha tertarik untuk memulai bisnis di bidang skincare, baik sebagai produsen lokal maupun importir produk luar negeri.

Namun, di balik peluang besar tersebut, ada satu hal penting yang wajib diperhatikan oleh setiap pelaku usaha — yaitu perizinan usaha skincare. Tanpa legalitas yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan dan BPOM, produk skincare tidak dapat diedarkan secara sah di Indonesia.
Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai perizinan usaha skincare terbaru tahun 2025, mulai dari pengertian, jenis izin yang dibutuhkan, tahapan pengurusannya, hingga pentingnya memiliki legalitas resmi untuk menjaga kepercayaan konsumen dan keberlangsungan bisnis Anda.

Apa Itu Perizinan Usaha Skincare

Perizinan usaha skincare adalah serangkaian proses administratif dan teknis yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memproduksi atau mengedarkan produk perawatan kulit. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman, bermutu, dan bermanfaat sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi lembaga utama yang mengatur dan mengawasi peredaran produk kosmetik dan skincare di Indonesia. Semua produk skincare — baik buatan lokal maupun impor — harus memiliki izin edar resmi sebelum dipasarkan.
Proses perizinan ini juga mencakup aspek lain seperti uji mutu bahan baku, keamanan formula, dan standar produksi yang higienis. Dengan adanya izin usaha skincare yang lengkap, produsen dapat memastikan bahwa bisnisnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan dipercaya oleh masyarakat.

Jenis Izin yang Diperlukan untuk Usaha Skincare

Jenis perizinan yang diperlukan tergantung pada asal produk, apakah produk lokal (diproduksi di Indonesia) atau produk impor (diproduksi di luar negeri dan akan diedarkan di Indonesia).

1. Untuk Produk Lokal
Jika Anda memproduksi skincare di Indonesia, berikut dua izin utama yang wajib dimiliki:

a. Sertifikat CPKB / SPA CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik)
Sertifikat CPKB merupakan izin wajib bagi industri kosmetik dalam negeri. Sertifikat ini menunjukkan bahwa fasilitas produksi Anda telah memenuhi standar produksi yang baik sesuai dengan ketentuan BPOM.

Tujuan dari penerapan CPKB adalah agar setiap produk yang dihasilkan memiliki mutu konsisten, aman digunakan, dan diproduksi dalam kondisi higienis.
Sertifikat ini diperoleh setelah dilakukan audit oleh tim BPOM terhadap sarana produksi, termasuk ruang pembuatan, peralatan, bahan baku, personel, hingga sistem dokumentasi.
Tanpa sertifikat CPKB, perusahaan tidak bisa mengajukan izin edar kosmetik.

b. Izin Edar Kosmetik
Setelah memiliki Sertifikat CPKB, langkah selanjutnya adalah mengurus izin edar kosmetik untuk setiap produk yang akan dipasarkan.
Pendaftaran izin edar dilakukan melalui sistem e-Notifikasi BPOM, di mana pelaku usaha wajib menyerahkan data lengkap produk seperti:
• Komposisi bahan aktif
• Label dan kemasan
• Klaim manfaat produk
• Data keamanan dan mutu
• Sertifikat pendukung bahan baku
Setelah izin edar diterbitkan, produk akan memiliki Nomor Notifikasi BPOM (NA) yang menandakan bahwa produk tersebut legal dan boleh dijual di pasaran.

2. Untuk Produk Impor

Bagi pelaku usaha yang ingin menjual produk skincare dari luar negeri, ada dua izin utama yang wajib diurus:

a. Rekomendasi Persetujuan Notifikasi Kosmetik
Sebelum mengajukan izin edar kosmetik impor, pelaku usaha harus memperoleh rekomendasi persetujuan notifikasi dari BPOM. Dokumen ini merupakan bukti bahwa produk yang diimpor memenuhi standar keamanan dan mutu sesuai regulasi Indonesia.

Persyaratan umumnya meliputi:
• Surat penunjukan resmi dari produsen luar negeri (Letter of Appointment)
• Dokumen profil perusahaan luar negeri
• Hasil uji laboratorium bahan produk
• Data formula lengkap dan label produk

b. Izin Edar Kosmetik Impor
Setelah memperoleh rekomendasi, pelaku usaha dapat mengajukan izin edar kosmetik impor melalui sistem notifikasi BPOM.

Proses ini hampir sama dengan produk lokal, namun dokumen yang dilampirkan lebih banyak karena melibatkan data asal produk, sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice) dari negara asal, serta hasil uji keamanan internasional.

Produk yang telah disetujui akan mendapatkan Nomor Notifikasi (NA) dan dapat dipasarkan secara legal di Indonesia.

Perizinan Usaha Skincare Terbaru 2025
Perizinan Usaha Skincare Terbaru 2025

Proses dan Tahapan Pengurusan Izin Usaha Skincare

Berikut tahapan umum dalam pengurusan perizinan usaha skincare tahun 2025:
1. Menentukan Jenis Usaha dan Produk
Tentukan apakah Anda akan menjadi produsen lokal, pemilik merek, atau importir produk luar negeri.

2. Menyiapkan Dokumen Legal Perusahaan
Seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP, Akta Perusahaan, dan izin usaha dari OSS.

3. Audit dan Sertifikasi CPKB (untuk produsen lokal)
Pastikan fasilitas produksi memenuhi standar CPKB agar dapat melanjutkan ke tahap notifikasi produk.

4. Pengajuan Notifikasi ke BPOM
Ajukan notifikasi produk skincare dengan melampirkan seluruh dokumen teknis, label, dan formula bahan aktif.

5. Verifikasi dan Evaluasi BPOM
BPOM akan memeriksa kelengkapan dokumen, kebenaran formula, serta keamanan produk.

6. Penerbitan Nomor Notifikasi (NA)
Jika semua tahapan disetujui, produk akan mendapatkan Nomor Notifikasi BPOM dan dapat dipasarkan secara resmi di seluruh Indonesia.

Pentingnya Legalitas dalam Bisnis Skincare

Legalitas bukan sekadar formalitas administratif, tetapi fondasi utama keberlangsungan bisnis skincare.

Berikut alasan mengapa izin usaha skincare sangat penting:
1. Menjamin Keamanan Konsumen
Produk yang memiliki izin resmi telah melalui pengujian dan evaluasi keamanan, sehingga aman digunakan oleh masyarakat.

2. Meningkatkan Kepercayaan Pasar
Konsumen lebih percaya pada produk yang memiliki nomor notifikasi BPOM. Ini juga meningkatkan reputasi merek di pasar.

3. Mempermudah Kerja Sama dan Distribusi
Legalitas produk memudahkan Anda menjalin kerja sama dengan toko retail, marketplace, dan distributor besar.

4. Terhindar dari Sanksi Hukum
Menjual produk tanpa izin edar resmi melanggar peraturan dan dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana.

5. Menunjang Ekspansi Bisnis
Dengan legalitas lengkap, produk Anda berpeluang besar menembus pasar ekspor dan menjadi brand terpercaya di industri kosmetik.

Jasa Pengurusan Perizinan Usaha Skincare Profesional

Bagi pelaku usaha yang baru memulai atau ingin memperluas lini produk skincare, proses pengurusan izin sering kali terasa kompleks dan memakan waktu. Oleh karena itu, menggunakan layanan jasa pengurusan izin usaha skincare profesional dapat menjadi solusi yang efisien.

PERMATAMAS Indonesia hadir sebagai mitra terpercaya dalam membantu pelaku usaha mengurus seluruh perizinan skincare, mulai dari:
• Persiapan dokumen legalitas perusahaan
• Pengurusan Sertifikat CPKB / SPA CPKB
• Pengajuan Notifikasi Izin Edar Kosmetik Lokal dan Impor
• Konsultasi regulasi BPOM dan Kementerian Kesehatan

Dengan tim yang berpengalaman dan memahami sistem e-registrasi terbaru 2025, kami memastikan setiap proses berjalan cepat, tepat, dan sesuai regulasi pemerintah.

Alamat Kantor:
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61,
Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

Segera urus perizinan usaha skincare Anda sekarang juga agar produk dapat beredar legal, aman, dan dipercaya konsumen di seluruh Indonesia.

Bagaimana Memulai Usaha Industri Kosmetika dan BPOM?

industri kosmetik, izin kosmetik, izin kosmetika, izinedarkosmetik, izinedarparfum, izinKosmetikOnline, Jasa Izin Kosmetik, KeamananProdukKosmetik, kosmetikgolonganB·

Bagaimana Memulai Usaha Industri Kosmetika dan BPOM? – Industri kosmetika memiliki peran krusial dalam menyediakan produk kecantikan yang inovatif dan aman. Sebelum terjun ke dalam bisnis ini, pemahaman yang mendalam mengenai perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangatlah penting. Mari kita eksplorasi bersama panduan langkah-langkah kunci dan pertanyaan umum terkait usaha industri kosmetika.

Untuk membantu kelancaran proses permohonan izin kosmetika, CV Permatamas Indonesia sebagai mitra terpercaya dengan pengalaman mendalam dan tim ahli yang dapat diandalkan siap membantu anda.

Apa Itu Industri Kosmetika?

Industri kosmetika mencakup produksi, distribusi, dan penjualan produk perawatan kecantikan seperti skincare, makeup, parfum, dan produk perawatan pribadi lainnya. Produk ini dirancang untuk diaplikasikan pada bagian luar tubuh manusia dengan tujuan meningkatkan penampilan dan merawat tubuh.

Kategori Izin yang Diperlukan dari BPOM Untuk Produk Kosmetik

BPOM bertanggung jawab atas beberapa izin yang diperlukan sebelum produk kosmetik dapat beredar di pasaran. Ini termasuk persetujuan denah, sertifikat kepatuhan standar produksi kosmetik (SPA CPKB), nomor notifikasi kosmetik, dan nomor izin edar. Semua izin ini saling terkait dan penting untuk distribusi yang sah.

Langkah Awal Memulai Usaha di Industri Kosmetika

  1. Konsultasi dengan BPOM atau Konsultan Hukum: Sarana untuk memperoleh panduan yang dapat mengurangi risiko kesalahan dalam proses perizinan produk kosmetik melibatkan kunjungan ke Balai Besar/POM terdekat atau mengonsultasikan dengan konsultan hukum yang memiliki pengalaman di bidang perizinan. Alternatifnya, untuk keseluruhan proses yang lebih efisien, Anda dapat memanfaatkan layanan yang disediakan oleh kami di izinkosmetik.com.
  2. Penyusunan Tata Letak Produksi: Atur rencana tata letak ruang tempat produksi kosmetik dengan memperhatikan standar keamanan dan sanitasi.
  3. Persiapkan Berkas Perizinan: Sediakan semua dokumen yang diperlukan, termasuk sertifikasi pembuatan produk kosmetik yang berkualitas.
  4. Pengajuan Nomor Notifikasi atau Nomor Izin Edar: Proses ini dilakukan melalui Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Penggolongan Usaha/Industri Kosmetik

Industri kosmetik dibagi menjadi dua golongan berdasarkan penanggung jawab teknis dan kemampuan produksi:

  • Industri Kosmetik Golongan A: Dipimpin oleh Apoteker, mampu menciptakan berbagai jenis kosmetik.
  • Industri Kosmetik Golongan B: Dikelola oleh Tenaga Teknis Kefarmasian, khusus dalam pembuatan jenis kosmetik tertentu dengan teknologi yang lebih sederhana.

Penanggung Jawab Teknis Industri Kosmetik

  • Golongan A: Apoteker.
  • Golongan B: Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Setiap usaha harus memiliki penanggung jawab teknis berstatus TTK.

Apakah Diperlukan Jasa Ahli Dalam Usaha Industri Kosmetika?

Menggunakan jasa ahli dalam industri kosmetika sangat penting karena kompleksitas regulasi yang berkaitan dengan keamanan, kelayakan, dan izin produk. Ahli dapat membantu dalam proses perizinan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan memberikan wawasan mengenai tren dan inovasi terbaru terkait kosmetika.

Layanan Jasa Izin Industri Kosmetika

Izinkosmetik.com menyediakan layanan konsultasi khusus untuk industri kosmetika. Layanan ini membantu perusahaan atau individu memahami regulasi, mempercepat proses perizinan, dan menjamin kualitas produk sesuai standar. Kontak kami di website izinkosmetik.com atau melalui nomor telephone 085219385505.

Manfaat Menggunakan Layanan Izin Industri Kosmetika

Menggunakan layanan kami membantu memudahkan proses perizinan produk kosmetik. Dengan bantuan ahli, Anda dapat menghindari risiko kesalahan, memastikan kepatuhan produk terhadap persyaratan hukum, dan mengoptimalkan performa produk di pasar yang kompetitif.

Kesimpulan

Memahami dan mengikuti langkah-langkah kunci serta memanfaatkan layanan ahli dalam industri kosmetika adalah kunci sukses dalam memulai dan mengelola usaha kosmetik. Proses perizinan yang tepat tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membantu menciptakan produk yang aman dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Apabila Anda tertarik dan memerlukan panduan untuk memulai usaha, jangan ragu untuk menghubungi kami di izinkosmetik.com melalui nomor kontak 085219385505. Kantor kami berlokasi di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain memberikan informasi mengenai permohonan izin edar PKRT, izin alat kesehatan (alkes), sertifikasi halal, dan pendaftaran merek, kami juga siap memberikan bantuan yang Anda butuhkan untuk memulai perjalanan bisnis kosmetik Anda dengan sukses.

Contoh Izin Edar Kosmetik

izin kosmetika, izinedarkosmetik, Izinkosmetik, izinKosmetikOnline·

Contoh Izin Edar Kosmetik – Sebagai bagian dari era modern, industri kosmetik menjadi salah satu sektor yang terus mengalami pertumbuhan signifikan di tengah masyarakat. Permintaan akan produk kecantikan semakin meningkat seiring dengan kesadaran konsumen terhadap perawatan diri. Dalam memasarkan produk-produk kosmetiknya, produsen harus memperoleh izin edar kosmetik dari otoritas yang berwenang. Izin edar kosmetik menjadi bagian penting dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang beredar di pasaran.

Salah satu perusahaan yang telah berhasil memperoleh izin edar kosmetik adalah CV Permatamas Indonesia. Dengan dedikasi tinggi terhadap inovasi dan kepatuhan terhadap regulasi, CV Permatamas Indonesia mampu menghadirkan produk kosmetik berkualitas tinggi yang telah diakui oleh lembaga pengawas kesehatan. Melalui artikel ini, kita akan mengeksplorasi contoh izin edar kosmetik yang diperoleh oleh CV Permatamas Indonesia, menggali lebih dalam mengenai proses perizinan dan pentingnya izin edar dalam industri kosmetik.

Contoh Izin Edar Kosmetik

Berapakah Masa Berlaku Izin Edar Kosmetik?

Masa berlaku izin edar kosmetik umumnya mencapai lima tahun. Dalam kurun waktu tersebut, produsen perlu memastikan bahwa produknya tetap memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kepatuhan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Oleh karena itu, perpanjangan izin edar menjadi kunci penting bagi produsen, tidak hanya sebagai tanda kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk kecantikan yang anda tawarkan.

Apa itu NA Kosmetik?

Proses pendaftaran izin edar kosmetik, yang dikenal sebagai Notifikasi Kosmetik Produk Dalam Negeri, ditandai dengan pemberian nomor izin edar yang mengandung informasi penting dan/atau yang bisa disebut dengan NA. Nomor izin ini diawali dengan 2 (dua) huruf dan 11 (sebelas digit angka). Huruf kedua dalam nomor izin edar menunjukkan kode asal negara produk.

Sebagai ilustrasi, huruf kedua untuk produk dari Asia adalah NA, sementara Australia menggunakan kode NB, Eropa menggunakan NC, Afrika menggunakan ND, dan Amerika menggunakan NE. Sebagai contoh, nomor izin edar untuk produk kosmetik Asia dapat terlihat seperti NA XXXXXXXXXXX. Proses ini mencerminkan komitmen produsen dalam memastikan kepatuhan dan kualitas produk yang beredar di pasar kosmetik, serta memberikan informasi asal produk dengan jelas kepada konsumen.Top of Form

Bagaimana Cara Cek No BPOM kosmetik?

Tidak sulit untuk mengecek BPOM untuk memastikan bahwa produk yang Anda gunakan aman dan terdaftar. Saat ini, ada cara-cara untuk melakukan pengecekan produk yang memiliki nomor BPOM, yaitu sebagai berikut:

  1. Secara Manual

Pertama-tama Dalam mengidentifikasi nomor BPOM pada suatu produk, perhatikan dengan cermat di bagian belakang atau bagian bawah kemasan. Biasanya, nomor BPOM tertera dengan jelas dan terdiri dari dua huruf diikuti oleh sebelas angka. Pastikan untuk memverifikasi setiap digit angka, karena jika ada kelebihan atau kekurangan angka, perlu dipertimbangkan keabsahan nomor BPOM tersebut. Meskipun langkah ini terbilang sederhana, tetapi sangat penting mengingat adanya praktik pemalsuan nomor BPOM oleh penjual tidak jujur yang mencoba menyebarkan produk tanpa izin resmi. Dengan begitu, konsumen dapat lebih yakin akan keamanan dan keaslian produk yang mereka beli.

  1. Akses situs web resmi BPOM

Setelah mengecek secara manual nomor BPOM di kemasan produk, langkah selanjutnya adalah mengunjungi situs resmi BPOM untuk memastikan keaslian nomor tersebut. Anda dapat melakukan verifikasi melalui cekbpom.pom.go.id di peramban internet. Pada halaman utama situs tersebut, terdapat opsi pencarian produk berdasarkan nomor registrasi, nama produk, merk, bentuk sediaan, komposisi, dan nama pendaftar.

Pilih opsi nomor registrasi, isilah kolom dengan nomor yang tertera pada kemasan produk, dan klik tombol “Cari“. Jika produk tersebut terdaftar di BPOM, informasi lengkap seperti nomor registrasi, nama produk, dan perusahaan pendaftar akan ditampilkan. Untuk memastikan keabsahan, pastikan bahwa semua informasi yang diberikan sesuai dengan data produk yang sebenarnya.

  1. Verifikasi Nomor BPOM melalui aplikasi

Alternatif untuk memeriksa keaslian nomor BPOM adalah dengan menggunakan aplikasi Cek BPOM yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store di ponsel Anda. Setelah mengunduh dan menginstal aplikasi Cek BPOM, buka aplikasi tersebut. Pada tampilan awal, Anda dapat menjelajahi sejumlah pilihan pencarian yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda, seperti nomor registrasi, nama produk/nama dagang, atau nama produsen/importir.

Selanjutnya, masukkan kata kunci pencarian di kolom yang disediakan. Setelah berhasil, aplikasi akan menampilkan detail produk, termasuk nomor, nama produk, pendaftar, dan tempat pembuatan produk. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda dapat dengan mudah memverifikasi keabsahan produk kosmetik melalui ponsel pintar Anda.

Siapa Pejabat yang Berwenang Memberikan Izin Edar Kosmetik?

Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah instansi yang berwenang memberikan izin edar kosmetik. BPOM merupakan badan pemerintah nonkementerian di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketentuan mengenai perizinan kosmetik diatur oleh BPOM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses perizinan melibatkan evaluasi terhadap formulasi, bahan baku, proses produksi, dan label produk kosmetik untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Pejabat atau petugas di BPOM yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin edar kosmetik adalah mereka yang bertugas dalam bagian registrasi dan evaluasi produk. Mereka melakukan penilaian mendalam terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh produsen kosmetik sebagai bagian dari proses perizinan.

Bagaimana Cara Melakukan Izin Edar Kosmetik Agar Lebih Mudah Dan Efisien?

Cara atau Langkah-langkah untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam mendapatkan izin edar kosmetik, kami menyarankan untuk memanfaatkan jasa profesional dari CV Permatamas Indonesia. Dengan dedikasi tinggi terhadap inovasi dan pengalaman yang teruji, kami CV Permatamas Indonesia dapat membimbing dan mendukung perusahaan anda dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan dan merancang formulasi yang sesuai regulasi, serta memastikan kesesuaian produk kosmetik dengan standar keamanan dan kualitas yang berlaku.

Dengan menggunakan jasa kami, perusahaan anda dapat mengoptimalkan proses perizinan, menjadikannya lebih efisien, dan memastikan izin edar produk kosmetik diperoleh dengan cepat dan sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Kami, CV Permatamas Indonesia, adalah mitra terpercaya atau konsultan yang telah unggul di bidang perizinan khususnya izin edar kosmetik. Keunggulan kami tidak hanya terletak pada pengalaman yang mendalam, tetapi juga tim ahli yang profesional dan berdedikasi. Dengan layanan kami, tidak hanya fokus pada izin edar kosmetik, tetapi juga menyediakan bantuan dalam berbagai aspek perizinan lainnya. Dengan pendekatan komprehensif dan dukungan penuh dari tim kami, kami bertujuan untuk memberikan solusi perizinan yang efisien dan terpercaya bagi para klien kami.

Layanan kami:

Harga Terjangkau

Dalam penawaran layanan kami, harga yang terjangkau bukan hanya sekadar peluang untuk menghemat biaya, melainkan juga mencerminkan tekad kami dalam memberikan kualitas tanpa kompromi. Meskipun kami menawarkan harga bersaing, bukan berarti kami mengurangi standar kualitas pelayanan. Keyakinan kami adalah bahwa kesuksesan layanan terletak pada harmoni yang tepat antara biaya dan kualitas. Dengan demikian, Anda dapat yakin bahwa dengan memilih layanan kami, Anda tidak hanya mendapatkan harga yang terjangkau, melainkan juga pengalaman dengan kualitas tinggi dan tingkat profesionalisme yang konsisten.

Selain itu, kami juga memberikan pelayanan konsultasi gratis yang bertujuan untuk mempermudah Anda mendapatkan informasi yang relevan tanpa biaya. Tim konsultan kami siap memberikan panduan dan jawaban atas pertanyaan Anda, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang informasional dan cerdas. Dengan kombinasi pelayanan konsultasi gratis dan harga yang terjangkau, kami berkomitmen untuk menjadi mitra yang handal dan mendukung keberhasilan dan kepuasan klien kami.

Bagaimana apakah anda tertarik menggunakan layanan kami? jika anda berencana akan melakukan pengajuan permohonan izin edar kosmetik dan perizinan lainnya tanpa ribet silahkan gunakan jasa kami CV Permatamas Indonesia, kami siap membantu anda! Hubungi kami melalui kontak 085219385505 dan Alamat kantor kami yang berlokasi di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Izin Kosmetik adalah jasa sepesilis dibidang pengurusan izin kosmetik, yang sudah pengalaman dan kantor berkedudukan di Kota Bekasi Jawa Barat.

Alamat

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.

Kontak

Telp : 021-89253417
Hp/WA : 085777630555

© 2023 Izin Kosmetik – Support oleh Dokter Website

Facebook Twitter Instagram Youtube