Permatamas
Hubungi Kami

Penulis: Izin Edar Kosmetik

Perizinan Usaha Skincare Terbaru 2025

izin kosmetik·

Perizinan Usaha Skincare Terbaru 2025 – Bisnis skincare di Indonesia terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Tren perawatan kulit kini tidak hanya digemari oleh wanita, tetapi juga oleh pria dari berbagai kalangan usia. Melihat peluang besar ini, banyak pelaku usaha tertarik untuk memulai bisnis di bidang skincare, baik sebagai produsen lokal maupun importir produk luar negeri.

Namun, di balik peluang besar tersebut, ada satu hal penting yang wajib diperhatikan oleh setiap pelaku usaha — yaitu perizinan usaha skincare. Tanpa legalitas yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan dan BPOM, produk skincare tidak dapat diedarkan secara sah di Indonesia.
Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai perizinan usaha skincare terbaru tahun 2025, mulai dari pengertian, jenis izin yang dibutuhkan, tahapan pengurusannya, hingga pentingnya memiliki legalitas resmi untuk menjaga kepercayaan konsumen dan keberlangsungan bisnis Anda.

Apa Itu Perizinan Usaha Skincare

Perizinan usaha skincare adalah serangkaian proses administratif dan teknis yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memproduksi atau mengedarkan produk perawatan kulit. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman, bermutu, dan bermanfaat sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi lembaga utama yang mengatur dan mengawasi peredaran produk kosmetik dan skincare di Indonesia. Semua produk skincare — baik buatan lokal maupun impor — harus memiliki izin edar resmi sebelum dipasarkan.
Proses perizinan ini juga mencakup aspek lain seperti uji mutu bahan baku, keamanan formula, dan standar produksi yang higienis. Dengan adanya izin usaha skincare yang lengkap, produsen dapat memastikan bahwa bisnisnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan dipercaya oleh masyarakat.

Jenis Izin yang Diperlukan untuk Usaha Skincare

Jenis perizinan yang diperlukan tergantung pada asal produk, apakah produk lokal (diproduksi di Indonesia) atau produk impor (diproduksi di luar negeri dan akan diedarkan di Indonesia).

1. Untuk Produk Lokal
Jika Anda memproduksi skincare di Indonesia, berikut dua izin utama yang wajib dimiliki:

a. Sertifikat CPKB / SPA CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik)
Sertifikat CPKB merupakan izin wajib bagi industri kosmetik dalam negeri. Sertifikat ini menunjukkan bahwa fasilitas produksi Anda telah memenuhi standar produksi yang baik sesuai dengan ketentuan BPOM.

Tujuan dari penerapan CPKB adalah agar setiap produk yang dihasilkan memiliki mutu konsisten, aman digunakan, dan diproduksi dalam kondisi higienis.
Sertifikat ini diperoleh setelah dilakukan audit oleh tim BPOM terhadap sarana produksi, termasuk ruang pembuatan, peralatan, bahan baku, personel, hingga sistem dokumentasi.
Tanpa sertifikat CPKB, perusahaan tidak bisa mengajukan izin edar kosmetik.

b. Izin Edar Kosmetik
Setelah memiliki Sertifikat CPKB, langkah selanjutnya adalah mengurus izin edar kosmetik untuk setiap produk yang akan dipasarkan.
Pendaftaran izin edar dilakukan melalui sistem e-Notifikasi BPOM, di mana pelaku usaha wajib menyerahkan data lengkap produk seperti:
• Komposisi bahan aktif
• Label dan kemasan
• Klaim manfaat produk
• Data keamanan dan mutu
• Sertifikat pendukung bahan baku
Setelah izin edar diterbitkan, produk akan memiliki Nomor Notifikasi BPOM (NA) yang menandakan bahwa produk tersebut legal dan boleh dijual di pasaran.

2. Untuk Produk Impor

Bagi pelaku usaha yang ingin menjual produk skincare dari luar negeri, ada dua izin utama yang wajib diurus:

a. Rekomendasi Persetujuan Notifikasi Kosmetik
Sebelum mengajukan izin edar kosmetik impor, pelaku usaha harus memperoleh rekomendasi persetujuan notifikasi dari BPOM. Dokumen ini merupakan bukti bahwa produk yang diimpor memenuhi standar keamanan dan mutu sesuai regulasi Indonesia.

Persyaratan umumnya meliputi:
• Surat penunjukan resmi dari produsen luar negeri (Letter of Appointment)
• Dokumen profil perusahaan luar negeri
• Hasil uji laboratorium bahan produk
• Data formula lengkap dan label produk

b. Izin Edar Kosmetik Impor
Setelah memperoleh rekomendasi, pelaku usaha dapat mengajukan izin edar kosmetik impor melalui sistem notifikasi BPOM.

Proses ini hampir sama dengan produk lokal, namun dokumen yang dilampirkan lebih banyak karena melibatkan data asal produk, sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice) dari negara asal, serta hasil uji keamanan internasional.

Produk yang telah disetujui akan mendapatkan Nomor Notifikasi (NA) dan dapat dipasarkan secara legal di Indonesia.

Perizinan Usaha Skincare Terbaru 2025
Perizinan Usaha Skincare Terbaru 2025

Proses dan Tahapan Pengurusan Izin Usaha Skincare

Berikut tahapan umum dalam pengurusan perizinan usaha skincare tahun 2025:
1. Menentukan Jenis Usaha dan Produk
Tentukan apakah Anda akan menjadi produsen lokal, pemilik merek, atau importir produk luar negeri.

2. Menyiapkan Dokumen Legal Perusahaan
Seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP, Akta Perusahaan, dan izin usaha dari OSS.

3. Audit dan Sertifikasi CPKB (untuk produsen lokal)
Pastikan fasilitas produksi memenuhi standar CPKB agar dapat melanjutkan ke tahap notifikasi produk.

4. Pengajuan Notifikasi ke BPOM
Ajukan notifikasi produk skincare dengan melampirkan seluruh dokumen teknis, label, dan formula bahan aktif.

5. Verifikasi dan Evaluasi BPOM
BPOM akan memeriksa kelengkapan dokumen, kebenaran formula, serta keamanan produk.

6. Penerbitan Nomor Notifikasi (NA)
Jika semua tahapan disetujui, produk akan mendapatkan Nomor Notifikasi BPOM dan dapat dipasarkan secara resmi di seluruh Indonesia.

Pentingnya Legalitas dalam Bisnis Skincare

Legalitas bukan sekadar formalitas administratif, tetapi fondasi utama keberlangsungan bisnis skincare.

Berikut alasan mengapa izin usaha skincare sangat penting:
1. Menjamin Keamanan Konsumen
Produk yang memiliki izin resmi telah melalui pengujian dan evaluasi keamanan, sehingga aman digunakan oleh masyarakat.

2. Meningkatkan Kepercayaan Pasar
Konsumen lebih percaya pada produk yang memiliki nomor notifikasi BPOM. Ini juga meningkatkan reputasi merek di pasar.

3. Mempermudah Kerja Sama dan Distribusi
Legalitas produk memudahkan Anda menjalin kerja sama dengan toko retail, marketplace, dan distributor besar.

4. Terhindar dari Sanksi Hukum
Menjual produk tanpa izin edar resmi melanggar peraturan dan dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana.

5. Menunjang Ekspansi Bisnis
Dengan legalitas lengkap, produk Anda berpeluang besar menembus pasar ekspor dan menjadi brand terpercaya di industri kosmetik.

Jasa Pengurusan Perizinan Usaha Skincare Profesional

Bagi pelaku usaha yang baru memulai atau ingin memperluas lini produk skincare, proses pengurusan izin sering kali terasa kompleks dan memakan waktu. Oleh karena itu, menggunakan layanan jasa pengurusan izin usaha skincare profesional dapat menjadi solusi yang efisien.

PERMATAMAS Indonesia hadir sebagai mitra terpercaya dalam membantu pelaku usaha mengurus seluruh perizinan skincare, mulai dari:
• Persiapan dokumen legalitas perusahaan
• Pengurusan Sertifikat CPKB / SPA CPKB
• Pengajuan Notifikasi Izin Edar Kosmetik Lokal dan Impor
• Konsultasi regulasi BPOM dan Kementerian Kesehatan

Dengan tim yang berpengalaman dan memahami sistem e-registrasi terbaru 2025, kami memastikan setiap proses berjalan cepat, tepat, dan sesuai regulasi pemerintah.

Alamat Kantor:
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61,
Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

Segera urus perizinan usaha skincare Anda sekarang juga agar produk dapat beredar legal, aman, dan dipercaya konsumen di seluruh Indonesia.

Apa Itu Izin BPOM Parfum

izin kosmetik·

Apa Itu Izin BPOM Parfum – Bagi pelaku usaha kosmetik, terutama produsen dan importir parfum, izin BPOM merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman, bermutu, dan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Izin BPOM bukan hanya formalitas, tetapi bentuk kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk Anda.

Parfum tergolong dalam kategori kosmetik sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika. Oleh karena itu, sebelum dipasarkan di Indonesia, parfum wajib didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar memperoleh izin edar.

Melalui pendaftaran ini, BPOM akan memeriksa kandungan bahan, keamanan, serta label produk. Tujuannya adalah mencegah beredarnya parfum yang mengandung bahan berbahaya atau klaim yang menyesatkan konsumen.

Biaya Izin BPOM Parfum

Besaran biaya pendaftaran izin BPOM parfum berbeda-beda tergantung pada jenis usaha dan kategori produk. Secara umum,

berikut kisaran biaya yang berlaku:
1. Pendaftaran Kosmetik Lokal: sekitar Rp 500.000 – Rp 1.000.000 per produk.
2. Pendaftaran Kosmetik Impor: berkisar Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 per produk, tergantung asal negara dan jenis parfum.
3. Jasa Konsultan Pengurusan Izin BPOM Parfum: bervariasi mulai dari Rp 3.000.000 – Rp 7.000.000, tergantung kompleksitas dokumen dan jumlah varian produk.

Biaya tersebut sudah termasuk pengajuan ke sistem CEPB (Cosmetic Electronic Registration) BPOM dan proses administrasi. Meski nominalnya tampak besar, manfaat memiliki izin resmi jauh lebih bernilai karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang distribusi ke retail besar maupun e-commerce.

Cara Izin BPOM Parfum

Berikut langkah-langkah cara mendapatkan izin BPOM untuk parfum:
1. Memiliki Legalitas Usaha
Pastikan Anda memiliki dokumen legalitas seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), SIUP, dan sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) jika bertindak sebagai produsen.

2. Menentukan Jenis dan Varian Parfum
Setiap varian atau aroma parfum dianggap sebagai produk berbeda, sehingga perlu didaftarkan satu per satu.

3. Menyiapkan Dokumen Teknis Produk
Meliputi formula lengkap, label desain, dan kemasan akhir produk. Formula harus mencantumkan semua bahan penyusun serta fungsi dan konsentrasinya.

4. Pengajuan ke Sistem e-Registration BPOM
Pendaftaran dilakukan melalui sistem daring https://notifkos.pom.go.id. Anda perlu membuat akun dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan.

5. Evaluasi dan Persetujuan BPOM
BPOM akan menilai kesesuaian data, keamanan bahan, serta label produk. Jika disetujui, Anda akan menerima Notifikasi Kosmetika, yang berfungsi sebagai izin edar resmi.

Proses pendaftaran ini biasanya memakan waktu antara 20 Hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen dan antrian evaluasi.

Apa Itu Izin BPOM Parfum
Apa Itu Izin BPOM Parfum

Syarat Izin BPOM Parfum

Agar pengajuan izin BPOM berjalan lancar, berikut syarat dokumen yang perlu disiapkan:
1. Identitas Perusahaan:
o NIB dan SIUP
o NPWP perusahaan
o Surat kuasa penanggung jawab teknis

2. Dokumen Teknis Produk:
o Nama dagang dan kategori produk (parfum, body mist, eau de toilette, dll.)
o Komposisi lengkap dengan fungsi bahan
o Spesifikasi produk dan data keamanan bahan
o Desain label dan kemasan

3. Sertifikat CPKB (bagi produsen lokal)
Sertifikat ini menandakan bahwa produk dibuat sesuai standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

4. Surat Pernyataan dari Pemilik Merek atau Principal (untuk produk impor)
Diperlukan untuk menjamin keabsahan distribusi produk dari luar negeri.
Semua dokumen harus dalam format digital dan diunggah melalui sistem BPOM.

Cara Urus Izin BPOM Parfum

Mengurus izin BPOM parfum bisa dilakukan secara mandiri, namun banyak pelaku usaha memilih bekerja sama dengan konsultan perizinan BPOM agar proses lebih cepat dan minim kesalahan. Berikut dua opsi yang bisa dipilih:

1. Mengurus Sendiri
• Buat akun di notifkos.pom.go.id
• Siapkan seluruh dokumen dan unggah ke sistem
• Tunggu proses evaluasi
• Revisi bila ada perbaikan dari BPOM
Kelemahannya, proses ini memakan waktu cukup lama bagi yang belum terbiasa, terutama jika ada revisi teknis pada formula atau label.

2. Melalui Konsultan Izin BPOM
Konsultan akan membantu Anda mulai dari persiapan dokumen, penginputan ke sistem, hingga memperoleh notifikasi BPOM. Layanan ini cocok untuk pemilik merek yang ingin fokus pada produksi dan pemasaran.

Dengan bantuan profesional, Anda dapat memastikan seluruh tahapan sesuai regulasi BPOM, menghindari penolakan, dan mempercepat terbitnya izin edar parfum Anda.

Masa Berlaku Izin BPOM Parfum

Setiap BPOM menetapkan masa berlaku izin parfum selama 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Setelah masa berlaku habis, pemilik wajib melakukan perpanjangan izin melalui sistem yang sama dengan pendaftaran awal.

Pelaku usaha wajib memperpanjang izin minimal 3 bulan sebelum masa berlaku habis, agar distribusi produk tidak terganggu. Jika izin tidak diperpanjang,BPOM dapat memberikan sanksi administratif jika pelaku usaha tidak memperpanjang izin edar.

Selain itu, perubahan formula, kemasan, atau nama produk juga mengharuskan pelaku usaha untuk melakukan pembaruan izin (update data) di sistem BPOM.

Jasa Pengurusan Izin BPOM Parfum

Bagi pelaku usaha yang tidak ingin repot, menggunakan jasa pengurusan izin BPOM parfum adalah solusi praktis dan efisien. Melalui layanan profesional seperti PERMATAMAS Indonesia, proses pengurusan dilakukan oleh tim ahli yang berpengalaman di bidang legalitas kosmetik dan perizinan edar.

Beberapa keuntungan menggunakan jasa pengurusan izin BPOM parfum:
• Pendampingan dari awal hingga izin terbit
• Pemeriksaan dokumen dan formula produk agar sesuai regulasi
• Proses lebih cepat dan minim revisi
• Konsultasi gratis untuk rencana perluasan varian produk parfum

Dengan dukungan tim profesional, Anda tidak perlu khawatir menghadapi sistem yang rumit. Semua tahapan dari pengisian data, komunikasi dengan BPOM, hingga pengambilan sertifikat izin akan diurus secara menyeluruh.

Segera Lindungan Izin BPOM Parfum Anda

Izin BPOM parfum adalah bentuk perlindungan bagi konsumen sekaligus bukti bahwa produk Anda telah memenuhi standar keamanan dan mutu. Prosesnya mencakup persiapan dokumen, pendaftaran daring, evaluasi, hingga penerbitan notifikasi kosmetika.

Bagi pelaku usaha yang ingin fokus pada pengembangan bisnis, bekerja sama dengan konsultan izin BPOM parfum profesional seperti PERMATAMAS Indonesia dapat menjadi pilihan tepat. Dengan izin resmi, parfum Anda tidak hanya legal beredar, tetapi juga lebih dipercaya oleh pasar dan siap bersaing secara nasional

Ingin mengurus izin BPOM parfum tanpa ribet? Hubungi PERMATAMAS Indonesia sekarang juga untuk konsultasi gratis! Tim ahli kami siap membantu dari awal hingga izin terbit dengan garansi 100% keberhasilan.

Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
WhatsApp : 085777630555
Telp Kantor : 021-89253417

Apa Saja Sanksi Pelanggaran tentang Kosmetik

Permatamas·

Apa Saja Sanksi Pelanggaran tentang Kosmetik – Industri kosmetik adalah salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Permintaan yang tinggi terhadap produk kecantikan dan perawatan diri membuat banyak pelaku usaha tertarik terjun ke dalam bisnis ini. Namun, di balik peluang besar tersebut, ada tanggung jawab besar pula yang harus dipenuhi, terutama soal keamanan, mutu, dan standar kualitas produk.
Kosmetik tidak bisa diproduksi dan dipasarkan sembarangan. Pemerintah telah mengatur secara tegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar konsumen tidak dirugikan oleh produk yang membahayakan kesehatan maupun produk palsu yang tidak sesuai standar. Jika aturan ini dilanggar, pelaku usaha bisa dikenakan sanksi pidana yang cukup berat.
Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai sanksi pelanggaran kosmetik sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Mengapa Regulasi Kosmetik Sangat Penting?

Sebelum membahas sanksi, penting untuk memahami mengapa kosmetik diawasi ketat. Kosmetik adalah produk yang langsung bersentuhan dengan tubuh, baik kulit, rambut, maupun area sensitif lainnya. Jika mengandung bahan berbahaya atau diproduksi tanpa standar yang baik, maka risikonya bisa sangat serius, mulai dari iritasi ringan hingga kerusakan permanen pada kulit.
Selain itu, banyak konsumen yang membeli kosmetik berdasarkan klaim produsen. Jika klaim tidak sesuai fakta atau produk mengandung zat berbahaya, tentu merugikan konsumen. Karena itu, regulasi hadir untuk melindungi masyarakat sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Dasar Hukum Sanksi Pelanggaran Kosmetik

Ada dua undang-undang utama yang menjadi rujukan dalam memberikan sanksi kepada pelanggaran kosmetik di Indonesia, yaitu Undang–Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang–Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Mari kita bahas lebih rinci.

1. Undang–Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam undang-undang ini, kosmetik masuk ke dalam kategori sediaan farmasi sehingga wajib memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Aturannya diatur pada:

• Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)
Disebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, termasuk kosmetik, yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Sanksi yang diberikan:
• Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
• Denda paling banyak Rp1 miliar.

Sanksi ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam mengawasi peredaran kosmetik. Tidak hanya produsen besar, usaha kecil sekalipun wajib patuh terhadap aturan ini.

2. Undang–Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Selain dari sisi kesehatan, pelanggaran kosmetik juga diatur dalam konteks perlindungan konsumen. Konsumen berhak mendapatkan produk yang aman, bermutu, dan sesuai standar.
Aturan ini tercantum dalam:

• Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a)
Disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang, termasuk kosmetik, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang diberikan:
• Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
• Denda paling banyak Rp2 miliar.

Sanksi ini lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen. Artinya, jika konsumen dirugikan karena produk kosmetik yang tidak sesuai standar, pelaku usaha bisa dikenai pidana berdasarkan undang-undang ini.

Contoh Kasus Pelanggaran Kosmetik

Beberapa contoh pelanggaran yang sering terjadi antara lain:
• Kosmetik yang mengandung merkuri, hidroquinon, atau bahan berbahaya lainnya.
• Produk ilegal yang tidak memiliki nomor notifikasi BPOM.
• Kosmetik dengan klaim berlebihan yang menyesatkan konsumen.
• Produk yang diproduksi di sarana tidak sesuai standar CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik).

Jika kasus-kasus tersebut ditemukan oleh BPOM, produk bisa ditarik dari pasaran, dan pelaku usaha berpotensi dikenai sanksi pidana sesuai undang-undang di atas.

Apa Saja Sanksi Pelanggaran tentang Kosmetik
Apa Saja Sanksi Pelanggaran tentang Kosmetik

Dampak Negatif Pelanggaran Kosmetik

Selain sanksi pidana, pelanggaran dalam produksi dan distribusi kosmetik juga menimbulkan banyak dampak buruk, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, seperti:
• Bagi konsumen: Risiko kesehatan mulai dari iritasi kulit, kerusakan organ, bahkan penyakit serius.
• Bagi pelaku usaha: Kehilangan izin produksi, pencabutan notifikasi produk, kehilangan kepercayaan pasar, hingga kerugian finansial besar akibat denda dan tuntutan hukum.
• Bagi industri secara umum: Menurunkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap produk kosmetik lokal.

Pentingnya Kepatuhan bagi Pelaku Usaha Kosmetik

Dengan adanya sanksi yang berat, pelaku usaha kosmetik harus benar-benar mematuhi semua aturan. Mulai dari proses izin produksi, notifikasi BPOM, pemilihan bahan baku, fasilitas produksi, hingga pemasaran produk.
Mematuhi aturan bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga nama baik perusahaan dan membangun kepercayaan konsumen.

Kesimpulan

Sanksi pelanggaran tentang kosmetik di Indonesia diatur secara tegas dalam:
1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan → Penjara 10 tahun + denda Rp1 miliar.
2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen → Penjara 5 tahun + denda Rp2 miliar.
Kedua aturan ini memperlihatkan bahwa pemerintah sangat serius melindungi masyarakat dari bahaya kosmetik yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib mematuhi setiap regulasi yang ada agar usaha dapat berkembang dengan legal, aman, dan terpercaya.

Permatamas: Solusi Legalitas Kosmetik Anda

Mengurus izin dan memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi memang tidak mudah. Prosesnya membutuhkan pemahaman hukum, administrasi, hingga komunikasi intens dengan BPOM.
Di sinilah Permatamas Indonesia hadir untuk membantu. Kami berpengalaman dalam mengurus izin edar kosmetik, notifikasi BPOM, hingga pendampingan dalam hal kepatuhan regulasi. Dengan dukungan tim profesional, bisnis kosmetik Anda bisa berjalan lancar tanpa khawatir terkena sanksi hukum.
Segera hubungi kami di untuk konsultasi lebih lanjut.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Kami juga melayani : Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pendirian Yayasan, Jasa Pendirian Koperasi, Jasa Pendaftaran Merek HKI, Jasa Sertifikasi Halal, Jasa Izin Kosmetik, Izin PKRT.

Apa Saja Peraturan Produk Kosmetik

Permatamas·

Penjelasan lengkap Apa Saja Peraturan Produk Kosmetik – Industri kosmetik adalah salah satu sektor yang terus berkembang pesat di Indonesia. Permintaan yang tinggi terhadap produk perawatan kulit, make up, hingga personal care membuat banyak perusahaan tertarik masuk ke dalam bisnis ini. Namun, perlu dipahami bahwa kosmetik termasuk produk yang diawasi ketat oleh pemerintah. Tujuannya jelas: melindungi konsumen dari risiko bahan berbahaya serta memastikan produk yang beredar benar-benar aman, bermutu, dan bermanfaat.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur tata cara produksi, distribusi, hingga pemasaran kosmetik. Artikel ini akan membahas berbagai peraturan produk kosmetik di Indonesia, mulai dari dokumen informasi produk, notifikasi, pengawasan, sarana produksi, hingga regulasi tambahan lainnya.

Dokumen Informasi Produk

Sebelum suatu kosmetik dipasarkan, produsen wajib menyiapkan Dokumen Informasi Produk (DIP). Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa kosmetik yang diproduksi telah memenuhi standar keamanan.
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.14 Tahun 2017 menjadi dasar hukum mengenai pedoman penyusunan DIP.
• DIP memuat informasi lengkap mengenai formula produk, data keamanan bahan, proses produksi, hingga uji yang mendukung klaim.
Dengan adanya regulasi ini, perusahaan tidak bisa sembarangan membuat klaim berlebihan atau mencampurkan bahan yang dilarang. DIP juga menjadi acuan bagi BPOM dalam melakukan evaluasi dan pengawasan.

Notifikasi Kosmetika

Salah satu istilah penting dalam regulasi kosmetik adalah notifikasi kosmetika. Berbeda dengan obat yang harus melalui registrasi panjang, kosmetik cukup melalui mekanisme notifikasi. Artinya, setiap produk kosmetik harus didaftarkan dan mendapatkan nomor notifikasi dari BPOM sebelum bisa dipasarkan.

Beberapa aturan yang mengatur notifikasi kosmetika, antara lain:
1. Permenkes No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetik.
2. Peraturan Kepala BPOM No.19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
3. Peraturan BPOM No.23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
4. Peraturan BPOM No.12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
Proses notifikasi bertujuan agar produk yang beredar benar-benar terdaftar resmi, memiliki izin edar, serta mudah ditelusuri jika terjadi keluhan dari konsumen.

Apa Saja Peraturan Produk Kosmetik
Apa Saja Peraturan Produk Kosmetik

Pengawasan Kosmetika

Regulasi kosmetik tidak berhenti di tahap notifikasi. Setelah produk beredar, pemerintah tetap melakukan pengawasan. Hal ini meliputi iklan, klaim, bahan, hingga peredaran produk di pasar.

Beberapa aturan penting mengenai pengawasan kosmetika di Indonesia, yaitu:
• Keputusan Kepala BPOM No.HK.00.06.42.0255 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Alpha Hydroxy Acid (AHA) dalam Kosmetika.
• Peraturan Kepala BPOM No.HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika.
• Peraturan Kepala BPOM No.1 Tahun 2016 dan No.18 Tahun 2016 mengenai Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika.
• Peraturan BPOM No.11 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan dan Pemusnahan Kosmetika.
• Peraturan BPOM No.12 Tahun 2019 tentang Cemaran Dalam Kosmetika.
• Peraturan BPOM No.26 Tahun 2019 tentang Monitoring Efek Samping Kosmetika.
• Peraturan BPOM No.2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Melalui aturan-aturan tersebut, pengawasan dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari bahan baku, proses produksi, cara promosi, hingga efek samping setelah dipakai masyarakat.

Sarana Produksi Kosmetik

Untuk bisa mendapatkan izin produksi, perusahaan kosmetik harus memenuhi persyaratan terkait sarana produksi. Persyaratan ini memastikan pabrik kosmetik menerapkan standar kebersihan, keamanan, dan kualitas yang konsisten.

Aturan mengenai sarana produksi kosmetik meliputi:
1. Permenkes No.1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
2. Peraturan Kepala BPOM No.HK.03.42.06.10.4556 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik).
3. Peraturan Kepala BPOM No.HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika.
4. Peraturan BPOM No.11 Tahun 2016 tentang Pedoman Higiene Sanitasi dan Dokumentasi Industri Kosmetika.
5. Peraturan BPOM No.25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika.

Jika perusahaan tidak memenuhi standar CPKB, izin produksinya bisa dicabut. Oleh karena itu, aspek fasilitas dan prosedur produksi menjadi sangat krusial.

Regulasi Lain-Lain

Selain aturan utama di atas, ada juga sejumlah regulasi tambahan yang ikut mengatur peredaran kosmetik. Misalnya terkait metode analisis, uji klinik, barcode, hingga penjualan daring.

Beberapa di antaranya:
• Peraturan Kepala BPOM No.HK.03.1.23.08.11.07331 Tahun 2011 tentang Metode Analisis Kosmetika.
• Peraturan BPOM No.21 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Persetujuan Uji Klinik.
• Peraturan BPOM No.27 Tahun 2016 tentang Prosedur Rekomendasi Persetujuan Impor Kosmetika.
• Peraturan BPOM No.33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan.
• Peraturan BPOM No.5 Tahun 2020 tentang Integrasi Perizinan Berusaha Sektor Obat dan Makanan.
• Peraturan BPOM No.8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.

Regulasi ini penting untuk menyesuaikan perkembangan industri kosmetik yang semakin modern, terutama di era digital. Misalnya, aturan terkait penjualan online dan penggunaan barcode bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan mencegah pemalsuan produk.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan produk kosmetik di Indonesia sangatlah detail. Mulai dari dokumen informasi produk, notifikasi, pengawasan, sarana produksi, hingga aturan tambahan lain. Semua regulasi ini bertujuan melindungi konsumen sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat di industri kosmetik.

Bagi pelaku usaha, memahami aturan ini sangat penting sebelum meluncurkan produk. Kesalahan kecil dalam perizinan bisa berdampak besar, bahkan sampai penarikan produk dari pasar. Karena itu, sebaiknya perusahaan bekerja sama dengan konsultan berpengalaman agar proses izin berjalan
lancar.

Jika Anda membutuhkan pendampingan dalam mengurus izin produksi, notifikasi kosmetik, maupun kepatuhan terhadap regulasi BPOM, Permatamas Indonesia siap membantu. Dengan pengalaman dan tim profesional, kami memberikan solusi terpercaya agar produk kosmetik Anda bisa segera beredar secara legal dan aman.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Kami juga melayani : Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pendirian Yayasan, Jasa Pendirian Koperasi, Jasa Pendaftaran Merek HKI, Jasa Sertifikasi Halal, Jasa Izin Kosmetik, Izin PKRT.

Perbedaan Industri Kosmetik Gol A dan B

Permatamas·

Penjelesan lengkap perbedaan industri kosmetik golongan A dan golongan B Industri kosmetik di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk perawatan dan kecantikan. Dalam regulasi, industri kosmetik dibagi menjadi dua kategori besar: Golongan A dan Golongan B.
Kedua golongan ini memiliki standar yang berbeda, baik dari sisi bangunan, peralatan produksi, kualifikasi penanggung jawab teknis (PJT), hingga jenis produk yang bisa diproduksi. Memahami perbedaan ini sangat penting bagi calon pelaku usaha agar dapat memilih jalur yang sesuai dengan modal dan strategi bisnis.

Perbedaan Dari Bangunan

Bangunan merupakan aspek penting yang harus dipenuhi untuk mendirikan industri kosmetik. Standar yang berlaku akan menentukan seberapa besar biaya dan investasi yang dibutuhkan.
Golongan A memiliki kewajiban menyediakan laboratorium, sementara Golongan B cukup memiliki ruang pengawasan mutu.
Berikut Perbedaan Industri Kosmetik Golongan A dan B :

Golongan A
1. Wajib memiliki Laboratorium Fisika Kimia.
2. Laboratorium digunakan untuk menguji bahan baku, produk antara, hingga produk jadi.
3. Membutuhkan biaya pembangunan lebih besar.

Golongan B
• Hanya membutuhkan Ruang atau Area Pengawasan Mutu.
• Pengawasan dilakukan secara sederhana untuk menjamin konsistensi produk.
• Lebih efisien bagi UMKM atau bisnis dengan modal terbatas.

Perbedaan Industri Kosmetik Gol A dan B
Perbedaan Industri Kosmetik Gol A dan B

Perbedaan Dari Peralatan Produksi

Selain bangunan, peralatan produksi juga menjadi pembeda utama. Tingkat teknologi yang digunakan akan berpengaruh pada kapasitas produksi, kualitas, dan jenis produk yang bisa dihasilkan.
Industri Golongan A dituntut menggunakan peralatan canggih, sementara Golongan B masih diperbolehkan memakai peralatan sederhana.

Berikut Perbedaan Golongan A dan B :
• Golongan A:
Menggunakan teknologi tinggi seperti homogenizer modern, mesin sterilisasi otomatis, dan sistem produksi berskala besar. Cocok untuk perusahaan besar yang ingin menghasilkan produk beragam dan berkualitas tinggi.

• Golongan B:
Cukup dengan alat sederhana seperti pengaduk manual, wadah produksi, dan peralatan semi otomatis. Lebih hemat biaya dan sesuai untuk usaha kecil yang baru merintis.

Perbedaan dari Penanggungjawab Teknis (PJT)

Penanggung jawab teknis (PJT) adalah individu yang bertugas menjaga mutu dan memastikan seluruh proses produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran PJT menjadi sangat penting karena menyangkut kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk kosmetik yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, posisi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis bagi keberlangsungan perusahaan.

Perbedaan kualifikasi PJT pada Golongan A dan B mencerminkan tingkatan standar yang berlaku. Golongan A menetapkan standar lebih tinggi karena lingkup produk yang lebih luas dan kompleks, sedangkan Golongan B memberi ruang yang lebih fleksibel agar usaha tetap dapat berjalan. Dengan adanya perbedaan ini, perusahaan perlu mempertimbangkan secara matang sumber daya manusia yang ditempatkan sebagai PJT agar sejalan dengan visi bisnis yang dijalankan.

Perbedaan Penanggungjawab Teknis Golongan A dan B :
1. Golongan A
o PJT wajib seorang Apoteker.
o Harus memahami farmasi, kimia, dan keamanan produk.
o Cocok untuk produksi kosmetik yang kompleks.

2. Golongan B
o Minimal lulusan D3 Farmasi.
o Cukup untuk mengawasi kosmetik sederhana.
o Lebih ramah untuk industri kecil dan menengah.

Perbedaan dari Produk

Produk yang bisa diproduksi juga berbeda antara Golongan A dan B. Hal ini akan menentukan strategi bisnis perusahaan kosmetik dalam menguasai pasar. Perbedaan golongan tersebut membuat setiap perusahaan perlu menyesuaikan arah pengembangan produknya agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen di segmen yang dituju. Dengan demikian, pemilihan golongan bukan hanya sekadar administrasi, tetapi juga bagian penting dari perencanaan bisnis jangka panjang.

Selain itu, strategi pemasaran pun akan dipengaruhi oleh kategori produk yang dipilih. Perusahaan yang tepat dalam membaca pasar akan lebih mudah menentukan positioning, target konsumen, serta cara membangun citra merek. Dengan pemahaman yang baik terhadap perbedaan golongan, perusahaan dapat mengoptimalkan peluang sekaligus meminimalisir risiko dalam persaingan industri kosmetik.

Berikut perbedaan produk golongan A dan B :

Golongan A
o Semua jenis sediaan kosmetik bisa diproduksi.
o Contohnya: krim wajah, serum, lotion, bedak, hingga produk khusus dengan formula rumit.
o Lebih fleksibel untuk ekspansi pasar.

Golongan B
o Hanya bisa memproduksi beberapa jenis kosmetik sederhana.
o Biasanya terbatas pada produk cair, lotion ringan, atau produk dasar lain.
o Tidak boleh memproduksi produk untuk bayi, sekitar mata, rongga, mulut atau membrane mukosa
o Tidak boleh memproduksi produk yang mengandung bahan serta memiliki fungsi sebagai anti jerawat, pencerah kulit, tabir surya, chemical peeling dan pewarna rambut,
o Tidak boleh memproduksi aerosol dan serbuk kompak.

Permatamas Jasa Izin Kosmetik Golongan A dan B

Mengurus izin industri kosmetik memang tidak sederhana. Mulai dari dokumen administratif, standar bangunan, peralatan, hingga persyaratan tenaga ahli, semua harus dipenuhi sesuai aturan BPOM.

Di sinilah PERMATAMAS Indonesia hadir sebagai mitra terpercaya untuk membantu pelaku usaha mengurus izin industri kosmetik Golongan A maupun Golongan B. Kami memiliki tim ahli berpengalaman dalam bidang perizinan, sehingga proses lebih cepat, valid, dan efisien.

Mengapa memilih PERMATAMAS?
1. Konsultasi gratis sebelum menentukan golongan industri.
2. Pendampingan lengkap mulai dari dokumen hingga persiapan audit.
3. Bimbingan standar bangunan, peralatan, dan tenaga ahli.
4. Proses transparan dan terpercaya.

Jangan salah pilih jasa izin kosmetik.

Hubungi kami sekarang di 0857-7763-0555 kami sudah pengalaman dan sudah terbukti mengurus bisa cek daftar klien kami, dan bisa di verifikasi ke website resmi BPOM, kami tidak menampilkan portofolio atau testimoni karena kami anggap tidak bisa di verifikasi kebenarannya.
Dengan PERMATAMAS, usaha kosmetik Anda akan lebih siap menghadapi persaingan pasar dengan legalitas yang jelas dan terjamin.

Perbedaan industri kosmetik Golongan A dan B mencakup beberapa aspek penting:
• Bangunan A wajib ada laboratorium, B cukup ruang pengawasan mutu.
• Peralatan Produksi A menggunakan teknologi tinggi, B alat sederhana.
• Penanggung Jawab Teknis (PJT) A wajib apoteker, B minimal D3 Farmasi.
• Produk A bisa memproduksi semua sediaan, B hanya produk tertentu.

Pemilihan golongan harus disesuaikan dengan modal, target pasar, dan rencana bisnis. Untuk memastikan proses perizinan berjalan lancar, percayakan pada PERMATAMAS Indonesia yang siap mendampingi Anda dari awal hingga izin resmi terbit.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Kami juga melayani : Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pendirian Yayasan, Jasa Pendirian Koperasi, Jasa Pendaftaran Merek HKI, Jasa Sertifikasi Halal, Jasa Izin Kosmetik, Izin PKRT.

Jasa Urus Kosmetik BPOM

Permatamas·

Jasa Urus Kosmetik BPOM – Solusi Praktis Bagi Pelaku Usaha Dalam dunia bisnis kosmetik, legalitas menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Produk yang sudah memiliki izin edar resmi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) akan lebih dipercaya konsumen, sekaligus membuka peluang besar untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional. Namun, proses pendaftaran dan pengurusan izin BPOM kosmetik tidaklah sederhana. Oleh karena itu, hadir layanan jasa urus BPOM kosmetik yang membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk lebih mudah mendapatkan izin resmi.
Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang pentingnya izin BPOM kosmetik, langkah-langkah pendaftarannya, hingga keuntungan menggunakan jasa profesional dalam mengurus perizinan.

Apa Itu Jasa Urus Kosmetik BPOM

Jasa urus BPOM kosmetik adalah layanan yang membantu pelaku usaha dalam proses pengajuan izin edar kosmetik ke BPOM RI. Layanan ini meliputi persiapan dokumen, konsultasi regulasi, hingga pendampingan sampai izin resmi terbit.
Bagi banyak pelaku UMKM, mengurus izin BPOM bisa terasa rumit karena membutuhkan pemahaman regulasi, standar keamanan produk, dan prosedur administrasi yang cukup panjang. Kehadiran jasa profesional membuat proses ini menjadi lebih praktis, hemat waktu, dan mengurangi risiko kesalahan yang bisa menyebabkan penolakan dari BPOM.

Kenapa Izin Kosmetik BPOM Itu Penting?

Ada beberapa alasan utama mengapa setiap produk kosmetik wajib memiliki izin edar dari BPOM:
1. Menjamin Keamanan Produk
Produk yang sudah terdaftar di BPOM dipastikan telah melewati uji kelayakan dan keamanan. Konsumen akan merasa lebih aman ketika menggunakan kosmetik yang memiliki izin resmi.
2. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen
Produk dengan nomor izin edar BPOM lebih mudah diterima pasar. Kepercayaan ini berdampak langsung pada peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan.
3. Membuka Akses Pasar yang Lebih Luas
Banyak marketplace, retail modern, dan ekspor ke luar negeri mensyaratkan izin BPOM sebagai syarat utama. Tanpa legalitas ini, produk akan sulit bersaing.
4. Menghindari Masalah Hukum
Menjual kosmetik tanpa izin BPOM bisa menimbulkan sanksi hukum, termasuk denda hingga penarikan produk dari pasaran.

Jasa Urus Kosmetik BPOM
Jasa Urus Kosmetik BPOM

Syarat Pendaftaran Izin Kosmetik BPOM

Untuk mendapatkan izin edar BPOM, pelaku usaha harus menyiapkan beberapa dokumen penting, di antaranya:
• Data perusahaan: NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP, dan dokumen legalitas lainnya.
• Data produk: komposisi bahan, label, klaim, serta desain kemasan.
• Dokumen pendukung: hasil uji laboratorium jika diperlukan, sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik), hingga surat pernyataan keamanan produk.
Bagi pelaku UMKM yang masih baru, persyaratan ini sering kali menjadi tantangan. Di sinilah peran jasa urus BPOM kosmetik sangat membantu.

Langkah-Langkah Pendaftaran Izin Kosmetik BPOM 

Proses pendaftaran izin BPOM kosmetik melalui sistem online dikenal dengan nama Notifikasi Kosmetik. Secara umum, tahapannya meliputi:
1. Registrasi akun perusahaan di sistem BPOM.
2. Pengisian data produk meliputi nama dagang, komposisi, klaim, dan kategori produk.
3. Unggah dokumen pendukung seperti label, desain kemasan, serta sertifikat pendukung.
4. Verifikasi oleh BPOM untuk memastikan dokumen dan data sesuai regulasi.
5. Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai ketentuan.
6. Penerbitan nomor notifikasi jika produk dinyatakan memenuhi syarat.

Keuntungan Menggunakan Jasa Urus Kosmetik BPOM

Mengurus sendiri izin BPOM memang memungkinkan, tetapi menggunakan jasa profesional menawarkan berbagai keuntungan, antara lain:
• Hemat Waktu dan Tenaga
Anda tidak perlu repot mempelajari regulasi yang rumit. Semua proses dibantu oleh konsultan berpengalaman.
• Minim Risiko Penolakan
Kesalahan dokumen atau pengisian data bisa menyebabkan penolakan. Dengan jasa profesional, risiko ini dapat ditekan seminimal mungkin.
• Konsultasi Regulasi Terbaru
Peraturan BPOM sering mengalami pembaruan. Jasa urus BPOM selalu update dengan aturan terbaru sehingga proses pendaftaran lebih aman.
• Pendampingan hingga Terbit Izin
Layanan tidak hanya berhenti di tahap pengajuan, tapi sampai produk benar-benar memiliki izin edar resmi.

Jasa Urus Kosmetik BPOM

Bagi UMKM, legalitas produk kosmetik adalah langkah penting untuk naik kelas. Dengan dukungan jasa profesional, UMKM dapat:
• Menghemat biaya operasional karena tidak perlu membentuk tim khusus legalitas.
• Fokus pada pengembangan produk dan pemasaran.
• Mendapatkan peluang lebih besar masuk ke pasar retail modern dan e-commerce besar.
Layanan ini sangat cocok bagi pelaku usaha kecil yang ingin mempercepat pertumbuhan bisnis kosmetiknya tanpa terbebani urusan birokrasi.

Tips Memilih Jasa Urus Kosmetik BPOM 

Agar tidak salah memilih, berikut tips yang bisa diterapkan:
1. Cek Legalitas Perusahaan Konsultan
Pastikan jasa pengurusan memiliki legalitas resmi dan alamat kantor yang jelas.
2. Lihat Portofolio dan Testimoni Klien
Semakin banyak pengalaman menangani izin BPOM, semakin tinggi tingkat keberhasilannya.
3. Transparansi Biaya
Pilih jasa yang memberikan rincian biaya resmi (PNBP) dan jasa layanan secara jelas tanpa ada biaya tersembunyi.
4. Layanan Konsultasi Gratis
Konsultan yang profesional biasanya menyediakan konsultasi awal secara gratis untuk memahami kebutuhan klien.

Namun, memiliki izin edar BPOM adalah langkah wajib bagi setiap produk kosmetik yang ingin sukses di pasaran. Proses pengurusannya memang memerlukan pemahaman regulasi yang cukup kompleks, namun hal ini bisa lebih mudah dengan adanya jasa urus BPOM kosmetik.

Demikian menggunakan layanan profesional, pelaku usaha dapat menghemat waktu, mengurangi risiko penolakan, dan memastikan produk mereka siap bersaing secara legal di pasar nasional maupun internasional.
Jika Anda adalah pelaku UMKM yang sedang mengembangkan produk kosmetik, memilih jasa pengurusan BPOM adalah keputusan cerdas untuk mempercepat pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Permatamas Jasa Urus Kosmetik BPOM

Permatamas hadir sebagai mitra terpercaya bagi pelaku usaha kosmetik yang ingin mengurus izin edar resmi BPOM dengan lebih cepat, aman, dan praktis. Dengan pengalaman tim yang berpengalaman dalam bidang perizinan, kami membantu UMKM maupun perusahaan besar untuk memastikan produknya legal dan siap bersaing di pasaran.
Kami tidak hanya sekadar mengurus dokumen, tetapi juga memberikan pendampingan penuh mulai dari tahap konsultasi, persiapan dokumen, hingga izin edar kosmetik benar-benar terbit. Proses yang sistematis, transparan, dan sesuai regulasi BPOM menjadi keunggulan layanan kami.

Keunggulan Permatamas dalam Jasa Urus Kosmetik BPOM :

• Proses pengurusan lebih cepat dan efisien
• Pendampingan penuh hingga izin edar terbit
• Biaya transparan tanpa ada biaya tersembunyi
• Konsultasi regulasi terbaru dan update aturan BPOM
• Cocok untuk UMKM maupun skala bisnis besar

Dengan dukungan Permatamas, pelaku usaha dapat fokus mengembangkan produk dan strategi pemasaran, sementara urusan legalitas ditangani secara profesional.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Kami juga melayani : Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pendirian Yayasan, Jasa Pendirian Koperasi, Jasa Pendaftaran Merek HKI, Jasa Sertifikasi Halal, Jasa Izin Kosmetik,

Jasa BPOM Kosmetik untuk UMKM

Permatamas·

Jasa BPOM Kosmetik untuk UMKM – Industri kosmetik di Indonesia terus berkembang, dan banyak UMKM yang ingin menghadirkan produk kosmetik berkualitas. Namun, untuk bisa memasarkan produk secara legal, setiap kosmetik harus memiliki izin edar resmi dari BPOM. Proses pengurusan BPOM bisa menjadi tantangan bagi UMKM karena prosedur dan persyaratan yang cukup kompleks. Di sinilah jasa BPOM kosmetik hadir sebagai solusi, membantu UMKM memperoleh izin edar dengan cepat, aman, dan sesuai regulasi.

Dengan menggunakan jasa BPOM, UMKM dapat fokus pada pengembangan produk, branding, dan strategi pemasaran tanpa terbebani proses birokrasi. Selain itu, izin edar resmi memberikan kredibilitas lebih pada produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang penjualan lebih luas, baik di toko fisik maupun online.

Apa Itu Jasa BPOM Kosmetik untuk UMKM

Jasa BPOM kosmetik untuk UMKM adalah layanan profesional yang membantu pelaku usaha kecil dan menengah mengurus izin edar kosmetik di Indonesia. Layanan ini mencakup seluruh proses mulai dari konsultasi, persiapan dokumen, pendaftaran, hingga monitoring status izin.
Dengan menggunakan jasa ini, UMKM tidak perlu khawatir tentang prosedur yang rumit seperti pembuatan dokumen teknis, uji laboratorium, atau komunikasi dengan BPOM. Semua langkah dilakukan oleh tim yang berpengalaman dan memahami regulasi terbaru.

Manfaat Jasa BPOM Kosmetik Untuk UMKM

Menggunakan jasa BPOM kosmetik memiliki banyak manfaat, di antaranya:
• Efisiensi waktu dan tenaga: UMKM dapat fokus pada produksi dan pemasaran tanpa terganggu urusan birokrasi.
• Meminimalkan risiko kesalahan: Tim profesional memastikan semua dokumen lengkap dan sesuai standar BPOM.
• Legalitas dan keamanan produk: Produk yang sudah memiliki izin BPOM resmi terjamin aman untuk digunakan.
• Meningkatkan kepercayaan konsumen: Izin resmi membuat brand lebih dipercaya oleh pembeli.
• Akses ke pasar lebih luas: Produk legal bisa dijual di marketplace, toko modern, hingga ekspor.

Prosedur Pengurusan BPOM Kosmetik untuk UMKM

Secara umum, prosedur pengurusan BPOM kosmetik untuk UMKM melalui jasa profesional meliputi beberapa tahap:
1. Konsultasi awal: Tim jasa akan mengevaluasi produk dan memberikan arahan terkait dokumen yang dibutuhkan.
2. Persiapan dokumen: Dokumen penting termasuk formula produk, label, dan sertifikat pendukung.
3. Pengajuan pendaftaran: Dokumen diajukan secara online ke sistem BPOM.
4. Monitoring status: Tim jasa memantau status pendaftaran hingga nomor notifikasi keluar.
5. Serah terima dokumen: Setelah disetujui, UMKM menerima nomor izin edar resmi beserta dokumen legalitas.

Proses ini biasanya memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung jenis produk dan kelengkapan dokumen.

Jasa BPOM Kosmetik untuk UMKM
Jasa BPOM Kosmetik untuk UMKM

Persyaratan BPOM Kosmetik yang Harus Diketahui UMKM

Agar pengajuan berjalan lancar, UMKM harus memahami beberapa persyaratan dasar:
• Formula produk: Harus jelas, aman, dan sesuai dengan standar kosmetik.
• Label produk: Mencantumkan komposisi, tanggal produksi, tanggal kadaluwarsa, dan nomor registrasi.
• Dokumen pendukung: Sertifikat laboratorium, Surat Keterangan Produksi, dan izin usaha.
• Standar keamanan: Produk harus lolos uji keamanan sesuai regulasi BPOM.
• Kategori produk: Memastikan produk masuk kategori kosmetik sesuai klasifikasi BPOM.
Jasa BPOM akan membantu memastikan semua persyaratan ini terpenuhi, sehingga peluang disetujui lebih tinggi.

Tips Memilih Jasa BPOM Kosmetik untuk UMKM

Tidak semua jasa BPOM memiliki reputasi dan pengalaman yang sama. Berikut beberapa tips memilih jasa terpercaya:
• Cek track record: Pastikan jasa pernah menangani pendaftaran kosmetik UMKM sebelumnya.
• Transparansi biaya: Biaya jasa harus jelas, tidak ada biaya tersembunyi.
• Proses cepat dan efisien: Layanan harus mampu memonitor status pendaftaran secara real-time.
• Layanan konsultasi lengkap: Jasa yang baik akan memberikan konsultasi dari awal hingga selesai.
• Reputasi dan testimoni: Cari ulasan dan rekomendasi dari UMKM yang pernah menggunakan jasa tersebut.

Dengan memilih jasa BPOM terpercaya, UMKM bisa menghindari risiko penolakan, keterlambatan, dan kerugian biaya.

PERMATAMAS Jasa BPOM Kosmetik Terpercaya untuk UMKM

Salah satu jasa BPOM kosmetik yang terpercaya di Indonesia adalah PERMATAMAS. PERMATAMAS menyediakan layanan lengkap untuk UMKM, termasuk:
• Pengurusan izin edar kosmetik dan produk perawatan.
• Konsultasi persyaratan dokumen dan label produk.
• Monitoring proses pendaftaran hingga nomor notifikasi keluar.
• Dukungan dalam sertifikasi halal dan CPKB.

Dengan pengalaman bertahun-tahun, PERMATAMAS memastikan UMKM memperoleh izin BPOM secara legal, aman, dan efisien. Mempercayakan pengurusan BPOM kepada PERMATAMAS berarti UMKM dapat fokus pada inovasi produk, branding, dan strategi pemasaran tanpa khawatir urusan birokrasi.

Pengurusan BPOM kosmetik merupakan langkah penting agar produk UMKM dapat dipasarkan secara legal dan aman. Dengan bantuan jasa BPOM kosmetik, proses yang rumit dapat disederhanakan, risiko kesalahan diminimalkan, dan produk mendapatkan kredibilitas di mata konsumen. PERMATAMAS hadir sebagai solusi terpercaya untuk UMKM yang ingin menghadirkan produk kosmetik legal, aman, dan siap bersaing di pasar.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Kami juga melayani : Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pendirian Yayasan, Jasa Pendirian Koperasi, Jasa Pendaftaran Merek HKI, Jasa Sertifikasi Halal, Jasa Izin Kosmetik,

Pengacara Kasus Kosmetik

Permatamas·
Pengacara Kasus Kosmetik
Pengacara Kasus Kosmetik

Pengacara Kasus Kosmetik – Industri kosmetik yang terus berkembang pesat di Indonesia menyimpan potensi risiko hukum yang tidak bisa diabaikan. Dari pelanggaran izin edar hingga perselisihan antar pelaku usaha, kasus hukum dalam sektor kosmetik memerlukan penanganan serius dan profesional. Dalam konteks ini, peran pengacara kasus kosmetik menjadi krusial, baik sebagai pendamping hukum preventif maupun litigatif.

Jenis Kasus Hukum dalam Industri Kosmetik

1. Produk Kosmetik Berbahan Berbahaya
Kasus yang paling sering mencuat adalah peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, resorsinol, atau pewarna tekstil. Zat-zat tersebut dilarang dalam formulasi kosmetik berdasarkan regulasi BPOM dan dapat menimbulkan kerusakan kulit permanen hingga gangguan sistemik.
Pengusaha atau pemilik merek yang memproduksi atau mengedarkan produk semacam ini dapat dijerat pasal-pasal dalam:
• Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
• Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999),
• bahkan ancaman pidana dalam KUHP.

2. Pelanggaran Izin Edar
Masih banyak pelaku usaha yang meluncurkan produk tanpa izin edar resmi dari BPOM atau melakukan penandaan label yang tidak sesuai ketentuan. Ini masuk kategori pelanggaran administratif yang bisa berujung pada:
• Penarikan produk dari peredaran,
• Denda administratif,
• Pemblokiran notifikasi BPOM,
• Hingga tuntutan hukum dari konsumen atau mitra bisnis.

Baca Juga : Jasa Pengurusan Izin Edar BPOM Kosmetik

3. Kelalaian dalam Prosedur Medis Kosmetik
Banyak klinik kecantikan atau pelaku estetika yang menjalankan prosedur tanpa memiliki izin praktik atau kompetensi medis. Misalnya, suntik filler, laser, atau chemical peeling yang dilakukan oleh non-dokter. Bila terjadi cedera pada pasien, hal ini bisa digugat sebagai:
• Kelalaian medis (malpraktik),
• Pelanggaran etika profesi,
• Gugatan perdata atas ganti rugi.

4. Persaingan Usaha Tidak Sehat
Dalam dunia kosmetik yang penuh kompetisi, tidak jarang terjadi tindakan pencemaran nama baik antar brand, penggunaan merek secara ilegal, hingga pemalsuan produk. Tindakan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan:
• Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
• serta ketentuan HKI terkait merek dan desain industri.

Peran Pengacara dalam Kasus Kosmetik

1. Memberikan Konsultasi Hukum
Pengacara memiliki peran penting dalam memberikan nasihat hukum preventif kepada pelaku usaha, baik dalam bentuk legal opinion, telaah kontrak, maupun penyusunan SOP bisnis yang sesuai regulasi BPOM dan perundang-undangan lainnya.

2. Mewakili Klien dalam Proses Hukum
Dalam situasi sengketa, pengacara akan:
• Menyusun dokumen hukum seperti gugatan, jawaban, duplik, dan lainnya,
• Melakukan pendampingan klien dalam pemeriksaan penyidikan maupun persidangan,
• Melakukan pembelaan dan strategi hukum yang disesuaikan dengan posisi klien.

3. Melakukan Investigasi
Pengacara juga dapat membantu melakukan investigasi internal, pengumpulan bukti, klarifikasi legalitas bahan baku, dan pengecekan aspek HKI bila terjadi dugaan pelanggaran merek atau desain.

4. Mencari Solusi Terbaik
Tidak semua kasus harus berakhir di pengadilan. Seorang pengacara kasus kosmetik juga dapat memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi, negosiasi, atau perjanjian damai untuk melindungi kepentingan hukum dan reputasi klien.

Baca Juga : Jasa Sertifikasi Halal Kosmetik

Kenapa Harus PERMATAMAS sebagai Pengacara Kosmetik Anda?

Tim Berlisensi Advokat & Spesialis Kosmetik
PERMATAMAS merupakan penyedia jasa hukum dengan tim advokat berlisensi dan pengalaman dalam menangani kasus-kasus spesifik di sektor kosmetik. Kami menguasai aspek perizinan, perlindungan merek, distribusi, maklon, dan sengketa label atau klaim produk.

Layanan Litigasi dan Non-Litigasi
Kami siap membantu klien dalam penyusunan dokumen hukum, pendampingan pemeriksaan, hingga pembelaan di persidangan, baik untuk perkara perdata maupun pidana terkait produk kosmetik.

Lokasi Strategis dan Mudah Dihubungi
Bagi Anda yang berdomisili di Jabodetabek, tim kami dapat ditemui langsung di:
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Website: www.izinkosmetik.com
Telp Kantor: 021-89253417
Konsultasi Hukum via WA: 0857-7763-0555

Jasa Hukum Kosmetik Di Indonesia

Jasa Hukum Kosmetik Di Indonesia

Jasa Hukum Kosmetik, Permatamas·

Jasa Hukum Kosmetik – Industri kosmetik merupakan sektor usaha yang sangat dinamis dan terus berkembang, baik dari sisi inovasi produk, distribusi, hingga pemasaran. Namun, di balik peluang bisnis yang menjanjikan, terdapat berbagai aspek hukum yang tidak bisa diabaikan. Permasalahan hukum dalam industri kosmetik bisa muncul dari persoalan kontrak maklon, izin edar, sengketa dagang, klaim produk, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, keberadaan jasa hukum kosmetik menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang ini.

Pentingnya Jasa Hukum Kosmetik dalam Menjamin Kepatuhan Regulasi

Setiap produk kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memenuhi ketentuan hukum yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kegagalan memenuhi ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif, pidana, bahkan penarikan produk dari pasar.

Melalui jasa hukum kosmetik, pelaku usaha dapat memastikan bahwa seluruh proses produksi, distribusi, dan pemasaran kosmetik telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari pengurusan izin edar, kontrak kerja sama dengan pihak ketiga (maklon, distributor, reseller), hingga perizinan label, klaim manfaat, dan dokumentasi keamanan produk.

Jasa Hukum Kosmetik sebagai Pendamping dalam Penyusunan dan Review Kontrak

Kontrak merupakan dasar hubungan hukum antara pelaku usaha dan mitra kerja dalam industri kosmetik. Ketidakhati-hatian dalam menyusun atau menandatangani kontrak dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan jasa hukum kosmetik dalam proses negosiasi, penyusunan, maupun review kontrak.

Beberapa jenis kontrak yang lazim dalam industri kosmetik antara lain:
• Kontrak maklon (contract manufacturing)
• Perjanjian distribusi dan keagenan
• Kontrak kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA)
• Perjanjian kerja sama merek (co-branding agreement)

Dengan pendampingan hukum yang tepat, setiap klausul dalam kontrak dapat disusun secara cermat dan sesuai dengan kepentingan hukum masing-masing pihak, serta meminimalkan risiko wanprestasi maupun penyalahgunaan.

Peran Jasa Hukum Kosmetik dalam Menghadapi Sengketa Bisnis

Jasa Hukum Kosmetik
Jasa Hukum Kosmetik

Sengketa dalam industri kosmetik bisa terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, mitra kerja, bahkan instansi pemerintah. Sengketa dapat muncul dalam bentuk gugatan perdata, laporan pidana, hingga sengketa administratif.

Jasa hukum kosmetik memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan litigasi dan non-litigasi, antara lain:
• Somasi terhadap distributor, maklon, atau mitra bisnis yang wanprestasi
• Pendampingan dalam pemeriksaan BPOM terhadap pelanggaran label atau kandungan bahan
• Gugatan pelanggaran merek atau desain kemasan oleh pihak kompetitor
• Mediasi atau arbitrase dalam sengketa kerja sama usaha kosmetik

Dalam banyak kasus, keberhasilan penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh strategi hukum yang tepat sejak awal. Oleh karena itu, memilih jasa hukum yang memahami karakter industri kosmetik sangat krusial untuk melindungi kepentingan bisnis Anda.

Konsultasi Hukum Kosmetik untuk Pencegahan Risiko Hukum

Aspek pencegahan (preventive legal service) adalah salah satu bentuk layanan dari jasa hukum kosmetik yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha. Melalui konsultasi berkala, pelaku usaha dapat memperoleh analisis hukum terhadap rencana bisnis, peluncuran produk baru, hingga promosi yang sesuai dengan batasan hukum.

Beberapa hal yang sering dikonsultasikan antara lain:
• Apakah klaim “memutihkan kulit”, “mencerahkan wajah”, atau “anti-aging” memiliki dasar ilmiah dan dapat dibuktikan secara hukum?
• Apakah izin edar yang dimiliki sudah mencakup seluruh varian dan kemasan produk?
• Apakah formula produk sudah sesuai dengan ketentuan bahan kosmetik yang dilarang atau dibatasi?

Melalui pendekatan preventif ini, pelaku usaha dapat menghindari potensi pelanggaran hukum dan menjaga reputasi bisnis secara berkelanjutan.

Lindungi Merek dan Desain Produk Kosmetik Anda dengan Pendampingan Hukum

Dalam industri kosmetik, identitas merek dan desain kemasan merupakan aset yang sangat berharga. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pelaku usaha rentan mengalami pembajakan merek, peniruan desain, hingga pemalsuan produk.

Jasa hukum kosmetik dapat membantu dalam:
• Pendaftaran merek kosmetik di DJKI
• Pencatatan hak cipta atas desain label dan kemasan
• Pendaftaran desain industri untuk bentuk botol, tube, atau kemasan unik lainnya
• Tindakan hukum terhadap pelanggaran HKI, seperti somasi dan gugatan

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual bukan hanya sekadar administratif, melainkan juga strategi bisnis untuk menjaga eksklusivitas produk di pasar.

Percayakan Kepada PERMATAMAS

Permasalahan hukum dalam industri kosmetik memerlukan pendekatan yang tidak hanya paham regulasi, tetapi juga memahami dinamika bisnis di lapangan. PERMATAMAS hadir sebagai penyedia jasa hukum kosmetik yang didukung oleh tim dengan latar belakang pendidikan hukum, advokat berlisensi, serta pengalaman mendampingi klien dari berbagai skala usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan menengah atas.

Kami memahami bahwa setiap pelaku usaha memiliki kebutuhan hukum yang unik. Oleh karena itu, layanan kami bersifat personal, adaptif, dan solutif. Fokus kami bukan hanya pada penyelesaian masalah, tetapi juga perlindungan hukum jangka panjang yang berkelanjutan.

Alamat Kantor: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Website: www.izinkosmetik.com
Telp Kantor: 021-89253417
Konsultasi WhatsApp: 0857-7763-0555

Izin Edar Kosmetik

Permatamas·
izin edar kosmetik
izin edar kosmetik

Pentingnya Izin Edar BPOM Kosmetik

Dalam industri kosmetik, izin edar menjadi persyaratan utama agar produk dapat beredar secara legal di pasaran. Izin kosmetik dikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Tanpa izin edar, produk kosmetik berisiko terkena sanksi hukum dan tidak dapat dijual secara luas.

Persyaratan Pengurusan Izin Kosmetik BPOM

Untuk mendapatkan izin BPOM kosmetik, perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

Proses Pengurusan Izin Edar BPOM Kosmetik

  1. Registrasi Badan Usaha
    • Perusahaan harus berbentuk PT atau CV yang bergerak di bidang produksi atau distribusi kosmetik.
  2. Pendaftaran Merek
    • Sebelum mengajukan izin edar, merek produk harus didaftarkan terlebih dahulu.
  3. Sertifikasi CPKB
    • Industri kosmetik wajib memiliki sertifikasi CPKB untuk memastikan produk dibuat dengan standar yang baik.
  4. Persetujuan Denah Industri Bangunan
    • Lokasi produksi harus sesuai dengan standar industri dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang.
  5. Pendaftaran Produk ke BPOM
    • Setelah semua persyaratan terpenuhi, perusahaan dapat mengajukan pendaftaran produk kosmetik ke BPOM.
  6. Sertifikasi Halal (Opsional)
    • Jika ingin memperluas pasar ke segmen halal, perusahaan perlu mengajukan sertifikasi halal untuk produknya.

Mengapa Memilih Permatamas untuk Pengurusan Izin Kosmetik BPOM?

Permatamas merupakan penyedia jasa profesional dalam pengurusan izin edar BPOM kosmetik. Kami memiliki pengalaman dalam menangani berbagai aspek perizinan kosmetik, mulai dari pendirian usaha hingga sertifikasi produk. Dengan layanan kami, proses pengurusan izin menjadi lebih mudah, cepat, dan sesuai regulasi.

Dengan bantuan tim ahli dari Permatamas, Anda dapat memastikan bahwa produk kosmetik Anda memenuhi semua persyaratan hukum dan siap bersaing di pasar.

Hubungi kami sekarang Telp/Wa : 085777630555

Alamat Kantor kami : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat

Izin Kosmetik adalah jasa sepesilis dibidang pengurusan izin kosmetik, yang sudah pengalaman dan kantor berkedudukan di Kota Bekasi Jawa Barat.

Alamat

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.

Kontak

Telp : 021-89253417
Hp/WA : 085777630555

© 2023 Izin Kosmetik – Support oleh Dokter Website

Facebook Twitter Instagram Youtube