Cara Mendapatkan SPA CPKB Golongan B – Mengurus persetujuan SPA CPKB Golongan B (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) adalah langkah penting bagi pelaku industri kosmetika yang ingin memulai produksi sesuai standar regulasi pemerintah. Sertifikasi ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjamin kualitas, keamanan, serta kelayakan produksi kosmetik di Indonesia.
Di tengah perkembangan industri kosmetik lokal yang semakin kompetitif, regulasi ini menjaga agar produk yang beredar tidak hanya menarik secara komersial, tetapi juga aman dan sesuai standar. Karena itu, memahami alur, persyaratan, dan mekanisme penerbitan SPA CPKB Golongan B sangat penting, terutama bagi pelaku usaha yang baru memasuki industri ini.
Artikel ini akan membantu Anda memahami seluruh proses secara lengkap mulai dari definisi, syarat, alur pendaftaran, estimasi biaya, hingga pilihan pendampingan profesional.
Apa Itu SPA CPKB Golongan B dan Siapa yang Wajib Memilikinya?
SPA CPKB Golongan B merupakan izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang diberikan kepada perusahaan kosmetik dengan tingkat risiko rendah. Artinya, kategori ini ditujukan bagi produsen kosmetik yang menggunakan teknologi sederhana, dengan proses produksi yang tidak memerlukan kontrol kompleks.
SPA CPKB Golongan B bukan sekadar izin, tetapi standar yang memastikan proses pembuatan kosmetik dilakukan secara higienis, terkontrol, dan memenuhi persyaratan keamanan konsumen.
Di tengah informasi, terdapat kelompok pelaku usaha yang wajib memiliki izin ini, antara lain:
• Pelaku usaha baru di sektor produksi kosmetik risiko rendah
• Brand owner yang ingin produksi dengan fasilitas sendiri
• Perusahaan yang ingin legal secara penuh dan memenuhi standar BPOM
Sementara pelaku usaha yang memanfaatkan pabrik maklon bersertifikasi tidak perlu mengurus SPA CPKB sendiri, karena legalitas sudah melekat pada fasilitas produksi maklon tersebut.
Dengan demikian, sertifikasi ini wajib dimiliki apabila perusahaan berencana memproduksi kosmetik sendiri, bukan melalui pihak ketiga.
Apa Saja Syarat Mendapatkan SPA CPKB Golongan B?
Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha perlu memastikan bahwa seluruh persyaratan telah lengkap. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu hal yang paling sering menyebabkan permohonan tertunda atau dikembalikan (reject).
Untuk memudahkan pemahaman, berikut persyaratan umum yang wajib dipenuhi perusahaan sebelum mengajukan SPA CPKB Golongan B:
• Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI yang sesuai
• Memiliki fasilitas produksi yang memenuhi standar BPOM
• Memiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT) dari lulusan farmasi
• Memiliki sistem dokumentasi dan higiene yang diterapkan dengan baik
Di bagian tengah proses pemenuhan syarat, terdapat beberapa dokumen wajib, seperti:
1. Surat permohonan pengajuan SPA CPKB
2. Dokumen denah fasilitas produksi
3. Surat pernyataan kesediaan audit
4. Dokumen fasilitas bersama (jika digunakan bersama)
Pemenuhan persyaratan ini membantu memastikan proses verifikasi awal berjalan lancar tanpa revisi berulang.
Bagaimana Prosedur dan Tahapan Mendapatkan SPA CPKB Golongan B?
Prosedur pengajuan SPA CPKB Golongan B dilakukan secara bertahap dan melibatkan serangkaian evaluasi administratif hingga pemeriksaan teknis oleh auditor BPOM. Pada prinsipnya, proses memperoleh izin ini dilakukan melalui platform resmi BPOM, yaitu e-sertifikasi.
Secara umum, tahapan yang harus dilalui meliputi beberapa langkah berikut:
• Pengumpulan dan verifikasi dokumen administratif
• Pengunggahan permohonan melalui sistem online
• Evaluasi awal oleh tim BPOM
• Audit lapangan ke fasilitas produksi
• Perbaikan temuan audit (jika ada)
Di tengah alur proses, ada beberapa langkah teknis penting seperti:
1. Upload formulir permohonan SPA CPKB
2. Upload dokumen teknis dan bukti penerapan sistem mutu
3. Menunggu jadwal audit lapangan (on-site inspection)
Jika seluruh sistem dan dokumentasi dinilai memenuhi persyaratan regulasi, BPOM akan menerbitkan persetujuan SPA CPKB Golongan B, dan perusahaan dapat memulai produksi kosmetik secara legal sesuai kategori izin.
Berapa Biaya Resmi Mendapatkan SPA CPKB Golongan B?
Banyak pelaku usaha masih berasumsi bahwa biaya pengajuan SPA CPKB Golongan B cukup besar. Padahal faktanya, pemerintah melalui sistem perizinan resmi menetapkan bahwa biaya registrasi permohonan SPA CPKB Golongan B adalah Rp 0 (gratis). Artinya, tidak ada biaya resmi yang dibebankan kepada pemohon selama proses berjalan sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku.
Namun meskipun biaya pemerintah gratis, bukan berarti prosesnya tanpa pengeluaran sama sekali. Dalam praktiknya, ada beberapa komponen biaya tambahan yang umumnya muncul selama persiapan pengajuan, terutama jika perusahaan belum siap mengikuti standar CPKB. Beberapa
Kebutuhan yang berpotensi menimbulkan biaya antara lain:
• Penyesuaian atau pengembangan fasilitas produksi agar memenuhi standar CPKB
• Penyusunan dokumen sistem mutu dan SOP
• Validasi alur produksi serta pemastian mutu bahan baku dan peralatan
Selain itu, ada tiga kategori biaya pendukung yang paling sering ditemui oleh pelaku usaha, yaitu:
1. Biaya penyusunan dokumen sistem mutu dan formulasi
2. Biaya pendampingan audit internal atau eksternal
3. Biaya peningkatan sarana produksi (jika masih belum sesuai standar)
Dengan demikian, meskipun biaya resmi dari pemerintah gratis, total biaya keseluruhan tetap bergantung pada kesiapan fasilitas produksi, kelengkapan data, dan kebutuhan pendampingan teknis. Semakin siap perusahaan sejak awal, semakin kecil biaya tambahan yang perlu dikeluarkan.
Jika Anda ingin menghindari proses berulang, kesalahan dokumen, atau penundaan audit, Anda dapat berkonsultasi sebelum melakukan pengajuan untuk memastikan persyaratan sudah sesuai. Butuh pendampingan? Konsultasi gratis melalui WhatsApp: https://wa.me/6285777630555
Berapa Lama Proses Mendapatkan SPA CPKB Golongan B Hingga Terbit?
Proses pengajuan SPA CPKB Golongan B tidak dapat selesai dalam waktu singkat karena melibatkan tahapan evaluasi teknis, verifikasi kelengkapan dokumen, serta audit fasilitas produksi sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Setiap langkah harus dipastikan memenuhi persyaratan agar produk dapat dinyatakan layak dan aman untuk diedarkan.
Secara umum, estimasi waktu proses pengajuan SPA CPKB Golongan B berkisar antara 1–3 bulan, tergantung tingkat kesiapan perusahaan dan kecepatan memperbaiki temuan audit.
Berikut perkiraan tahapan prosesnya:
• Persiapan dan penyusunan dokumen: 2–4 minggu
• Evaluasi administrasi dan verifikasi sistem: 1–3 minggu
• Audit lapangan dan tindak lanjut CAPA (Corrective and Preventive Action)
• Penerbitan sertifikat SPA CPKB: 1–2 minggu
Pada tahap audit dan tindak lanjut CAPA, pemohon biasanya diberikan waktu koreksi dan melengkapi temuan sebagai berikut:
• CAPA tahap pertama → Maksimal 20 hari
• CAPA tahap kedua → Maksimal 20 hari
• CAPA tahap ketiga (final) → Maksimal 20 hari
Jika perbaikan dilakukan cepat dan temuan audit minimal, proses dapat berlangsung lebih singkat. Namun, apabila fasilitas produksi belum siap, dokumen tidak lengkap, atau perbaikan melebihi waktu yang diberikan, durasi proses bisa lebih panjang dari estimasi.
Faktor yang paling mempengaruhi lama proses antara lain:
• Tingkat kesiapan fasilitas produksi sesuai standar CPKB
• Kelengkapan dokumen mulai dari SOP, formulasi, hingga pemastian mutu
• Kecepatan perusahaan dalam merespons perbaikan temuan audit
• Kerumitan jenis produk dan proses produksinya
Dengan perencanaan yang tepat sejak awal, proses ini dapat berjalan jauh lebih cepat dan terstruktur — terutama jika perusahaan memahami dokumen yang dibutuhkan dan standar audit yang diberlakukan.
Jika Anda ingin proses berjalan lebih lancar dan tidak ingin berulang kali melakukan koreksi atau perbaikan dokumen, Anda dapat berkonsultasi terlebih dahulu agar seluruh persyaratan sesuai standar sejak awal. Konsultasi Gratis & Pendampingan Pengurusan SPA CPKB Golongan B via WhatsApp: https://wa.me/6285777630555
Jasa Pengurusan SPA CPKB Golongan B Berpengalaman
Bagi pelaku usaha yang ingin proses lebih cepat, lebih mudah, dan tanpa revisi berulang, menggunakan layanan pendampingan profesional bisa menjadi pilihan ideal.
PERMATAMAS hadir sebagai penyedia jasa pengurusan SPA CPKB Golongan B yang berpengalaman dalam penyiapan dokumen teknis, evaluasi fasilitas produksi, pendampingan audit BPOM, hingga penyelesaian CAPA.
Di tengah layanan yang diberikan, terdapat beberapa manfaat nyata untuk pemohon, seperti:
• Mempercepat proses persetujuan tanpa revisi berulang
• Menghindari kesalahan dokumen atau penolakan sistem
• Pendampingan audit hingga sertifikat diterbitkan
Jika Anda serius ingin memulai produksi kosmetik legal dan berstandar BPOM, maka langkah terbaik adalah memastikan setiap tahapan dilakukan dengan benar. Hubungi kami dan mulai proses SPA CPKB Golongan B sekarang: WhatsApp: 0857-7763-0555 Konsultasi GRATIS—tanpa komitmen.
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
FAQ
1. Apa itu SPA CPKB Golongan B? SPA CPKB Golongan B adalah Surat Persetujuan Aktivasi sistem Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik untuk kategori fasilitas produksi golongan B, yang wajib dimiliki sebelum memproduksi kosmetik secara legal.
2. Siapa yang wajib memiliki SPA CPKB Golongan B? Semua perusahaan yang ingin memproduksi kosmetik dengan kapasitas tertentu atau kategori yang masuk standar Golongan B wajib memiliki sertifikasi ini.
3. Berapa biaya resmi pengajuan SPA CPKB Golongan B? Biaya resmi dapat bervariasi tergantung kebijakan yang berlaku. Namun, biaya tambahan lain seperti audit, validasi dokumen, dan persiapan fasilitas bisa muncul tergantung kesiapan perusahaan.
4. Berapa lama proses penerbitan SPA CPKB Golongan B? Waktu proses dapat berkisar antara 3–12 bulan tergantung kesiapan dokumen, kelengkapan fasilitas, dan hasil audit dari pihak regulator.
5. Apakah wajib sudah memiliki merek sebelum mengurus SPA CPKB? Ya. Salah satu syarat pengajuan adalah bukti pendaftaran merek atau sertifikat merek yang sah dan berlaku.
6. Apakah perlu audit fasilitas sebelum pengajuan? Ya. Audit fasilitas menjadi salah satu tahap penting untuk memastikan standar CPKB terpenuhi sebelum diterbitkan izin.
7. Apakah bisa mengurus sendiri tanpa pendampingan profesional? Bisa, namun banyak pelaku usaha memilih jasa konsultan berpengalaman untuk menghindari penolakan dan mempercepat persetujuan.
8. Apakah PERMATAMAS dapat membantu pengurusan SPA CPKB? Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan lengkap mulai dari pengecekan syarat, penyusunan dokumen, hingga pendampingan audit.
9. Apakah SPA CPKB Golongan B berlaku nasional? Ya. Setelah diterbitkan, izin ini berlaku secara resmi di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi syarat legal produksi kosmetik.
10. Bagaimana cara konsultasi dan memulai pengurusan SPA CPKB Golongan B? Anda dapat menghubungi konsultan melalui WhatsApp untuk konsultasi gratis dan penjelasan lengkap langkah-langkahnya.
Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B Mengurus SPA CPKB Golongan B merupakan salah satu tahapan penting bagi pelaku usaha industri kosmetika yang ingin melakukan produksi dengan standar yang diakui oleh pemerintah. CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) secara khusus diterapkan untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan higienitas yang dipersyaratkan.
Dengan mendapatkan persetujuan CPKB, pelaku usaha menunjukkan keseriusan dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan, serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk yang diproduksi.
Dokumen ini membahas secara lengkap tentang syarat mengurus SPA CPKB Golongan B, mulai dari penjelasan dasar, persyaratan administratif, persyaratan teknis, hingga proses pemenuhan persyaratan sampai dinyatakan disetujui. Untuk memudahkan pelaku usaha, pada bagian akhir juga tersedia penjelasan mengenai layanan bantuan profesional yang dapat mempermudah penyelesaian persyaratan CPKB.
Pengertian dan Ruang Lingkup Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B
Sebelum memahami lebih jauh persyaratannya, penting untuk mengetahui ruang lingkup dari SPA CPKB Golongan B. SPA CPKB adalah persetujuan bagi perusahaan industri kosmetika untuk menjamin bahwa proses produksi dilakukan sesuai standar mutu, kebersihan, dan keamanan. Golongan B merupakan kategori untuk industri kosmetik risiko rendah yang menggunakan teknologi sederhana.
Meski dikategorikan sebagai risiko rendah, pemerintah tetap menerapkan standar tinggi untuk memastikan produk kosmetik tidak membahayakan konsumen. Karena itu, semua fasilitas produksi, peralatan, tenaga kerja, dan sistem manajemen mutu harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPOM.
Dengan kata lain, persyaratan SPA CPKB Golongan B tidak hanya berhubungan dengan administrasi pendaftaran saja, tetapi juga mencakup kesiapan fasilitas produksi dan penerapan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan.
Dokumen Administratif dalam Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B
Bagian pertama dalam pemenuhan syarat mengurus SPA CPKB Golongan B adalah melengkapi seluruh dokumen administratif. Dokumen ini akan menjadi verifikasi awal sebelum BPOM melakukan pemeriksaan teknis.
Berikut dokumen administratif yang wajib disiapkan:
1. Akun OSS-RBA aktif
Pelaku usaha harus memiliki akun resmi di portal OSS RBA sebagai syarat awal pengurusan perizinan usaha.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 20232
NIB wajib mencantumkan KBLI yang sesuai dengan kegiatan industri kosmetik. Tanpa KBLI yang benar, proses verifikasi akan tertolak.
3. Surat pengajuan permohonan SPA CPKB
Surat ini dapat diunduh melalui sistem e-sertifikasi dan harus ditandatangani sesuai ketentuan.
4. Surat Persetujuan Denah Fasilitas Produksi
Dokumen yang menunjukkan persetujuan tata letak bangunan industri kosmetik dari instansi berwenang.
5. Dokumen fasilitas bersama (bila ada)
Jika perusahaan menggunakan fasilitas produksi yang sama dengan industri obat atau obat tradisional, maka harus disertai surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama.
Dokumen-dokumen administratif ini menjadi fondasi awal yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum memasuki tahap pemeriksaan teknis.
Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B
Persyaratan Teknis dan Sistem Mutu pada Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B
Setelah administrasi terpenuhi, persyaratan berikutnya adalah pemenuhan teknis dan standar sistem mutu. Persyaratan ini berfokus pada kesiapan fasilitas produksi dan kompetensi personel.
Syarat teknis yang wajib dipenuhi antara lain:
• Penanggung Jawab Teknis (PJT)
Perusahaan wajib memiliki minimal satu Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang ditetapkan sebagai PJT. PJT bertanggung jawab memastikan proses produksi sesuai regulasi.
• Fasilitas produksi yang higienis
Tempat produksi harus memiliki kondisi higienis, tata letak yang baik, dan peralatan memadai untuk teknologi sederhana.
• Kategori produk terbatas
Untuk CPKB Golongan B, perusahaan hanya boleh memproduksi kosmetik risiko rendah, yang tidak termasuk:
o Produk bayi
o Produk Klaim pemutih dan mencerahkan
• Penerapan 2 aspek sistem mutu CPKB
Perusahaan wajib mampu menerapkan seluruh aspek, termasuk:
1. Sanitasi dan higiene
2. Dokumentasi
Jika salah satu aspek sistem mutu belum dipenuhi, permohonan SPA CPKB dapat tertunda sampai perusahaan melakukan perbaikan.
Tahapan Pemenuhan Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B hingga Disetujui
Agar pengurusan SPA CPKB berjalan efektif, pelaku usaha perlu memahami alurnya. Secara umum, tahapan hingga persetujuan terbit adalah sebagai berikut:
1. Persiapan dokumen dan fasilitas
Pelaku usaha menyiapkan seluruh dokumen administratif dan memastikan kelayakan fasilitas produksi sesuai standar.
2. Pengisian permohonan di sistem e-sertifikasi
Formulir dan dokumen diunggah ke dalam sistem. Kesalahan unggah dokumen merupakan penyebab umum tertundanya verifikasi awal.
3. Verifikasi administrasi
BPOM memeriksa kelengkapan dokumen administratif. Jika terdapat kekurangan, akan diterbitkan notifikasi perbaikan.
4. Pemeriksaan lapangan (audit)
Tim auditor BPOM melakukan inspeksi ke fasilitas produksi untuk mengevaluasi penerapan CPKB.
5. Tindak lanjut temuan audit
Jika ada temuan minor atau mayor, perusahaan perlu menyelesaikan CAPA (Corrective and Preventive Action).
6. Persetujuan dan penerbitan sertifikat
Setelah semua sistem dan dokumen memenuhi persyaratan, sertifikat SPA CPKB Golongan B diterbitkan.
Pada tahap ini perusahaan dapat mulai memproduksi kosmetik risiko rendah sesuai kategori yang diizinkan.
Layanan Bantuan Penyelesaian Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B untuk Pelaku Usaha
Proses pemenuhan syarat SPA CPKB Golongan B membutuhkan ketelitian, waktu, dan pemahaman mendalam mengenai persyaratan teknis dan sistem manajemen mutu. Tidak sedikit perusahaan mengalami kendala seperti dokumen tidak sesuai template, audit gagal, hingga temuan mayor pada saat inspeksi BPOM.
Untuk mempermudah proses tersebut, pelaku usaha dapat menggunakan layanan pendampingan profesional agar seluruh syarat administratif dan teknis dapat dipenuhi dengan benar sejak awal.
Pendampingan semacam ini membantu:
• mempercepat proses persetujuan SPA CPKB
• meminimalkan risiko temuan audit
• menghemat biaya perbaikan akibat ketidaksesuaian
• menjaga kelancaran operasional Perusahaan
Jika Anda membutuhkan pendampingan dari tenaga ahli yang berpengalaman dalam pengurusan CPKB, PERMATAMAS siap membantu secara profesional mulai dari pengecekan kelayakan fasilitas, penyusunan dokumen teknis dan sistem mutu, hingga pendampingan saat audit BPOM.
➡ Proses pengurusan SPA CPKB Golongan B sekarang melalui WhatsApp
Konsultasi gratis & tanpa komitmen — cukup jelaskan kebutuhan Anda, tim kami siap membantu dari awal hingga sertifikat terbit.
Langkah Penting Mengurus SPA CPKB Golongan B
Memahami syarat mengurus SPA CPKB Golongan B adalah langkah penting bagi pelaku usaha industri kosmetika yang ingin memulai produksi kosmetik risiko rendah secara legal dan berstandar. Dengan memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis, serta menerapkan sistem mutu yang konsisten, perusahaan tidak hanya lolos sertifikasi, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk.
Untuk memastikan semua persyaratan berjalan lancar, jangan ragu memanfaatkan layanan pendampingan profesional agar proses lebih cepat, tepat, dan sesuai ketentuan regulasi.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
FAQ
1. Apa itu SPA CPKB Golongan B? SPA CPKB Golongan B adalah persetujuan penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik untuk industri kosmetik risiko rendah dengan teknologi sederhana.
2. Apakah semua pabrik kosmetik wajib memiliki SPA CPKB? Ya. Semua industri kosmetika wajib memiliki persetujuan CPKB sebelum melakukan produksi dan peredaran produk di Indonesia.
3. Berapa lama proses pengurusan SPA CPKB Golongan B? Durasi dapat berbeda-beda tergantung kelengkapan dokumen dan kesiapan fasilitas. Umumnya memakan waktu 3–6 bulan, namun bisa lebih cepat jika dokumen dan fasilitas sudah sesuai standar dari awal.
4. Apakah usaha maklon kosmetik juga memerlukan SPA CPKB? Jika perusahaan berperan sebagai produsen (bukan hanya brand owner), maka wajib memiliki sertifikat CPKB. Untuk perusahaan yang hanya memakai pabrik lain (maklon), cukup memastikan pabrik maklon sudah bersertifikat CPKB.
5. Apakah wajib memiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT) untuk dapat SPA CPKB Golongan B? Wajib. PJT harus berasal dari Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan teknis produksi.
6. Apa kendala paling umum saat audit SPA CPKB Golongan B? Masalah yang paling sering muncul yaitu dokumentasi sistem mutu yang tidak sesuai template, fasilitas produksi belum memenuhi standar higienitas, dan ketidaksesuaian pelaksanaan SOP dengan dokumen mutu.
7. Bisakah pengurusan SPA CPKB dibantu pihak profesional? Bisa. Banyak pelaku usaha memilih layanan pendampingan untuk mempercepat persetujuan, memastikan dokumen sesuai, dan menghindari temuan mayor saat audit.
Cara Mengajukan SPA CPKB Golongan B – Industri kosmetik di Indonesia berkembang sangat pesat, baik skala UMKM maupun pabrik berskala besar. Namun di tengah kompetisi yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya dituntut memproduksi kosmetik yang berkualitas, tetapi juga wajib memenuhi regulasi pemerintah. Salah satu perizinan paling penting yang harus dipenuhi adalah SPA CPKB Golongan B. Status ini menjadi gerbang utama sebelum perusahaan dapat memproduksi jenis kosmetik tertentu dan memasarkan produknya secara resmi serta legal.
Mengurus SPA CPKB Golongan B sering dianggap proses yang rumit karena melibatkan dokumen, audit, dan sistem mutu. Padahal, jika persyaratan dipersiapkan dengan benar, prosesnya dapat berjalan lancar dan hasilnya akan memberikan dampak besar terhadap kredibilitas usaha. Artikel ini akan membahas secara lengkap mulai dari pengertian, persyaratan, cara mengajukan SPA CPKB Golongan B, estimasi waktu proses, masa berlaku, hingga layanan pendampingan profesional.
Apa itu SPA CPKB Golongan B
SPA CPKB Golongan B adalah Surat Persetujuan Aplikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Golongan B yang diterbitkan sebagai tanda bahwa perusahaan telah memenuhi standar proses produksi kosmetik sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan / BPOM. Golongan B diberikan kepada perusahaan kosmetik yang memproduksi jenis kosmetik berisiko rendah atau dibuat dengan teknologi sederhana — sehingga tidak memerlukan standar produksi yang sama ketatnya dengan kosmetik golongan tertentu seperti antiseptik, anti ketombe, tabir surya, atau produk untuk bayi.
Meskipun tergolong untuk produk risiko rendah, CPKB Golongan B wajib dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab industri dalam menjamin keamanan, mutu, kebersihan, dan konsistensi produksi. Sertifikat ini bukan hanya sekadar dokumen legalitas, tetapi menjadi bukti bahwa proses produksi memiliki sistem mutu yang baik, fasilitas produksi layak, dan seluruh peralatan memenuhi standar sanitasi serta dokumentasi.
Persyaratan Mengajukan SPA CPKB Golongan B
Agar proses pengajuan berjalan mulus tanpa hambatan verifikasi, perusahaan wajib melengkapi seluruh persyaratan inti berikut:
1. Penanggung Jawab Teknis (PJT) – Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)
Perusahaan harus memiliki minimal satu TTK sebagai PJT, yang bertugas memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar regulasi.
2. Fasilitas Produksi Memadai
Tersedia ruangan produksi yang sesuai standar higienis, peralatan yang layak, dan teknologi yang relevan dengan kategori kosmetik yang diproduksi.
3. Kategori Produk yang Dibuat
Hanya diperbolehkan memproduksi jenis kosmetik risiko rendah dengan teknologi sederhana. Tidak berlaku untuk kategori produk seperti tabir surya, anti ketombe, antiseptik, dan kosmetik bayi yang membutuhkan standar persyaratan lebih kompleks.
4. Sistem Mutu & Standar Keamanan
Perusahaan harus menerapkan higiene, sanitasi, dokumentasi, dan pengendalian mutu sesuai pedoman CPKB.
5. Dokumen Pendukung Perizinan
Dokumen penerapan sistem mutu 12 aspek CPKB, surat persetujuan denah bangunan, penggunaan fasilitas bersama (jika ada), serta NIB dengan KBLI yang relevan.
Melengkapi semua persyaratan sejak awal akan mempermudah proses verifikasi dan mengurangi potensi perbaikan (CAPA) di tahap audit.
Cara Mengajukan SPA CPKB Golongan B
Berikut Cara Mengajukan SPA CPKB Golongan B
Berikut langkah resmi pengajuan SPA CPKB Golongan B melalui sistem OSS RBA:
1. Login ke oss.go.id menggunakan akun perusahaan (username & password).
2. Masuk ke menu PB UMKU → Permohonan Baru.
3. Cari dan pilih KBLI 20232 (Industri Kosmetika).
4. Klik Proses Perizinan Berusaha UMKU untuk memulai pengajuan.
5. Input kata “pemenuhan” pada kolom pencarian sertifikat, lalu pilih jenis sertifikat yang akan diajukan.
6. Unggah seluruh dokumen persyaratan dalam format PDF, termasuk file penerapan sistem mutu yang dapat berisi tautan Google Drive bila ukuran besar.
7. Lakukan pengecekan akhir sebelum submit untuk memastikan semua dokumen sesuai dan terbaca dengan jelas.
Setelah proses submit selesai, permohonan akan masuk tahap verifikasi otomatis. Jika semua sesuai, proses berlanjut ke penjadwalan audit sarana produksi.
Biaya Resmi Mengajukan SPA CPKB Golongan B
Pengajuan SPA CPKB Golongan B tidak dikenakan biaya alias gratis. Pemerintah tidak memungut biaya resmi pada proses administrasi maupun penjadwalan audit, sehingga semua pelaku usaha memiliki akses yang sama untuk mendapatkan sertifikat legalitas sesuai standar CPKB.
Namun meskipun tidak ada biaya resmi, perusahaan tetap perlu menyiapkan anggaran internal untuk kebutuhan peralatan, pengembangan sistem mutu, penyusunan dokumen, atau pendampingan tenaga ahli agar proses audit berjalan lancar dan tidak bolak-balik karena CAPA.
Berapa Lama Proses Mengajukan SPA CPKB Golongan B
Estimasi waktu proses pengajuan dapat bervariasi tergantung kelengkapan dokumen dan kesiapan sarana produksi. Berdasarkan rata-rata proses:
• Setelah dokumen diunggah & submit: sekitar 20 hari kerja untuk mendapatkan jadwal audit.
• Jika ada perbaikan / CAPA: diberi waktu 20 hari kerja untuk pembenahan.
• Total estimasi waktu dari pengajuan sampai sertifikat terbit: kurang lebih 2–3 bulan.
Proses dapat lebih cepat jika perusahaan sudah menerapkan sistem mutu yang baik dan seluruh dokumen disiapkan sejak awal tanpa kekurangan.
Berapa Lama Masa Berlaku SPA CPKB Golongan B
Sertifikat SPA CPKB Golongan B berlaku selama 5 tahun sejak tanggal terbit. Selama periode tersebut, perusahaan dapat menjalankan proses produksi berdasarkan kategori kosmetik yang diizinkan.
Namun, meskipun berlaku 5 tahun, perusahaan tetap berkewajiban menjaga standar proses produksi stabil. Jika terdapat perubahan fasilitas, PJT, alur produksi, atau jenis produk, evaluasi ulang mungkin diperlukan. Karena itu, mempertahankan sistem mutu dan dokumentasi sejak awal menjadi faktor penting agar tidak terjadi kendala saat perpanjangan nanti.
Jasa Pengurusan SPA CPKB Golongan B – Proses Lebih Cepat & Tepat bersama PERMATAMAS
Mengurus SPA CPKB Golongan B sering kali memerlukan pendampingan ahli, terutama dalam penyusunan dokumen sistem mutu, evaluasi fasilitas produksi, dan persiapan audit agar tidak terjadi CAPA berulang. Jika Anda ingin proses lebih cepat, tepat, dan efisien tanpa harus trial & error sendiri, PERMATAMAS siap membantu sepenuhnya dari awal sampai sertifikat terbit.
PERMATAMAS telah berpengalaman mendampingi banyak perusahaan kosmetik di seluruh Indonesia, mulai dari UMKM hingga pabrik skala besar.
Tim profesional memastikan:
✔ konsultasi struktur dokumen sistem mutu
✔ pengecekan fasilitas sebelum audit
✔ pendampingan OSS sampai submit & tracking jadwal audit
✔ pendampingan CAPA jika ada perbaikan
✔ sampai sertifikat SPA CPKB Golongan B resmi terbit
Jika Anda membutuhkan layanan Jasa Pengurusan SPA CPKB Golongan B, hubungi PERMATAMAS kapan saja untuk konsultasi. Proses Anda akan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman secara legal.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
FAQ
1. Apa yang dimaksud dengan SPA CPKB Golongan B?
SPA CPKB Golongan B adalah Surat Persetujuan Aplikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik untuk perusahaan kosmetik yang memproduksi produk risiko rendah dengan teknologi sederhana. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa perusahaan memenuhi standar keamanan, higienis, dan sistem mutu dalam proses produksi.
2. Apa saja persyaratan wajib untuk mengajukan SPA CPKB Golongan B?
Beberapa persyaratan inti meliputi PJT (Tenaga Teknis Kefarmasian), fasilitas produksi sesuai standar, kategori produk rendah risiko, sistem mutu berdasarkan pedoman CPKB, dan dokumen pendukung seperti denah fasilitas dan NIB KBLI 20232.
3. Bagaimana cara mengajukan SPA CPKB Golongan B?
Pengajuan dilakukan melalui OSS RBA dengan login → PB UMKU → Permohonan Baru → pilih KBLI 20232 → unggah seluruh dokumen persyaratan → submit. Setelah pengajuan berhasil, Anda tinggal menunggu jadwal audit fasilitas produksi.
4. Berapa biaya resmi dalam mengajukan SPA CPKB Golongan B?
Proses administrasi pengajuan SPA CPKB Golongan B gratis tanpa biaya pemerintah. Namun perusahaan tetap perlu menyiapkan biaya internal seperti pendampingan teknis, dokumen mutu, dan persiapan fasilitas.
5. Berapa lama proses SPA CPKB Golongan B sampai sertifikat terbit?
Rata-rata waktu proses adalah ±2–3 bulan. Setelah submit dokumen biasanya membutuhkan ±20 hari kerja untuk penjadwalan audit. Jika ditemukan kekurangan, diberikan waktu CAPA 20 hari kerja sebelum verifikasi lanjutan.
6. Berapa lama masa berlaku sertifikat SPA CPKB Golongan B?
Sertifikat SPA CPKB Golongan B berlaku selama 5 tahun. Selama masa berlaku tersebut perusahaan wajib mempertahankan mutu, higiene, dan sistem produksi supaya tidak bermasalah saat perpanjangan.
7. Apakah bisa dibantu jasa pengurusan SPA CPKB Golongan B?
Ya, bagi perusahaan yang ingin proses lebih cepat dan terarah, PERMATAMAS menyediakan layanan pengurusan SPA CPKB Golongan B mulai dari persiapan dokumen, pendampingan OSS, pengecekan fasilitas produksi, pendampingan audit sampai sertifikat resmi terbit.
Biaya Resmi Sertifikat CPKB Golongan– Bagi industri kosmetik yang ingin memproduksi seluruh jenis sediaan, terutama yang berisiko tinggi seperti tabir surya atau produk bayi, memiliki Sertifikat CPKB Golongan A adalah langkah mutlak. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa pabrik Anda mengikuti standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik sesuai regulasi BPOM RI.
Artikel ini akan membahas secara mendetail tentang: definisi CPKB Golongan A, tahapan pengurusan, estimasi biaya resmi, durasi proses, serta bagaimana konsultan profesional seperti PERMATAMAS Indonesia bisa mempermudah seluruh prosedur.
Pengertian Sertifikat CPKB Golongan A dan Manfaatnya
CPKB Golongan A merupakan kategori tertinggi dalam sistem sertifikasi pembuatan kosmetik. Industri yang memegang sertifikat ini diperbolehkan memproduksi semua jenis kosmetik, mulai dari produk sederhana hingga sediaan dengan risiko tinggi.
Manfaat utama memiliki CPKB Golongan A:
• Menunjukkan kompetensi penuh dalam produksi kosmetik
• Memberikan kepercayaan hukum dan profesional terhadap konsumen dan distributor
• Memudahkan distribusi dan kerja sama dengan pihak ketiga
• Menjamin kualitas dan keamanan produk sebelum beredar di pasaran
Industri kosmetik yang ingin melakukan maklon atau memproduksi berbagai kategori sediaan wajib mengurus sertifikat Golongan A.
Regulasi dan Dasar Hukum Sertifikat CPKB Golongan A
Sertifikat CPKB Golongan A diterbitkan berdasarkan aturan resmi BPOM RI, yang mengacu pada standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. Pengajuan sertifikat dilakukan secara online melalui sistem e-Sertifikasi BPOM, yang terhubung otomatis dengan OSS RBA.
Beberapa dasar hukum yang menjadi rujukan:
• Peraturan BPOM terkait CPKB dan sertifikasi industri kosmetik
• Peraturan OSS untuk izin usaha kosmetik dengan KBLI 20232
• Standar audit fasilitas produksi dan laboratorium pengujian
Dengan memahami regulasi ini, perusahaan bisa menyiapkan dokumen dan fasilitas sesuai ketentuan, sehingga proses pengurusan lebih cepat dan aman dari penolakan.
Tahapan Pengurusan Sertifikat CPKB Golongan A
Proses pengurusan CPKB Golongan A terbagi menjadi empat tahap utama, dari pendaftaran awal hingga penerbitan sertifikat.
A. Persiapan dan Pendaftaran Online
Langkah pertama adalah membuat akun di e-Sertifikasi BPOM melalui e-sertifikasi.pom.go.id, kemudian lengkapi profil perusahaan dengan data yang valid.
Selanjutnya, ajukan izin usaha melalui OSS RBA dengan KBLI 20232, sehingga sistem OSS otomatis terintegrasi dengan e-Sertifikasi BPOM.
B. Pengajuan Sertifikasi di Sistem e-Sertifikasi BPOM
Setelah login, pilih menu “Sertifikasi Baru” dan lengkapi informasi industri, jenis produk, dan bentuk sediaan kosmetik.
Dokumen wajib yang perlu diunggah meliputi:
• Surat permohonan resmi
• Layout dan persetujuan fasilitas produksi
• SOP lengkap dan sistem manajemen mutu
• Daftar personel dan kualifikasi
• Hasil laboratorium dan dokumen pendukung
• Foto fasilitas produksi
Tips: Ketidaklengkapan dokumen sering menjadi penyebab utama penundaan audit.
C. Audit dan Verifikasi Fasilitas
BPOM melakukan verifikasi dokumen dan memastikan PNBP telah dibayarkan. Audit mencakup:
• Personel yang bertugas di produksi
• Bangunan dan sanitasi pabrik
• Alat dan mesin produksi
• Laboratorium pengujian dan prosedur mutu
• Dokumentasi dan alur produksi
Jika ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan wajib menyusun CAPA (Corrective and Preventive Action) untuk perbaikan sebelum sertifikat diterbitkan.
D. Penerbitan Sertifikat CPKB Golongan A
Setelah CAPA diterima dan standar terpenuhi, BPOM menerbitkan sertifikat yang dapat diunduh langsung melalui akun OSS perusahaan.
Estimasi Prose Pengurusan Sertifikat CPKB Golongan A
Proses pengurusan sertifikat memiliki alur waktu resmi, meski dalam praktiknya dapat lebih panjang tergantung kesiapan perusahaan. Secara umum:
• Verifikasi dokumen: 1–2 bulan
• Audit fasilitas: 1–2 hari kerja
• Perbaikan CAPA: 20 hari kerja
BPOM menetapkan durasi standar ±35 hari kerja sejak pembayaran PNBP, namun perusahaan yang siap dengan dokumen lengkap dan fasilitas sesuai standar bisa mempercepat proses.
Biaya Resmi Sertifikat CPKB Golongan A
Biaya Resmi Sertifikat CPKB Golongan A (PNBP)
Biaya resmi dihitung per bentuk sediaan, contohnya cream, lotion, serum, gel, powder, dan sebagainya. Besaran biaya mengikuti kategori aset perusahaan:
1. Industri Besar (Aset > Rp10 Miliar): Rp 10.000.000 / sediaan
2. Industri Menengah (Aset Rp500 Juta – Rp10 Miliar): Rp 5.000.000 / sediaan
3. Industri Kecil (Aset Rp50 Juta – Rp500 Juta): Rp 1.000.000 / sediaan
Catatan: Biaya dihitung per kategori sediaan, bukan per produk individu.
Bantuan Profesional dari PERMATAMAS Indonesia
PERMATAMAS merupakan konsultan berpengalaman dalam pengurusan sertifikat CPKB Golongan A. Layanan meliputi:
• Evaluasi kelayakan fasilitas produksi
• Penyusunan dokumen teknis dan SOP sesuai standar BPOM
• Persiapan layout dan alur produksi untuk audit
• Upload dan verifikasi dokumen di OSS & e-Sertifikasi BPOM
• Pendampingan audit BPOM
• Penyusunan CAPA hingga disetujui
• Pengawalan hingga sertifikat diterbitkan
Dengan pendampingan profesional, proses pengurusan menjadi lebih efisien, cepat, dan minim kesalahan administrasi.
Mengapa Sertifikat CPKB Golongan A Sangat Penting
Sertifikat CPKB Golongan A bukan hanya formalitas, tetapi menjadi syarat wajib bagi industri kosmetik yang ingin memproduksi seluruh jenis sediaan. Persiapan matang yang mencakup dokumen, fasilitas produksi, laboratorium, serta tenaga ahli seperti apoteker sangat menentukan kelancaran audit BPOM.
Dengan persiapan lengkap dan pendampingan konsultan profesional, proses audit lebih lancar dan sertifikat CPKB Golongan A dapat diterbitkan lebih cepat, sehingga produk dapat cepat dipasarkan dengan legalitas lengkap.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
FAQ Sertifikat CPKB Golongan A
1. Apa itu Sertifikat CPKB Golongan A?
Izin tertinggi yang memungkinkan industri memproduksi seluruh jenis kosmetik, termasuk sediaan berisiko tinggi.
2. Siapa yang wajib memiliki Golongan A?
Industri yang ingin memproduksi semua jenis kosmetik atau menerima maklon dari berbagai kategori.
3. Apa bedanya Golongan A, B, dan C?
Golongan A: semua sediaan; B/C: terbatas pada jenis sediaan tertentu. Golongan A memerlukan fasilitas laboratorium lengkap dan apoteker penanggung jawab.
4. Syarat utama pengajuan Golongan A?
Apoteker penanggung jawab, fasilitas produksi standar BPOM, laboratorium uji mutu, SOP produksi lengkap, dan dokumen perusahaan valid.
5. Berapa lama proses sertifikat?
Rata-rata 1–3 bulan, tergantung kesiapan dokumen dan CAPA.
6. Apakah pengajuan dilakukan online?
Ya, melalui OSS RBA dengan KBLI 20232, terhubung ke e-Sertifikasi BPOM.
7. Apakah semua industri kosmetik wajib Golongan A?
Tidak, hanya industri yang ingin memproduksi seluruh kategori kosmetik.
8. Bisakah industri kecil mengajukan Golongan A?
Bisa, jika fasilitas, laboratorium, dan personel sesuai standar BPOM.
9. Apa yang diperiksa auditor BPOM?
Alur produksi, peralatan, laboratorium, dokumen SOP, kualifikasi personel, dan manajemen mutu.
10. Apakah PERMATAMAS bisa membantu?
Ya, mulai dari persiapan dokumen, konsultasi fasilitas, pendampingan audit, hingga pengajuan sertifikat.
Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A – Mengurus Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) Golongan A merupakan langkah wajib bagi industri kosmetik yang ingin memproduksi semua jenis dan bentuk sediaan kosmetik, termasuk produk berisiko tinggi seperti tabir surya, produk bayi, whitening, atau produk dengan formula kompleks. Sertifikasi ini memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan standar BPOM terkait kualitas, keamanan, fasilitas, personel, hingga tata kelola produksi.
Artikel ini membahas secara lengkap apa itu CPKB Golongan A, siapa yang wajib mengurus, persyaratan fasilitas, alur proses pengajuan, biaya resmi PNBP, serta bagaimana konsultan profesional seperti PERMATAMAS dapat membantu prosesnya hingga berhasil.
Apa Itu Sertifikat CPKB Golongan A dan Mengapa Penting?
CPKB Golongan A adalah level sertifikasi tertinggi untuk industri kosmetik, yang diberikan kepada perusahaan yang mampu memproduksi seluruh bentuk dan jenis sediaan kosmetik tanpa pengecualian. Standar ini menuntut penerapan CPKB secara penuh pada semua aspek produksi. Sertifikasi ini penting karena:
• Menjadi syarat wajib untuk memproduksi seluruh kategori kosmetik.
• Menjamin kualitas dan keamanan produk sebelum diedarkan.
• Memenuhi persyaratan legal BPOM.
• Menjadi nilai tambah bagi perusahaan yang ingin menyediakan layanan maklon kosmetik.
• Mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan kepercayaan pasar.
Perusahaan yang memiliki CPKB Golongan A dianggap telah memenuhi standar produksi yang sangat ketat.
Siapa yang Wajib Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A?
Sertifikat ini wajib dimiliki oleh:
1. Industri kosmetik yang ingin memproduksi semua jenis dan bentuk sediaan kosmetik, termasuk produk risiko tinggi.
2. Industri yang memiliki laboratorium pengendalian mutu internal.
3. Perusahaan yang ingin menerima jasa maklon kosmetik dalam skala penuh.
4. Pabrik kosmetik yang membutuhkan legalitas produksi untuk kategori kompleks.
Jika Anda menjadi brand owner yang menggunakan jasa maklon, maka pabrik maklon-lah yang harus memiliki sertifikat CPKB Golongan A.
Di Mana Mengajukan Sertifikat CPKB Golongan A?
Pengajuan dilakukan melalui:
1. OSS RBA (www.oss.go.id)
Dengan memilih KBLI 20232 – Industri Kosmetika.
2. e-Sertifikasi BPOM (e-sertifikasi.pom.go.id)
Untuk mengisi data industri, unggah dokumen, dan mengikuti alur audit.
3. Balai Besar/Balai POM wilayah masing-masing
Untuk proses inspeksi fasilitas produksi.
4. Konsultan legal seperti PERMATAMAS
Untuk pendampingan dari awal hingga sertifikat terbit.
Kapan Waktu Terbaik untuk Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A?
Waktu ideal untuk memulai proses:
• Saat fasilitas produksi telah dibangun dan siap dinilai.
• Saat perusahaan akan memperluas jenis produk ke kategori risiko tinggi.
• Ketika pabrik ingin membuka layanan maklon kosmetik.
• Sebelum mengurus notifikasi BPOM kosmetik.
Lebih cepat mengurus berarti lebih cepat dapat memproduksi secara legal.
Mengapa Perusahaan Harus Memenuhi Standar CPKB Golongan A?
Beberapa alasan strategis dan regulatif:
• Untuk memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar BPOM.
• Untuk menjamin mutu, keamanan, dan konsistensi produk.
• Untuk menghindari sanksi administratif dan peninjauan fasilitas.
• Untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan distributor.
• Untuk membuka kerja sama maklon dalam skala besar.
CPKB Golongan A adalah bukti bahwa perusahaan mampu memproduksi kosmetik secara profesional dan aman.
Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A
Bagaimana Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A Secara Lengkap?
Proses pengurusan terdiri dari 4 tahap utama:
1. Persiapan dan Pendaftaran Daring
Beberapa langkah wajib:
• Membuat akun di e-Sertifikasi BPOM
melalui e-sertifikasi.pom.go.id, lalu melengkapi profil perusahaan.
• Pendaftaran OSS RBA
Ajukan izin usaha dengan KBLI 20232 – Industri Kosmetika.
OSS akan terhubung otomatis dengan sistem e-Sertifikasi BPOM.
2. Pengajuan Sertifikasi di e-Sertifikasi BPOM
• Login dan pilih menu “Sertifikasi Baru”.
• Isi data industri termasuk jenis dan bentuk sediaan yang akan disertifikasi.
• Unggah seluruh dokumen wajib, termasuk: o Surat permohonan o Denah dan persetujuan layout fasilitas o SOP lengkap o Daftar personel o Dokumen laboratorium o Foto fasilitas o Dokumen pendukung lain
Dokumen yang tidak lengkap sering menyebabkan penundaan audit.
3. Pemeriksaan dan Audit
Tahap ini meliputi:
• Verifikasi dokumen dan pembayaran PNBP
• Audit fasilitas produksi oleh BPOM, meliputi: o Personil o Bangunan dan sanitasi o Peralatan o Prosedur produksi o Laboratorium pengujian o Dokumentasi o Manajemen mutu
Jika ada temuan, perusahaan wajib melakukan CAPA (Corrective and Preventive Action).
4. Penerbitan Sertifikat CPKB Golongan A
Setelah CAPA diterima dan seluruh standar terpenuhi, BPOM akan menerbitkan sertifikat yang dapat diunduh melalui akun OSS.
Berapa Lama Proses Pengurusan CPKB Golongan A?
Proses pengurusan Sertifikat CPKB Golongan A memiliki alur waktu yang cukup panjang karena melibatkan evaluasi dokumen, audit fasilitas, hingga perbaikan CAPA. Secara resmi, BPOM menetapkan timeline pengajuan sertifikat 35 hari kerja (HK) yang dihitung sejak pembayaran PNBP. Namun dalam praktiknya, durasi bisa lebih panjang tergantung kesiapan perusahaan. Dan Proses CAPA (perbaikan) hingga verifikasi: 20 hari kerja
Berapa Biaya Resmi (PNBP) Sertifikat CPKB Golongan A?
Biaya PNBP ditentukan oleh jumlah aset perusahaan (di luar tanah & bangunan):
1. Industri Besar Aset > Rp10 Miliar ➜ Rp 10.000.000 per bentuk sediaan
2. Industri Menengah Aset > Rp500 Juta – Rp10 Miliar ➜ Rp 5.000.000 per bentuk sediaan
3. Industri Kecil Aset > Rp50 Juta – Rp500 Juta ➜ Rp 1.000.000 per bentuk sediaan
Catatan:
“Per bentuk sediaan” berarti biaya dihitung per kategori produk (contoh: cream, lotion, serum, gel, powder, dll).
Bagaimana PERMATAMAS Membantu Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A?
PERMATAMAS adalah konsultan legalitas yang berpengalaman mengurus izin kosmetik, termasuk CPKB Golongan A. Layanan kami mencakup:
✔ Konsultasi kelayakan fasilitas produksi
✔ Penyusunan dokumen dan SOP CPKB
✔ Persiapan layout & alur produksi untuk memenuhi audit
✔ Upload dan verifikasi dokumen di OSS & e-Sertifikasi
✔ Pendampingan saat audit BPOM
✔ Penyusunan CAPA sampai disetujui
✔ Mengawal proses hingga sertifikat CPKB Golongan A terbit
Dengan pendampingan profesional, proses menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan minim revisi.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
Pentingnya Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A
Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A merupakan proses penting dan wajib bagi industri kosmetik yang ingin memproduksi berbagai jenis sediaan, terutama produk berisiko tinggi. Persiapan dokumen, fasilitas, laboratorium, tenaga ahli apoteker, hingga implementasi SOP yang benar harus dilakukan secara lengkap agar audit BPOM berjalan lancar.
Dengan bantuan konsultan seperti PERMATAMAS, proses ini dapat dipercepat, dirapikan, dan diarahkan sesuai standar agar sertifikat segera terbit.
FAQ Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A
1. Apa itu Sertifikat CPKB Golongan A?
Sertifikat CPKB Golongan A adalah izin tertinggi dalam Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang diberikan kepada industri kosmetik yang mampu memproduksi seluruh jenis sediaan kosmetik. Mulai dari produk sederhana hingga produk berisiko tinggi seperti tabir surya, produk bayi, dan whitening.
2. Industri seperti apa yang wajib memiliki CPKB Golongan A?
Industri kosmetik yang ingin memproduksi semua jenis sediaan atau menerima maklon berbagai produk kosmetik wajib memiliki CPKB Golongan A. Jika hanya memproduksi beberapa bentuk sediaan tertentu, bisa menggunakan golongan lain (B atau C).
3. Apa perbedaan CPKB Golongan A dengan Golongan B atau C?
Perbedaannya ada pada cakupan produk.
• Golongan A: Bisa memproduksi semua bentuk sediaan kosmetik.
• Golongan B/C: Hanya boleh memproduksi jenis produk tertentu sesuai sertifikasi.
Golongan A memiliki persyaratan paling lengkap, termasuk fasilitas laboratorium dan apoteker penanggung jawab.
4. Apa syarat utama untuk mengurus CPKB Golongan A?
Beberapa syarat utama meliputi:
• Memiliki apoteker sebagai penanggung jawab teknis.
• Fasilitas produksi lengkap sesuai standar BPOM.
• Laboratorium uji mutu.
• SOP produksi dan pengendalian mutu.
• Dokumen perusahaan sesuai peraturan.
5. Berapa lama proses mendapatkan Sertifikat CPKB Golongan A?
Prosesnya bervariasi tergantung kesiapan fasilitas. Rata-rata waktu:
• Pengajuan & verifikasi dokumen: 1–4 minggu.
• Audit fasilitas: 2–6 minggu.
• Perbaikan (CAPA): tergantung kondisi.
Jika fasilitas sudah memenuhi standar, proses bisa lebih cepat.
6. Apakah pengajuan Sertifikat CPKB Golongan A dilakukan lewat OSS?
Ya. Pengajuan menggunakan OSS RBA dengan KBLI 20232, dan terhubung otomatis ke e-Sertifikasi BPOM. Semua langkah dilakukan secara online.
7. Apakah semua industri kosmetik wajib memiliki CPKB Golongan A?
Tidak semua wajib. Jika hanya memproduksi produk tertentu, Anda bisa mengambil golongan lain. Namun jika ingin memproduksi seluruh kategori kosmetik, wajib memakai Golongan A.
8. Apakah industri kecil bisa mengajukan CPKB Golongan A?
Bisa, asalkan fasilitas produksi, laboratorium, dan personel sesuai standar BPOM. Banyak UMK yang bekerja sama dengan konsultan untuk menyiapkan persyaratannya.
9. Apa yang diperiksa auditor BPOM saat audit CPKB?
Auditor mengecek:
• Ruang produksi dan alur masuk-keluar bahan.
• Peralatan produksi dan kalibrasi.
• Ruang laboratorium dan dokumen pengujian.
• Dokumen SOP, batch record, dan pengendalian mutu.
• Kualifikasi personel.
• Penerapan standar kebersihan dan sanitasi.
10. Apakah Permatamas bisa membantu proses pengurusan CPKB Golongan A?
Ya, PERMATAMAS Indonesia dapat membantu mulai dari:
• Persiapan dokumen teknis.
• Konsultasi fasilitas.
• Pendampingan audit BPOM.
• Pengajuan di OSS dan e-Sertifikasi.
Layanan ini sangat membantu industri yang ingin mempercepat proses tanpa kesalahan administratif.
Cara Mengecek Izin BPOM Kosmetik – Mengecek izin BPOM kosmetik merupakan langkah paling penting sebelum menggunakan atau mendistribusikan produk kecantikan. Di tengah maraknya produk ilegal dan tiruan, masyarakat harus memastikan bahwa kosmetik yang mereka beli telah lolos penilaian keamanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Proses pengecekan ini tidak sulit, tetapi perlu ketelitian agar informasi yang didapat benar dan sesuai data resmi pemerintah.
Banyak perusahaan kosmetik yang juga melakukan audit internal sebagai bentuk kepatuhan, termasuk bekerja sama dengan penyedia jasa sertifikasi CPKB untuk memastikan produk mereka mengikuti standar industri.
Sebelum melakukan pengecekan, masyarakat perlu memahami bahwa setiap kosmetik legal memiliki nomor notifikasi resmi BPOM. Nomor ini menjadi identitas produk yang menjamin keamanan, mutu, dan proses produksi yang sesuai standar. Untuk mempermudah konsumen, BPOM menyediakan sistem pengecekan yang dapat diakses secara daring.
Beberapa cara yang bisa digunakan antara lain melalui situs resmi BPOM, aplikasi mobile, hingga pengecekan manual melalui kode NA yang tercetak pada kemasan kosmetik. Sistem ini juga membantu konsumen mengenali produk palsu atau yang belum mengantongi izin sama sekali.
Cara mengecek izin BPOM dapat dilakukan melalui beberapa metode berikut:
• Mengakses situs resmi Cek BPOM
• Menggunakan aplikasi “BPOM Mobile”
• Memasukkan kode NA pada mesin pencarian data BPOM
Dengan mengetahui cara mengecek izin secara mandiri, konsumen lebih terlindungi dari risiko menggunakan produk berbahaya. Sementara itu, bagi pelaku usaha, pemahaman ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa kosmetik yang mereka produksi dapat bersaing di pasar resmi dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.
Mengecek izin BPOM kosmetik adalah langkah preventif yang harus dilakukan untuk memastikan keamanan dan keaslian produk kecantikan. Banyak kasus munculnya kosmetik berbahaya yang mengandung bahan kimia terlarang karena tidak melalui proses evaluasi BPOM. Dengan melakukan pengecekan, konsumen dapat memastikan bahwa produk tersebut telah lolos uji keamanan, memiliki kandungan yang sesuai, dan diproduksi melalui proses yang memenuhi standar.
Hal ini juga menjadi bekal penting bagi pelaku usaha untuk membangun kepercayaan pelanggan melalui produk yang legal. Penyedia Jasa Izin Kosmetik kerap membantu UMK atau brand baru dalam memastikan produk mereka memenuhi seluruh persyaratan.
Selain itu, pengecekan izin BPOM membantu mencegah masyarakat dari penggunaan produk yang tidak memiliki label notifikasi resmi. Nomor notifikasi pada dasarnya merupakan tanda bahwa produk sudah diperiksa dan dinyatakan aman. Ketika konsumen membeli tanpa memeriksa legalitas, mereka rentan terpapar bahan berbahaya seperti merkuri, hydroquinone, atau pewarna sintetis berbahaya. Pelaku usaha juga perlu menyadari bahwa distribusi produk tanpa izin BPOM dapat berujung pada sanksi hukum, denda administratif, hingga penarikan produk dari pasaran.
Dalam konteks bisnis, pengecekan izin BPOM bukan hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga bagi brand. Produk yang memiliki izin resmi lebih mudah diterima oleh toko modern, marketplace, dan distributor besar. Kepercayaan ini tidak dapat diperoleh tanpa pembuktian legalitas yang kuat. Itulah sebabnya banyak perusahaan kosmetik memilih menggunakan Jasa Izin Kosmetik untuk mempercepat proses legalitas agar produk mereka segera dapat dipasarkan secara resmi.
Nomor notifikasi BPOM adalah kode khusus yang dikeluarkan BPOM untuk setiap produk kosmetik yang telah lolos evaluasi. Kode ini biasanya diawali dengan huruf “NA” diikuti deretan angka yang menunjukkan identitas produk tersebut. Fungsi utama nomor ini adalah sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan proses produksi yang sesuai.
Banyak pelaku usaha yang mendapati proses mendapatkan nomor notifikasi cukup teknis, sehingga menggunakan dukungan profesional seperti Jasa Izin Herbal untuk memastikan seluruh dokumen dan bahan produk sesuai regulasi.
Nomor notifikasi juga mempermudah konsumen dan BPOM dalam melakukan pengawasan. Dengan memasukkan kode NA pada situs resmi BPOM, konsumen dapat mengetahui detail produk mulai dari nama brand, pabrik pembuat, komposisi, hingga status izin. Ini berarti nomor notifikasi tidak sekadar nomor, tetapi juga alat verifikasi yang sangat penting.
Produk yang tidak memiliki nomor notifikasi atau menggunakan nomor palsu biasanya tidak melalui proses pengecekan, sehingga sangat berisiko bagi kesehatan. Selain itu, nomor notifikasi BPOM juga menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran. Produk yang memiliki nomor BPOM cenderung lebih dipercaya dan lebih mudah masuk ke platform penjualan resmi.
Hal ini terutama berlaku bagi produk-produk perawatan kulit dan kesehatan yang membutuhkan tingkat kepercayaan lebih tinggi di mata konsumen. Karena itu, berbagai pelaku usaha, termasuk produsen produk herbal, sering memanfaatkan layanan Jasa Izin Herbal untuk mempercepat proses mendapatkan nomor notifikasi sekaligus memastikan kesesuaian standar.
Cara Mengecek Izin BPOM Kosmetik Melalui Website Resmi
BPOM menyediakan layanan pengecekan legalitas produk kosmetik melalui website resmi yang dapat diakses kapan saja. Metode ini merupakan cara paling mudah dan akurat untuk mengetahui apakah suatu produk telah terdaftar secara sah. Pengguna hanya perlu memasukkan nama produk, nomor notifikasi, atau nama perusahaan untuk melihat data lengkap produk.
Namun, untuk pemula atau pelaku usaha baru, proses pengecekan kadang membingungkan sehingga mereka sering meminta bantuan konsultan, termasuk penyedia Jasa Pendirian PT/CV, agar brand mereka berbadan hukum dan dapat mengurus perizinan dengan lebih profesional.
Prosedur pengecekan melalui website BPOM dapat dilakukan dengan langkah berikut:
• Buka portal resmi cekbpom.pom.go.id
• Masukkan kata kunci seperti nama produk atau nomor NA
• Klik “Cari” dan tunggu hasil verifikasi muncul
Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat langsung memperoleh informasi mengenai status legalitas produk yang mereka gunakan. Data yang ditampilkan biasanya meliputi nomor notifikasi, nama produk, variasi produk, nama perusahaan, serta status aktif atau tidak aktif. Informasi inilah yang menjadi dasar utama konsumen untuk memastikan produk kosmetik aman digunakan sehari-hari.
Selain bermanfaat bagi konsumen, fasilitas pengecekan ini juga sangat penting bagi pelaku bisnis kosmetik. Brand dapat dengan mudah melakukan audit terhadap produk mereka sendiri, termasuk memastikan bahwa nomor notifikasi masih aktif dan tidak terkena penarikan. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan audit berkala, terutama setelah memiliki badan hukum seperti PT atau CV, untuk memastikan seluruh produk tetap sesuai dengan standar BPOM.
Inilah alasan mengapa integrasi layanan legalitas seperti Jasa Pendirian PT/CV menjadi bagian penting dalam pengembangan bisnis kosmetik profesional.
Memeriksa legalitas kosmetik melalui aplikasi mobile menjadi pilihan praktis bagi konsumen dan pelaku usaha yang ingin memastikan keamanan produk. BPOM menyediakan aplikasi resmi yang dapat diunduh secara gratis, memungkinkan pengguna melakukan pengecekan hanya dalam hitungan detik.
Fitur pencariannya sangat responsif sehingga memudahkan Anda mengetahui apakah produk tersebut sudah terdaftar. Di tengah meningkatnya peredaran kosmetik ilegal, cara ini efektif untuk melindungi diri dari produk berisiko, terutama bagi pelaku usaha yang sedang membutuhkan pemahaman mendalam termasuk konsultasi terkait Jasa Izin BPOM Makanan.
Pengguna cukup membuka aplikasi dan memasukkan data produk secara lengkap. Proses ini didesain agar semua kalangan mudah menggunakannya. Aplikasi BPOM juga dilengkapi berbagai menu tambahan untuk melaporkan produk mencurigakan atau mencari informasi publik yang terkait dengan keamanan pangan dan kosmetik.
Beberapa langkah sederhana untuk memulai pengecekan adalah:
• Unduh aplikasi BPOM Mobile di Play Store atau App Store
• Buat atau masuk ke akun pengguna
• Pilih menu Cek Produk dan masukkan nomor notifikasi atau nama produk
Melalui aplikasi ini, Anda dapat melihat detail seperti nomor notifikasi, komposisi, hingga perusahaan penanggung jawab. Dengan begitu, tidak ada lagi keraguan saat memilih produk kecantikan, khususnya di tengah maraknya produk palsu. Keberadaan aplikasi mobile ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas kosmetik.
Nomor NA BPOM merupakan identitas resmi yang diberikan kepada setiap produk kosmetik yang telah dinyatakan aman dan memenuhi standar regulasi. Nomor ini biasanya dicantumkan pada kemasan sehingga memudahkan konsumen melakukan verifikasi. Dengan memahami cara membaca dan mengecek nomor NA, pelaku usaha dapat lebih percaya diri dalam memasarkan produknya, sedangkan konsumen dapat memastikan keamanan produk sebelum digunakan.
Dalam proses pengembangan bisnis, informasi ini juga berkaitan dengan layanan seperti Jasa Alat Kesehatan yang membutuhkan kepastian regulasi serupa.
Cara pengecekan nomor NA BPOM juga dapat dilakukan melalui platform resmi BPOM dengan memasukkan kode tersebut pada kolom pencarian. Hasil pencarian akan menampilkan informasi lengkap mengenai izin edar, bentuk sediaan, hingga produsen.
Beberapa format pengecekan nomor NA antara lain:
• NA + 11 digit nomor registrasi
• Pencarian melalui situs cekbpom
• Verifikasi melalui aplikasi BPOM Mobile
Dengan mengetahui metode pengecekan ini, masyarakat dapat lebih mudah membedakan mana produk resmi dan mana yang tidak terdaftar. Kesadaran ini menjadi penting mengingat banyaknya produk kosmetik yang beredar tanpa pengawasan.
Produk kosmetik yang telah teregistrasi resmi biasanya memiliki sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan. Salah satunya adalah keberadaan nomor notifikasi yang jelas dan dapat diverifikasi, serta adanya informasi lengkap mengenai produsen dan komposisi.
Konsumen maupun pelaku usaha wajib memahami ciri-ciri ini untuk menghindari risiko penggunaan produk yang tidak aman. Hal ini senada dengan upaya sertifikasi lain seperti Jasa Sertifikasi Halal, yang juga menuntut transparansi dan kelengkapan informasi pada produk.
Beberapa ciri utama produk kosmetik berizin BPOM antara lain:
• Memiliki nomor NA BPOM yang valid
• Informasi bahan dan produsen dicantumkan lengkap
• Terdapat label resmi sesuai regulasi kemasan
Memahami indikator tersebut membantu konsumen mendapatkan produk yang aman dan bermutu, sekaligus memberi keuntungan bagi pelaku usaha dalam membangun kepercayaan pasar.
Kosmetik tanpa izin edar BPOM sangat berisiko karena tidak diketahui keamanan bahan yang digunakan. Banyak produk ilegal mengandung zat berbahaya seperti merkuri, hidroquinon, atau pewarna tekstil yang dapat memicu iritasi dan gangguan kesehatan. Pelaku usaha perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko ini, sekaligus memastikan produk mereka melalui proses legal yang benar.
Informasi publik mengenai keamanan produk turut mendukung upaya lain seperti layanan Jasa Hak Cipta DJKI yang berperan dalam perlindungan kreativitas dan legalitas produk.
Bahaya dari penggunaan kosmetik ilegal dapat terlihat dari berbagai kasus di lapangan. Konsumen sering kali tidak menyadari bahwa efek jangka panjang dari bahan berbahaya dapat merusak kulit secara permanen.
Beberapa risiko yang sering terjadi antara lain:
1. Iritasi kulit dan alergi
2. Kerusakan jaringan kulit secara permanen
3. Keracunan bahan kimia berbahaya
4. Efek jangka panjang yang dapat mengganggu organ tubuh
Penggunaan kosmetik tanpa izin BPOM tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan tetapi juga dari sisi hukum. Pelaku usaha yang menjual produk ilegal dapat dikenakan sanksi berat sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, memastikan legalitas produk adalah langkah utama dalam menjaga keselamatan konsumen dan reputasi bisnis.
Ketika konsumen atau pelaku usaha mencoba memeriksa nomor notifikasi BPOM namun produk tidak muncul, hal ini sering menimbulkan kekhawatiran. Dalam banyak kasus, masalah ini bukan selalu berarti produk ilegal, tetapi bisa disebabkan oleh kesalahan teknis, pencarian yang tidak sesuai, atau sistem yang belum memperbarui data terbaru.
Situasi ini penting dipahami oleh pelaku usaha, terutama mereka yang juga sedang menjalankan proses legalitas lain seperti Jasa Merek HKI yang membutuhkan ketelitian dalam kelengkapan data. Salah satu penyebab umum adalah ketidaksesuaian dalam penulisan kode atau nama produk saat proses pencarian. Kesalahan kecil seperti huruf kapital atau kurangnya satu digit angka dapat membuat sistem gagal menampilkan hasil.
Selain itu, data produk yang masih dalam proses unggah oleh BPOM bisa menyebabkan keterlambatan munculnya informasi.
Penyebab umum produk tidak muncul antara lain:
• Nomor NA tidak lengkap atau salah ketik
• Data produk masih dalam tahap pembaruan
• Produk telah kedaluwarsa izinnya dan ditarik dari database BPOM
Memahami berbagai kemungkinan ini membuat pelaku usaha lebih siap dalam memastikan legalitas produknya. Jika data belum muncul, langkah terbaik adalah melakukan pengecekan ulang pada nomor notifikasi, memeriksa dokumen legal, atau melakukan verifikasi langsung melalui layanan resmi BPOM. Pendekatan ini membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan proses pemasaran tetap aman.
Tips Memilih Kosmetik yang Aman dan Terdaftar Resmi
Memilih kosmetik yang aman membutuhkan kecermatan, terutama dengan banyaknya produk yang beredar tanpa izin edar. Konsumen harus mampu membedakan produk legal dari produk berisiko dengan memperhatikan nomor notifikasi, informasi produsen, serta komposisi bahan. Tips ini penting tidak hanya bagi pengguna, tetapi juga bagi pelaku usaha yang tengah mengembangkan produk dan membutuhkan pendampingan seperti Jasa Pendaftaran Merek untuk memastikan legalitas branding mereka.
Langkah awal dalam memilih kosmetik aman adalah memeriksa nomor NA BPOM yang tercantum pada kemasan. Nomor ini dapat diverifikasi melalui situs atau aplikasi resmi BPOM. Selain itu, perhatikan juga kemasan produk—produk legal umumnya menggunakan kemasan yang rapi, informatif, dan tidak menyalahi aturan labeling.
Beberapa tips memilih kosmetik aman antara lain:
• Pastikan produk memiliki nomor NA BPOM yang bisa diverifikasi
• Pilih produk yang mencantumkan komposisi jelas
• Utamakan membeli dari toko resmi atau distributor terpercaya
Dengan mengikuti tips tersebut, konsumen dapat mengurangi risiko menggunakan produk berbahaya. Sementara itu, bagi pelaku usaha, memastikan produk terdaftar secara resmi akan meningkatkan kepercayaan pembeli dan memperkuat posisi merek di pasar. Legalitas yang kuat adalah fondasi utama dalam industri kosmetik.
Mengurus izin BPOM untuk produk kosmetik sering kali memerlukan pemahaman teknis dan ketelitian administrasi yang tinggi. Banyak pelaku usaha mengalami kendala dalam menyiapkan dokumen, memahami regulasi, hingga memastikan kesesuaian formula produk. Di sinilah layanan profesional pengurusan izin BPOM berperan membantu memastikan proses berjalan lebih cepat, tepat, dan efisien.
PERMATAMAS hadir untuk memberikan pendampingan lengkap mulai dari pemeriksaan formula, persiapan dokumen, hingga pengajuan izin secara resmi. Tim profesional biasanya menawarkan layanan yang terstruktur, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir menghadapi kerumitan proses.
Pendampingan ini sangat bermanfaat terutama bagi UMKM dan brand baru yang sedang memulai bisnis kosmetik. Dengan layanan yang tepat, risiko penolakan bisa diminimalkan dan proses registrasi dapat berjalan lebih lancar.
Beberapa layanan yang biasanya diberikan antara lain:
• Pemeriksaan dokumen dan formula produk
• Pendampingan pendaftaran hingga terbit nomor NA BPOM
• Konsultasi regulasi dan pemenuhan standar keamanan
Jika Anda ingin produk kosmetik Anda resmi terdaftar dan siap dipasarkan secara legal, PERMATAMAS siap membantu mengurus seluruh proses izin BPOM Anda dari awal sampai selesai. Dengan pengalaman dan pemahaman regulasi yang kuat, PERMATAMAS menjadi mitra terbaik untuk memastikan produk Anda lolos sesuai ketentuan. Saatnya bertindak—amankan legalitas produk Anda bersama PERMATAMAS.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
1. Bagaimana cara mengecek nomor BPOM kosmetik secara online?
Anda dapat mengeceknya melalui situs resmi cekbpom.pom.go.id dengan memasukkan nomor NA, nama produk, atau nama perusahaan.
2. Apakah semua kosmetik wajib memiliki nomor BPOM?
Ya, semua kosmetik yang diedarkan di Indonesia wajib memiliki nomor notifikasi BPOM untuk memastikan keamanan dan legalitas.
3. Mengapa produk tidak muncul saat dicari di BPOM?
Biasanya disebabkan salah ketik nomor NA, data belum diperbarui, atau izin sudah tidak aktif.
4. Apa itu nomor NA BPOM pada produk kosmetik?
Nomor NA adalah kode notifikasi resmi BPOM yang menandakan produk sudah lolos uji keamanan dan legalitas.
5. Apakah aplikasi BPOM Mobile akurat untuk cek produk?
Ya, aplikasi BPOM Mobile terhubung langsung dengan database resmi BPOM dan memberikan hasil yang akurat.
6. Bagaimana cara memastikan kosmetik yang dibeli aman?
Periksa nomor NA BPOM, cek komposisi, pastikan kemasan rapi, dan beli dari toko resmi.
7. Apa risiko menggunakan kosmetik tanpa nomor BPOM?
Risikonya meliputi iritasi kulit, alergi, kerusakan permanen, hingga terpapar bahan berbahaya seperti merkuri.
8. Berapa lama proses pendaftaran izin BPOM kosmetik?
Rata-rata 10–20 hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi BPOM.
9. Apakah UMKM bisa mengurus izin BPOM sendiri?
Bisa, namun banyak pelaku usaha memilih menggunakan jasa profesional untuk memastikan dokumen sesuai regulasi.
10. Apakah PERMATAMAS menyediakan jasa pengurusan izin BPOM kosmetik?
Ya, PERMATAMAS menyediakan layanan lengkap pengurusan izin BPOM mulai dari konsultasi formula hingga terbit nomor NA.
Syarat Mengurus Izin BPOM Kosmetik Online – Mengurus izin BPOM kosmetik online merupakan langkah penting bagi pelaku usaha yang ingin memasarkan produk kosmetik secara legal dan terstandarisasi. Proses ini bertujuan memastikan bahwa produk yang beredar memiliki kualitas, keamanan, dan manfaat yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Bagi pemilik brand baru, memahami syarat-syarat yang diperlukan sangat penting agar proses pengajuan berjalan lancar. Banyak pelaku usaha yang juga memanfaatkan layanan Jasa Pendaftaran Merek agar brand mereka aman secara hukum sebelum mengurus izin BPOM.
Persyaratan untuk pengajuan izin BPOM kosmetik mencakup dokumen legalitas usaha, informasi teknis produk, hingga desain label yang sesuai ketentuan BPOM. Setiap dokumen harus disiapkan secara detail dan lengkap, karena kesalahan kecil dapat menyebabkan pengajuan ditolak atau diminta revisi. Oleh sebab itu, banyak pemilik usaha lebih memilih mempersiapkan seluruh berkas sejak awal dengan rapi untuk menghindari hambatan.
Izin BPOM kosmetik online memiliki manfaat besar bagi keberlangsungan bisnis, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah masuk marketplace, retail modern, hingga membuka peluang ekspor. Proses pengurusan yang tepat dan memenuhi standar dapat menjadi nilai tambah bagi brand kosmetik. Dengan dukungan dokumen legal termasuk Jasa Pendaftaran Merek, bisnis Anda akan memiliki fondasi yang kuat sebelum melangkah lebih jauh.
Izin edar BPOM kosmetik online adalah proses notifikasi resmi yang dilakukan melalui sistem elektronik BPOM untuk memastikan bahwa sebuah produk kosmetik aman digunakan dan sesuai standar mutu yang berlaku. Proses ini tidak lagi dilakukan secara manual, sehingga pelaku usaha bisa mengajukan izin tanpa harus datang ke kantor BPOM. Agar pengurusan izin berjalan lancar, banyak pemilik usaha yang terlebih dahulu mengurus legalitas badan usaha melalui Jasa Pendirian PT/CV, karena legalitas ini menjadi salah satu syarat utama pengajuan.
Secara garis besar, izin BPOM kosmetik online mencakup beberapa tahapan penting, seperti:
• Pengumpulan dokumen legalitas perusahaan
• Pengisian data teknis terkait formula dan spesifikasi produk
• Pengunggahan desain label dan informasi produk
Seluruh tahapan dilakukan melalui platform resmi BPOM yang telah disediakan khusus untuk notifikasi kosmetik.
Dengan adanya sistem online, proses registrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau. Pengurusan izin ini merupakan tanggung jawab penting untuk memastikan produk kosmetik yang beredar aman dan tidak membahayakan konsumen. Pelaku usaha pun dapat memasarkan produknya dengan lebih leluasa setelah mendapatkan nomor notifikasi resmi, sehingga meningkatkan nilai jual dan daya saing produk di pasaran.
Kapan Mulai Mengurus Izin Edar BPOM Kosmetik Online
Pengurusan izin BPOM kosmetik online sebaiknya dimulai pada saat seluruh dokumen legalitas perusahaan sudah lengkap dan formula produk telah final. Banyak pelaku usaha mulai mempersiapkan dokumen izin bersamaan dengan proses branding, sehingga penggunaan Jasa Merek HKI sering dilakukan sejak awal sebagai langkah perlindungan nama dan identitas brand. Dengan memulai lebih cepat, proses launching produk ke pasar akan lebih efisien dan tidak terhambat revisi administratif.
Jika dirinci, waktu ideal untuk mengurus izin BPOM dapat dilihat dari beberapa indikator seperti:
1. Formula produk sudah fix dan tidak berubah
2. Desain label produk sudah siap dan sesuai ketentuan
3. Legalitas usaha sudah lengkap dan aktif
Mulai pada tahap ini membantu menghindari revisi besar yang bisa memperlambat proses pengajuan.
Selain itu, pengurusan izin BPOM sebelum produksi massal dilakukan untuk meminimalkan risiko kerugian jika terjadi kesalahan pada formula atau label. Dengan pengajuan lebih awal, pelaku usaha memiliki cukup waktu untuk memperbaiki dokumen apabila diperlukan. Menyiapkan izin BPOM secara tepat waktu juga meningkatkan peluang produk diterima tanpa revisi dan lebih cepat memperoleh nomor notifikasi.
Apakah Harus Bentuk PT atau CV atau Bisa Perorangan Mengajukan Izin BPOM Kosmetik Online
Pada dasarnya, pengajuan izin BPOM kosmetik online dapat dilakukan oleh berbagai jenis usaha, baik PT, CV, maupun usaha perorangan. BPOM tidak membatasi bahwa hanya perusahaan berbadan hukum saja yang boleh mengajukan. Selama memiliki legalitas dasar seperti NIB, NPWP, dan akses fasilitas produksi yang sesuai standar, pelaku usaha berhak mengurus notifikasi kosmetik. Banyak pemula bahkan memulai dari usaha perorangan sebelum berkembang menjadi perusahaan besar. Beberapa juga melibatkan layanan Jasa Sertifikasi Halal MUI jika produknya membutuhkan label halal.
Meski demikian, bentuk badan usaha seperti PT atau CV tetap lebih disarankan karena memiliki kredibilitas lebih kuat dalam proses pengajuan izin serta saat bekerja sama dengan maklon atau pabrik kosmetik. Struktur usaha yang lebih profesional memudahkan komunikasi dan pengurusan dokumen, sehingga mempersingkat proses notifikasi BPOM.
Namun, untuk pelaku usaha perorangan, kesempatan tetap terbuka asalkan dokumen lengkap dan sesuai ketentuan. Izin BPOM tidak membatasi skala usaha, sehingga UMKM sekalipun dapat memiliki produk yang legal dan berstandar nasional. Ini menjadi peluang besar bagi semua pelaku usaha di industri kosmetik, baik yang baru memulai maupun yang sudah berkembang.
Biaya pengurusan izin edar BPOM kosmetik online tergantung pada kategori produk yang diajukan, apakah termasuk produk ASEAN atau NON-ASEAN. Proses notifikasi kosmetik sendiri menggunakan sistem PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang sudah memiliki ketentuan resmi dari BPOM. Bagi pelaku usaha yang ingin memperkenalkan produk kosmetik secara legal, memahami struktur biaya menjadi poin penting agar perencanaan anggaran lebih tepat. Banyak pemilik usaha yang juga melengkapi dokumennya dengan Jasa Daftar Hak Cipta DJKI untuk melindungi materi desain atau formula yang dianggap berharga.
Untuk produk kosmetik kategori ASEAN, biaya permohonan izin edar adalah Rp500.000 per varian, sedangkan untuk produk kategori NON-ASEAN dikenakan biaya Rp1.500.000 per varian. Besaran biaya ini hanya mencakup pengajuan notifikasi, belum termasuk biaya lainnya seperti pembuatan dokumen teknis, desain label, pengujian laboratorium, atau biaya jasa maklon kosmetik jika menggunakan layanan pabrik. Dengan perencanaan yang matang, pemilik brand dapat menyesuaikan budget sesuai kebutuhan dan kelas produk yang diajukan.
Transparansi biaya membuat pelaku usaha lebih mudah mengatur strategi produksi dan pemasaran. Mengetahui biaya secara jelas juga membantu mereka memutuskan kapan waktu yang tepat untuk mengajukan izin. Selain itu, melengkapi brand dengan perlindungan seperti Jasa Daftar Hak Cipta DJKI semakin memperkuat legalitas produk dan menghindari sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, seluruh proses pengurusan izin BPOM menjadi lebih aman, terukur, dan profesional.
Syarat izin edar BPOM kosmetik online terdiri dari dokumen administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha. Dokumen ini disiapkan untuk memastikan bahwa produk kosmetik memenuhi aspek keamanan, mutu, dan manfaat sesuai standar regulasi Indonesia. Pelaku usaha yang ingin memperlancar proses seringkali menggunakan layanan pendukung seperti Jasa Izin BPOM Makanan Minuman, karena penyusunan dokumen legal perusahaan maupun penyiapan berkas teknis membutuhkan ketelitian tinggi. Dengan memahami syarat secara lengkap, proses pengajuan dapat berjalan lebih cepat tanpa revisi berulang.
Berikut Syarat Administratif Izin Edar Kosmetik Baru yang harus disiapkan:
• Dokumen legalitas usaha (PT, CV, atau Perorangan)
• Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih aktif
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
• Salinan identitas penanggung jawab atau pimpinan perusahaan
• Akta pendirian dan SK pengesahan badan hukum
• Sertifikat pendaftaran merek (jika sudah memiliki perlindungan hukum)
• Surat pernyataan bermaterai bahwa penanggung jawab tidak pernah terlibat pelanggaran terkait produk kosmetik
Berikut Persyaratan Teknis:
• Rincian formulasi bahan (aktif dan nonaktif) beserta persentase
• Data spesifikasi bahan baku dan material kemasan
• Laporan uji stabilitas produk
• Draft desain label sesuai ketentuan BPOM
• Keterangan lengkap mengenai bentuk produk, manfaat, dan cara penggunaan
• Sertifikat CPKB yang masih berlaku
• Dokumen pendukung keamanan bahan jika diperlukan
• Formulir notifikasi elektronik melalui Notifkos
Semua dokumen ini harus benar dan valid agar permohonan izin edar BPOM tidak mengalami penolakan atau revisi yang memakan waktu.
1. Membuat Akun pada Portal BPOM
• Mulailah dengan mengakses portal resmi BPOM melalui laman notifkos.pom.go.id untuk melakukan registrasi Akun Utama (Head Account) atas nama perusahaan Anda.
• Siapkan seluruh dokumen legalitas, data administratif, serta file teknis yang nantinya akan diunggah dalam sistem, termasuk dokumen pendukung produksi.
• Setelah akun utama berhasil aktif, lanjutkan dengan membuat Sub Account dan melengkapi Profil Perusahaan agar proses pendaftaran produk dapat dilakukan tanpa hambatan.
2. Menyiapkan Informasi Produk Secara Lengkap
• Kumpulkan semua data terkait produk kosmetik yang akan didaftarkan, mulai dari nama produk, nama merek, jenis atau varian warna, kelompok kosmetik, hingga klaim manfaat yang ingin disampaikan.
• Susun formula produk secara terperinci—meliputi bahan aktif, bahan tambahan, serta persentase masing-masing bahan—lengkap dengan tujuan penggunaannya dalam formulasi.
• Siapkan juga berbagai dokumen pendukung lainnya seperti hasil uji keamanan, uji mikrobiologi, draft desain label, serta file kemasan yang sesuai dengan standar BPOM.
3. Melakukan Pengajuan Notifikasi
• Login ke sistem menggunakan Sub Account yang sebelumnya telah diaktifkan.
• Pilih menu untuk pendaftaran produk baru dan isi seluruh formulir notifikasi sesuai data aktual dari produk kosmetik.
• Unggah semua dokumen yang dipersyaratkan, dan setelah data dinyatakan lengkap, lakukan submit agar pengajuan masuk ke tahap berikutnya dalam proses penilaian.
4. Proses Pembayaran PNBP
• Sistem akan menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPB) secara otomatis sesuai jenis kategori produk.
• Lakukan pembayaran PNBP sesuai nominal yang tercantum di SPB agar permohonan dapat diproses lebih lanjut oleh BPOM tanpa tertunda.
5. Verifikasi dan Penilaian oleh BPOM
• BPOM akan memeriksa kelengkapan data, validitas informasi, serta dokumen teknis yang Anda unggah dalam sistem.
• Tahap verifikasi biasanya berlangsung sekitar ±14 hari kerja, dapat lebih cepat atau lebih lama tergantung antrian.
• Jika semua ketentuan telah terpenuhi, BPOM akan menerbitkan Nomor Notifikasi sebagai tanda bahwa produk kosmetik Anda telah memiliki izin edar resmi dan dapat dipasarkan secara legal di Indonesia.
Bagaimana Cara Daftar Izin Edar BPOM Kosmetik Online
Untuk mendaftarkan izin edar kosmetik secara online, pelaku usaha harus melalui proses digital yang telah disediakan oleh BPOM melalui portal resmi notifkos.pom.go.id. Pada tahap awal, Anda perlu menyiapkan seluruh dokumen legalitas seperti NIB, data penanggung jawab teknis, formulasi produk, serta desain label yang nantinya akan diunggah ke sistem. Proses ini dilakukan secara bertahap, sehingga memastikan tidak ada data yang terlewat. Bagi pelaku usaha yang ingin proses lebih cepat dan minim kesalahan, layanan Jasa Izin Herbal juga dapat membantu menyiapkan dokumen dan memastikan pengajuan berjalan sesuai regulasi.
Setelah seluruh persiapan lengkap, Anda dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran dengan membuat akun perusahaan, mengisi formulir notifikasi, mengunggah dokumen pendukung, hingga melakukan pembayaran biaya resmi BPOM. Sistem akan menampilkan status pemeriksaan secara real-time sehingga Anda bisa memonitor progres secara mandiri. Dengan mengikuti alur ini secara teliti, proses pengajuan izin edar kosmetik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Tahapan Pengajuan Notifikasi Kosmetik Baru
1. Membuat Akun pada Portal BPOM
• Akses portal resmi BPOM di notifkos.pom.go.id untuk registrasi Akun Utama (Head Account) perusahaan.
• Persiapkan seluruh dokumen legalitas, administratif, serta berkas teknis yang nantinya akan diunggah.
• Setelah akun utama aktif, lanjutkan dengan membuat Sub Account dan menambahkan Profil Perusahaan pada sistem.
2. Menyiapkan Informasi Produk
• Kumpulkan data lengkap mengenai produk yang akan diajukan, meliputi nama kosmetik, merek, variasi warna, kategori, dan manfaat penggunaannya.
• Susun formula produk secara lengkap—baik komponen kualitatif maupun kuantitatif—termasuk nama bahan, tujuan penggunaannya, serta persentasenya.
• Siapkan dokumen pendukung lain seperti hasil uji keamanan/mikrobiologi dan desain label atau kemasan.
3. Melakukan Pengajuan Notifikasi
• Login ke sistem menggunakan Sub Account yang sudah dibuat.
• Pilih menu pendaftaran produk baru, lalu isi formulir notifikasi secara lengkap sesuai data produk.
• Unggah semua dokumen pendukung, dan setelah dinyatakan lengkap, kirimkan (submit) pengajuan Anda.
4. Proses Pembayaran
• Sistem akan mengeluarkan Surat Perintah Bayar (SPB) secara otomatis.
• Lakukan pembayaran sesuai nominal yang tercantum agar pengajuan dapat diproses ke tahap berikutnya.
5. Verifikasi oleh BPOM
• BPOM akan melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang telah diunggah.
• Tahap verifikasi umumnya berlangsung sekitar 14 hari kerja.
• Jika seluruh persyaratan memenuhi ketentuan, BPOM akan menerbitkan Nomor Notifikasi sebagai izin edar resmi kosmetik Anda.
Proses penerbitan izin edar kosmetik secara online umumnya memakan waktu sekitar 14 hari kerja, terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap dan telah dilakukan pembayaran melalui sistem. Namun, lamanya proses bisa berbeda-beda tergantung kelengkapan data yang Anda unggah, serta jumlah permohonan yang sedang diproses oleh BPOM. Pada tahap ini, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan tidak ada kesalahan pada formulasi, label, atau informasi produk. Di sisi lain, Anda dapat memanfaatkan layanan Jasa Pendaftaran Merek untuk mengamankan perlindungan brand sekaligus dalam satu rangkaian persiapan usaha.
Dalam sejumlah kasus, pengajuan dapat mengalami revisi. Jika terjadi revisi dari BPOM, waktu pemrosesan akan bertambah:
• Tambahan waktu pemeriksaan: 14 hari kerja untuk setiap revisi.
• Lama proses dapat berulang jika perbaikan masih belum sesuai ketentuan.
Jika keseluruhan dokumen sudah benar dan tidak ada revisi lanjutan, BPOM akan menerbitkan nomor notifikasi sebagai bukti legalitas produk Anda. Oleh karena itu, pastikan seluruh berkas dipersiapkan seakurat mungkin agar tidak terjadi penundaan yang membuat proses semakin panjang.
Nomor Notifikasi BPOM untuk produk kosmetik memiliki masa berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Setelah periode tersebut berakhir, pelaku usaha wajib melakukan perpanjangan agar produk tetap legal beredar di pasaran. Proses perpanjangan ini juga harus dilakukan secara online melalui portal resmi yang sama, dengan memastikan seluruh informasi produk masih sesuai dan tidak ada perubahan formula tanpa pelaporan. Mengingat pentingnya legalitas jangka panjang, banyak pelaku usaha yang sekaligus mengurus kelengkapan terkait seperti Jasa Sertifikasi Halal untuk meningkatkan nilai jual produk di pasar.
Selama masa berlaku berjalan, pemilik produk wajib menjaga konsistensi formulasi, kemasan, dan klaim manfaat agar tetap sesuai dengan data yang terdaftar di BPOM. Jika terdapat perubahan, maka pengajuan notifikasi ulang harus dilakukan sesuai ketentuan. Dengan memahami masa berlaku ini, Anda dapat mengatur jadwal produksi, distribusi, serta strategi pemasaran dengan lebih matang sehingga keberlanjutan produk tetap terjaga dan sesuai regulasi pemerintah.
Kendala Apa Saja Dalam Daftar Izin Edar BPOM Kosmetik Online
Mengurus izin edar BPOM kosmetik secara online memang terlihat praktis, tetapi pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang mengalami berbagai kendala saat proses pengajuan. Tantangan paling umum adalah ketidaksesuaian antara dokumen teknis dengan ketentuan BPOM, seperti formula produk yang kurang lengkap atau data bahan yang tidak sesuai regulasi ASEAN Cosmetic Directive.
Selain itu, sering kali pelaku usaha belum memahami standar penulisan label yang benar, sehingga berkas perlu direvisi berkali-kali. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran layanan profesional seperti Jasa Izin Alat Kesehatan bisa menjadi pendamping yang membantu memastikan dokumen sesuai standar dari awal.
Kesulitan lain juga muncul dari sisi teknis penggunaan sistem. Banyak pengguna yang masih kesulitan membuat Head Account, Sub Account, atau menginput data di platform notifkos, terutama bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengurus dokumen perizinan. Untuk memahami seluruh alurnya dengan baik, Anda perlu mengikuti panduan resmi secara teliti. Namun pada praktiknya,
permohonan sering terhambat oleh hal-hal berikut:
1. Sistem down atau error saat upload dokumen.
2. Perbedaan format file dengan persyaratan BPOM.
3. Pengisian data formulasi yang tidak sesuai kaidah teknis.
Selain kendala teknis dan administratif, revisi dari BPOM juga sering menyebabkan proses menjadi lebih panjang. BPOM dapat meminta klarifikasi tambahan, perbaikan formula, atau revisi label. Jika pelaku usaha tidak memahami alasan revisi tersebut, proses pengajuan dapat terhambat hingga berbulan-bulan. Solusi terbaik untuk menghindari penundaan adalah mempersiapkan semua dokumen secara matang dan, bila perlu, berkonsultasi dengan pihak berpengalaman yang terbiasa menangani dokumen-dokumen perizinan kosmetik secara profesional.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
enggunakan jasa profesional untuk mengurus izin edar BPOM kosmetik dapat sangat membantu, terutama bagi pelaku usaha yang ingin proses cepat, tepat, dan tanpa revisi berulang. Dengan pengalaman yang memadai, penyedia jasa dapat memastikan bahwa dokumen administrasi, teknis, formulasi, hingga label produk sudah sesuai dengan ketentuan BPOM sebelum diajukan.
Hal ini mengurangi risiko penolakan dan mempercepat terbitnya nomor notifikasi. Layanan seperti ini sangat cocok untuk pelaku UMK, brand baru, maupun perusahaan besar yang membutuhkan efisiensi dalam pengurusan legalitas. Selain itu, layanan profesional biasanya memberikan pendampingan tahapan demi tahapan, sehingga pelaku usaha tidak kebingungan saat menggunakan sistem notifkos.
Mereka juga melakukan pengecekan dokumen secara menyeluruh meliputi:
• Pemeriksaan formula dan bahan sesuai regulasi
• Review desain label dan klaim produk
• Persiapan dokumen legalitas perusahaan dan teknis lainnya
Dengan menggunakan jasa seperti ini, Anda tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan yang kerap menjadi penyebab revisi.
Jika Anda memerlukan pendampingan resmi dan terpercaya, PERMATAMAS siap membantu mengurus seluruh proses perizinan mulai dari persiapan dokumen hingga izin edar resmi terbit. Tim kami berpengalaman menangani berbagai jenis produk kosmetik dan memahami alur BPOM secara menyeluruh. Jangan tunda lagi—hubungi PERMATAMAS sekarang dan dapatkan izin edar kosmetik Anda dengan proses yang lebih cepat, aman, dan sesuai regulasi!
1. Apa yang dimaksud dengan izin edar BPOM kosmetik online?
Izin edar BPOM kosmetik online adalah nomor notifikasi resmi dari BPOM yang diterbitkan melalui sistem digital (notifkos), sebagai bukti bahwa produk kosmetik telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sebelum beredar.
2. Apa saja syarat untuk mengurus izin BPOM kosmetik?
Syaratnya meliputi dokumen administratif seperti NIB, NPWP, akta perusahaan, identitas penanggung jawab, serta dokumen teknis seperti formulasi produk, spesifikasi bahan, label, dan dokumen pendukung lainnya.
3. Apakah harus berbentuk PT atau CV untuk mengajukan izin BPOM kosmetik?
Tidak harus. Pelaku usaha perorangan juga dapat mengajukan izin, asalkan memiliki NIB aktif dan memenuhi persyaratan teknis serta administratif.
4. Kapan waktu yang tepat untuk mulai mengurus izin edar BPOM kosmetik?
Anda sebaiknya mulai mengurus izin ketika formulasi produk sudah final, desain label sudah siap, dan seluruh dokumen teknis tersedia untuk diunggah.
5. Berapa lama proses izin edar BPOM kosmetik diterbitkan?
Estimasi proses sekitar 14 hari kerja, dan apabila ada revisi atau perbaikan dokumen, proses akan bertambah 14 hari kerja lagi tergantung tingkat koreksi.
6. Berapa biaya izin edar BPOM kosmetik?
Biaya permohonan bervariasi:
• Produk ASEAN: Rp500.000 per varian
• Produk Non-ASEAN: Rp1.500.000 per varian
7. Bagaimana cara daftar izin edar BPOM kosmetik online?
Prosesnya meliputi pembuatan akun, menyiapkan dokumen, mengisi formulir notifikasi, mengunggah berkas, melakukan pembayaran, dan menunggu verifikasi BPOM.
8. Apa saja tahapan pengajuan notifikasi kosmetik baru?
Tahapannya meliputi:
1. Membuat akun BPOM
2. Menyiapkan informasi produk
3. Mengajukan notifikasi
4. Melakukan pembayaran
5. Menunggu verifikasi BPOM
9. Apa saja kendala yang sering terjadi saat daftar izin BPOM kosmetik?
Kendalanya antara lain kesalahan upload dokumen, formula produk tidak sesuai ketentuan, label tidak memenuhi standar, sistem notifkos error, atau revisi dari BPOM.
10. Berapa lama masa berlaku izin edar kosmetik?
Masa berlakunya adalah 3 tahun dan wajib diperpanjang sebelum masa berlakunya habis agar produk tetap legal beredar.
11. Apakah bisa menggunakan jasa profesional untuk mengurus izin BPOM?
Ya, sangat bisa dan direkomendasikan. Layanan seperti PERMATAMAS membantu proses dari awal hingga izin terbit tanpa ribet, termasuk pengecekan dokumen teknis dan administratif.
Biaya Resmi Izin Edar BPOM Kosmetik – Biaya resmi izin edar BPOM kosmetik sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dibedakan berdasarkan asal bahan produk. Untuk produk dengan bahan baku atau formula yang berasal dari ASEAN, biaya resminya adalah Rp 500.000. Sementara untuk produk yang menggunakan bahan dari Non-ASEAN, biaya resminya adalah Rp 1.500.000. Pembagian biaya ini penting diketahui sejak awal agar pelaku usaha dapat menyiapkan anggaran secara lebih akurat. Dalam proses legalitas, banyak pemilik brand juga mengurus perlindungan mereknya melalui jasa daftar merekagar semua aspek perizinan berjalan beriringan.
Biaya tersebut hanya mencakup biaya resmi yang dibayarkan melalui sistem e-Notifikasi BPOM, bukan termasuk biaya pendukung seperti penyusunan dokumen, uji laboratorium, maupun jasa konsultan. Proses pembayaran dilakukan secara online dan hanya dapat diproses apabila data produk sudah lengkap. Ketika pembayaran selesai, BPOM akan mulai melakukan verifikasi administrasi. Jika data tidak sesuai, proses penilaian bisa tertunda dan pelaku usaha perlu melakukan perbaikan sebelum izin diterbitkan.
Jenis produk dan jumlah varian yang diajukan juga dapat memengaruhi total anggaran yang perlu disiapkan. Produk dengan klaim khusus biasanya memerlukan persyaratan tambahan yang berpotensi menambah biaya proses. Karena itu, banyak pelaku usaha menyiapkan semua dokumen secara matang sambil mengurus perlindungan merek menggunakan jasa daftar merek untuk menjaga keaslian brand mereka. Dengan memahami struktur biaya resmi sejak awal, proses pendaftaran izin edar BPOM kosmetik dapat berjalan lebih efisien dan terarah.
Sebelum mengajukan izin edar BPOM kosmetik, pelaku usaha perlu memahami bahwa proses ini tidak hanya tentang pengumpulan dokumen, tetapi juga kesiapan manajemen produksi secara menyeluruh. Ada persyaratan administratif, teknis, dan sistem produksi yang harus disiapkan agar proses verifikasi berjalan lancar. Pada tahap ini, banyak pemilik brand juga menyiapkan perlindungan kekayaan intelektual melalui jasa daftar hak cipta untuk memastikan formulasi maupun kemasan tidak mudah ditiru pihak lain.
Selain aspek dokumen, pelaku usaha juga wajib memastikan bahwa pabrik atau fasilitas produksinya telah memenuhi standar yang ditetapkan BPOM. Mulai dari higienitas ruangan, alur produksi, sampai penanganan bahan baku harus dilakukan dengan benar. Dengan melakukan persiapan awal yang matang, proses pengajuan izin dapat berjalan lebih efektif tanpa harus mengalami banyak revisi di tahap penilaian.
Syarat Administratif Izin Edar Kosmetik Baru
Dokumen legalitas usaha
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih aktif
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan
Salinan identitas penanggung jawab atau pimpinan perusahaan
Akta pendirian beserta Surat Keputusan pengesahan badan hukum
Sertifikat pendaftaran merek (apabila merek telah memiliki perlindungan hukum)
Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa penanggung jawab perusahaan tidak pernah terlibat pelanggaran atau kasus hukum terkait produk kosmetik
Persyaratan Tekhnis
Rincian formulasi bahan (bahan aktif dan nonaktif) beserta persentasenya
Data spesifikasi bahan baku serta material kemasan yang digunakan
Laporan uji stabilitas produk
Contoh desain atau draft label yang sesuai standar BPOM
Keterangan lengkap mengenai bentuk produk, manfaat, dan petunjuk penggunaan
Sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) yang masih berlaku
Dokumen pendukung keamanan bahan (apabila diwajibkan)
Formulir notifikasi elektronik yang diinput melalui platform Notifkos
Proses pendaftaran izin edar BPOM kosmetik dilakukan melalui sistem online e-Notifikasi yang disediakan oleh BPOM. Namun sebelum masuk ke tahapan teknis, pelaku usaha perlu memahami alur besar pengajuannya terlebih dahulu. Hal ini membantu pemilik brand menghindari kesalahan administrasi yang sering muncul pada awal proses. Banyak bisnis kosmetik juga menyiapkan aspek legalitas perusahaan melalui jasa pendirian PT/CV agar struktur usahanya lebih rapi dan seluruh dokumen dasar yang dibutuhkan untuk pendaftaran produk telah sesuai ketentuan.
Pemilik usaha juga perlu memastikan bahwa data produk, komposisi, hingga klaim manfaat sudah disiapkan dengan lengkap sebelum mulai mengajukan izin. Dengan kelengkapan berkas yang tertata, proses input data pada sistem e-Notifikasi akan berlangsung lebih cepat dan sistematis. Kesiapan ini juga membantu meminimalkan potensi revisi atau penolakan, sehingga proses penerbitan izin edar dapat berjalan lebih lancar dan sesuai waktu yang diharapkan.
Tahapan Pengajuan Notifikasi Kosmetik Baru
Tahapan Pengajuan Notifikasi Kosmetik Baru
1. Membuat Akun pada Portal BPOM
• Akses portal resmi BPOM di notifkos.pom.go.id untuk registrasi Akun Utama (Head Account) perusahaan.
• Persiapkan seluruh dokumen legalitas, administratif, serta berkas teknis yang nantinya akan diunggah.
• Setelah akun utama aktif, lanjutkan dengan membuat Sub Account dan menambahkan Profil Perusahaan pada sistem.
2. Menyiapkan Informasi Produk
• Kumpulkan data lengkap mengenai produk yang akan diajukan, meliputi nama kosmetik, merek, variasi warna, kategori, dan manfaat penggunaannya.
• Susun formula produk secara lengkap—baik komponen kualitatif maupun kuantitatif—termasuk nama bahan, tujuan penggunaannya, serta persentasenya.
• Siapkan dokumen pendukung lain seperti hasil uji keamanan/mikrobiologi dan desain label atau kemasan.
3. Melakukan Pengajuan Notifikasi
• Login ke sistem menggunakan Sub Account yang sudah dibuat.
• Pilih menu pendaftaran produk baru, lalu isi formulir notifikasi secara lengkap sesuai data produk.
• Unggah semua dokumen pendukung, dan setelah dinyatakan lengkap, kirimkan (submit) pengajuan Anda.
4. Proses Pembayaran
• Sistem akan mengeluarkan Surat Perintah Bayar (SPB) secara otomatis.
• Lakukan pembayaran sesuai nominal yang tercantum agar pengajuan dapat diproses ke tahap berikutnya.
5. Verifikasi oleh BPOM
• BPOM akan melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang telah diunggah.
• Tahap verifikasi umumnya berlangsung sekitar 14 hari kerja.
• Jika seluruh persyaratan memenuhi ketentuan, BPOM akan menerbitkan Nomor Notifikasi sebagai izin edar resmi kosmetik Anda.
Secara umum, estimasi proses izin edar BPOM kosmetik adalah sekitar 14 hari kerja, asalkan seluruh dokumen telah lengkap dan tidak ada revisi. Namun apabila BPOM menemukan kekurangan pada dokumen atau data produk, proses dapat bertambah lagi sekitar 14 hari kerja hingga perbaikan dinyatakan sesuai.
Karena itu, pelaku usaha sangat dianjurkan menyiapkan berkas secara matang sejak awal, termasuk memastikan legalitas usaha dan dokumen pendukung melalui jasa izin BPOM makananagar tidak terjadi hambatan administratif yang memperlambat proses.
Beberapa faktor yang dapat memengaruhi durasi proses meliputi:
• Kelengkapan data dan dokumen produk
• Ketepatan informasi komposisi dan klaim
• Kesesuaian standar fasilitas produksi
Apabila seluruh dokumen sudah tersusun dengan baik dan memenuhi ketentuan BPOM, proses verifikasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, sistem akan meminta revisi, dan hal ini otomatis menambah waktu penyelesaian. Untuk menjaga agar proses tetap cepat, pelaku usaha perlu memastikan seluruh data dan dokumen pendukung telah akurat sejak awal pengajuan.
Selain itu, durasi pengurusan juga dipengaruhi oleh jumlah produk yang didaftarkan, antrean verifikasi pada sistem BPOM, serta kompleksitas klaim yang tercantum pada produk. Produk dengan klaim tertentu atau formula yang lebih sensitif biasanya memerlukan pemeriksaan lebih detail. Dengan memahami gambaran proses ini, pelaku usaha dapat membuat perencanaan yang lebih realistis sebelum meluncurkan produk kosmetik ke pasaran. Penyusunan dokumen yang lebih rapi juga sering dibantu oleh jasa izin PKRT, sehingga proses pendaftaran produk dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
Izin edar BPOM kosmetik memiliki masa berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Selama periode tersebut, produk dapat beredar secara legal di Indonesia selama tidak ada perubahan formula, klaim, maupun desain kemasan. Pelaku usaha wajib menjaga standar mutu dan memastikan produk selalu memenuhi ketentuan yang berlaku.
Ketika masa berlaku mendekati habis, pemilik produk perlu melakukan perpanjangan untuk menjaga keberlanjutan distribusi di pasar. Proses perpanjangan dapat dilakukan sebelum izin kedaluwarsa agar tidak terjadi jeda penjualan. Persiapan dokumen yang baik sangat membantu pelaku usaha memperpanjang izin dengan cepat dan tanpa kendala.
Dalam proses pendaftaran izin edar BPOM kosmetik, pelaku usaha sering menghadapi sejumlah kendala yang dapat memperlambat tahapan verifikasi. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya pemahaman mengenai standar regulasi BPOM sehingga dokumen yang disiapkan tidak sesuai ketentuan. Pada banyak kasus, pelaku usaha juga belum memahami pentingnya konsistensi antara data produk, klaim manfaat, dan dokumen pendukung.
Di sisi lain, beberapa pemilik brand lebih fokus pada pemasaran sehingga aspek legalitas tertunda. Padahal, pengurusan izin sebaiknya dilakukan bersamaan dengan persiapan lainnya, seperti produksi, komposisi, maupun pemenuhan standar fasilitas. Pada tahap ini, banyak pelaku usaha yang juga membutuhkan layanan jasa izin alat kesehatan jika brand mereka merambah produk perangkat medis.
Berikut beberapa kendala umum yang sering menyebabkan permohonan izin edar ditolak atau direvisi oleh BPOM:
1. Merek ada persamaan dengan merek terdaftar
2. Belum ada Sertifikat Pemenuhan SPA CPKB atau Sertifikat CPKB
3. Formula melebihi ambang batas yang ditetapkan BPOM
4. Produk yang didaftarkan tidak sesuai dengan dokumen pendukung
5. Produk memiliki klaim tetapi tidak ada bukti pendukung
6. Produk menggunakan bahan baku yang dilarang oleh BPOM
7. Produk mencantumkan nama artis tetapi tidak ada bukti pendukungnya
Banyak dari kendala tersebut sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal apabila pelaku usaha melakukan pengecekan internal secara menyeluruh. Persiapan yang benar mencakup validasi formula, legalitas merek, bukti klaim, hingga konsistensi dokumen produk. Dengan memahami potensi hambatan, pelaku usaha dapat mempersingkat proses verifikasi dan menghindari penolakan. Kelengkapan dokumen, standar produksi, dan bukti pendukung menjadi faktor penting yang menentukan cepat lambatnya penerbitan izin edar BPOM kosmetik. Proses ini juga akan jauh lebih efisien apabila pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari jasa izin obat tradisional, terutama untuk memastikan bahwa dokumen teknis dan administratif yang disiapkan sudah benar sejak awal.
Pengurusan izin edar BPOM kosmetik sering kali terasa rumit bagi pelaku usaha karena harus memahami regulasi, standar keamanan, hingga kelengkapan dokumen yang sangat detail. Di sinilah layanan profesional menjadi solusi efektif agar proses berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan.
Dengan menggunakan layanan pengurusan yang tepat, pemilik brand dapat berfokus pada pengembangan produk dan pemasaran, sementara aspek legalitas ditangani oleh pihak yang berpengalaman. Kami di PERMATAMAS telah membantu banyak pelaku usaha mempercepat proses pengajuan izin dengan metode yang sistematis dan sesuai regulasi.
Keuntungan menggunakan jasa pengurusan antara lain:
• Pemeriksaan dokumen pendukung sebelum diajukan
• Konsultasi standar formulasi dan klaim produk
• Pendampingan hingga izin edar resmi terbit
Dengan pengalaman yang kuat dalam pengurusan izin kosmetik, PERMATAMAS memastikan setiap proses dilakukan sesuai ketentuan BPOM sehingga risiko revisi dapat diminimalkan. Tidak hanya itu, kami juga memberikan arahan mengenai standar CPKB, kesesuaian formula, dan penyiapan dokumen pendukung secara lengkap. Layanan ini sangat membantu bagi pemilik brand baru maupun pelaku usaha yang ingin memperluas portofolio produknya.
Jika Anda membutuhkan bantuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengurusan izin edar BPOM kosmetik, PERMATAMAS siap mendampingi hingga selesai. Hubungi kami sekarang dan pastikan produk Anda segera memiliki izin edar resmi agar dapat beredar secara legal dan aman di seluruh Indonesia.
FAQ Seputar Pendaftaran Izin Edar BPOM Kosmetik
1. Berapa lama proses pengurusan izin edar BPOM kosmetik?
Proses verifikasi BPOM biasanya memerlukan waktu sekitar 14 hari kerja. Namun, jika ada revisi atau dokumen yang perlu diperbaiki, waktu proses bisa bertambah sekitar 14 hari kerja untuk setiap perbaikan.
2. Apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk pendaftaran kosmetik?
Pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen legalitas perusahaan, formula produk, desain kemasan, hasil uji keamanan/mikrobiologi (jika diperlukan), serta dokumen pendukung lainnya sesuai kategori produk.
3. Apakah setiap produk kosmetik wajib memiliki nomor notifikasi BPOM?
Ya. Semua produk kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memiliki Nomor Notifikasi BPOM sebagai bukti legalitas dan keamanan produk di mata konsumen.
4. Berapa biaya resmi pendaftaran notifikasi kosmetik?
Biaya resmi BPOM adalah:
• Rp 500.000 untuk produk ASEAN
• Rp 1.500.000 untuk produk NON-ASEAN
5. Apakah notifikasi BPOM bisa kedaluwarsa?
Bisa. Nomor notifikasi BPOM memiliki masa berlaku 3 tahun dan perlu diperpanjang agar produk tetap legal beredar di pasar.
6. Mengapa pendaftaran kosmetik bisa ditolak atau tertunda?
Beberapa penyebab umum antara lain:
• Komposisi melampaui ambang batas BPOM
• Dokumen yang tidak lengkap
• Klaim produk tanpa bukti pendukung
• Formula atau bahan yang dilarang
• Desain label tidak sesuai ketentuan
• Merek mirip merek terdaftar
7. Apa bedanya Head Account dan Sub Account di Notifkos BPOM?
Head Account digunakan untuk registrasi awal perusahaan, sedangkan Sub Account digunakan untuk melakukan pendaftaran produk, pengunggahan dokumen, dan pengelolaan notifikasi.
Apakah harus punya fasilitas produksi sendiri untuk mengajukan izin edar kosmetik?
Tidak. Anda dapat menggunakan Maklon Kosmetik, asalkan pabrik maklon tersebut memiliki sertifikat CPKB yang masih berlaku.
Apakah BPOM menerima pendaftaran kosmetik impor?
Ya. Produk impor ASEAN dan NON-ASEAN dapat diajukan notifikasinya selama memiliki dokumen legalitas, Certificate of Free Sale (CFS), dan dokumen teknis lainnya.
Bagaimana cara memastikan produk saya memenuhi standar BPOM?
Periksa formula, keamanan bahan, label, dokumen legalitas, serta pastikan pabrik produksi memiliki sertifikasi CPKB. Konsultasi dengan tim ahli atau menggunakan jasa pengurusan izin edar BPOM juga dapat membantu memastikan data sesuai persyaratan.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
Cara Mengurus SPA CPKB Golongan A – Mengurus SPA CPKB Golongan A merupakan langkah penting bagi setiap pelaku industri kosmetik untuk memastikan produk yang dihasilkan aman, sesuai standar mutu, dan legal di Indonesia. SPA CPKB adalah Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, yang menegaskan bahwa sarana produksi, tenaga teknis, dan prosedur produksi telah sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM.
Langkah pertama dalam mengurus SPA CPKB Golongan A adalah menyiapkan seluruh dokumen administratif dan teknis yang dibutuhkan, mulai dari Surat Permohonan hingga bukti penerapan sistem mutu CPKB. Persiapan dokumen yang lengkap akan mempercepat proses verifikasi dan meminimalkan risiko perbaikan dokumen oleh petugas.
Selain dokumen, pelaku usaha juga harus memahami tahapan pengajuan secara sistematis melalui OSS RBA dan memastikan semua data serta persyaratan telah sesuai. Dengan mengikuti prosedur yang benar, perusahaan tidak hanya mendapatkan sertifikat resmi, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produknya.
SPA CPKB Golongan A adalah Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik untuk perusahaan industri kosmetik yang memproduksi produk dengan kategori Golongan A. Sertifikat ini memastikan bahwa sarana produksi, sistem manajemen mutu, dan tenaga teknis yang terlibat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM.
Pentingnya SPA CPKB Golongan A adalah untuk menjamin keamanan produk kosmetik yang beredar di pasaran. Dengan memiliki sertifikat ini, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan keselamatan konsumen, sekaligus memenuhi persyaratan legal untuk operasional industri kosmetik di Indonesia.
Beberapa manfaat utama SPA CPKB Golongan A antara lain:
• Memperkuat reputasi perusahaan di hadapan konsumen dan rekan bisnis.
• Memastikan produk kosmetik diproduksi sesuai standar mutu dan higienitas.
• Memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjalankan usaha produksi kosmetik.
SPA CPKB Golongan A memiliki landasan hukum yang jelas untuk mendukung pelaksanaan produksi kosmetik yang aman dan bertanggung jawab. Dasar hukum ini mengatur persyaratan teknis, proses verifikasi, hingga penerbitan sertifikat bagi perusahaan kosmetik.
Beberapa dasar hukum utama SPA CPKB Golongan A antara lain:
• Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur keamanan dan mutu produk kesehatan termasuk kosmetik.
• Peraturan Menteri Kesehatan No. 1174/Menkes/Per/X/2010 mengenai Persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.
• Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman CPKB untuk industri kosmetik.
• Peraturan terkait OSS RBA yang mengatur mekanisme pengajuan dan penerbitan sertifikat secara elektronik.
Selain itu, pelaksanaan SPA CPKB Golongan A juga mengacu pada standar sistem manajemen mutu, audit internal, dan penunjukan Penanggung Jawab Teknis (PJT) untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Memahami dasar hukum ini sangat penting agar perusahaan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memenuhi standar mutu yang berlaku.
Syarat pengajuan SPA CPKB Golongan A mencakup dokumen administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh perusahaan kosmetik. Dokumen ini menjadi bukti bahwa sarana produksi, tenaga teknis, dan sistem mutu yang diterapkan sesuai dengan standar yang berlaku.
Secara umum, dokumen yang diperlukan meliputi Surat Permohonan, persetujuan denah bangunan industri kosmetik, Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 20232, dokumen penerapan sistem mutu CPKB, serta penunjukan Penanggung Jawab Teknis (PJT). Semua dokumen harus lengkap, valid, dan siap diunggah ke sistem OSS RBA agar proses pengajuan berjalan lancar dan cepat.
Berikut Syarat SPA CPKB Golongan A
Dokumen Administratif
• Surat permohonan resmi yang diajukan oleh perusahaan atau pemohon.
• Surat persetujuan denah bangunan industri kosmetika yang menunjukkan tata letak fasilitas produksi.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) yang aktif dengan KBLI 20232, sebagai bukti legalitas usaha.
• Akun OSS RBA yang telah diisi lengkap dan valid untuk proses pengajuan sertifikasi.
Dokumen Teknis
• Penanggung Jawab Teknis (PJT): Apoteker yang memegang tanggung jawab penuh terhadap aspek teknis produksi.
• Dokumen penerapan sistem mutu CPKB: Bukti implementasi 12 aspek CPKB, mencakup sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, proses produksi, pengawasan mutu, hingga pengelolaan laboratorium.
• Persetujuan fasilitas bersama: Jika fasilitas produksi digunakan secara bersamaan dengan industri obat atau obat tradisional, diperlukan surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku.
• Fasilitas produksi: Memiliki sarana produksi yang memadai untuk semua jenis produk kosmetik yang diproduksi, termasuk laboratorium pengujian dan pengendalian mutu.
Mengurus SPA CPKB Golongan A memerlukan pemahaman dasar tentang alur pengajuan yang berlaku di sistem OSS RBA. Pada tahap awal, perusahaan disarankan untuk menyiapkan seluruh dokumen administratif dan teknis agar proses permohonan berjalan lebih lancar. Persiapan ini termasuk memastikan semua formulir, surat permohonan, dan dokumen pendukung telah lengkap dan sesuai standar.
Selain dokumen, pemahaman tentang prosedur pengajuan melalui OSS RBA sangat penting. Pengusaha perlu memiliki akun resmi OSS, mengisi semua data perusahaan secara lengkap, dan menyiapkan deskripsi kegiatan usaha serta data sarana produksi. Persiapan matang akan meminimalkan risiko adanya revisi dokumen atau permintaan perbaikan dari petugas BPOM. Dengan pendekatan ini, proses pengurusan SPA CPKB menjadi lebih efisien, aman, dan sesuai regulasi pemerintah.
1. Daftar di OSS dan siapkan dokumen:
Pastikan Anda telah memiliki NIB dengan KBLI 20232 sebagai syarat awal. Siapkan seluruh dokumen yang diperlukan secara lengkap, termasuk surat permohonan, persetujuan denah bangunan industri kosmetik, serta dokumen penerapan 12 aspek mutu CPKB. Jangan lupa pastikan ada apoteker yang bertindak sebagai penanggung jawab teknis sesuai ketentuan.
2. Ajukan permohonan di OSS:
Masuk ke akun OSS Anda di www.oss.go.id, kemudian pilih menu PB UMKU dan klik “Permohonan Baru”. Cari dan pilih KBLI 20232, lalu klik “Proses Perizinan Berusaha”. Ajukan perizinan berusaha UMKU dengan memilih jenis sertifikat yang akan diajukan, misalnya “SPA CPKB”. Lengkapi deskripsi kegiatan usaha dan unggah semua dokumen persyaratan dalam format PDF secara rapi. Setelah semuanya lengkap, klik “Lanjut” untuk melanjutkan proses.
3. Verifikasi dan pembayaran:
Jika status permohonan menunjukkan “menunggu verifikasi persyaratan,” itu artinya dokumen Anda telah terkirim dan siap diperiksa. Bila ada dokumen yang kurang lengkap, lakukan perbaikan dan unggah kembali. Setelah semua data dianggap lengkap, lakukan pembayaran sesuai Surat Perintah Bayar (SPB) yang diterbitkan sistem.
4. Pemeriksaan oleh BPOM:
Petugas BPOM akan menjadwalkan pemeriksaan sarana produksi di fasilitas Anda secara langsung. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Anda akan menerima surat pemberitahuan CAPA (Corrective Action Preventive Action) dan harus melakukan perbaikan sesuai petunjuk.
5. Penerbitan sertifikat:
Setelah CAPA ditindaklanjuti dan seluruh syarat terpenuhi, BPOM akan menerbitkan sertifikat SPA CPKB yang dapat diakses langsung melalui akun OSS Anda. Sertifikat ini menjadi bukti sah bahwa produk dan fasilitas produksi Anda telah memenuhi standar mutu yang berlaku.
Lama proses pengurusan SPA CPKB Golongan A biasanya berkisar antara 2 hingga 4 bulan. Estimasi waktu ini sangat bergantung pada kelengkapan dokumen yang diajukan serta adanya perbaikan CAPA (Corrective Action Preventive Action) jika ditemukan ketidaksesuaian saat audit oleh petugas BPOM. Proses diawali dengan pengajuan dokumen melalui OSS RBA, dilanjutkan verifikasi administratif, kemudian pemeriksaan lapangan oleh petugas BPOM untuk memastikan sarana produksi dan sistem mutu sesuai standar.
Jika dokumen lengkap dan tidak ada perbaikan CAPA, penerbitan sertifikat dapat lebih cepat. Namun, apabila ada kekurangan dokumen atau temuan audit, perusahaan harus menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan, sehingga waktu proses bisa lebih panjang. Memahami estimasi ini membantu perusahaan merencanakan produksi dan pemasaran secara lebih tepat waktu.
Biaya Resmi SPA CPKB Golongan A
Proses penerbitan SPA CPKB Golongan A oleh BPOM bersifat resmi dan tidak dikenakan biaya alias gratis. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa sertifikasi mutu dan keamanan kosmetik adalah bagian dari kepatuhan regulasi, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan sertifikat resmi.
Meskipun biaya resmi gratis, perusahaan tetap perlu menyiapkan biaya operasional internal terkait persiapan dokumen, audit internal, dan penunjukan Penanggung Jawab Teknis (PJT). Hal ini termasuk pengadaan formulir, pemotretan fasilitas, dan dokumentasi penerapan sistem mutu CPKB. Dengan memahami mekanisme biaya ini, perusahaan bisa fokus pada persiapan dokumen dan proses audit, tanpa khawatir akan biaya pengurusan sertifikat SPA CPKB Golongan A.
SPA CPKB Golongan A diterbitkan dengan masa berlaku tertentu sesuai ketentuan BPOM. Masa berlaku ini biasanya 3 tahun sejak tanggal penerbitan, namun dapat berbeda tergantung hasil audit, kepatuhan perusahaan, dan perubahan regulasi. Masa berlaku sertifikat penting untuk memastikan perusahaan selalu memproduksi kosmetik sesuai standar CPKB.
Selama masa berlaku, perusahaan diwajibkan melakukan pemeliharaan dokumen dan penerapan sistem mutu secara konsisten. Audit berkala dan tinjauan manajemen menjadi bagian dari upaya menjaga sertifikat tetap valid. Apabila masa berlaku habis, perusahaan harus mengajukan perpanjangan sertifikat agar tetap memenuhi persyaratan legal dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik yang dihasilkan.
Kendala Pengajuan SPA CPKB Golongan A
Dalam proses pengajuan SPA CPKB Golongan A, perusahaan sering menghadapi beberapa kendala yang bisa memperlambat penerbitan sertifikat. Salah satu faktor utama adalah ketidaksesuaian dokumen dan kondisi lapangan dengan standar yang ditetapkan oleh BPOM.
Misalnya, tata letak fasilitas produksi yang berbeda dengan denah yang diajukan dapat menjadi penghambat dalam proses audit. Selain itu, persiapan dokumen yang tidak lengkap atau tidak akurat juga kerap menjadi kendala.
Beberapa kendala umum yang biasanya muncul meliputi:
• Bangunan produksi tidak sesuai dengan denah yang diajukan.
• Belum dilakukan uji laboratorium air yang wajib untuk kualitas produk.
• Alat timbang atau alat ukur yang digunakan belum dikalibrasi.
• Penanggung Jawab Teknis (PJT) tidak sesuai dengan pendidikan atau kompetensi yang dipersyaratkan.
• Dokumen penerapan 12 aspek CPKB tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Dengan mengetahui kendala-kendala ini secara jelas, perusahaan dapat mengambil langkah preventif sebelum pengajuan resmi. Persiapan dokumen yang lengkap, kalibrasi alat, verifikasi pendidikan PJT, dan pengecekan fasilitas produksi adalah beberapa strategi untuk meminimalkan risiko perbaikan CAPA dan mempercepat penerbitan sertifikat SPA CPKB Golongan A.
Bagi banyak perusahaan, proses pengurusan SPA CPKB Golongan A dapat terasa kompleks karena melibatkan berbagai dokumen dan prosedur teknis. Di sinilah jasa pengurusan sertifikasi dari PERMATAMAS menjadi solusi praktis. Tim profesional PERMATAMAS membantu perusahaan menyiapkan semua dokumen administratif dan teknis sesuai standar BPOM, serta memastikan seluruh persyaratan CPKB terpenuhi.
Keunggulan menggunakan jasa pengurusan SPA CPKB Golongan A di PERMATAMAS antara lain:
• Persiapan dokumen lengkap sesuai aspek CPKB.
• Verifikasi sarana produksi dan fasilitas laboratorium.
• Penunjukan dan validasi Penanggung Jawab Teknis (PJT).
• Pendampingan audit internal dan persiapan CAPA.
• Konsultasi strategi pengajuan agar proses lebih cepat dan efisien.
Dengan dukungan profesional PERMATAMAS, perusahaan dapat menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengajuan sertifikat. Selain itu, penggunaan jasa ini memastikan bahwa seluruh persyaratan terpenuhi secara legal dan sesuai regulasi, sehingga penerbitan SPA CPKB Golongan A menjadi lebih cepat dan aman. Bagi perusahaan yang ingin fokus pada produksi dan pemasaran kosmetik, menggunakan jasa pengurusan dari PERMATAMAS adalah langkah strategis untuk mempermudah proses sertifikasi sekaligus meningkatkan kredibilitas produk di pasar.
BPOM Kosmetik: Pengertian, Fungsi, dan Manfaat untuk Produk Anda – Industri kosmetik di Indonesia berkembang sangat cepat. Mulai dari skincare, bodycare, haircare, hingga make-up, semuanya mengalami peningkatan permintaan setiap tahun. Namun, di tengah lonjakan pasar tersebut, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan oleh produsen maupun brand owner, yaitu registrasi BPOM kosmetik. Tanpa izin resmi, produk apa pun berisiko dianggap ilegal, membahayakan konsumen, bahkan berpotensi terkena sanksi hukum.
BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memiliki peran sangat penting dalam memastikan bahwa kosmetik beredar sesuai standar keamanan. Bagi pelaku usaha, memahami apa itu BPOM, bagaimana prosesnya, serta apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari registrasi resmi adalah langkah strategis untuk membangun brand yang kuat dan terpercaya.
Artikel ini akan membahas secara mendalam pengertian BPOM kosmetik, fungsi utama, dasar hukum, manfaat bagi brand, hingga kenapa pelaku usaha wajib mengurus notifikasi kosmetik sebelum menjual produk ke pasar. Semua dijelaskan secara runtut, jelas, dan SEO-friendly.
Apa Itu BPOM Kosmetik?
BPOM Kosmetik adalah proses registrasi atau notifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan nomor notifikasi (nomor izin edar) sebelum produk kosmetik diedarkan dan dipasarkan di Indonesia. Notifikasi BPOM menjadi bukti bahwa produk tersebut sudah melalui evaluasi keamanan bahan, mutu, serta klaim produk.
Notifikasi ini berbentuk kode seperti NA/CA/CB/CL, tergantung status produsen dan asal produk. Nomor ini wajib dicantumkan pada kemasan, label, dan media promosi untuk menegaskan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Secara sederhana, BPOM kosmetik memastikan bahwa produk yang dipasarkan:
• Aman digunakan sesuai peruntukannya
• Bermutu dan memenuhi standar produksi (CPKB)
• Tidak mengandung bahan berbahaya atau dilarang
• Memiliki klaim yang sesuai dengan komposisi
Tanpa nomor notifikasi BPOM, suatu produk dianggap tidak memenuhi syarat edar sehingga bisa dikenakan penarikan dari pasaran atau sanksi melalui penindakan Balai POM.
Fungsi Utama BPOM Kosmetik Bagi Produk Anda
BPOM bukan hanya instansi yang memberikan izin edar. Lebih dari itu, BPOM menjadi lembaga yang memastikan bahwa setiap produk aman sebelum dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Fungsi BPOM dalam dunia kosmetik meliputi:
1. Melindungi Konsumen dari Produk Berbahaya
Setiap tahun, BPOM melakukan penindakan terhadap ribuan produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hydroquinone dosis tinggi, hingga zat pewarna terlarang. Dengan adanya izin BPOM, konsumen dapat lebih percaya bahwa produk yang digunakan aman dan bebas dari bahan berisiko.
2. Mengawasi Peredaran Kosmetik di Pasar
BPOM melakukan pengawasan secara rutin, baik melalui sampling, inspeksi fasilitas produksi, maupun peninjauan iklan dan label kosmetik. Pengawasan ini membantu menjaga kepercayaan pasar dan mencegah beredarnya produk palsu atau ilegal.
3. Memberikan Standar Produksi bagi Pelaku Usaha
Produsen kosmetik wajib memiliki sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik). Dengan standar ini, perusahaan dapat menghasilkan produk yang konsisten, higienis, dan berkualitas tinggi.
4. Mendukung Daya Saing Brand Lokal
BPOM ikut mendorong UMKM hingga brand besar untuk meningkatkan mutu produk, melakukan inovasi bahan, dan menjaga kualitas agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Fungsi-fungsi ini menegaskan bahwa BPOM memiliki peran strategis dalam industri kecantikan Indonesia yang kini semakin kompetitif.
Manfaat Produk Kosmetik yang Sudah Terdaftar BPOM
Memiliki nomor notifikasi BPOM membawa banyak keuntungan bagi pelaku usaha. Berikut beberapa manfaat utamanya:
1. Produk Lebih Terpercaya dan Mudah Diterima Konsumen
Konsumen modern semakin sadar akan keamanan produk. Label “BPOM” menjadi indikator bahwa produk sudah diuji dan aman digunakan. Kepercayaan konsumen meningkat, yang berdampak langsung pada peningkatan penjualan.
2. Terhindar dari Sanksi Hukum
Tanpa notifikasi BPOM, produk kosmetik dianggap ilegal. Pelaku usaha dapat menghadapi konsekuensi seperti:
• Penarikan produk dari pasar
• Denda administratif
• Penutupan usaha
• Pidana jika terbukti membahayakan
Dengan memiliki nomor notifikasi, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan aman dan legal.
3. Bisa Masuk Marketplace dan Retail Modern
Marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, hingga distributor offline mewajibkan seller memiliki nomor BPOM untuk produk kosmetik. Tanpa dokumen ini, produk tidak dapat terdaftar dalam kategori kecantikan.
4. Lebih Mudah Melakukan Ekspansi Brand
Brand yang sudah ber-BPOM lebih mudah melakukan:
• Kerjasama dengan reseller
• Distribusi ke klinik dan store
• Branding dan digital marketing
• Masuk ke pasar internasional
BPOM menjadi fondasi penting untuk scale up produk.
5. Meningkatkan Nilai Brand dan Kredibilitas Bisnis
Brand yang mematuhi regulasi dianggap lebih profesional. Konsumen juga cenderung loyal terhadap produk aman dan resmi.
Dasar Hukum BPOM Kosmetik
Registrasi kosmetik diatur oleh beberapa regulasi, antara lain:
• Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Kosmetik
• Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Bahan Kosmetik
• ASEAN Cosmetic Directive (ACD) – Indonesia mengikuti standar kosmetik ASEAN
• Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Dasar hukum ini memastikan bahwa kosmetik yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia memenuhi standar internasional, aman digunakan, serta tidak mengandung bahan dilarang.
Jenis-Jenis Kosmetik yang Wajib Daftar BPOM
Hampir semua jenis kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memiliki nomor notifikasi BPOM sebelum dijual kepada konsumen. Kewajiban ini bukan sekadar aturan formalitas, tetapi bertujuan memastikan bahwa setiap produk aman digunakan, tidak mengandung bahan berbahaya, serta memenuhi batas kadar bahan aktif yang diizinkan. Tanpa notifikasi BPOM, produk dianggap tidak legal dan dapat dikenakan sanksi penarikan, denda, hingga pelarangan produksi.
Karena itu, pelaku usaha harus memahami kategori produk yang masuk dalam kewajiban ini.
Jenis-jenis kosmetik yang wajib daftar BPOM meliputi hampir seluruh bentuk produk kecantikan, mulai dari skincare hingga produk dekoratif.
Berikut kategori lengkapnya:
• Skincare (serum, toner, essence, cream)
• Kosmetik dekoratif (foundation, lipstick, blush on)
• Haircare (shampoo, hair tonic, conditioner)
• Body care (body lotion, body scrub, shower gel)
• Produk untuk perawatan bibir dan mata
• Acne treatment kosmetik
• Masker wajah
• Sabun kecantikan tertentu
Setiap kategori produk tersebut memiliki persyaratan berbeda pada proses notifikasi BPOM, terutama terkait komposisi bahan aktif, jenis klaim, dan dokumen yang harus diajukan. Misalnya, produk acne treatment biasanya harus memiliki data keamanan bahan tertentu, sedangkan skincare dengan bahan aktif seperti AHA, BHA, retinol, atau niacinamide perlu mencantumkan kadar yang sesuai batas aman. Begitu juga dengan haircare dan body care, yang harus mencantumkan formula lengkap, stabilitas produk, dan label yang sesuai aturan BPOM.
Karena perbedaan regulasi itulah, pelaku usaha perlu memastikan bahwa seluruh formulasi produk sudah sesuai standar sehingga tidak terjadi revisi berulang saat pengajuan notifikasi. Memahami jenis produk dan regulasinya sejak awal akan mempercepat proses notifikasi, mengurangi biaya koreksi, dan meningkatkan peluang produk cepat beredar di pasaran secara legal. Dengan pengurusan yang tepat, brand akan lebih dipercaya konsumen dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Bagaimana Proses Mendapatkan Izin BPOM Kosmetik?
Prosedur registrasi BPOM kosmetik terdiri dari beberapa tahap penting: 1. Persiapan Dokumen Administrasi
Pelaku usaha harus menyiapkan:
• Identitas perusahaan (NIB, NPWP, Izin Usaha)
• Legalitas pabrik atau maklon (CPKB)
• Formulasi produk
• Data bahan baku
• Label desain
• Claim support dan MSDS
Dokumen tidak lengkap = penolakan notifikasi.
2. Pengajuan Melalui Sistem BPOM (e-Notifikasi)
Pendaftaran dilakukan melalui sistem resmi BPOM. Data bahan, formula, dan label harus sesuai persyaratan.
3. Pemeriksaan BPOM
Tim BPOM memeriksa:
• Komposisi (tidak boleh melampaui batas)
• Keselamatan bahan
• Kepatuhan label
• Klaim produk
Jika lolos, BPOM mengeluarkan Nomor Notifikasi.
4. Penerbitan Nomor BPOM Kosmetik
Setelah terbit, nomor ini wajib tercantum pada kemasan dan promosi.
Kesalahan Umum yang Menyebabkan Pengajuan BPOM Ditolak
Beberapa penyebab yang paling sering terjadi antara lain:
• Formulasi mengandung bahan dilarang
• Label tidak sesuai ketentuan BPOM
• Klaim terlalu berlebihan
• Dokumen maklon tidak lengkap
• Nama produk melanggar aturan penamaan
• Tidak melampirkan MSDS atau Safety Data Sheet
• Tidak menyertakan bukti pendukung klaim
Kesalahan-kesalahan ini bisa dihindari jika proses persiapan dilakukan dengan benar sejak awal.
BPOM Kosmetik Pengertian, Fungsi, dan Manfaat untuk Produk Anda
Bagaimana Cara Cek BPOM Kosmetik yang Sudah Terdaftar?
Sebelum membahas langkah-langkah pengecekannya, penting bagi pelaku usaha maupun konsumen memahami bahwa memastikan status BPOM suatu produk adalah bagian dari upaya menjaga keamanan dan kepercayaan. Banyak produk kosmetik beredar bebas di pasaran tanpa jaminan keamanan, sehingga melakukan pengecekan BPOM menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan sebelum membeli atau melakukan distribusi.
Dengan memahami pentingnya proses pengecekan ini, Anda akan lebih mudah menilai apakah suatu produk benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan regulasi. Setelah itu barulah langkah pengecekan dapat dilakukan secara mandiri dan praktis.
Anda dapat mengecek melalui:
1. Website Resmi BPOM https://cekbpom.pom.go.id/
Cari produk berdasarkan nama brand, nomor notifikasi, atau pendaftar.
2. Aplikasi BPOM Mobile
Praktis untuk mengecek keaslian produk hanya dengan memindai barcode.
3. Melalui Nomor Notifikasi di Kemasan
Pastikan format nomor sesuai standar NA/CA.
Perbedaan Kosmetik BPOM, Kosmetik Ilegal, dan Kosmetik Berbahaya
1. Kosmetik BPOM
Legal, aman, memenuhi standar bahan dan produksi.
2. Kosmetik Ilegal
Tidak memiliki nomor notifikasi. Bisa jadi aman, bisa juga tidak.
3. Kosmetik Berbahaya
Mengandung bahan terlarang yang dapat merusak kulit permanen, seperti merkuri, rhodamin B, atau hidroquinon dosis tinggi.
Manfaat BPOM untuk Brand Owner dan Pelaku Usaha
1. Menguatkan Kepercayaan Konsumen
Memiliki nomor notifikasi BPOM adalah bukti bahwa produk Anda sudah melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan kandungan bahan. Hal ini membuat konsumen merasa lebih aman saat menggunakan produk tersebut. Kepercayaan ini sangat penting karena pasar kosmetik dipenuhi berbagai produk tanpa izin yang sering menimbulkan keraguan. Dengan status resmi, brand Anda akan lebih mudah diterima, direkomendasikan, dan membangun loyalitas pelanggan.
2. Menjadi Syarat Masuk Marketplace dan Retail
Marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, hingga platform internasional kini semakin ketat dalam menerima produk kosmetik. Hampir semua mensyaratkan nomor BPOM agar toko tidak diblokir dan produk tidak ditakedown. Begitu juga dengan retail modern dan distributor, mereka hanya menerima produk yang sudah legal. Tanpa BPOM, peluang masuk ke jaringan penjualan besar menjadi sangat terbatas. Dengan notifikasi resmi, Anda dapat memperluas pasar secara bebas dan profesional.
3. Mencegah Masalah Hukum
Produk tanpa izin BPOM berisiko terkena razia, penyitaan, denda, hingga pemusnahan produk oleh pihak berwenang. Selain merugikan secara finansial, hal ini juga dapat merusak reputasi brand. Dengan notifikasi BPOM, pelaku usaha memiliki legalitas yang jelas sehingga lebih aman dalam produksi, distribusi, maupun promosi. Legalitas ini juga membantu bila suatu saat terjadi pemeriksaan atau audit.
4. Nilai Brand Naik
BPOM tidak hanya soal izin edar, tetapi juga memperkuat citra brand di mata konsumen dan investor. Produk yang terdaftar resmi dianggap lebih profesional, berkualitas, dan layak bersaing di pasar. Legalitas ini memberikan keunggulan bagi brand untuk meningkatkan harga jual, memperluas kerja sama, dan membangun positioning yang lebih kuat dibanding kompetitor yang tidak resmi.
Tips Agar Produk Cepat Lolos BPOM
• Gunakan pabrik maklon memiliki Sertifikat CPKB
• Gunakan bahan aman dan sesuai batas
• Buat label sesuai standar
• Siapkan dokumen dengan lengkap
• Konsultasikan dengan ahli regulatori
Pentingnya Mengecek Izin Edar BPOM Kosmetik
BPOM Kosmetik merupakan langkah krusial yang wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang ingin memastikan produk mereka aman beredar di Indonesia. Dengan memiliki nomor notifikasi resmi, brand Anda tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga mendapatkan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi. Legalitas ini turut meningkatkan nilai jual produk dan membuatnya siap bersaing di pasar lokal maupun internasional.
Memahami pengertian BPOM, fungsi, manfaat, serta proses registrasinya adalah investasi jangka panjang yang penting bagi pembangunan brand yang kuat dan berkelanjutan. Pengetahuan ini membantu pelaku usaha menghindari risiko hukum, mengurangi revisi berulang, dan memastikan setiap produk yang dijual sesuai standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Dengan pendekatan ini, brand dapat tumbuh lebih profesional dan dipercaya konsumen dalam jangka panjang.
Jasa Pengurusan Izin BPOM Kosmetik
Mengurus izin BPOM untuk produk kosmetik kadang bisa membingungkan, terutama bagi pelaku usaha pemula. Dengan menggunakan jasa pengurusan izin BPOM kosmetik dari PERMATAMAS, pelaku usaha dapat mempermudah proses legalisasi produk, meminimalisir kesalahan dokumen, dan mempercepat waktu pengajuan.
Layanan profesional PERMATAMAS ini membantu Anda untuk mengurus seluruh tahapan pendaftaran mulai dari verifikasi dokumen, pengecekan formulasi, hingga submission ke sistem resmi BPOM.
Beberapa layanan utama yang ditawarkan PERMATAMAS dalam pengurusan izin BPOM kosmetik antara lain:
• Membantu untuk mengurus dokumen persyaratan produk kosmetik
• Memastikan formulasi dan label produk sesuai standar BPOM
• Melakukan pengajuan dan pemantauan status izin secara online
• Memberikan bimbingan untuk mengurus revisi atau tambahan dokumen jika diperlukan
Dengan bantuan jasa PERMATAMAS, pelaku usaha bisa lebih fokus pada produksi dan pemasaran, sementara proses legalisasi produk berjalan lebih cepat, aman, dan sesuai regulasi.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
jasa pengurusan sertifikasi halal
Izin Kosmetik adalah jasa sepesilis dibidang pengurusan izin kosmetik, yang sudah pengalaman dan kantor berkedudukan di Kota Bekasi Jawa Barat.
Alamat
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.
