Biaya Resmi Sertifikat CPKB Golongan– Bagi industri kosmetik yang ingin memproduksi seluruh jenis sediaan, terutama yang berisiko tinggi seperti tabir surya atau produk bayi, memiliki Sertifikat CPKB Golongan A adalah langkah mutlak. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa pabrik Anda mengikuti standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik sesuai regulasi BPOM RI.
Artikel ini akan membahas secara mendetail tentang: definisi CPKB Golongan A, tahapan pengurusan, estimasi biaya resmi, durasi proses, serta bagaimana konsultan profesional seperti PERMATAMAS Indonesia bisa mempermudah seluruh prosedur.
Pengertian Sertifikat CPKB Golongan A dan Manfaatnya
CPKB Golongan A merupakan kategori tertinggi dalam sistem sertifikasi pembuatan kosmetik. Industri yang memegang sertifikat ini diperbolehkan memproduksi semua jenis kosmetik, mulai dari produk sederhana hingga sediaan dengan risiko tinggi.
Manfaat utama memiliki CPKB Golongan A:
• Menunjukkan kompetensi penuh dalam produksi kosmetik
• Memberikan kepercayaan hukum dan profesional terhadap konsumen dan distributor
• Memudahkan distribusi dan kerja sama dengan pihak ketiga
• Menjamin kualitas dan keamanan produk sebelum beredar di pasaran
Industri kosmetik yang ingin melakukan maklon atau memproduksi berbagai kategori sediaan wajib mengurus sertifikat Golongan A.
Regulasi dan Dasar Hukum Sertifikat CPKB Golongan A
Sertifikat CPKB Golongan A diterbitkan berdasarkan aturan resmi BPOM RI, yang mengacu pada standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. Pengajuan sertifikat dilakukan secara online melalui sistem e-Sertifikasi BPOM, yang terhubung otomatis dengan OSS RBA.
Beberapa dasar hukum yang menjadi rujukan:
• Peraturan BPOM terkait CPKB dan sertifikasi industri kosmetik
• Peraturan OSS untuk izin usaha kosmetik dengan KBLI 20232
• Standar audit fasilitas produksi dan laboratorium pengujian
Dengan memahami regulasi ini, perusahaan bisa menyiapkan dokumen dan fasilitas sesuai ketentuan, sehingga proses pengurusan lebih cepat dan aman dari penolakan.
Tahapan Pengurusan Sertifikat CPKB Golongan A
Proses pengurusan CPKB Golongan A terbagi menjadi empat tahap utama, dari pendaftaran awal hingga penerbitan sertifikat.
A. Persiapan dan Pendaftaran Online
Langkah pertama adalah membuat akun di e-Sertifikasi BPOM melalui e-sertifikasi.pom.go.id, kemudian lengkapi profil perusahaan dengan data yang valid.
Selanjutnya, ajukan izin usaha melalui OSS RBA dengan KBLI 20232, sehingga sistem OSS otomatis terintegrasi dengan e-Sertifikasi BPOM.
B. Pengajuan Sertifikasi di Sistem e-Sertifikasi BPOM
Setelah login, pilih menu “Sertifikasi Baru” dan lengkapi informasi industri, jenis produk, dan bentuk sediaan kosmetik.
Dokumen wajib yang perlu diunggah meliputi:
• Surat permohonan resmi
• Layout dan persetujuan fasilitas produksi
• SOP lengkap dan sistem manajemen mutu
• Daftar personel dan kualifikasi
• Hasil laboratorium dan dokumen pendukung
• Foto fasilitas produksi
Tips: Ketidaklengkapan dokumen sering menjadi penyebab utama penundaan audit.
C. Audit dan Verifikasi Fasilitas
BPOM melakukan verifikasi dokumen dan memastikan PNBP telah dibayarkan. Audit mencakup:
• Personel yang bertugas di produksi
• Bangunan dan sanitasi pabrik
• Alat dan mesin produksi
• Laboratorium pengujian dan prosedur mutu
• Dokumentasi dan alur produksi
Jika ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan wajib menyusun CAPA (Corrective and Preventive Action) untuk perbaikan sebelum sertifikat diterbitkan.
D. Penerbitan Sertifikat CPKB Golongan A
Setelah CAPA diterima dan standar terpenuhi, BPOM menerbitkan sertifikat yang dapat diunduh langsung melalui akun OSS perusahaan.
Estimasi Prose Pengurusan Sertifikat CPKB Golongan A
Proses pengurusan sertifikat memiliki alur waktu resmi, meski dalam praktiknya dapat lebih panjang tergantung kesiapan perusahaan. Secara umum:
• Verifikasi dokumen: 1–2 bulan
• Audit fasilitas: 1–2 hari kerja
• Perbaikan CAPA: 20 hari kerja
BPOM menetapkan durasi standar ±35 hari kerja sejak pembayaran PNBP, namun perusahaan yang siap dengan dokumen lengkap dan fasilitas sesuai standar bisa mempercepat proses.
Biaya Resmi Sertifikat CPKB Golongan A
Biaya Resmi Sertifikat CPKB Golongan A (PNBP)
Biaya resmi dihitung per bentuk sediaan, contohnya cream, lotion, serum, gel, powder, dan sebagainya. Besaran biaya mengikuti kategori aset perusahaan:
1. Industri Besar (Aset > Rp10 Miliar): Rp 10.000.000 / sediaan
2. Industri Menengah (Aset Rp500 Juta – Rp10 Miliar): Rp 5.000.000 / sediaan
3. Industri Kecil (Aset Rp50 Juta – Rp500 Juta): Rp 1.000.000 / sediaan
Catatan: Biaya dihitung per kategori sediaan, bukan per produk individu.
Bantuan Profesional dari PERMATAMAS Indonesia
PERMATAMAS merupakan konsultan berpengalaman dalam pengurusan sertifikat CPKB Golongan A. Layanan meliputi:
• Evaluasi kelayakan fasilitas produksi
• Penyusunan dokumen teknis dan SOP sesuai standar BPOM
• Persiapan layout dan alur produksi untuk audit
• Upload dan verifikasi dokumen di OSS & e-Sertifikasi BPOM
• Pendampingan audit BPOM
• Penyusunan CAPA hingga disetujui
• Pengawalan hingga sertifikat diterbitkan
Dengan pendampingan profesional, proses pengurusan menjadi lebih efisien, cepat, dan minim kesalahan administrasi.
Mengapa Sertifikat CPKB Golongan A Sangat Penting
Sertifikat CPKB Golongan A bukan hanya formalitas, tetapi menjadi syarat wajib bagi industri kosmetik yang ingin memproduksi seluruh jenis sediaan. Persiapan matang yang mencakup dokumen, fasilitas produksi, laboratorium, serta tenaga ahli seperti apoteker sangat menentukan kelancaran audit BPOM.
Dengan persiapan lengkap dan pendampingan konsultan profesional, proses audit lebih lancar dan sertifikat CPKB Golongan A dapat diterbitkan lebih cepat, sehingga produk dapat cepat dipasarkan dengan legalitas lengkap.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
FAQ Sertifikat CPKB Golongan A
1. Apa itu Sertifikat CPKB Golongan A?
Izin tertinggi yang memungkinkan industri memproduksi seluruh jenis kosmetik, termasuk sediaan berisiko tinggi.
2. Siapa yang wajib memiliki Golongan A?
Industri yang ingin memproduksi semua jenis kosmetik atau menerima maklon dari berbagai kategori.
3. Apa bedanya Golongan A, B, dan C?
Golongan A: semua sediaan; B/C: terbatas pada jenis sediaan tertentu. Golongan A memerlukan fasilitas laboratorium lengkap dan apoteker penanggung jawab.
4. Syarat utama pengajuan Golongan A?
Apoteker penanggung jawab, fasilitas produksi standar BPOM, laboratorium uji mutu, SOP produksi lengkap, dan dokumen perusahaan valid.
5. Berapa lama proses sertifikat?
Rata-rata 1–3 bulan, tergantung kesiapan dokumen dan CAPA.
6. Apakah pengajuan dilakukan online?
Ya, melalui OSS RBA dengan KBLI 20232, terhubung ke e-Sertifikasi BPOM.
7. Apakah semua industri kosmetik wajib Golongan A?
Tidak, hanya industri yang ingin memproduksi seluruh kategori kosmetik.
8. Bisakah industri kecil mengajukan Golongan A?
Bisa, jika fasilitas, laboratorium, dan personel sesuai standar BPOM.
9. Apa yang diperiksa auditor BPOM?
Alur produksi, peralatan, laboratorium, dokumen SOP, kualifikasi personel, dan manajemen mutu.
10. Apakah PERMATAMAS bisa membantu?
Ya, mulai dari persiapan dokumen, konsultasi fasilitas, pendampingan audit, hingga pengajuan sertifikat.
Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A – Mengurus Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) Golongan A merupakan langkah wajib bagi industri kosmetik yang ingin memproduksi semua jenis dan bentuk sediaan kosmetik, termasuk produk berisiko tinggi seperti tabir surya, produk bayi, whitening, atau produk dengan formula kompleks. Sertifikasi ini memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan standar BPOM terkait kualitas, keamanan, fasilitas, personel, hingga tata kelola produksi.
Artikel ini membahas secara lengkap apa itu CPKB Golongan A, siapa yang wajib mengurus, persyaratan fasilitas, alur proses pengajuan, biaya resmi PNBP, serta bagaimana konsultan profesional seperti PERMATAMAS dapat membantu prosesnya hingga berhasil.
Apa Itu Sertifikat CPKB Golongan A dan Mengapa Penting?
CPKB Golongan A adalah level sertifikasi tertinggi untuk industri kosmetik, yang diberikan kepada perusahaan yang mampu memproduksi seluruh bentuk dan jenis sediaan kosmetik tanpa pengecualian. Standar ini menuntut penerapan CPKB secara penuh pada semua aspek produksi. Sertifikasi ini penting karena:
• Menjadi syarat wajib untuk memproduksi seluruh kategori kosmetik.
• Menjamin kualitas dan keamanan produk sebelum diedarkan.
• Memenuhi persyaratan legal BPOM.
• Menjadi nilai tambah bagi perusahaan yang ingin menyediakan layanan maklon kosmetik.
• Mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan kepercayaan pasar.
Perusahaan yang memiliki CPKB Golongan A dianggap telah memenuhi standar produksi yang sangat ketat.
Siapa yang Wajib Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A?
Sertifikat ini wajib dimiliki oleh:
1. Industri kosmetik yang ingin memproduksi semua jenis dan bentuk sediaan kosmetik, termasuk produk risiko tinggi.
2. Industri yang memiliki laboratorium pengendalian mutu internal.
3. Perusahaan yang ingin menerima jasa maklon kosmetik dalam skala penuh.
4. Pabrik kosmetik yang membutuhkan legalitas produksi untuk kategori kompleks.
Jika Anda menjadi brand owner yang menggunakan jasa maklon, maka pabrik maklon-lah yang harus memiliki sertifikat CPKB Golongan A.
Di Mana Mengajukan Sertifikat CPKB Golongan A?
Pengajuan dilakukan melalui:
1. OSS RBA (www.oss.go.id)
Dengan memilih KBLI 20232 – Industri Kosmetika.
2. e-Sertifikasi BPOM (e-sertifikasi.pom.go.id)
Untuk mengisi data industri, unggah dokumen, dan mengikuti alur audit.
3. Balai Besar/Balai POM wilayah masing-masing
Untuk proses inspeksi fasilitas produksi.
4. Konsultan legal seperti PERMATAMAS
Untuk pendampingan dari awal hingga sertifikat terbit.
Kapan Waktu Terbaik untuk Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A?
Waktu ideal untuk memulai proses:
• Saat fasilitas produksi telah dibangun dan siap dinilai.
• Saat perusahaan akan memperluas jenis produk ke kategori risiko tinggi.
• Ketika pabrik ingin membuka layanan maklon kosmetik.
• Sebelum mengurus notifikasi BPOM kosmetik.
Lebih cepat mengurus berarti lebih cepat dapat memproduksi secara legal.
Mengapa Perusahaan Harus Memenuhi Standar CPKB Golongan A?
Beberapa alasan strategis dan regulatif:
• Untuk memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar BPOM.
• Untuk menjamin mutu, keamanan, dan konsistensi produk.
• Untuk menghindari sanksi administratif dan peninjauan fasilitas.
• Untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan distributor.
• Untuk membuka kerja sama maklon dalam skala besar.
CPKB Golongan A adalah bukti bahwa perusahaan mampu memproduksi kosmetik secara profesional dan aman.
Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A
Bagaimana Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A Secara Lengkap?
Proses pengurusan terdiri dari 4 tahap utama:
1. Persiapan dan Pendaftaran Daring
Beberapa langkah wajib:
• Membuat akun di e-Sertifikasi BPOM
melalui e-sertifikasi.pom.go.id, lalu melengkapi profil perusahaan.
• Pendaftaran OSS RBA
Ajukan izin usaha dengan KBLI 20232 – Industri Kosmetika.
OSS akan terhubung otomatis dengan sistem e-Sertifikasi BPOM.
2. Pengajuan Sertifikasi di e-Sertifikasi BPOM
• Login dan pilih menu “Sertifikasi Baru”.
• Isi data industri termasuk jenis dan bentuk sediaan yang akan disertifikasi.
• Unggah seluruh dokumen wajib, termasuk: o Surat permohonan o Denah dan persetujuan layout fasilitas o SOP lengkap o Daftar personel o Dokumen laboratorium o Foto fasilitas o Dokumen pendukung lain
Dokumen yang tidak lengkap sering menyebabkan penundaan audit.
3. Pemeriksaan dan Audit
Tahap ini meliputi:
• Verifikasi dokumen dan pembayaran PNBP
• Audit fasilitas produksi oleh BPOM, meliputi: o Personil o Bangunan dan sanitasi o Peralatan o Prosedur produksi o Laboratorium pengujian o Dokumentasi o Manajemen mutu
Jika ada temuan, perusahaan wajib melakukan CAPA (Corrective and Preventive Action).
4. Penerbitan Sertifikat CPKB Golongan A
Setelah CAPA diterima dan seluruh standar terpenuhi, BPOM akan menerbitkan sertifikat yang dapat diunduh melalui akun OSS.
Berapa Lama Proses Pengurusan CPKB Golongan A?
Proses pengurusan Sertifikat CPKB Golongan A memiliki alur waktu yang cukup panjang karena melibatkan evaluasi dokumen, audit fasilitas, hingga perbaikan CAPA. Secara resmi, BPOM menetapkan timeline pengajuan sertifikat 35 hari kerja (HK) yang dihitung sejak pembayaran PNBP. Namun dalam praktiknya, durasi bisa lebih panjang tergantung kesiapan perusahaan. Dan Proses CAPA (perbaikan) hingga verifikasi: 20 hari kerja
Berapa Biaya Resmi (PNBP) Sertifikat CPKB Golongan A?
Biaya PNBP ditentukan oleh jumlah aset perusahaan (di luar tanah & bangunan):
1. Industri Besar Aset > Rp10 Miliar ➜ Rp 10.000.000 per bentuk sediaan
2. Industri Menengah Aset > Rp500 Juta – Rp10 Miliar ➜ Rp 5.000.000 per bentuk sediaan
3. Industri Kecil Aset > Rp50 Juta – Rp500 Juta ➜ Rp 1.000.000 per bentuk sediaan
Catatan:
“Per bentuk sediaan” berarti biaya dihitung per kategori produk (contoh: cream, lotion, serum, gel, powder, dll).
Bagaimana PERMATAMAS Membantu Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A?
PERMATAMAS adalah konsultan legalitas yang berpengalaman mengurus izin kosmetik, termasuk CPKB Golongan A. Layanan kami mencakup:
✔ Konsultasi kelayakan fasilitas produksi
✔ Penyusunan dokumen dan SOP CPKB
✔ Persiapan layout & alur produksi untuk memenuhi audit
✔ Upload dan verifikasi dokumen di OSS & e-Sertifikasi
✔ Pendampingan saat audit BPOM
✔ Penyusunan CAPA sampai disetujui
✔ Mengawal proses hingga sertifikat CPKB Golongan A terbit
Dengan pendampingan profesional, proses menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan minim revisi.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
Pentingnya Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A
Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A merupakan proses penting dan wajib bagi industri kosmetik yang ingin memproduksi berbagai jenis sediaan, terutama produk berisiko tinggi. Persiapan dokumen, fasilitas, laboratorium, tenaga ahli apoteker, hingga implementasi SOP yang benar harus dilakukan secara lengkap agar audit BPOM berjalan lancar.
Dengan bantuan konsultan seperti PERMATAMAS, proses ini dapat dipercepat, dirapikan, dan diarahkan sesuai standar agar sertifikat segera terbit.
FAQ Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A
1. Apa itu Sertifikat CPKB Golongan A?
Sertifikat CPKB Golongan A adalah izin tertinggi dalam Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang diberikan kepada industri kosmetik yang mampu memproduksi seluruh jenis sediaan kosmetik. Mulai dari produk sederhana hingga produk berisiko tinggi seperti tabir surya, produk bayi, dan whitening.
2. Industri seperti apa yang wajib memiliki CPKB Golongan A?
Industri kosmetik yang ingin memproduksi semua jenis sediaan atau menerima maklon berbagai produk kosmetik wajib memiliki CPKB Golongan A. Jika hanya memproduksi beberapa bentuk sediaan tertentu, bisa menggunakan golongan lain (B atau C).
3. Apa perbedaan CPKB Golongan A dengan Golongan B atau C?
Perbedaannya ada pada cakupan produk.
• Golongan A: Bisa memproduksi semua bentuk sediaan kosmetik.
• Golongan B/C: Hanya boleh memproduksi jenis produk tertentu sesuai sertifikasi.
Golongan A memiliki persyaratan paling lengkap, termasuk fasilitas laboratorium dan apoteker penanggung jawab.
4. Apa syarat utama untuk mengurus CPKB Golongan A?
Beberapa syarat utama meliputi:
• Memiliki apoteker sebagai penanggung jawab teknis.
• Fasilitas produksi lengkap sesuai standar BPOM.
• Laboratorium uji mutu.
• SOP produksi dan pengendalian mutu.
• Dokumen perusahaan sesuai peraturan.
5. Berapa lama proses mendapatkan Sertifikat CPKB Golongan A?
Prosesnya bervariasi tergantung kesiapan fasilitas. Rata-rata waktu:
• Pengajuan & verifikasi dokumen: 1–4 minggu.
• Audit fasilitas: 2–6 minggu.
• Perbaikan (CAPA): tergantung kondisi.
Jika fasilitas sudah memenuhi standar, proses bisa lebih cepat.
6. Apakah pengajuan Sertifikat CPKB Golongan A dilakukan lewat OSS?
Ya. Pengajuan menggunakan OSS RBA dengan KBLI 20232, dan terhubung otomatis ke e-Sertifikasi BPOM. Semua langkah dilakukan secara online.
7. Apakah semua industri kosmetik wajib memiliki CPKB Golongan A?
Tidak semua wajib. Jika hanya memproduksi produk tertentu, Anda bisa mengambil golongan lain. Namun jika ingin memproduksi seluruh kategori kosmetik, wajib memakai Golongan A.
8. Apakah industri kecil bisa mengajukan CPKB Golongan A?
Bisa, asalkan fasilitas produksi, laboratorium, dan personel sesuai standar BPOM. Banyak UMK yang bekerja sama dengan konsultan untuk menyiapkan persyaratannya.
9. Apa yang diperiksa auditor BPOM saat audit CPKB?
Auditor mengecek:
• Ruang produksi dan alur masuk-keluar bahan.
• Peralatan produksi dan kalibrasi.
• Ruang laboratorium dan dokumen pengujian.
• Dokumen SOP, batch record, dan pengendalian mutu.
• Kualifikasi personel.
• Penerapan standar kebersihan dan sanitasi.
10. Apakah Permatamas bisa membantu proses pengurusan CPKB Golongan A?
Ya, PERMATAMAS Indonesia dapat membantu mulai dari:
• Persiapan dokumen teknis.
• Konsultasi fasilitas.
• Pendampingan audit BPOM.
• Pengajuan di OSS dan e-Sertifikasi.
Layanan ini sangat membantu industri yang ingin mempercepat proses tanpa kesalahan administratif.
Cara Mengecek Izin BPOM Kosmetik – Mengecek izin BPOM kosmetik merupakan langkah paling penting sebelum menggunakan atau mendistribusikan produk kecantikan. Di tengah maraknya produk ilegal dan tiruan, masyarakat harus memastikan bahwa kosmetik yang mereka beli telah lolos penilaian keamanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Proses pengecekan ini tidak sulit, tetapi perlu ketelitian agar informasi yang didapat benar dan sesuai data resmi pemerintah.
Banyak perusahaan kosmetik yang juga melakukan audit internal sebagai bentuk kepatuhan, termasuk bekerja sama dengan penyedia jasa sertifikasi CPKB untuk memastikan produk mereka mengikuti standar industri.
Sebelum melakukan pengecekan, masyarakat perlu memahami bahwa setiap kosmetik legal memiliki nomor notifikasi resmi BPOM. Nomor ini menjadi identitas produk yang menjamin keamanan, mutu, dan proses produksi yang sesuai standar. Untuk mempermudah konsumen, BPOM menyediakan sistem pengecekan yang dapat diakses secara daring.
Beberapa cara yang bisa digunakan antara lain melalui situs resmi BPOM, aplikasi mobile, hingga pengecekan manual melalui kode NA yang tercetak pada kemasan kosmetik. Sistem ini juga membantu konsumen mengenali produk palsu atau yang belum mengantongi izin sama sekali.
Cara mengecek izin BPOM dapat dilakukan melalui beberapa metode berikut:
• Mengakses situs resmi Cek BPOM
• Menggunakan aplikasi “BPOM Mobile”
• Memasukkan kode NA pada mesin pencarian data BPOM
Dengan mengetahui cara mengecek izin secara mandiri, konsumen lebih terlindungi dari risiko menggunakan produk berbahaya. Sementara itu, bagi pelaku usaha, pemahaman ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa kosmetik yang mereka produksi dapat bersaing di pasar resmi dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.
Mengecek izin BPOM kosmetik adalah langkah preventif yang harus dilakukan untuk memastikan keamanan dan keaslian produk kecantikan. Banyak kasus munculnya kosmetik berbahaya yang mengandung bahan kimia terlarang karena tidak melalui proses evaluasi BPOM. Dengan melakukan pengecekan, konsumen dapat memastikan bahwa produk tersebut telah lolos uji keamanan, memiliki kandungan yang sesuai, dan diproduksi melalui proses yang memenuhi standar.
Hal ini juga menjadi bekal penting bagi pelaku usaha untuk membangun kepercayaan pelanggan melalui produk yang legal. Penyedia Jasa Izin Kosmetik kerap membantu UMK atau brand baru dalam memastikan produk mereka memenuhi seluruh persyaratan.
Selain itu, pengecekan izin BPOM membantu mencegah masyarakat dari penggunaan produk yang tidak memiliki label notifikasi resmi. Nomor notifikasi pada dasarnya merupakan tanda bahwa produk sudah diperiksa dan dinyatakan aman. Ketika konsumen membeli tanpa memeriksa legalitas, mereka rentan terpapar bahan berbahaya seperti merkuri, hydroquinone, atau pewarna sintetis berbahaya. Pelaku usaha juga perlu menyadari bahwa distribusi produk tanpa izin BPOM dapat berujung pada sanksi hukum, denda administratif, hingga penarikan produk dari pasaran.
Dalam konteks bisnis, pengecekan izin BPOM bukan hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga bagi brand. Produk yang memiliki izin resmi lebih mudah diterima oleh toko modern, marketplace, dan distributor besar. Kepercayaan ini tidak dapat diperoleh tanpa pembuktian legalitas yang kuat. Itulah sebabnya banyak perusahaan kosmetik memilih menggunakan Jasa Izin Kosmetik untuk mempercepat proses legalitas agar produk mereka segera dapat dipasarkan secara resmi.
Nomor notifikasi BPOM adalah kode khusus yang dikeluarkan BPOM untuk setiap produk kosmetik yang telah lolos evaluasi. Kode ini biasanya diawali dengan huruf “NA” diikuti deretan angka yang menunjukkan identitas produk tersebut. Fungsi utama nomor ini adalah sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan proses produksi yang sesuai.
Banyak pelaku usaha yang mendapati proses mendapatkan nomor notifikasi cukup teknis, sehingga menggunakan dukungan profesional seperti Jasa Izin Herbal untuk memastikan seluruh dokumen dan bahan produk sesuai regulasi.
Nomor notifikasi juga mempermudah konsumen dan BPOM dalam melakukan pengawasan. Dengan memasukkan kode NA pada situs resmi BPOM, konsumen dapat mengetahui detail produk mulai dari nama brand, pabrik pembuat, komposisi, hingga status izin. Ini berarti nomor notifikasi tidak sekadar nomor, tetapi juga alat verifikasi yang sangat penting.
Produk yang tidak memiliki nomor notifikasi atau menggunakan nomor palsu biasanya tidak melalui proses pengecekan, sehingga sangat berisiko bagi kesehatan. Selain itu, nomor notifikasi BPOM juga menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran. Produk yang memiliki nomor BPOM cenderung lebih dipercaya dan lebih mudah masuk ke platform penjualan resmi.
Hal ini terutama berlaku bagi produk-produk perawatan kulit dan kesehatan yang membutuhkan tingkat kepercayaan lebih tinggi di mata konsumen. Karena itu, berbagai pelaku usaha, termasuk produsen produk herbal, sering memanfaatkan layanan Jasa Izin Herbal untuk mempercepat proses mendapatkan nomor notifikasi sekaligus memastikan kesesuaian standar.
Cara Mengecek Izin BPOM Kosmetik Melalui Website Resmi
BPOM menyediakan layanan pengecekan legalitas produk kosmetik melalui website resmi yang dapat diakses kapan saja. Metode ini merupakan cara paling mudah dan akurat untuk mengetahui apakah suatu produk telah terdaftar secara sah. Pengguna hanya perlu memasukkan nama produk, nomor notifikasi, atau nama perusahaan untuk melihat data lengkap produk.
Namun, untuk pemula atau pelaku usaha baru, proses pengecekan kadang membingungkan sehingga mereka sering meminta bantuan konsultan, termasuk penyedia Jasa Pendirian PT/CV, agar brand mereka berbadan hukum dan dapat mengurus perizinan dengan lebih profesional.
Prosedur pengecekan melalui website BPOM dapat dilakukan dengan langkah berikut:
• Buka portal resmi cekbpom.pom.go.id
• Masukkan kata kunci seperti nama produk atau nomor NA
• Klik “Cari” dan tunggu hasil verifikasi muncul
Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat langsung memperoleh informasi mengenai status legalitas produk yang mereka gunakan. Data yang ditampilkan biasanya meliputi nomor notifikasi, nama produk, variasi produk, nama perusahaan, serta status aktif atau tidak aktif. Informasi inilah yang menjadi dasar utama konsumen untuk memastikan produk kosmetik aman digunakan sehari-hari.
Selain bermanfaat bagi konsumen, fasilitas pengecekan ini juga sangat penting bagi pelaku bisnis kosmetik. Brand dapat dengan mudah melakukan audit terhadap produk mereka sendiri, termasuk memastikan bahwa nomor notifikasi masih aktif dan tidak terkena penarikan. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan audit berkala, terutama setelah memiliki badan hukum seperti PT atau CV, untuk memastikan seluruh produk tetap sesuai dengan standar BPOM.
Inilah alasan mengapa integrasi layanan legalitas seperti Jasa Pendirian PT/CV menjadi bagian penting dalam pengembangan bisnis kosmetik profesional.
Memeriksa legalitas kosmetik melalui aplikasi mobile menjadi pilihan praktis bagi konsumen dan pelaku usaha yang ingin memastikan keamanan produk. BPOM menyediakan aplikasi resmi yang dapat diunduh secara gratis, memungkinkan pengguna melakukan pengecekan hanya dalam hitungan detik.
Fitur pencariannya sangat responsif sehingga memudahkan Anda mengetahui apakah produk tersebut sudah terdaftar. Di tengah meningkatnya peredaran kosmetik ilegal, cara ini efektif untuk melindungi diri dari produk berisiko, terutama bagi pelaku usaha yang sedang membutuhkan pemahaman mendalam termasuk konsultasi terkait Jasa Izin BPOM Makanan.
Pengguna cukup membuka aplikasi dan memasukkan data produk secara lengkap. Proses ini didesain agar semua kalangan mudah menggunakannya. Aplikasi BPOM juga dilengkapi berbagai menu tambahan untuk melaporkan produk mencurigakan atau mencari informasi publik yang terkait dengan keamanan pangan dan kosmetik.
Beberapa langkah sederhana untuk memulai pengecekan adalah:
• Unduh aplikasi BPOM Mobile di Play Store atau App Store
• Buat atau masuk ke akun pengguna
• Pilih menu Cek Produk dan masukkan nomor notifikasi atau nama produk
Melalui aplikasi ini, Anda dapat melihat detail seperti nomor notifikasi, komposisi, hingga perusahaan penanggung jawab. Dengan begitu, tidak ada lagi keraguan saat memilih produk kecantikan, khususnya di tengah maraknya produk palsu. Keberadaan aplikasi mobile ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas kosmetik.
Nomor NA BPOM merupakan identitas resmi yang diberikan kepada setiap produk kosmetik yang telah dinyatakan aman dan memenuhi standar regulasi. Nomor ini biasanya dicantumkan pada kemasan sehingga memudahkan konsumen melakukan verifikasi. Dengan memahami cara membaca dan mengecek nomor NA, pelaku usaha dapat lebih percaya diri dalam memasarkan produknya, sedangkan konsumen dapat memastikan keamanan produk sebelum digunakan.
Dalam proses pengembangan bisnis, informasi ini juga berkaitan dengan layanan seperti Jasa Alat Kesehatan yang membutuhkan kepastian regulasi serupa.
Cara pengecekan nomor NA BPOM juga dapat dilakukan melalui platform resmi BPOM dengan memasukkan kode tersebut pada kolom pencarian. Hasil pencarian akan menampilkan informasi lengkap mengenai izin edar, bentuk sediaan, hingga produsen.
Beberapa format pengecekan nomor NA antara lain:
• NA + 11 digit nomor registrasi
• Pencarian melalui situs cekbpom
• Verifikasi melalui aplikasi BPOM Mobile
Dengan mengetahui metode pengecekan ini, masyarakat dapat lebih mudah membedakan mana produk resmi dan mana yang tidak terdaftar. Kesadaran ini menjadi penting mengingat banyaknya produk kosmetik yang beredar tanpa pengawasan.
Produk kosmetik yang telah teregistrasi resmi biasanya memiliki sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan. Salah satunya adalah keberadaan nomor notifikasi yang jelas dan dapat diverifikasi, serta adanya informasi lengkap mengenai produsen dan komposisi.
Konsumen maupun pelaku usaha wajib memahami ciri-ciri ini untuk menghindari risiko penggunaan produk yang tidak aman. Hal ini senada dengan upaya sertifikasi lain seperti Jasa Sertifikasi Halal, yang juga menuntut transparansi dan kelengkapan informasi pada produk.
Beberapa ciri utama produk kosmetik berizin BPOM antara lain:
• Memiliki nomor NA BPOM yang valid
• Informasi bahan dan produsen dicantumkan lengkap
• Terdapat label resmi sesuai regulasi kemasan
Memahami indikator tersebut membantu konsumen mendapatkan produk yang aman dan bermutu, sekaligus memberi keuntungan bagi pelaku usaha dalam membangun kepercayaan pasar.
Kosmetik tanpa izin edar BPOM sangat berisiko karena tidak diketahui keamanan bahan yang digunakan. Banyak produk ilegal mengandung zat berbahaya seperti merkuri, hidroquinon, atau pewarna tekstil yang dapat memicu iritasi dan gangguan kesehatan. Pelaku usaha perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko ini, sekaligus memastikan produk mereka melalui proses legal yang benar.
Informasi publik mengenai keamanan produk turut mendukung upaya lain seperti layanan Jasa Hak Cipta DJKI yang berperan dalam perlindungan kreativitas dan legalitas produk.
Bahaya dari penggunaan kosmetik ilegal dapat terlihat dari berbagai kasus di lapangan. Konsumen sering kali tidak menyadari bahwa efek jangka panjang dari bahan berbahaya dapat merusak kulit secara permanen.
Beberapa risiko yang sering terjadi antara lain:
1. Iritasi kulit dan alergi
2. Kerusakan jaringan kulit secara permanen
3. Keracunan bahan kimia berbahaya
4. Efek jangka panjang yang dapat mengganggu organ tubuh
Penggunaan kosmetik tanpa izin BPOM tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan tetapi juga dari sisi hukum. Pelaku usaha yang menjual produk ilegal dapat dikenakan sanksi berat sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, memastikan legalitas produk adalah langkah utama dalam menjaga keselamatan konsumen dan reputasi bisnis.
Ketika konsumen atau pelaku usaha mencoba memeriksa nomor notifikasi BPOM namun produk tidak muncul, hal ini sering menimbulkan kekhawatiran. Dalam banyak kasus, masalah ini bukan selalu berarti produk ilegal, tetapi bisa disebabkan oleh kesalahan teknis, pencarian yang tidak sesuai, atau sistem yang belum memperbarui data terbaru.
Situasi ini penting dipahami oleh pelaku usaha, terutama mereka yang juga sedang menjalankan proses legalitas lain seperti Jasa Merek HKI yang membutuhkan ketelitian dalam kelengkapan data. Salah satu penyebab umum adalah ketidaksesuaian dalam penulisan kode atau nama produk saat proses pencarian. Kesalahan kecil seperti huruf kapital atau kurangnya satu digit angka dapat membuat sistem gagal menampilkan hasil.
Selain itu, data produk yang masih dalam proses unggah oleh BPOM bisa menyebabkan keterlambatan munculnya informasi.
Penyebab umum produk tidak muncul antara lain:
• Nomor NA tidak lengkap atau salah ketik
• Data produk masih dalam tahap pembaruan
• Produk telah kedaluwarsa izinnya dan ditarik dari database BPOM
Memahami berbagai kemungkinan ini membuat pelaku usaha lebih siap dalam memastikan legalitas produknya. Jika data belum muncul, langkah terbaik adalah melakukan pengecekan ulang pada nomor notifikasi, memeriksa dokumen legal, atau melakukan verifikasi langsung melalui layanan resmi BPOM. Pendekatan ini membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan proses pemasaran tetap aman.
Tips Memilih Kosmetik yang Aman dan Terdaftar Resmi
Memilih kosmetik yang aman membutuhkan kecermatan, terutama dengan banyaknya produk yang beredar tanpa izin edar. Konsumen harus mampu membedakan produk legal dari produk berisiko dengan memperhatikan nomor notifikasi, informasi produsen, serta komposisi bahan. Tips ini penting tidak hanya bagi pengguna, tetapi juga bagi pelaku usaha yang tengah mengembangkan produk dan membutuhkan pendampingan seperti Jasa Pendaftaran Merek untuk memastikan legalitas branding mereka.
Langkah awal dalam memilih kosmetik aman adalah memeriksa nomor NA BPOM yang tercantum pada kemasan. Nomor ini dapat diverifikasi melalui situs atau aplikasi resmi BPOM. Selain itu, perhatikan juga kemasan produk—produk legal umumnya menggunakan kemasan yang rapi, informatif, dan tidak menyalahi aturan labeling.
Beberapa tips memilih kosmetik aman antara lain:
• Pastikan produk memiliki nomor NA BPOM yang bisa diverifikasi
• Pilih produk yang mencantumkan komposisi jelas
• Utamakan membeli dari toko resmi atau distributor terpercaya
Dengan mengikuti tips tersebut, konsumen dapat mengurangi risiko menggunakan produk berbahaya. Sementara itu, bagi pelaku usaha, memastikan produk terdaftar secara resmi akan meningkatkan kepercayaan pembeli dan memperkuat posisi merek di pasar. Legalitas yang kuat adalah fondasi utama dalam industri kosmetik.
Mengurus izin BPOM untuk produk kosmetik sering kali memerlukan pemahaman teknis dan ketelitian administrasi yang tinggi. Banyak pelaku usaha mengalami kendala dalam menyiapkan dokumen, memahami regulasi, hingga memastikan kesesuaian formula produk. Di sinilah layanan profesional pengurusan izin BPOM berperan membantu memastikan proses berjalan lebih cepat, tepat, dan efisien.
PERMATAMAS hadir untuk memberikan pendampingan lengkap mulai dari pemeriksaan formula, persiapan dokumen, hingga pengajuan izin secara resmi. Tim profesional biasanya menawarkan layanan yang terstruktur, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir menghadapi kerumitan proses.
Pendampingan ini sangat bermanfaat terutama bagi UMKM dan brand baru yang sedang memulai bisnis kosmetik. Dengan layanan yang tepat, risiko penolakan bisa diminimalkan dan proses registrasi dapat berjalan lebih lancar.
Beberapa layanan yang biasanya diberikan antara lain:
• Pemeriksaan dokumen dan formula produk
• Pendampingan pendaftaran hingga terbit nomor NA BPOM
• Konsultasi regulasi dan pemenuhan standar keamanan
Jika Anda ingin produk kosmetik Anda resmi terdaftar dan siap dipasarkan secara legal, PERMATAMAS siap membantu mengurus seluruh proses izin BPOM Anda dari awal sampai selesai. Dengan pengalaman dan pemahaman regulasi yang kuat, PERMATAMAS menjadi mitra terbaik untuk memastikan produk Anda lolos sesuai ketentuan. Saatnya bertindak—amankan legalitas produk Anda bersama PERMATAMAS.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
1. Bagaimana cara mengecek nomor BPOM kosmetik secara online?
Anda dapat mengeceknya melalui situs resmi cekbpom.pom.go.id dengan memasukkan nomor NA, nama produk, atau nama perusahaan.
2. Apakah semua kosmetik wajib memiliki nomor BPOM?
Ya, semua kosmetik yang diedarkan di Indonesia wajib memiliki nomor notifikasi BPOM untuk memastikan keamanan dan legalitas.
3. Mengapa produk tidak muncul saat dicari di BPOM?
Biasanya disebabkan salah ketik nomor NA, data belum diperbarui, atau izin sudah tidak aktif.
4. Apa itu nomor NA BPOM pada produk kosmetik?
Nomor NA adalah kode notifikasi resmi BPOM yang menandakan produk sudah lolos uji keamanan dan legalitas.
5. Apakah aplikasi BPOM Mobile akurat untuk cek produk?
Ya, aplikasi BPOM Mobile terhubung langsung dengan database resmi BPOM dan memberikan hasil yang akurat.
6. Bagaimana cara memastikan kosmetik yang dibeli aman?
Periksa nomor NA BPOM, cek komposisi, pastikan kemasan rapi, dan beli dari toko resmi.
7. Apa risiko menggunakan kosmetik tanpa nomor BPOM?
Risikonya meliputi iritasi kulit, alergi, kerusakan permanen, hingga terpapar bahan berbahaya seperti merkuri.
8. Berapa lama proses pendaftaran izin BPOM kosmetik?
Rata-rata 10–20 hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi BPOM.
9. Apakah UMKM bisa mengurus izin BPOM sendiri?
Bisa, namun banyak pelaku usaha memilih menggunakan jasa profesional untuk memastikan dokumen sesuai regulasi.
10. Apakah PERMATAMAS menyediakan jasa pengurusan izin BPOM kosmetik?
Ya, PERMATAMAS menyediakan layanan lengkap pengurusan izin BPOM mulai dari konsultasi formula hingga terbit nomor NA.
Syarat Mengurus Izin BPOM Kosmetik Online – Mengurus izin BPOM kosmetik online merupakan langkah penting bagi pelaku usaha yang ingin memasarkan produk kosmetik secara legal dan terstandarisasi. Proses ini bertujuan memastikan bahwa produk yang beredar memiliki kualitas, keamanan, dan manfaat yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Bagi pemilik brand baru, memahami syarat-syarat yang diperlukan sangat penting agar proses pengajuan berjalan lancar. Banyak pelaku usaha yang juga memanfaatkan layanan Jasa Pendaftaran Merek agar brand mereka aman secara hukum sebelum mengurus izin BPOM.
Persyaratan untuk pengajuan izin BPOM kosmetik mencakup dokumen legalitas usaha, informasi teknis produk, hingga desain label yang sesuai ketentuan BPOM. Setiap dokumen harus disiapkan secara detail dan lengkap, karena kesalahan kecil dapat menyebabkan pengajuan ditolak atau diminta revisi. Oleh sebab itu, banyak pemilik usaha lebih memilih mempersiapkan seluruh berkas sejak awal dengan rapi untuk menghindari hambatan.
Izin BPOM kosmetik online memiliki manfaat besar bagi keberlangsungan bisnis, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah masuk marketplace, retail modern, hingga membuka peluang ekspor. Proses pengurusan yang tepat dan memenuhi standar dapat menjadi nilai tambah bagi brand kosmetik. Dengan dukungan dokumen legal termasuk Jasa Pendaftaran Merek, bisnis Anda akan memiliki fondasi yang kuat sebelum melangkah lebih jauh.
Izin edar BPOM kosmetik online adalah proses notifikasi resmi yang dilakukan melalui sistem elektronik BPOM untuk memastikan bahwa sebuah produk kosmetik aman digunakan dan sesuai standar mutu yang berlaku. Proses ini tidak lagi dilakukan secara manual, sehingga pelaku usaha bisa mengajukan izin tanpa harus datang ke kantor BPOM. Agar pengurusan izin berjalan lancar, banyak pemilik usaha yang terlebih dahulu mengurus legalitas badan usaha melalui Jasa Pendirian PT/CV, karena legalitas ini menjadi salah satu syarat utama pengajuan.
Secara garis besar, izin BPOM kosmetik online mencakup beberapa tahapan penting, seperti:
• Pengumpulan dokumen legalitas perusahaan
• Pengisian data teknis terkait formula dan spesifikasi produk
• Pengunggahan desain label dan informasi produk
Seluruh tahapan dilakukan melalui platform resmi BPOM yang telah disediakan khusus untuk notifikasi kosmetik.
Dengan adanya sistem online, proses registrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau. Pengurusan izin ini merupakan tanggung jawab penting untuk memastikan produk kosmetik yang beredar aman dan tidak membahayakan konsumen. Pelaku usaha pun dapat memasarkan produknya dengan lebih leluasa setelah mendapatkan nomor notifikasi resmi, sehingga meningkatkan nilai jual dan daya saing produk di pasaran.
Kapan Mulai Mengurus Izin Edar BPOM Kosmetik Online
Pengurusan izin BPOM kosmetik online sebaiknya dimulai pada saat seluruh dokumen legalitas perusahaan sudah lengkap dan formula produk telah final. Banyak pelaku usaha mulai mempersiapkan dokumen izin bersamaan dengan proses branding, sehingga penggunaan Jasa Merek HKI sering dilakukan sejak awal sebagai langkah perlindungan nama dan identitas brand. Dengan memulai lebih cepat, proses launching produk ke pasar akan lebih efisien dan tidak terhambat revisi administratif.
Jika dirinci, waktu ideal untuk mengurus izin BPOM dapat dilihat dari beberapa indikator seperti:
1. Formula produk sudah fix dan tidak berubah
2. Desain label produk sudah siap dan sesuai ketentuan
3. Legalitas usaha sudah lengkap dan aktif
Mulai pada tahap ini membantu menghindari revisi besar yang bisa memperlambat proses pengajuan.
Selain itu, pengurusan izin BPOM sebelum produksi massal dilakukan untuk meminimalkan risiko kerugian jika terjadi kesalahan pada formula atau label. Dengan pengajuan lebih awal, pelaku usaha memiliki cukup waktu untuk memperbaiki dokumen apabila diperlukan. Menyiapkan izin BPOM secara tepat waktu juga meningkatkan peluang produk diterima tanpa revisi dan lebih cepat memperoleh nomor notifikasi.
Apakah Harus Bentuk PT atau CV atau Bisa Perorangan Mengajukan Izin BPOM Kosmetik Online
Pada dasarnya, pengajuan izin BPOM kosmetik online dapat dilakukan oleh berbagai jenis usaha, baik PT, CV, maupun usaha perorangan. BPOM tidak membatasi bahwa hanya perusahaan berbadan hukum saja yang boleh mengajukan. Selama memiliki legalitas dasar seperti NIB, NPWP, dan akses fasilitas produksi yang sesuai standar, pelaku usaha berhak mengurus notifikasi kosmetik. Banyak pemula bahkan memulai dari usaha perorangan sebelum berkembang menjadi perusahaan besar. Beberapa juga melibatkan layanan Jasa Sertifikasi Halal MUI jika produknya membutuhkan label halal.
Meski demikian, bentuk badan usaha seperti PT atau CV tetap lebih disarankan karena memiliki kredibilitas lebih kuat dalam proses pengajuan izin serta saat bekerja sama dengan maklon atau pabrik kosmetik. Struktur usaha yang lebih profesional memudahkan komunikasi dan pengurusan dokumen, sehingga mempersingkat proses notifikasi BPOM.
Namun, untuk pelaku usaha perorangan, kesempatan tetap terbuka asalkan dokumen lengkap dan sesuai ketentuan. Izin BPOM tidak membatasi skala usaha, sehingga UMKM sekalipun dapat memiliki produk yang legal dan berstandar nasional. Ini menjadi peluang besar bagi semua pelaku usaha di industri kosmetik, baik yang baru memulai maupun yang sudah berkembang.
Biaya pengurusan izin edar BPOM kosmetik online tergantung pada kategori produk yang diajukan, apakah termasuk produk ASEAN atau NON-ASEAN. Proses notifikasi kosmetik sendiri menggunakan sistem PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang sudah memiliki ketentuan resmi dari BPOM. Bagi pelaku usaha yang ingin memperkenalkan produk kosmetik secara legal, memahami struktur biaya menjadi poin penting agar perencanaan anggaran lebih tepat. Banyak pemilik usaha yang juga melengkapi dokumennya dengan Jasa Daftar Hak Cipta DJKI untuk melindungi materi desain atau formula yang dianggap berharga.
Untuk produk kosmetik kategori ASEAN, biaya permohonan izin edar adalah Rp500.000 per varian, sedangkan untuk produk kategori NON-ASEAN dikenakan biaya Rp1.500.000 per varian. Besaran biaya ini hanya mencakup pengajuan notifikasi, belum termasuk biaya lainnya seperti pembuatan dokumen teknis, desain label, pengujian laboratorium, atau biaya jasa maklon kosmetik jika menggunakan layanan pabrik. Dengan perencanaan yang matang, pemilik brand dapat menyesuaikan budget sesuai kebutuhan dan kelas produk yang diajukan.
Transparansi biaya membuat pelaku usaha lebih mudah mengatur strategi produksi dan pemasaran. Mengetahui biaya secara jelas juga membantu mereka memutuskan kapan waktu yang tepat untuk mengajukan izin. Selain itu, melengkapi brand dengan perlindungan seperti Jasa Daftar Hak Cipta DJKI semakin memperkuat legalitas produk dan menghindari sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, seluruh proses pengurusan izin BPOM menjadi lebih aman, terukur, dan profesional.
Syarat izin edar BPOM kosmetik online terdiri dari dokumen administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha. Dokumen ini disiapkan untuk memastikan bahwa produk kosmetik memenuhi aspek keamanan, mutu, dan manfaat sesuai standar regulasi Indonesia. Pelaku usaha yang ingin memperlancar proses seringkali menggunakan layanan pendukung seperti Jasa Izin BPOM Makanan Minuman, karena penyusunan dokumen legal perusahaan maupun penyiapan berkas teknis membutuhkan ketelitian tinggi. Dengan memahami syarat secara lengkap, proses pengajuan dapat berjalan lebih cepat tanpa revisi berulang.
Berikut Syarat Administratif Izin Edar Kosmetik Baru yang harus disiapkan:
• Dokumen legalitas usaha (PT, CV, atau Perorangan)
• Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih aktif
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
• Salinan identitas penanggung jawab atau pimpinan perusahaan
• Akta pendirian dan SK pengesahan badan hukum
• Sertifikat pendaftaran merek (jika sudah memiliki perlindungan hukum)
• Surat pernyataan bermaterai bahwa penanggung jawab tidak pernah terlibat pelanggaran terkait produk kosmetik
Berikut Persyaratan Teknis:
• Rincian formulasi bahan (aktif dan nonaktif) beserta persentase
• Data spesifikasi bahan baku dan material kemasan
• Laporan uji stabilitas produk
• Draft desain label sesuai ketentuan BPOM
• Keterangan lengkap mengenai bentuk produk, manfaat, dan cara penggunaan
• Sertifikat CPKB yang masih berlaku
• Dokumen pendukung keamanan bahan jika diperlukan
• Formulir notifikasi elektronik melalui Notifkos
Semua dokumen ini harus benar dan valid agar permohonan izin edar BPOM tidak mengalami penolakan atau revisi yang memakan waktu.
1. Membuat Akun pada Portal BPOM
• Mulailah dengan mengakses portal resmi BPOM melalui laman notifkos.pom.go.id untuk melakukan registrasi Akun Utama (Head Account) atas nama perusahaan Anda.
• Siapkan seluruh dokumen legalitas, data administratif, serta file teknis yang nantinya akan diunggah dalam sistem, termasuk dokumen pendukung produksi.
• Setelah akun utama berhasil aktif, lanjutkan dengan membuat Sub Account dan melengkapi Profil Perusahaan agar proses pendaftaran produk dapat dilakukan tanpa hambatan.
2. Menyiapkan Informasi Produk Secara Lengkap
• Kumpulkan semua data terkait produk kosmetik yang akan didaftarkan, mulai dari nama produk, nama merek, jenis atau varian warna, kelompok kosmetik, hingga klaim manfaat yang ingin disampaikan.
• Susun formula produk secara terperinci—meliputi bahan aktif, bahan tambahan, serta persentase masing-masing bahan—lengkap dengan tujuan penggunaannya dalam formulasi.
• Siapkan juga berbagai dokumen pendukung lainnya seperti hasil uji keamanan, uji mikrobiologi, draft desain label, serta file kemasan yang sesuai dengan standar BPOM.
3. Melakukan Pengajuan Notifikasi
• Login ke sistem menggunakan Sub Account yang sebelumnya telah diaktifkan.
• Pilih menu untuk pendaftaran produk baru dan isi seluruh formulir notifikasi sesuai data aktual dari produk kosmetik.
• Unggah semua dokumen yang dipersyaratkan, dan setelah data dinyatakan lengkap, lakukan submit agar pengajuan masuk ke tahap berikutnya dalam proses penilaian.
4. Proses Pembayaran PNBP
• Sistem akan menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPB) secara otomatis sesuai jenis kategori produk.
• Lakukan pembayaran PNBP sesuai nominal yang tercantum di SPB agar permohonan dapat diproses lebih lanjut oleh BPOM tanpa tertunda.
5. Verifikasi dan Penilaian oleh BPOM
• BPOM akan memeriksa kelengkapan data, validitas informasi, serta dokumen teknis yang Anda unggah dalam sistem.
• Tahap verifikasi biasanya berlangsung sekitar ±14 hari kerja, dapat lebih cepat atau lebih lama tergantung antrian.
• Jika semua ketentuan telah terpenuhi, BPOM akan menerbitkan Nomor Notifikasi sebagai tanda bahwa produk kosmetik Anda telah memiliki izin edar resmi dan dapat dipasarkan secara legal di Indonesia.
Bagaimana Cara Daftar Izin Edar BPOM Kosmetik Online
Untuk mendaftarkan izin edar kosmetik secara online, pelaku usaha harus melalui proses digital yang telah disediakan oleh BPOM melalui portal resmi notifkos.pom.go.id. Pada tahap awal, Anda perlu menyiapkan seluruh dokumen legalitas seperti NIB, data penanggung jawab teknis, formulasi produk, serta desain label yang nantinya akan diunggah ke sistem. Proses ini dilakukan secara bertahap, sehingga memastikan tidak ada data yang terlewat. Bagi pelaku usaha yang ingin proses lebih cepat dan minim kesalahan, layanan Jasa Izin Herbal juga dapat membantu menyiapkan dokumen dan memastikan pengajuan berjalan sesuai regulasi.
Setelah seluruh persiapan lengkap, Anda dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran dengan membuat akun perusahaan, mengisi formulir notifikasi, mengunggah dokumen pendukung, hingga melakukan pembayaran biaya resmi BPOM. Sistem akan menampilkan status pemeriksaan secara real-time sehingga Anda bisa memonitor progres secara mandiri. Dengan mengikuti alur ini secara teliti, proses pengajuan izin edar kosmetik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Tahapan Pengajuan Notifikasi Kosmetik Baru
1. Membuat Akun pada Portal BPOM
• Akses portal resmi BPOM di notifkos.pom.go.id untuk registrasi Akun Utama (Head Account) perusahaan.
• Persiapkan seluruh dokumen legalitas, administratif, serta berkas teknis yang nantinya akan diunggah.
• Setelah akun utama aktif, lanjutkan dengan membuat Sub Account dan menambahkan Profil Perusahaan pada sistem.
2. Menyiapkan Informasi Produk
• Kumpulkan data lengkap mengenai produk yang akan diajukan, meliputi nama kosmetik, merek, variasi warna, kategori, dan manfaat penggunaannya.
• Susun formula produk secara lengkap—baik komponen kualitatif maupun kuantitatif—termasuk nama bahan, tujuan penggunaannya, serta persentasenya.
• Siapkan dokumen pendukung lain seperti hasil uji keamanan/mikrobiologi dan desain label atau kemasan.
3. Melakukan Pengajuan Notifikasi
• Login ke sistem menggunakan Sub Account yang sudah dibuat.
• Pilih menu pendaftaran produk baru, lalu isi formulir notifikasi secara lengkap sesuai data produk.
• Unggah semua dokumen pendukung, dan setelah dinyatakan lengkap, kirimkan (submit) pengajuan Anda.
4. Proses Pembayaran
• Sistem akan mengeluarkan Surat Perintah Bayar (SPB) secara otomatis.
• Lakukan pembayaran sesuai nominal yang tercantum agar pengajuan dapat diproses ke tahap berikutnya.
5. Verifikasi oleh BPOM
• BPOM akan melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang telah diunggah.
• Tahap verifikasi umumnya berlangsung sekitar 14 hari kerja.
• Jika seluruh persyaratan memenuhi ketentuan, BPOM akan menerbitkan Nomor Notifikasi sebagai izin edar resmi kosmetik Anda.
Proses penerbitan izin edar kosmetik secara online umumnya memakan waktu sekitar 14 hari kerja, terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap dan telah dilakukan pembayaran melalui sistem. Namun, lamanya proses bisa berbeda-beda tergantung kelengkapan data yang Anda unggah, serta jumlah permohonan yang sedang diproses oleh BPOM. Pada tahap ini, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan tidak ada kesalahan pada formulasi, label, atau informasi produk. Di sisi lain, Anda dapat memanfaatkan layanan Jasa Pendaftaran Merek untuk mengamankan perlindungan brand sekaligus dalam satu rangkaian persiapan usaha.
Dalam sejumlah kasus, pengajuan dapat mengalami revisi. Jika terjadi revisi dari BPOM, waktu pemrosesan akan bertambah:
• Tambahan waktu pemeriksaan: 14 hari kerja untuk setiap revisi.
• Lama proses dapat berulang jika perbaikan masih belum sesuai ketentuan.
Jika keseluruhan dokumen sudah benar dan tidak ada revisi lanjutan, BPOM akan menerbitkan nomor notifikasi sebagai bukti legalitas produk Anda. Oleh karena itu, pastikan seluruh berkas dipersiapkan seakurat mungkin agar tidak terjadi penundaan yang membuat proses semakin panjang.
Nomor Notifikasi BPOM untuk produk kosmetik memiliki masa berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Setelah periode tersebut berakhir, pelaku usaha wajib melakukan perpanjangan agar produk tetap legal beredar di pasaran. Proses perpanjangan ini juga harus dilakukan secara online melalui portal resmi yang sama, dengan memastikan seluruh informasi produk masih sesuai dan tidak ada perubahan formula tanpa pelaporan. Mengingat pentingnya legalitas jangka panjang, banyak pelaku usaha yang sekaligus mengurus kelengkapan terkait seperti Jasa Sertifikasi Halal untuk meningkatkan nilai jual produk di pasar.
Selama masa berlaku berjalan, pemilik produk wajib menjaga konsistensi formulasi, kemasan, dan klaim manfaat agar tetap sesuai dengan data yang terdaftar di BPOM. Jika terdapat perubahan, maka pengajuan notifikasi ulang harus dilakukan sesuai ketentuan. Dengan memahami masa berlaku ini, Anda dapat mengatur jadwal produksi, distribusi, serta strategi pemasaran dengan lebih matang sehingga keberlanjutan produk tetap terjaga dan sesuai regulasi pemerintah.
Kendala Apa Saja Dalam Daftar Izin Edar BPOM Kosmetik Online
Mengurus izin edar BPOM kosmetik secara online memang terlihat praktis, tetapi pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang mengalami berbagai kendala saat proses pengajuan. Tantangan paling umum adalah ketidaksesuaian antara dokumen teknis dengan ketentuan BPOM, seperti formula produk yang kurang lengkap atau data bahan yang tidak sesuai regulasi ASEAN Cosmetic Directive.
Selain itu, sering kali pelaku usaha belum memahami standar penulisan label yang benar, sehingga berkas perlu direvisi berkali-kali. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran layanan profesional seperti Jasa Izin Alat Kesehatan bisa menjadi pendamping yang membantu memastikan dokumen sesuai standar dari awal.
Kesulitan lain juga muncul dari sisi teknis penggunaan sistem. Banyak pengguna yang masih kesulitan membuat Head Account, Sub Account, atau menginput data di platform notifkos, terutama bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengurus dokumen perizinan. Untuk memahami seluruh alurnya dengan baik, Anda perlu mengikuti panduan resmi secara teliti. Namun pada praktiknya,
permohonan sering terhambat oleh hal-hal berikut:
1. Sistem down atau error saat upload dokumen.
2. Perbedaan format file dengan persyaratan BPOM.
3. Pengisian data formulasi yang tidak sesuai kaidah teknis.
Selain kendala teknis dan administratif, revisi dari BPOM juga sering menyebabkan proses menjadi lebih panjang. BPOM dapat meminta klarifikasi tambahan, perbaikan formula, atau revisi label. Jika pelaku usaha tidak memahami alasan revisi tersebut, proses pengajuan dapat terhambat hingga berbulan-bulan. Solusi terbaik untuk menghindari penundaan adalah mempersiapkan semua dokumen secara matang dan, bila perlu, berkonsultasi dengan pihak berpengalaman yang terbiasa menangani dokumen-dokumen perizinan kosmetik secara profesional.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
enggunakan jasa profesional untuk mengurus izin edar BPOM kosmetik dapat sangat membantu, terutama bagi pelaku usaha yang ingin proses cepat, tepat, dan tanpa revisi berulang. Dengan pengalaman yang memadai, penyedia jasa dapat memastikan bahwa dokumen administrasi, teknis, formulasi, hingga label produk sudah sesuai dengan ketentuan BPOM sebelum diajukan.
Hal ini mengurangi risiko penolakan dan mempercepat terbitnya nomor notifikasi. Layanan seperti ini sangat cocok untuk pelaku UMK, brand baru, maupun perusahaan besar yang membutuhkan efisiensi dalam pengurusan legalitas. Selain itu, layanan profesional biasanya memberikan pendampingan tahapan demi tahapan, sehingga pelaku usaha tidak kebingungan saat menggunakan sistem notifkos.
Mereka juga melakukan pengecekan dokumen secara menyeluruh meliputi:
• Pemeriksaan formula dan bahan sesuai regulasi
• Review desain label dan klaim produk
• Persiapan dokumen legalitas perusahaan dan teknis lainnya
Dengan menggunakan jasa seperti ini, Anda tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan yang kerap menjadi penyebab revisi.
Jika Anda memerlukan pendampingan resmi dan terpercaya, PERMATAMAS siap membantu mengurus seluruh proses perizinan mulai dari persiapan dokumen hingga izin edar resmi terbit. Tim kami berpengalaman menangani berbagai jenis produk kosmetik dan memahami alur BPOM secara menyeluruh. Jangan tunda lagi—hubungi PERMATAMAS sekarang dan dapatkan izin edar kosmetik Anda dengan proses yang lebih cepat, aman, dan sesuai regulasi!
1. Apa yang dimaksud dengan izin edar BPOM kosmetik online?
Izin edar BPOM kosmetik online adalah nomor notifikasi resmi dari BPOM yang diterbitkan melalui sistem digital (notifkos), sebagai bukti bahwa produk kosmetik telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sebelum beredar.
2. Apa saja syarat untuk mengurus izin BPOM kosmetik?
Syaratnya meliputi dokumen administratif seperti NIB, NPWP, akta perusahaan, identitas penanggung jawab, serta dokumen teknis seperti formulasi produk, spesifikasi bahan, label, dan dokumen pendukung lainnya.
3. Apakah harus berbentuk PT atau CV untuk mengajukan izin BPOM kosmetik?
Tidak harus. Pelaku usaha perorangan juga dapat mengajukan izin, asalkan memiliki NIB aktif dan memenuhi persyaratan teknis serta administratif.
4. Kapan waktu yang tepat untuk mulai mengurus izin edar BPOM kosmetik?
Anda sebaiknya mulai mengurus izin ketika formulasi produk sudah final, desain label sudah siap, dan seluruh dokumen teknis tersedia untuk diunggah.
5. Berapa lama proses izin edar BPOM kosmetik diterbitkan?
Estimasi proses sekitar 14 hari kerja, dan apabila ada revisi atau perbaikan dokumen, proses akan bertambah 14 hari kerja lagi tergantung tingkat koreksi.
6. Berapa biaya izin edar BPOM kosmetik?
Biaya permohonan bervariasi:
• Produk ASEAN: Rp500.000 per varian
• Produk Non-ASEAN: Rp1.500.000 per varian
7. Bagaimana cara daftar izin edar BPOM kosmetik online?
Prosesnya meliputi pembuatan akun, menyiapkan dokumen, mengisi formulir notifikasi, mengunggah berkas, melakukan pembayaran, dan menunggu verifikasi BPOM.
8. Apa saja tahapan pengajuan notifikasi kosmetik baru?
Tahapannya meliputi:
1. Membuat akun BPOM
2. Menyiapkan informasi produk
3. Mengajukan notifikasi
4. Melakukan pembayaran
5. Menunggu verifikasi BPOM
9. Apa saja kendala yang sering terjadi saat daftar izin BPOM kosmetik?
Kendalanya antara lain kesalahan upload dokumen, formula produk tidak sesuai ketentuan, label tidak memenuhi standar, sistem notifkos error, atau revisi dari BPOM.
10. Berapa lama masa berlaku izin edar kosmetik?
Masa berlakunya adalah 3 tahun dan wajib diperpanjang sebelum masa berlakunya habis agar produk tetap legal beredar.
11. Apakah bisa menggunakan jasa profesional untuk mengurus izin BPOM?
Ya, sangat bisa dan direkomendasikan. Layanan seperti PERMATAMAS membantu proses dari awal hingga izin terbit tanpa ribet, termasuk pengecekan dokumen teknis dan administratif.
Biaya Resmi Izin Edar BPOM Kosmetik – Biaya resmi izin edar BPOM kosmetik sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dibedakan berdasarkan asal bahan produk. Untuk produk dengan bahan baku atau formula yang berasal dari ASEAN, biaya resminya adalah Rp 500.000. Sementara untuk produk yang menggunakan bahan dari Non-ASEAN, biaya resminya adalah Rp 1.500.000. Pembagian biaya ini penting diketahui sejak awal agar pelaku usaha dapat menyiapkan anggaran secara lebih akurat. Dalam proses legalitas, banyak pemilik brand juga mengurus perlindungan mereknya melalui jasa daftar merekagar semua aspek perizinan berjalan beriringan.
Biaya tersebut hanya mencakup biaya resmi yang dibayarkan melalui sistem e-Notifikasi BPOM, bukan termasuk biaya pendukung seperti penyusunan dokumen, uji laboratorium, maupun jasa konsultan. Proses pembayaran dilakukan secara online dan hanya dapat diproses apabila data produk sudah lengkap. Ketika pembayaran selesai, BPOM akan mulai melakukan verifikasi administrasi. Jika data tidak sesuai, proses penilaian bisa tertunda dan pelaku usaha perlu melakukan perbaikan sebelum izin diterbitkan.
Jenis produk dan jumlah varian yang diajukan juga dapat memengaruhi total anggaran yang perlu disiapkan. Produk dengan klaim khusus biasanya memerlukan persyaratan tambahan yang berpotensi menambah biaya proses. Karena itu, banyak pelaku usaha menyiapkan semua dokumen secara matang sambil mengurus perlindungan merek menggunakan jasa daftar merek untuk menjaga keaslian brand mereka. Dengan memahami struktur biaya resmi sejak awal, proses pendaftaran izin edar BPOM kosmetik dapat berjalan lebih efisien dan terarah.
Sebelum mengajukan izin edar BPOM kosmetik, pelaku usaha perlu memahami bahwa proses ini tidak hanya tentang pengumpulan dokumen, tetapi juga kesiapan manajemen produksi secara menyeluruh. Ada persyaratan administratif, teknis, dan sistem produksi yang harus disiapkan agar proses verifikasi berjalan lancar. Pada tahap ini, banyak pemilik brand juga menyiapkan perlindungan kekayaan intelektual melalui jasa daftar hak cipta untuk memastikan formulasi maupun kemasan tidak mudah ditiru pihak lain.
Selain aspek dokumen, pelaku usaha juga wajib memastikan bahwa pabrik atau fasilitas produksinya telah memenuhi standar yang ditetapkan BPOM. Mulai dari higienitas ruangan, alur produksi, sampai penanganan bahan baku harus dilakukan dengan benar. Dengan melakukan persiapan awal yang matang, proses pengajuan izin dapat berjalan lebih efektif tanpa harus mengalami banyak revisi di tahap penilaian.
Syarat Administratif Izin Edar Kosmetik Baru
Dokumen legalitas usaha
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih aktif
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan
Salinan identitas penanggung jawab atau pimpinan perusahaan
Akta pendirian beserta Surat Keputusan pengesahan badan hukum
Sertifikat pendaftaran merek (apabila merek telah memiliki perlindungan hukum)
Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa penanggung jawab perusahaan tidak pernah terlibat pelanggaran atau kasus hukum terkait produk kosmetik
Persyaratan Tekhnis
Rincian formulasi bahan (bahan aktif dan nonaktif) beserta persentasenya
Data spesifikasi bahan baku serta material kemasan yang digunakan
Laporan uji stabilitas produk
Contoh desain atau draft label yang sesuai standar BPOM
Keterangan lengkap mengenai bentuk produk, manfaat, dan petunjuk penggunaan
Sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) yang masih berlaku
Dokumen pendukung keamanan bahan (apabila diwajibkan)
Formulir notifikasi elektronik yang diinput melalui platform Notifkos
Proses pendaftaran izin edar BPOM kosmetik dilakukan melalui sistem online e-Notifikasi yang disediakan oleh BPOM. Namun sebelum masuk ke tahapan teknis, pelaku usaha perlu memahami alur besar pengajuannya terlebih dahulu. Hal ini membantu pemilik brand menghindari kesalahan administrasi yang sering muncul pada awal proses. Banyak bisnis kosmetik juga menyiapkan aspek legalitas perusahaan melalui jasa pendirian PT/CV agar struktur usahanya lebih rapi dan seluruh dokumen dasar yang dibutuhkan untuk pendaftaran produk telah sesuai ketentuan.
Pemilik usaha juga perlu memastikan bahwa data produk, komposisi, hingga klaim manfaat sudah disiapkan dengan lengkap sebelum mulai mengajukan izin. Dengan kelengkapan berkas yang tertata, proses input data pada sistem e-Notifikasi akan berlangsung lebih cepat dan sistematis. Kesiapan ini juga membantu meminimalkan potensi revisi atau penolakan, sehingga proses penerbitan izin edar dapat berjalan lebih lancar dan sesuai waktu yang diharapkan.
Tahapan Pengajuan Notifikasi Kosmetik Baru
Tahapan Pengajuan Notifikasi Kosmetik Baru
1. Membuat Akun pada Portal BPOM
• Akses portal resmi BPOM di notifkos.pom.go.id untuk registrasi Akun Utama (Head Account) perusahaan.
• Persiapkan seluruh dokumen legalitas, administratif, serta berkas teknis yang nantinya akan diunggah.
• Setelah akun utama aktif, lanjutkan dengan membuat Sub Account dan menambahkan Profil Perusahaan pada sistem.
2. Menyiapkan Informasi Produk
• Kumpulkan data lengkap mengenai produk yang akan diajukan, meliputi nama kosmetik, merek, variasi warna, kategori, dan manfaat penggunaannya.
• Susun formula produk secara lengkap—baik komponen kualitatif maupun kuantitatif—termasuk nama bahan, tujuan penggunaannya, serta persentasenya.
• Siapkan dokumen pendukung lain seperti hasil uji keamanan/mikrobiologi dan desain label atau kemasan.
3. Melakukan Pengajuan Notifikasi
• Login ke sistem menggunakan Sub Account yang sudah dibuat.
• Pilih menu pendaftaran produk baru, lalu isi formulir notifikasi secara lengkap sesuai data produk.
• Unggah semua dokumen pendukung, dan setelah dinyatakan lengkap, kirimkan (submit) pengajuan Anda.
4. Proses Pembayaran
• Sistem akan mengeluarkan Surat Perintah Bayar (SPB) secara otomatis.
• Lakukan pembayaran sesuai nominal yang tercantum agar pengajuan dapat diproses ke tahap berikutnya.
5. Verifikasi oleh BPOM
• BPOM akan melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang telah diunggah.
• Tahap verifikasi umumnya berlangsung sekitar 14 hari kerja.
• Jika seluruh persyaratan memenuhi ketentuan, BPOM akan menerbitkan Nomor Notifikasi sebagai izin edar resmi kosmetik Anda.
Secara umum, estimasi proses izin edar BPOM kosmetik adalah sekitar 14 hari kerja, asalkan seluruh dokumen telah lengkap dan tidak ada revisi. Namun apabila BPOM menemukan kekurangan pada dokumen atau data produk, proses dapat bertambah lagi sekitar 14 hari kerja hingga perbaikan dinyatakan sesuai.
Karena itu, pelaku usaha sangat dianjurkan menyiapkan berkas secara matang sejak awal, termasuk memastikan legalitas usaha dan dokumen pendukung melalui jasa izin BPOM makananagar tidak terjadi hambatan administratif yang memperlambat proses.
Beberapa faktor yang dapat memengaruhi durasi proses meliputi:
• Kelengkapan data dan dokumen produk
• Ketepatan informasi komposisi dan klaim
• Kesesuaian standar fasilitas produksi
Apabila seluruh dokumen sudah tersusun dengan baik dan memenuhi ketentuan BPOM, proses verifikasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, sistem akan meminta revisi, dan hal ini otomatis menambah waktu penyelesaian. Untuk menjaga agar proses tetap cepat, pelaku usaha perlu memastikan seluruh data dan dokumen pendukung telah akurat sejak awal pengajuan.
Selain itu, durasi pengurusan juga dipengaruhi oleh jumlah produk yang didaftarkan, antrean verifikasi pada sistem BPOM, serta kompleksitas klaim yang tercantum pada produk. Produk dengan klaim tertentu atau formula yang lebih sensitif biasanya memerlukan pemeriksaan lebih detail. Dengan memahami gambaran proses ini, pelaku usaha dapat membuat perencanaan yang lebih realistis sebelum meluncurkan produk kosmetik ke pasaran. Penyusunan dokumen yang lebih rapi juga sering dibantu oleh jasa izin PKRT, sehingga proses pendaftaran produk dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
Izin edar BPOM kosmetik memiliki masa berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Selama periode tersebut, produk dapat beredar secara legal di Indonesia selama tidak ada perubahan formula, klaim, maupun desain kemasan. Pelaku usaha wajib menjaga standar mutu dan memastikan produk selalu memenuhi ketentuan yang berlaku.
Ketika masa berlaku mendekati habis, pemilik produk perlu melakukan perpanjangan untuk menjaga keberlanjutan distribusi di pasar. Proses perpanjangan dapat dilakukan sebelum izin kedaluwarsa agar tidak terjadi jeda penjualan. Persiapan dokumen yang baik sangat membantu pelaku usaha memperpanjang izin dengan cepat dan tanpa kendala.
Dalam proses pendaftaran izin edar BPOM kosmetik, pelaku usaha sering menghadapi sejumlah kendala yang dapat memperlambat tahapan verifikasi. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya pemahaman mengenai standar regulasi BPOM sehingga dokumen yang disiapkan tidak sesuai ketentuan. Pada banyak kasus, pelaku usaha juga belum memahami pentingnya konsistensi antara data produk, klaim manfaat, dan dokumen pendukung.
Di sisi lain, beberapa pemilik brand lebih fokus pada pemasaran sehingga aspek legalitas tertunda. Padahal, pengurusan izin sebaiknya dilakukan bersamaan dengan persiapan lainnya, seperti produksi, komposisi, maupun pemenuhan standar fasilitas. Pada tahap ini, banyak pelaku usaha yang juga membutuhkan layanan jasa izin alat kesehatan jika brand mereka merambah produk perangkat medis.
Berikut beberapa kendala umum yang sering menyebabkan permohonan izin edar ditolak atau direvisi oleh BPOM:
1. Merek ada persamaan dengan merek terdaftar
2. Belum ada Sertifikat Pemenuhan SPA CPKB atau Sertifikat CPKB
3. Formula melebihi ambang batas yang ditetapkan BPOM
4. Produk yang didaftarkan tidak sesuai dengan dokumen pendukung
5. Produk memiliki klaim tetapi tidak ada bukti pendukung
6. Produk menggunakan bahan baku yang dilarang oleh BPOM
7. Produk mencantumkan nama artis tetapi tidak ada bukti pendukungnya
Banyak dari kendala tersebut sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal apabila pelaku usaha melakukan pengecekan internal secara menyeluruh. Persiapan yang benar mencakup validasi formula, legalitas merek, bukti klaim, hingga konsistensi dokumen produk. Dengan memahami potensi hambatan, pelaku usaha dapat mempersingkat proses verifikasi dan menghindari penolakan. Kelengkapan dokumen, standar produksi, dan bukti pendukung menjadi faktor penting yang menentukan cepat lambatnya penerbitan izin edar BPOM kosmetik. Proses ini juga akan jauh lebih efisien apabila pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari jasa izin obat tradisional, terutama untuk memastikan bahwa dokumen teknis dan administratif yang disiapkan sudah benar sejak awal.
Pengurusan izin edar BPOM kosmetik sering kali terasa rumit bagi pelaku usaha karena harus memahami regulasi, standar keamanan, hingga kelengkapan dokumen yang sangat detail. Di sinilah layanan profesional menjadi solusi efektif agar proses berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan.
Dengan menggunakan layanan pengurusan yang tepat, pemilik brand dapat berfokus pada pengembangan produk dan pemasaran, sementara aspek legalitas ditangani oleh pihak yang berpengalaman. Kami di PERMATAMAS telah membantu banyak pelaku usaha mempercepat proses pengajuan izin dengan metode yang sistematis dan sesuai regulasi.
Keuntungan menggunakan jasa pengurusan antara lain:
• Pemeriksaan dokumen pendukung sebelum diajukan
• Konsultasi standar formulasi dan klaim produk
• Pendampingan hingga izin edar resmi terbit
Dengan pengalaman yang kuat dalam pengurusan izin kosmetik, PERMATAMAS memastikan setiap proses dilakukan sesuai ketentuan BPOM sehingga risiko revisi dapat diminimalkan. Tidak hanya itu, kami juga memberikan arahan mengenai standar CPKB, kesesuaian formula, dan penyiapan dokumen pendukung secara lengkap. Layanan ini sangat membantu bagi pemilik brand baru maupun pelaku usaha yang ingin memperluas portofolio produknya.
Jika Anda membutuhkan bantuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengurusan izin edar BPOM kosmetik, PERMATAMAS siap mendampingi hingga selesai. Hubungi kami sekarang dan pastikan produk Anda segera memiliki izin edar resmi agar dapat beredar secara legal dan aman di seluruh Indonesia.
FAQ Seputar Pendaftaran Izin Edar BPOM Kosmetik
1. Berapa lama proses pengurusan izin edar BPOM kosmetik?
Proses verifikasi BPOM biasanya memerlukan waktu sekitar 14 hari kerja. Namun, jika ada revisi atau dokumen yang perlu diperbaiki, waktu proses bisa bertambah sekitar 14 hari kerja untuk setiap perbaikan.
2. Apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk pendaftaran kosmetik?
Pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen legalitas perusahaan, formula produk, desain kemasan, hasil uji keamanan/mikrobiologi (jika diperlukan), serta dokumen pendukung lainnya sesuai kategori produk.
3. Apakah setiap produk kosmetik wajib memiliki nomor notifikasi BPOM?
Ya. Semua produk kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memiliki Nomor Notifikasi BPOM sebagai bukti legalitas dan keamanan produk di mata konsumen.
4. Berapa biaya resmi pendaftaran notifikasi kosmetik?
Biaya resmi BPOM adalah:
• Rp 500.000 untuk produk ASEAN
• Rp 1.500.000 untuk produk NON-ASEAN
5. Apakah notifikasi BPOM bisa kedaluwarsa?
Bisa. Nomor notifikasi BPOM memiliki masa berlaku 3 tahun dan perlu diperpanjang agar produk tetap legal beredar di pasar.
6. Mengapa pendaftaran kosmetik bisa ditolak atau tertunda?
Beberapa penyebab umum antara lain:
• Komposisi melampaui ambang batas BPOM
• Dokumen yang tidak lengkap
• Klaim produk tanpa bukti pendukung
• Formula atau bahan yang dilarang
• Desain label tidak sesuai ketentuan
• Merek mirip merek terdaftar
7. Apa bedanya Head Account dan Sub Account di Notifkos BPOM?
Head Account digunakan untuk registrasi awal perusahaan, sedangkan Sub Account digunakan untuk melakukan pendaftaran produk, pengunggahan dokumen, dan pengelolaan notifikasi.
Apakah harus punya fasilitas produksi sendiri untuk mengajukan izin edar kosmetik?
Tidak. Anda dapat menggunakan Maklon Kosmetik, asalkan pabrik maklon tersebut memiliki sertifikat CPKB yang masih berlaku.
Apakah BPOM menerima pendaftaran kosmetik impor?
Ya. Produk impor ASEAN dan NON-ASEAN dapat diajukan notifikasinya selama memiliki dokumen legalitas, Certificate of Free Sale (CFS), dan dokumen teknis lainnya.
Bagaimana cara memastikan produk saya memenuhi standar BPOM?
Periksa formula, keamanan bahan, label, dokumen legalitas, serta pastikan pabrik produksi memiliki sertifikasi CPKB. Konsultasi dengan tim ahli atau menggunakan jasa pengurusan izin edar BPOM juga dapat membantu memastikan data sesuai persyaratan.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
Cara Mengurus SPA CPKB Golongan A – Mengurus SPA CPKB Golongan A merupakan langkah penting bagi setiap pelaku industri kosmetik untuk memastikan produk yang dihasilkan aman, sesuai standar mutu, dan legal di Indonesia. SPA CPKB adalah Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, yang menegaskan bahwa sarana produksi, tenaga teknis, dan prosedur produksi telah sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM.
Langkah pertama dalam mengurus SPA CPKB Golongan A adalah menyiapkan seluruh dokumen administratif dan teknis yang dibutuhkan, mulai dari Surat Permohonan hingga bukti penerapan sistem mutu CPKB. Persiapan dokumen yang lengkap akan mempercepat proses verifikasi dan meminimalkan risiko perbaikan dokumen oleh petugas.
Selain dokumen, pelaku usaha juga harus memahami tahapan pengajuan secara sistematis melalui OSS RBA dan memastikan semua data serta persyaratan telah sesuai. Dengan mengikuti prosedur yang benar, perusahaan tidak hanya mendapatkan sertifikat resmi, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produknya.
SPA CPKB Golongan A adalah Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik untuk perusahaan industri kosmetik yang memproduksi produk dengan kategori Golongan A. Sertifikat ini memastikan bahwa sarana produksi, sistem manajemen mutu, dan tenaga teknis yang terlibat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM.
Pentingnya SPA CPKB Golongan A adalah untuk menjamin keamanan produk kosmetik yang beredar di pasaran. Dengan memiliki sertifikat ini, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan keselamatan konsumen, sekaligus memenuhi persyaratan legal untuk operasional industri kosmetik di Indonesia.
Beberapa manfaat utama SPA CPKB Golongan A antara lain:
• Memperkuat reputasi perusahaan di hadapan konsumen dan rekan bisnis.
• Memastikan produk kosmetik diproduksi sesuai standar mutu dan higienitas.
• Memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjalankan usaha produksi kosmetik.
SPA CPKB Golongan A memiliki landasan hukum yang jelas untuk mendukung pelaksanaan produksi kosmetik yang aman dan bertanggung jawab. Dasar hukum ini mengatur persyaratan teknis, proses verifikasi, hingga penerbitan sertifikat bagi perusahaan kosmetik.
Beberapa dasar hukum utama SPA CPKB Golongan A antara lain:
• Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur keamanan dan mutu produk kesehatan termasuk kosmetik.
• Peraturan Menteri Kesehatan No. 1174/Menkes/Per/X/2010 mengenai Persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.
• Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman CPKB untuk industri kosmetik.
• Peraturan terkait OSS RBA yang mengatur mekanisme pengajuan dan penerbitan sertifikat secara elektronik.
Selain itu, pelaksanaan SPA CPKB Golongan A juga mengacu pada standar sistem manajemen mutu, audit internal, dan penunjukan Penanggung Jawab Teknis (PJT) untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Memahami dasar hukum ini sangat penting agar perusahaan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memenuhi standar mutu yang berlaku.
Syarat pengajuan SPA CPKB Golongan A mencakup dokumen administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh perusahaan kosmetik. Dokumen ini menjadi bukti bahwa sarana produksi, tenaga teknis, dan sistem mutu yang diterapkan sesuai dengan standar yang berlaku.
Secara umum, dokumen yang diperlukan meliputi Surat Permohonan, persetujuan denah bangunan industri kosmetik, Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 20232, dokumen penerapan sistem mutu CPKB, serta penunjukan Penanggung Jawab Teknis (PJT). Semua dokumen harus lengkap, valid, dan siap diunggah ke sistem OSS RBA agar proses pengajuan berjalan lancar dan cepat.
Berikut Syarat SPA CPKB Golongan A
Dokumen Administratif
• Surat permohonan resmi yang diajukan oleh perusahaan atau pemohon.
• Surat persetujuan denah bangunan industri kosmetika yang menunjukkan tata letak fasilitas produksi.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) yang aktif dengan KBLI 20232, sebagai bukti legalitas usaha.
• Akun OSS RBA yang telah diisi lengkap dan valid untuk proses pengajuan sertifikasi.
Dokumen Teknis
• Penanggung Jawab Teknis (PJT): Apoteker yang memegang tanggung jawab penuh terhadap aspek teknis produksi.
• Dokumen penerapan sistem mutu CPKB: Bukti implementasi 12 aspek CPKB, mencakup sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, proses produksi, pengawasan mutu, hingga pengelolaan laboratorium.
• Persetujuan fasilitas bersama: Jika fasilitas produksi digunakan secara bersamaan dengan industri obat atau obat tradisional, diperlukan surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku.
• Fasilitas produksi: Memiliki sarana produksi yang memadai untuk semua jenis produk kosmetik yang diproduksi, termasuk laboratorium pengujian dan pengendalian mutu.
Mengurus SPA CPKB Golongan A memerlukan pemahaman dasar tentang alur pengajuan yang berlaku di sistem OSS RBA. Pada tahap awal, perusahaan disarankan untuk menyiapkan seluruh dokumen administratif dan teknis agar proses permohonan berjalan lebih lancar. Persiapan ini termasuk memastikan semua formulir, surat permohonan, dan dokumen pendukung telah lengkap dan sesuai standar.
Selain dokumen, pemahaman tentang prosedur pengajuan melalui OSS RBA sangat penting. Pengusaha perlu memiliki akun resmi OSS, mengisi semua data perusahaan secara lengkap, dan menyiapkan deskripsi kegiatan usaha serta data sarana produksi. Persiapan matang akan meminimalkan risiko adanya revisi dokumen atau permintaan perbaikan dari petugas BPOM. Dengan pendekatan ini, proses pengurusan SPA CPKB menjadi lebih efisien, aman, dan sesuai regulasi pemerintah.
1. Daftar di OSS dan siapkan dokumen:
Pastikan Anda telah memiliki NIB dengan KBLI 20232 sebagai syarat awal. Siapkan seluruh dokumen yang diperlukan secara lengkap, termasuk surat permohonan, persetujuan denah bangunan industri kosmetik, serta dokumen penerapan 12 aspek mutu CPKB. Jangan lupa pastikan ada apoteker yang bertindak sebagai penanggung jawab teknis sesuai ketentuan.
2. Ajukan permohonan di OSS:
Masuk ke akun OSS Anda di www.oss.go.id, kemudian pilih menu PB UMKU dan klik “Permohonan Baru”. Cari dan pilih KBLI 20232, lalu klik “Proses Perizinan Berusaha”. Ajukan perizinan berusaha UMKU dengan memilih jenis sertifikat yang akan diajukan, misalnya “SPA CPKB”. Lengkapi deskripsi kegiatan usaha dan unggah semua dokumen persyaratan dalam format PDF secara rapi. Setelah semuanya lengkap, klik “Lanjut” untuk melanjutkan proses.
3. Verifikasi dan pembayaran:
Jika status permohonan menunjukkan “menunggu verifikasi persyaratan,” itu artinya dokumen Anda telah terkirim dan siap diperiksa. Bila ada dokumen yang kurang lengkap, lakukan perbaikan dan unggah kembali. Setelah semua data dianggap lengkap, lakukan pembayaran sesuai Surat Perintah Bayar (SPB) yang diterbitkan sistem.
4. Pemeriksaan oleh BPOM:
Petugas BPOM akan menjadwalkan pemeriksaan sarana produksi di fasilitas Anda secara langsung. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Anda akan menerima surat pemberitahuan CAPA (Corrective Action Preventive Action) dan harus melakukan perbaikan sesuai petunjuk.
5. Penerbitan sertifikat:
Setelah CAPA ditindaklanjuti dan seluruh syarat terpenuhi, BPOM akan menerbitkan sertifikat SPA CPKB yang dapat diakses langsung melalui akun OSS Anda. Sertifikat ini menjadi bukti sah bahwa produk dan fasilitas produksi Anda telah memenuhi standar mutu yang berlaku.
Lama proses pengurusan SPA CPKB Golongan A biasanya berkisar antara 2 hingga 4 bulan. Estimasi waktu ini sangat bergantung pada kelengkapan dokumen yang diajukan serta adanya perbaikan CAPA (Corrective Action Preventive Action) jika ditemukan ketidaksesuaian saat audit oleh petugas BPOM. Proses diawali dengan pengajuan dokumen melalui OSS RBA, dilanjutkan verifikasi administratif, kemudian pemeriksaan lapangan oleh petugas BPOM untuk memastikan sarana produksi dan sistem mutu sesuai standar.
Jika dokumen lengkap dan tidak ada perbaikan CAPA, penerbitan sertifikat dapat lebih cepat. Namun, apabila ada kekurangan dokumen atau temuan audit, perusahaan harus menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan, sehingga waktu proses bisa lebih panjang. Memahami estimasi ini membantu perusahaan merencanakan produksi dan pemasaran secara lebih tepat waktu.
Biaya Resmi SPA CPKB Golongan A
Proses penerbitan SPA CPKB Golongan A oleh BPOM bersifat resmi dan tidak dikenakan biaya alias gratis. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa sertifikasi mutu dan keamanan kosmetik adalah bagian dari kepatuhan regulasi, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan sertifikat resmi.
Meskipun biaya resmi gratis, perusahaan tetap perlu menyiapkan biaya operasional internal terkait persiapan dokumen, audit internal, dan penunjukan Penanggung Jawab Teknis (PJT). Hal ini termasuk pengadaan formulir, pemotretan fasilitas, dan dokumentasi penerapan sistem mutu CPKB. Dengan memahami mekanisme biaya ini, perusahaan bisa fokus pada persiapan dokumen dan proses audit, tanpa khawatir akan biaya pengurusan sertifikat SPA CPKB Golongan A.
SPA CPKB Golongan A diterbitkan dengan masa berlaku tertentu sesuai ketentuan BPOM. Masa berlaku ini biasanya 3 tahun sejak tanggal penerbitan, namun dapat berbeda tergantung hasil audit, kepatuhan perusahaan, dan perubahan regulasi. Masa berlaku sertifikat penting untuk memastikan perusahaan selalu memproduksi kosmetik sesuai standar CPKB.
Selama masa berlaku, perusahaan diwajibkan melakukan pemeliharaan dokumen dan penerapan sistem mutu secara konsisten. Audit berkala dan tinjauan manajemen menjadi bagian dari upaya menjaga sertifikat tetap valid. Apabila masa berlaku habis, perusahaan harus mengajukan perpanjangan sertifikat agar tetap memenuhi persyaratan legal dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik yang dihasilkan.
Kendala Pengajuan SPA CPKB Golongan A
Dalam proses pengajuan SPA CPKB Golongan A, perusahaan sering menghadapi beberapa kendala yang bisa memperlambat penerbitan sertifikat. Salah satu faktor utama adalah ketidaksesuaian dokumen dan kondisi lapangan dengan standar yang ditetapkan oleh BPOM.
Misalnya, tata letak fasilitas produksi yang berbeda dengan denah yang diajukan dapat menjadi penghambat dalam proses audit. Selain itu, persiapan dokumen yang tidak lengkap atau tidak akurat juga kerap menjadi kendala.
Beberapa kendala umum yang biasanya muncul meliputi:
• Bangunan produksi tidak sesuai dengan denah yang diajukan.
• Belum dilakukan uji laboratorium air yang wajib untuk kualitas produk.
• Alat timbang atau alat ukur yang digunakan belum dikalibrasi.
• Penanggung Jawab Teknis (PJT) tidak sesuai dengan pendidikan atau kompetensi yang dipersyaratkan.
• Dokumen penerapan 12 aspek CPKB tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Dengan mengetahui kendala-kendala ini secara jelas, perusahaan dapat mengambil langkah preventif sebelum pengajuan resmi. Persiapan dokumen yang lengkap, kalibrasi alat, verifikasi pendidikan PJT, dan pengecekan fasilitas produksi adalah beberapa strategi untuk meminimalkan risiko perbaikan CAPA dan mempercepat penerbitan sertifikat SPA CPKB Golongan A.
Bagi banyak perusahaan, proses pengurusan SPA CPKB Golongan A dapat terasa kompleks karena melibatkan berbagai dokumen dan prosedur teknis. Di sinilah jasa pengurusan sertifikasi dari PERMATAMAS menjadi solusi praktis. Tim profesional PERMATAMAS membantu perusahaan menyiapkan semua dokumen administratif dan teknis sesuai standar BPOM, serta memastikan seluruh persyaratan CPKB terpenuhi.
Keunggulan menggunakan jasa pengurusan SPA CPKB Golongan A di PERMATAMAS antara lain:
• Persiapan dokumen lengkap sesuai aspek CPKB.
• Verifikasi sarana produksi dan fasilitas laboratorium.
• Penunjukan dan validasi Penanggung Jawab Teknis (PJT).
• Pendampingan audit internal dan persiapan CAPA.
• Konsultasi strategi pengajuan agar proses lebih cepat dan efisien.
Dengan dukungan profesional PERMATAMAS, perusahaan dapat menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengajuan sertifikat. Selain itu, penggunaan jasa ini memastikan bahwa seluruh persyaratan terpenuhi secara legal dan sesuai regulasi, sehingga penerbitan SPA CPKB Golongan A menjadi lebih cepat dan aman. Bagi perusahaan yang ingin fokus pada produksi dan pemasaran kosmetik, menggunakan jasa pengurusan dari PERMATAMAS adalah langkah strategis untuk mempermudah proses sertifikasi sekaligus meningkatkan kredibilitas produk di pasar.
BPOM Kosmetik: Pengertian, Fungsi, dan Manfaat untuk Produk Anda – Industri kosmetik di Indonesia berkembang sangat cepat. Mulai dari skincare, bodycare, haircare, hingga make-up, semuanya mengalami peningkatan permintaan setiap tahun. Namun, di tengah lonjakan pasar tersebut, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan oleh produsen maupun brand owner, yaitu registrasi BPOM kosmetik. Tanpa izin resmi, produk apa pun berisiko dianggap ilegal, membahayakan konsumen, bahkan berpotensi terkena sanksi hukum.
BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memiliki peran sangat penting dalam memastikan bahwa kosmetik beredar sesuai standar keamanan. Bagi pelaku usaha, memahami apa itu BPOM, bagaimana prosesnya, serta apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari registrasi resmi adalah langkah strategis untuk membangun brand yang kuat dan terpercaya.
Artikel ini akan membahas secara mendalam pengertian BPOM kosmetik, fungsi utama, dasar hukum, manfaat bagi brand, hingga kenapa pelaku usaha wajib mengurus notifikasi kosmetik sebelum menjual produk ke pasar. Semua dijelaskan secara runtut, jelas, dan SEO-friendly.
Apa Itu BPOM Kosmetik?
BPOM Kosmetik adalah proses registrasi atau notifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan nomor notifikasi (nomor izin edar) sebelum produk kosmetik diedarkan dan dipasarkan di Indonesia. Notifikasi BPOM menjadi bukti bahwa produk tersebut sudah melalui evaluasi keamanan bahan, mutu, serta klaim produk.
Notifikasi ini berbentuk kode seperti NA/CA/CB/CL, tergantung status produsen dan asal produk. Nomor ini wajib dicantumkan pada kemasan, label, dan media promosi untuk menegaskan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Secara sederhana, BPOM kosmetik memastikan bahwa produk yang dipasarkan:
• Aman digunakan sesuai peruntukannya
• Bermutu dan memenuhi standar produksi (CPKB)
• Tidak mengandung bahan berbahaya atau dilarang
• Memiliki klaim yang sesuai dengan komposisi
Tanpa nomor notifikasi BPOM, suatu produk dianggap tidak memenuhi syarat edar sehingga bisa dikenakan penarikan dari pasaran atau sanksi melalui penindakan Balai POM.
Fungsi Utama BPOM Kosmetik Bagi Produk Anda
BPOM bukan hanya instansi yang memberikan izin edar. Lebih dari itu, BPOM menjadi lembaga yang memastikan bahwa setiap produk aman sebelum dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Fungsi BPOM dalam dunia kosmetik meliputi:
1. Melindungi Konsumen dari Produk Berbahaya
Setiap tahun, BPOM melakukan penindakan terhadap ribuan produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hydroquinone dosis tinggi, hingga zat pewarna terlarang. Dengan adanya izin BPOM, konsumen dapat lebih percaya bahwa produk yang digunakan aman dan bebas dari bahan berisiko.
2. Mengawasi Peredaran Kosmetik di Pasar
BPOM melakukan pengawasan secara rutin, baik melalui sampling, inspeksi fasilitas produksi, maupun peninjauan iklan dan label kosmetik. Pengawasan ini membantu menjaga kepercayaan pasar dan mencegah beredarnya produk palsu atau ilegal.
3. Memberikan Standar Produksi bagi Pelaku Usaha
Produsen kosmetik wajib memiliki sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik). Dengan standar ini, perusahaan dapat menghasilkan produk yang konsisten, higienis, dan berkualitas tinggi.
4. Mendukung Daya Saing Brand Lokal
BPOM ikut mendorong UMKM hingga brand besar untuk meningkatkan mutu produk, melakukan inovasi bahan, dan menjaga kualitas agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Fungsi-fungsi ini menegaskan bahwa BPOM memiliki peran strategis dalam industri kecantikan Indonesia yang kini semakin kompetitif.
Manfaat Produk Kosmetik yang Sudah Terdaftar BPOM
Memiliki nomor notifikasi BPOM membawa banyak keuntungan bagi pelaku usaha. Berikut beberapa manfaat utamanya:
1. Produk Lebih Terpercaya dan Mudah Diterima Konsumen
Konsumen modern semakin sadar akan keamanan produk. Label “BPOM” menjadi indikator bahwa produk sudah diuji dan aman digunakan. Kepercayaan konsumen meningkat, yang berdampak langsung pada peningkatan penjualan.
2. Terhindar dari Sanksi Hukum
Tanpa notifikasi BPOM, produk kosmetik dianggap ilegal. Pelaku usaha dapat menghadapi konsekuensi seperti:
• Penarikan produk dari pasar
• Denda administratif
• Penutupan usaha
• Pidana jika terbukti membahayakan
Dengan memiliki nomor notifikasi, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan aman dan legal.
3. Bisa Masuk Marketplace dan Retail Modern
Marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, hingga distributor offline mewajibkan seller memiliki nomor BPOM untuk produk kosmetik. Tanpa dokumen ini, produk tidak dapat terdaftar dalam kategori kecantikan.
4. Lebih Mudah Melakukan Ekspansi Brand
Brand yang sudah ber-BPOM lebih mudah melakukan:
• Kerjasama dengan reseller
• Distribusi ke klinik dan store
• Branding dan digital marketing
• Masuk ke pasar internasional
BPOM menjadi fondasi penting untuk scale up produk.
5. Meningkatkan Nilai Brand dan Kredibilitas Bisnis
Brand yang mematuhi regulasi dianggap lebih profesional. Konsumen juga cenderung loyal terhadap produk aman dan resmi.
Dasar Hukum BPOM Kosmetik
Registrasi kosmetik diatur oleh beberapa regulasi, antara lain:
• Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Kosmetik
• Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Bahan Kosmetik
• ASEAN Cosmetic Directive (ACD) – Indonesia mengikuti standar kosmetik ASEAN
• Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Dasar hukum ini memastikan bahwa kosmetik yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia memenuhi standar internasional, aman digunakan, serta tidak mengandung bahan dilarang.
Jenis-Jenis Kosmetik yang Wajib Daftar BPOM
Hampir semua jenis kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memiliki nomor notifikasi BPOM sebelum dijual kepada konsumen. Kewajiban ini bukan sekadar aturan formalitas, tetapi bertujuan memastikan bahwa setiap produk aman digunakan, tidak mengandung bahan berbahaya, serta memenuhi batas kadar bahan aktif yang diizinkan. Tanpa notifikasi BPOM, produk dianggap tidak legal dan dapat dikenakan sanksi penarikan, denda, hingga pelarangan produksi.
Karena itu, pelaku usaha harus memahami kategori produk yang masuk dalam kewajiban ini.
Jenis-jenis kosmetik yang wajib daftar BPOM meliputi hampir seluruh bentuk produk kecantikan, mulai dari skincare hingga produk dekoratif.
Berikut kategori lengkapnya:
• Skincare (serum, toner, essence, cream)
• Kosmetik dekoratif (foundation, lipstick, blush on)
• Haircare (shampoo, hair tonic, conditioner)
• Body care (body lotion, body scrub, shower gel)
• Produk untuk perawatan bibir dan mata
• Acne treatment kosmetik
• Masker wajah
• Sabun kecantikan tertentu
Setiap kategori produk tersebut memiliki persyaratan berbeda pada proses notifikasi BPOM, terutama terkait komposisi bahan aktif, jenis klaim, dan dokumen yang harus diajukan. Misalnya, produk acne treatment biasanya harus memiliki data keamanan bahan tertentu, sedangkan skincare dengan bahan aktif seperti AHA, BHA, retinol, atau niacinamide perlu mencantumkan kadar yang sesuai batas aman. Begitu juga dengan haircare dan body care, yang harus mencantumkan formula lengkap, stabilitas produk, dan label yang sesuai aturan BPOM.
Karena perbedaan regulasi itulah, pelaku usaha perlu memastikan bahwa seluruh formulasi produk sudah sesuai standar sehingga tidak terjadi revisi berulang saat pengajuan notifikasi. Memahami jenis produk dan regulasinya sejak awal akan mempercepat proses notifikasi, mengurangi biaya koreksi, dan meningkatkan peluang produk cepat beredar di pasaran secara legal. Dengan pengurusan yang tepat, brand akan lebih dipercaya konsumen dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Bagaimana Proses Mendapatkan Izin BPOM Kosmetik?
Prosedur registrasi BPOM kosmetik terdiri dari beberapa tahap penting: 1. Persiapan Dokumen Administrasi
Pelaku usaha harus menyiapkan:
• Identitas perusahaan (NIB, NPWP, Izin Usaha)
• Legalitas pabrik atau maklon (CPKB)
• Formulasi produk
• Data bahan baku
• Label desain
• Claim support dan MSDS
Dokumen tidak lengkap = penolakan notifikasi.
2. Pengajuan Melalui Sistem BPOM (e-Notifikasi)
Pendaftaran dilakukan melalui sistem resmi BPOM. Data bahan, formula, dan label harus sesuai persyaratan.
3. Pemeriksaan BPOM
Tim BPOM memeriksa:
• Komposisi (tidak boleh melampaui batas)
• Keselamatan bahan
• Kepatuhan label
• Klaim produk
Jika lolos, BPOM mengeluarkan Nomor Notifikasi.
4. Penerbitan Nomor BPOM Kosmetik
Setelah terbit, nomor ini wajib tercantum pada kemasan dan promosi.
Kesalahan Umum yang Menyebabkan Pengajuan BPOM Ditolak
Beberapa penyebab yang paling sering terjadi antara lain:
• Formulasi mengandung bahan dilarang
• Label tidak sesuai ketentuan BPOM
• Klaim terlalu berlebihan
• Dokumen maklon tidak lengkap
• Nama produk melanggar aturan penamaan
• Tidak melampirkan MSDS atau Safety Data Sheet
• Tidak menyertakan bukti pendukung klaim
Kesalahan-kesalahan ini bisa dihindari jika proses persiapan dilakukan dengan benar sejak awal.
BPOM Kosmetik Pengertian, Fungsi, dan Manfaat untuk Produk Anda
Bagaimana Cara Cek BPOM Kosmetik yang Sudah Terdaftar?
Sebelum membahas langkah-langkah pengecekannya, penting bagi pelaku usaha maupun konsumen memahami bahwa memastikan status BPOM suatu produk adalah bagian dari upaya menjaga keamanan dan kepercayaan. Banyak produk kosmetik beredar bebas di pasaran tanpa jaminan keamanan, sehingga melakukan pengecekan BPOM menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan sebelum membeli atau melakukan distribusi.
Dengan memahami pentingnya proses pengecekan ini, Anda akan lebih mudah menilai apakah suatu produk benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan regulasi. Setelah itu barulah langkah pengecekan dapat dilakukan secara mandiri dan praktis.
Anda dapat mengecek melalui:
1. Website Resmi BPOM https://cekbpom.pom.go.id/
Cari produk berdasarkan nama brand, nomor notifikasi, atau pendaftar.
2. Aplikasi BPOM Mobile
Praktis untuk mengecek keaslian produk hanya dengan memindai barcode.
3. Melalui Nomor Notifikasi di Kemasan
Pastikan format nomor sesuai standar NA/CA.
Perbedaan Kosmetik BPOM, Kosmetik Ilegal, dan Kosmetik Berbahaya
1. Kosmetik BPOM
Legal, aman, memenuhi standar bahan dan produksi.
2. Kosmetik Ilegal
Tidak memiliki nomor notifikasi. Bisa jadi aman, bisa juga tidak.
3. Kosmetik Berbahaya
Mengandung bahan terlarang yang dapat merusak kulit permanen, seperti merkuri, rhodamin B, atau hidroquinon dosis tinggi.
Manfaat BPOM untuk Brand Owner dan Pelaku Usaha
1. Menguatkan Kepercayaan Konsumen
Memiliki nomor notifikasi BPOM adalah bukti bahwa produk Anda sudah melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan kandungan bahan. Hal ini membuat konsumen merasa lebih aman saat menggunakan produk tersebut. Kepercayaan ini sangat penting karena pasar kosmetik dipenuhi berbagai produk tanpa izin yang sering menimbulkan keraguan. Dengan status resmi, brand Anda akan lebih mudah diterima, direkomendasikan, dan membangun loyalitas pelanggan.
2. Menjadi Syarat Masuk Marketplace dan Retail
Marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, hingga platform internasional kini semakin ketat dalam menerima produk kosmetik. Hampir semua mensyaratkan nomor BPOM agar toko tidak diblokir dan produk tidak ditakedown. Begitu juga dengan retail modern dan distributor, mereka hanya menerima produk yang sudah legal. Tanpa BPOM, peluang masuk ke jaringan penjualan besar menjadi sangat terbatas. Dengan notifikasi resmi, Anda dapat memperluas pasar secara bebas dan profesional.
3. Mencegah Masalah Hukum
Produk tanpa izin BPOM berisiko terkena razia, penyitaan, denda, hingga pemusnahan produk oleh pihak berwenang. Selain merugikan secara finansial, hal ini juga dapat merusak reputasi brand. Dengan notifikasi BPOM, pelaku usaha memiliki legalitas yang jelas sehingga lebih aman dalam produksi, distribusi, maupun promosi. Legalitas ini juga membantu bila suatu saat terjadi pemeriksaan atau audit.
4. Nilai Brand Naik
BPOM tidak hanya soal izin edar, tetapi juga memperkuat citra brand di mata konsumen dan investor. Produk yang terdaftar resmi dianggap lebih profesional, berkualitas, dan layak bersaing di pasar. Legalitas ini memberikan keunggulan bagi brand untuk meningkatkan harga jual, memperluas kerja sama, dan membangun positioning yang lebih kuat dibanding kompetitor yang tidak resmi.
Tips Agar Produk Cepat Lolos BPOM
• Gunakan pabrik maklon memiliki Sertifikat CPKB
• Gunakan bahan aman dan sesuai batas
• Buat label sesuai standar
• Siapkan dokumen dengan lengkap
• Konsultasikan dengan ahli regulatori
Pentingnya Mengecek Izin Edar BPOM Kosmetik
BPOM Kosmetik merupakan langkah krusial yang wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang ingin memastikan produk mereka aman beredar di Indonesia. Dengan memiliki nomor notifikasi resmi, brand Anda tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga mendapatkan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi. Legalitas ini turut meningkatkan nilai jual produk dan membuatnya siap bersaing di pasar lokal maupun internasional.
Memahami pengertian BPOM, fungsi, manfaat, serta proses registrasinya adalah investasi jangka panjang yang penting bagi pembangunan brand yang kuat dan berkelanjutan. Pengetahuan ini membantu pelaku usaha menghindari risiko hukum, mengurangi revisi berulang, dan memastikan setiap produk yang dijual sesuai standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Dengan pendekatan ini, brand dapat tumbuh lebih profesional dan dipercaya konsumen dalam jangka panjang.
Jasa Pengurusan Izin BPOM Kosmetik
Mengurus izin BPOM untuk produk kosmetik kadang bisa membingungkan, terutama bagi pelaku usaha pemula. Dengan menggunakan jasa pengurusan izin BPOM kosmetik dari PERMATAMAS, pelaku usaha dapat mempermudah proses legalisasi produk, meminimalisir kesalahan dokumen, dan mempercepat waktu pengajuan.
Layanan profesional PERMATAMAS ini membantu Anda untuk mengurus seluruh tahapan pendaftaran mulai dari verifikasi dokumen, pengecekan formulasi, hingga submission ke sistem resmi BPOM.
Beberapa layanan utama yang ditawarkan PERMATAMAS dalam pengurusan izin BPOM kosmetik antara lain:
• Membantu untuk mengurus dokumen persyaratan produk kosmetik
• Memastikan formulasi dan label produk sesuai standar BPOM
• Melakukan pengajuan dan pemantauan status izin secara online
• Memberikan bimbingan untuk mengurus revisi atau tambahan dokumen jika diperlukan
Dengan bantuan jasa PERMATAMAS, pelaku usaha bisa lebih fokus pada produksi dan pemasaran, sementara proses legalisasi produk berjalan lebih cepat, aman, dan sesuai regulasi.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
Cara Mengurus Izin BPOM Parfum Badan – Mengurus izin BPOM parfum badan merupakan langkah penting bagi pelaku usaha yang ingin memastikan produknya aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Setiap produk kosmetik, termasuk parfum badan, wajib melalui proses registrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum beredar di pasaran. Proses ini tidak hanya melindungi konsumen dari potensi bahaya bahan kimia berlebih, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap merek parfum yang dipasarkan.
Dalam praktiknya, pengurusan izin BPOM untuk parfum badan mencakup beberapa tahapan yang memerlukan ketelitian, mulai dari persiapan dokumen, uji laboratorium, hingga proses evaluasi oleh pihak BPOM. Bagi pelaku usaha baru, proses ini bisa terasa kompleks karena melibatkan pemahaman mendalam terhadap regulasi kosmetik. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha memilih untuk menggunakan layanan jasa daftar merek dan jasa pendaftaran merek yang berpengalaman agar pengurusan perizinan dapat berjalan cepat dan sesuai aturan.
Melalui artikel ini, akan dijelaskan secara menyeluruh tentang pengertian izin BPOM untuk parfum badan, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga langkah-langkah pendaftarannya. Dengan pemahaman yang baik, pelaku usaha tidak hanya dapat memastikan produknya legal dan aman, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing di industri kosmetik yang semakin kompetitif.
Apa Itu Izin BPOM Parfum Badan
Izin BPOM parfum badan adalah bentuk persetujuan resmi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai bukti bahwa produk parfum telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, parfum badan dikategorikan sebagai produk kosmetik yang penggunaannya diaplikasikan pada tubuh untuk memberikan aroma wangi, menyegarkan, serta menambah rasa percaya diri.
Setiap parfum yang akan diedarkan wajib melalui proses registrasi di BPOM agar mendapatkan nomor notifikasi resmi. BPOM memiliki peran sentral dalam memastikan setiap produk kosmetik, termasuk parfum badan, tidak mengandung bahan berbahaya seperti senyawa kimia terlarang atau bahan pengawet yang melebihi ambang batas.
Dengan adanya izin BPOM, konsumen mendapatkan jaminan bahwa produk yang digunakan aman dan telah melalui proses evaluasi menyeluruh. Selain itu, pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan hukum serta kepercayaan pasar yang lebih tinggi, terutama ketika produk mereka dijual secara online maupun di toko resmi.
Secara umum, izin BPOM tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga wujud tanggung jawab produsen terhadap keamanan konsumen. Dengan memiliki nomor notifikasi dari BPOM, pelaku usaha parfum dapat lebih mudah mengembangkan mereknya, baik untuk penjualan dalam negeri maupun ekspor. Oleh karena itu, memahami prosedur dan syarat pengurusan izin BPOM parfum badan merupakan investasi penting bagi keberlanjutan usaha di bidang kosmetik.
Syarat Mengurus Izin BPOM Parfum Badan
Sebelum mulai mengurus izin BPOM untuk parfum badan, pelaku usaha perlu memahami pentingnya legalitas produk kosmetik di Indonesia. Izin BPOM menjadi bukti bahwa produk parfum badan yang dipasarkan telah melalui proses verifikasi keamanan, mutu, dan manfaat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan memiliki izin ini, konsumen akan lebih percaya terhadap produk yang Anda jual, sekaligus meningkatkan citra profesional usaha Anda.
Dalam proses ini, sering kali pelaku usaha juga disarankan untuk memastikan bahwa merek dagang produknya telah terdaftar secara resmi. Dengan menggunakan layanan jasa daftar merek, pelaku usaha dapat melindungi identitas merek parfum badan sebelum melangkah ke tahap perizinan BPOM. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan jasa pendaftaran merek agar produk parfum badan Anda memiliki kekuatan hukum penuh atas nama merek tersebut.
Persyaratan Administratif
Salinan akta pendirian perusahaan beserta SK pengesahan dari Kemenkumham.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
Izin usaha industri kosmetik atau izin edar produk dari instansi berwenang.
Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) atau dokumen pemenuhan aspek CPKB.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta NPWP Penanggung Jawab Teknis (PJT).
Bukti Pendaftaran Merek atau Sertifikat Merek
Persyaratan Teknis
Rincian formulasi produk yang mencakup komposisi bahan, fungsi, serta konsentrasi penggunaannya.
Laporan hasil pengujian laboratorium, meliputi uji stabilitas dan mikrobiologi produk.
Contoh desain label dan kemasan sesuai dengan ketentuan penandaan kosmetik BPOM.
Spesifikasi teknis produk serta klaim fungsi kosmetik yang akan diajukan.
Dokumen pernyataan keamanan bahan seperti Material Safety Data Sheet (MSDS).
Seluruh dokumen tersebut wajib diunggah melalui sistem registrasi online BPOM dalam format yang sesuai (PDF atau JPG) agar proses verifikasi berjalan lancar.
Cara Mengurus Izin BPOM Parfum Badan
Cara Mengurus Izin BPOM Parfum Badan
Proses mengurus izin BPOM parfum badan membutuhkan ketelitian dan pemahaman atas alur administratif yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setiap langkahnya harus dilakukan dengan benar agar tidak ada penolakan atau revisi dari pihak instansi. Sebagian besar kesalahan terjadi karena dokumen yang tidak lengkap atau formulasi produk yang belum sesuai dengan ketentuan keamanan bahan.
Sebelum mengajukan izin, pastikan Anda sudah menyiapkan dokumen legal seperti akta usaha, NPWP, serta dokumen merek yang sah. Apabila Anda belum memiliki merek terdaftar, sebaiknya segera menggunakan jasa daftar merek untuk mempercepat proses legalitas produk. Menggunakan jasa pendaftaran merek akan membantu Anda memiliki perlindungan merek resmi yang nantinya dibutuhkan saat mendaftarkan izin BPOM.
Berikut cara mengurus izin BPOM parfum badan :
1. Membuat Akun pada Portal Resmi BPOM
• Buka situs resmi BPOM di alamat https://registrasi.pom.go.id.
• Pilih menu “Registrasi Sekarang”, lalu lengkapi data perusahaan sesuai informasi yang diminta.
• Setelah pendaftaran berhasil, sistem akan mengirimkan username dan password melalui email terdaftar sebagai akses login ke akun utama.
2. Menambahkan Akun Turunan (Sub Account)
Setelah akun utama perusahaan aktif, Anda dapat menambahkan Sub Account bagi tim registrasi produk kosmetik. Fitur ini memudahkan pembagian peran antar staf dan mempercepat proses input data ke sistem BPOM.
3. Mendaftarkan Sub Perusahaan (Jika Ada)
Apabila perusahaan memiliki cabang produksi atau bekerja sama dengan pabrik maklon (kontrak manufaktur), maka setiap unit perlu didaftarkan dalam sistem BPOM. Langkah ini memastikan semua fasilitas produksi terdaftar secara sah.
4. Masuk ke Sistem Notifikasi Kosmetik
Akses situs notifkos.pom.go.id untuk mulai melakukan pendaftaran notifikasi produk kosmetik yang akan diedarkan secara resmi di Indonesia.
5. Mengisi Formulir Notifikasi Produk
Isi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar, meliputi:
• Nama produk serta merek dagang
• Bentuk dan jenis sediaan (seperti krim, serum, sabun, lotion, dan sebagainya)
• Warna, aroma, dan ukuran kemasan
• Fungsi produk (misalnya pelembap, pencerah, pembersih, dll.)
• Komposisi bahan dan persentase masing-masing kandungan
6. Mengunggah Dokumen Pendukung
Sertakan dokumen legalitas usaha, hasil uji laboratorium, sertifikat bahan baku, dan label produk sesuai persyaratan BPOM. Semua berkas ini akan menjadi dasar verifikasi kelayakan produk.
7. Verifikasi Data dan Pembayaran PNBP
Setelah seluruh data diunggah, pihak BPOM akan meninjau dan memverifikasi kelengkapannya. Jika dokumen dinyatakan valid, sistem akan mengeluarkan tagihan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang perlu dilunasi sebelum izin edar diterbitkan.
8. Penerbitan Nomor Notifikasi BPOM (NA)
Apabila proses evaluasi dinyatakan lengkap dan disetujui, BPOM akan menerbitkan Nomor Notifikasi (NA) sebagai bukti bahwa produk kosmetik telah resmi terdaftar dan boleh diedarkan di wilayah Indonesia.
Biaya Mengurus Izin BPOM Parfum Badan
Biaya resmi untuk mengurus izin BPOM parfum badan tergantung pada asal negara produk. Untuk produk parfum badan kategori ASEAN, biaya yang dikenakan sebesar Rp 500.000, sedangkan untuk produk Non-ASEAN, biayanya mencapai Rp 1.500.000. Biaya ini merupakan tarif resmi sesuai dengan ketentuan BPOM dan belum termasuk biaya administrasi tambahan seperti pengujian laboratorium atau jasa konsultan profesional.
Bagi pelaku usaha lokal yang baru memulai bisnis parfum badan, memahami komponen biaya ini menjadi langkah penting agar tidak salah perhitungan. Terlebih lagi, pendaftaran merek juga merupakan bagian dari strategi branding yang tidak kalah penting. Dengan menggunakan layanan jasa daftar merek, Anda dapat melindungi nama produk parfum badan Anda secara resmi di Indonesia. Sementara itu, jasa pendaftaran merek akan membantu menyiapkan seluruh dokumen hukum yang diperlukan agar merek terdaftar secara sah di DJKI.
Selain biaya izin BPOM, pelaku usaha juga perlu memperhatikan biaya operasional, pengemasan, dan uji stabilitas produk. Semua langkah ini akan berpengaruh pada hasil akhir sertifikasi BPOM yang menentukan apakah parfum badan Anda layak edar di pasaran.
Lama Proses Mengurus Izin BPOM Parfum Badan
Estimasi waktu pengurusan izin BPOM parfum badan biasanya memakan waktu sekitar 14 hari kerja sejak seluruh dokumen dan formulasi produk dinyatakan lengkap. Namun, durasi ini bisa berubah tergantung pada antrian verifikasi, hasil pengujian, serta kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pelaku usaha.
Agar proses berjalan lancar, penting untuk memastikan bahwa merek parfum badan sudah terdaftar secara resmi. Bila belum, Anda dapat memanfaatkan layanan jasa daftar merek agar proses perizinan tidak tertunda. Melalui bantuan jasa pendaftaran merek, Anda dapat menghemat waktu dan tenaga karena dokumen merek akan disiapkan sesuai standar hukum yang berlaku.
Selain itu, pastikan semua data seperti formula, label, dan informasi produk sudah sesuai dengan regulasi BPOM. Kesalahan kecil pada label atau bahan dapat menyebabkan proses izin diperpanjang atau bahkan ditolak.
Masa Berlaku Izin BPOM Parfum Badan
Izin edar BPOM untuk parfum badan memiliki masa berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan. Setelah masa berlaku habis, pelaku usaha wajib melakukan perpanjangan izin untuk memastikan produk tetap dapat beredar secara legal di pasaran. Proses perpanjangan ini biasanya memerlukan pemeriksaan ulang dokumen dan penyesuaian formula jika ada perubahan bahan.
Untuk memudahkan pengelolaan izin jangka panjang, pastikan merek dagang produk parfum badan Anda telah terlindungi secara hukum. Gunakan layanan jasa daftar merek agar merek Anda tetap aman selama izin BPOM berlaku. Tak hanya itu, jasa pendaftaran merek juga dapat membantu memastikan bahwa semua dokumen merek sesuai dengan standar DJKI, sehingga proses pembaruan izin berjalan tanpa kendala.
Dengan demikian, pelaku usaha dapat mempertahankan legalitas produknya sekaligus menjaga kepercayaan konsumen selama masa edar parfum badan berlangsung.
Penyebab Permohonan Izin BPOM Parfum Badan Ditolak
Tidak semua permohonan izin BPOM parfum badan dapat langsung disetujui. Beberapa pengajuan sering kali ditolak karena faktor administrasi atau teknis yang sebenarnya bisa dihindari. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami penyebab umum penolakan agar dapat memperbaiki sebelum mengajukan ulang.
Berikut beberapa penyebab utama permohonan izin BPOM parfum badan ditolak:
Formula produk tidak sesuai 100%
Menggunakan bahan yang melebihi ambang batas
Data administrasi kurang lengkap
Tidak membayar Surat Perintah Bayar (SPB)
Untuk menghindari penolakan, pelaku usaha disarankan memastikan merek dan dokumen pendukung telah sesuai ketentuan. Anda dapat menggunakan layanan jasa daftar merek agar merek parfum badan terdaftar dengan benar. Selain itu, jasa pendaftaran merek juga bisa membantu dalam menyiapkan berkas pendukung seperti sertifikat merek dan dokumen perusahaan yang diperlukan saat pendaftaran izin BPOM.
Jasa Pengurusan Izin BPOM Parfum Badan Berpengalaman
Mengurus izin BPOM parfum badan memang membutuhkan keahlian dan pengalaman agar proses berjalan lancar tanpa revisi. Karena itu, banyak pelaku usaha memilih bekerja sama dengan konsultan profesional yang memahami prosedur perizinan dari awal hingga akhir. Dengan bantuan pihak berpengalaman, Anda tidak hanya menghemat waktu tetapi juga terhindar dari kesalahan administratif.
Selain fokus pada perizinan, pastikan merek produk parfum badan Anda juga telah dilindungi secara hukum melalui jasa daftar merek. Perlindungan ini sangat penting untuk menghindari sengketa merek di kemudian hari. Bila Anda ingin proses lebih cepat dan lengkap, gunakan juga jasa pendaftaran merek agar dokumen hukum dan perlindungan merek Anda diproses secara resmi di DJKI.
Jika Anda ingin mendapatkan pendampingan profesional, berikut keunggulan menggunakan layanan kami:
Pendampingan langsung oleh tim ahli berpengalaman
Proses cepat, transparan, dan sesuai regulasi
Jaminan dokumen lengkap hingga izin terbit
Dengan dukungan yang tepat, proses izin BPOM parfum badan akan menjadi lebih mudah, aman, dan efisien.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
Syarat Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan – Dalam industri kosmetik yang terus berkembang, legalitas produk menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Salah satu syarat utama sebelum sebuah produk kosmetik rumahan dapat beredar di pasaran adalah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin ini tidak hanya menjadi bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kualitas yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga menjadi jaminan kepercayaan bagi konsumen terhadap produk yang digunakan.
Bagi para pelaku usaha kosmetik skala rumahan, memahami syarat dan prosedur pengajuan izin BPOM merupakan langkah awal yang sangat penting. Melalui artikel ini, PERMATAMAS akan membahas secara edukatif mengenai apa saja syarat izin BPOM kosmetik produk rumahan, tahapan pengajuannya, serta pentingnya memastikan legalitas produk agar bisnis Anda dapat berkembang secara profesional, aman, dan terpercaya di mata konsumen.
Bagi Anda yang juga ingin melindungi merek produk kosmetik yang dikembangkan, tersedia layanan jasa daftar merek untuk memastikan identitas bisnis Anda terlindungi secara hukum. Selain itu, bagi produk dengan bahan dasar alami atau yang ingin menembus pasar halal, pengurusan jasa sertifikasi halal juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.
Apa Itu Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan
Produk kosmetik yang beredar di Indonesia, baik diproduksi oleh perusahaan besar maupun pelaku usaha rumahan, wajib memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin ini merupakan bentuk pengakuan resmi dari pemerintah bahwa suatu produk kosmetik telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pelaku usaha rumahan, memperoleh izin BPOM menjadi langkah strategis untuk memastikan produk dapat diterima oleh konsumen dengan rasa aman dan percaya.
Dalam konteks usaha kecil, produk seperti sabun wajah, krim pemutih, lotion, dan masker wajah sering kali dibuat secara manual dengan bahan alami. Namun, tanpa izin BPOM, produk tersebut tidak dapat dipasarkan secara legal, baik di marketplace maupun toko ritel. Oleh karena itu, memahami dan memenuhi syarat izin BPOM kosmetik produk rumahan menjadi hal penting bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan bisnis secara profesional dan berkelanjutan.
Mengapa Produk Kosmetik Rumahan Wajib Memiliki Izin BPOM
Izin BPOM bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk yang dijual kepada masyarakat. Melalui izin ini, BPOM memastikan bahwa bahan yang digunakan dalam formulasi kosmetik tidak mengandung zat berbahaya dan diproduksi sesuai standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).
Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, kepemilikan izin BPOM juga membuka peluang produk untuk menembus pasar yang lebih luas. Produk yang sudah memiliki izin edar dapat dipasarkan di toko modern, apotek, bahkan diekspor ke luar negeri. Dengan demikian, legalitas ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung pertumbuhan bisnis kosmetik rumahan agar naik kelas dan bersaing secara nasional.
Siapa yang Dapat Mengajukan Izin BPOM untuk Kosmetik Rumahan
Pengajuan izin BPOM dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memiliki badan usaha berbentuk CV, PT, atau Perorangan. Legalitas ini menjadi syarat utama dalam setiap proses pengajuan izin, karena BPOM hanya memberikan izin edar kepada badan usaha yang sah.
Bagi pelaku usaha yang baru memulai bisnis kosmetik, pembuatan badan usaha dapat dilakukan melalui layanan PERMATAMAS Indonesia, yang menyediakan bantuan profesional untuk pendirian CV atau PT secara legal dan efisien. Selain itu, pelaku usaha juga disarankan untuk memiliki merek dagang yang sudah terdaftar agar produk memiliki identitas hukum yang jelas. Pendaftaran merek dapat dilakukan melalui layanan jasa daftar merek yang memudahkan pelaku usaha dalam melindungi nama dan logo produk dari pihak lain.
Syarat Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan
Dokumen dan Persyaratan Lengkap Pengajuan Izin BPOM Kosmetik
Dalam proses pengajuan izin BPOM, terdapat beberapa dokumen utama yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha.
Dokumen tersebut antara lain:
1. Legalitas Perusahaan/Perorangan
2. Surat penunjukan Penanggung Jawab Teknis (PJT) dengan latar belakang pendidikan minimal D3 Farmasi.
3. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB atau Sertifikat CPKB
4. Formulir permohonan notifikasi kosmetik.
5. Komposisi lengkap dan spesifikasi bahan baku produk.
6. Hasil uji laboratorium serta sertifikat analisis bahan baku (Certificate of Analysis/CoA).
7. Desain label dan keterangan yang akan dicantumkan pada kemasan.
8. Bukti pendaftaran merek atau surat pernyataan kepemilikan merek.
9. Surat pernyataan keaslian dokumen dan integritas usaha.
Selain dokumen di atas, pelaku usaha juga disarankan untuk menyiapkan sertifikat halal jika produk mengandung bahan yang perlu dipastikan kehalalannya. Hal ini dapat diurus melalui layanan jasa sertifikasi halal yang membantu proses persiapan dokumen dan audit halal sesuai standar BPJPH dan LPH.
Tahapan atau Prosedur Mengurus Izin BPOM Kosmetik Produk Rumahan
Proses pengajuan izin BPOM dilakukan secara bertahap dan harus mengikuti alur resmi yang telah ditetapkan.
Berikut langkah-langkah umum yang perlu diperhatikan:
1. Pendaftaran Akun Notifikasi di Sistem e-Registration BPOM.
Pelaku usaha wajib membuat akun resmi untuk mengajukan permohonan notifikasi kosmetik.
2. Pengisian Data Perusahaan dan Produk.
Data yang diinput harus sesuai dengan dokumen legalitas badan usaha dan deskripsi produk yang akan didaftarkan.
3. Unggah Dokumen Pendukung.
Semua dokumen seperti formulir, CoA, hasil uji, serta desain label diunggah melalui sistem online BPOM.
4. Evaluasi oleh Tim BPOM.
BPOM akan menilai kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat revisi, pelaku usaha diberi waktu untuk melengkapinya.
5. Penerbitan Nomor Notifikasi.
Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan disetujui, BPOM akan menerbitkan nomor notifikasi yang menjadi bukti legalitas produk kosmetik.
Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar, pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan profesional seperti jasa pengurusan izin BPOM kosmetik rumahan yang dikelola oleh tim berpengalaman. Dengan pendampingan yang tepat, proses pendaftaran menjadi lebih cepat, akurat, dan sesuai regulasi.
Estimasi Waktu dan Biaya Pengurusan Izin BPOM Kosmetik
Waktu pengurusan izin BPOM dapat bervariasi tergantung pada kelengkapan dokumen dan tingkat kompleksitas produk. Secara umum, proses pengajuan hingga penerbitan nomor notifikasi memerlukan waktu antara 10 hingga 30 hari kerja. Namun, apabila terjadi kekurangan atau revisi dokumen, waktu tersebut dapat bertambah.
Dari sisi biaya, pelaku usaha perlu menyiapkan anggaran untuk beberapa komponen, seperti biaya pengujian laboratorium, sertifikat analisis bahan baku, serta biaya administrasi notifikasi untuk ASEAN Rp. 500.000 dan NON ASEAN Rp. 1.500.000. Bagi pelaku usaha yang menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS, estimasi biaya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah produk yang akan didaftarkan.
Dengan menggunakan layanan terintegrasi, pelaku usaha dapat menghemat waktu sekaligus memastikan dokumen yang diajukan telah sesuai standar BPOM. Hal ini penting untuk mencegah penolakan atau revisi berulang yang dapat memperpanjang proses.
Jasa Pengurusan Izin BPOM Kosmetik Rumahan Pengalaman
PERMATAMAS Indonesia merupakan penyedia layanan terpercaya yang telah berpengalaman dalam menangani berbagai jenis perizinan usaha, termasuk pengurusan izin edar kosmetik dari BPOM. Melalui layanan jasa pengurusan izin BPOM kosmetik rumahan, PERMATAMAS membantu pelaku usaha dari tahap awal hingga terbitnya nomor notifikasi resmi.
Selain itu, PERMATAMAS juga menyediakan layanan pendukung lain seperti jasa daftar merek untuk perlindungan merek dagang dan jasa sertifikasi halal bagi produk yang membutuhkan sertifikasi kehalalan. Pendekatan terintegrasi ini menjadikan proses legalitas bisnis lebih efisien dan menyeluruh, khususnya bagi pelaku usaha yang ingin membangun merek kosmetik dengan kredibilitas tinggi di pasar.
Dengan pengalaman profesional, jaringan luas, dan pemahaman mendalam terhadap regulasi pemerintah, PERMATAMAS berkomitmen menjadi mitra terbaik dalam membantu pelaku usaha kosmetik rumahan mendapatkan izin BPOM secara legal, cepat, dan terarah. Legalitas bukan sekadar syarat formal, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan terhadap produk Anda.
Pentinya Mengurus Izin BPOM Kosmetik
Mengurus izin BPOM untuk produk kosmetik rumahan merupakan langkah penting bagi setiap pelaku usaha yang ingin membangun bisnis secara profesional dan berkelanjutan. Melalui proses yang tepat, dokumen yang lengkap, dan pendampingan dari pihak berpengalaman, legalitas produk dapat diperoleh dengan lebih mudah.
PERMATAMAS hadir untuk membantu setiap tahap pengurusan perizinan usaha, mulai dari pendirian badan hukum, pendaftaran merek, sertifikasi halal, hingga izin edar BPOM kosmetik. Dengan dukungan layanan terintegrasi, pelaku usaha dapat fokus pada pengembangan produk, sementara seluruh aspek legalitas ditangani secara profesional.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417
Rincian Biaya Pengurusan Izin BPOM Kosmetik – Mengurus izin BPOM kosmetik merupakan langkah wajib bagi setiap pelaku usaha yang ingin memasarkan produk kosmetik secara legal di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Proses perizinan ini meliputi tahapan administrasi, uji laboratorium, serta penilaian dokumen pendukung untuk menjamin kesesuaian produk dengan standar regulasi yang berlaku.
Dengan memiliki izin BPOM, produsen maupun importir dapat menunjukkan komitmen terhadap keamanan dan kualitas produknya. Legalitas ini juga menjadi dasar kepercayaan bagi konsumen dalam memilih produk kosmetik. Selain itu, izin BPOM membantu mencegah beredarnya produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan pengguna. Oleh karena itu, pengurusan izin BPOM bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang yang memperkuat reputasi merek di pasar.
Adapun biaya pengurusan izin BPOM kosmetik bervariasi tergantung jenis produk, asal produk (lokal atau impor), serta tingkat kompleksitas bahan yang digunakan. Sebagai langkah awal, pelaku usaha sebaiknya memastikan legalitas mereknya melalui jasa daftar merek profesional di merekhki.com agar brand terdaftar secara resmi dan tidak bermasalah saat proses notifikasi BPOM. Selain itu, bagi produk yang menggunakan bahan alami atau berpotensi dikonsumsi, sebaiknya juga melakukan pengurusan jasa sertifikasi halal di izinhalal.com sebagai pelengkap izin edar dan peningkatan kepercayaan konsumen. Artikel ini akan membahas secara lengkap rincian biaya, dasar hukum, hingga pentingnya izin BPOM dalam pengembangan usaha kosmetik di tahun 2025 agar pelaku usaha dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang.
Apa Itu Izin BPOM Kosmetik
Izin BPOM kosmetik adalah izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebagai tanda bahwa produk kosmetik telah lulus evaluasi keamanan, mutu, dan manfaat. Setiap produk kosmetik yang diproduksi atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memperoleh notifikasi dari BPOM sebelum dijual secara bebas. Tujuan dari perizinan ini adalah memastikan bahwa produk tidak mengandung bahan berbahaya serta telah sesuai dengan peraturan label dan klaim yang diizinkan.
Proses perolehan izin BPOM kosmetik meliputi beberapa tahap, mulai dari pengajuan dokumen legalitas perusahaan, data bahan baku dan formula, hingga hasil uji laboratorium. Sebelum mengajukan izin, pelaku usaha disarankan untuk memastikan legalitas mereknya melalui jasa daftar merek profesional agar identitas produk terlindungi secara hukum dan tidak terkendala dalam proses verifikasi BPOM. Bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan alami atau produk berbasis tumbuhan, disarankan juga untuk melakukan sertifikasi halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan kepercayaan konsumen.
Keberadaan izin BPOM juga berdampak langsung terhadap kredibilitas bisnis. Produk dengan izin BPOM lebih mudah diterima oleh pasar, baik di toko offline maupun marketplace online. Selain itu, banyak distributor dan retailer besar yang mensyaratkan izin BPOM sebagai bukti legalitas produk. Oleh sebab itu, izin BPOM bukan hanya dokumen formalitas, tetapi juga menjadi aset penting dalam strategi pemasaran dan penguatan merek kosmetik di Indonesia.
Dasar Hukum Pendaftaran Izin BPOM Kosmetik
Pendaftaran izin BPOM kosmetik diatur dalam berbagai regulasi resmi yang menjadi acuan bagi pelaku usaha. Dasar hukum ini memberikan pedoman mengenai syarat, prosedur, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan keamanan produk yang beredar. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, proses pengawasan dan evaluasi menjadi lebih terarah dan transparan, sehingga mencegah peredaran kosmetik tanpa izin atau mengandung bahan berbahaya.
Berikut adalah beberapa dasar hukum utama terkait pendaftaran izin BPOM kosmetik di Indonesia:
• Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.
• Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
• Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Notifikasi Kosmetika.
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan pentingnya pengawasan terhadap produk kesehatan dan kosmetika.
Kepatuhan terhadap regulasi tersebut menjadi kewajiban bagi pelaku usaha agar dapat memperoleh izin edar secara sah. Selain itu, dasar hukum ini juga memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar telah melalui uji keamanan dan penilaian menyeluruh sesuai ketentuan BPOM RI.
Rincian Biaya Pengurusan BPOM Kosmetik
Kenapa Izin BPOM Kosmetik Itu Penting
Izin BPOM kosmetik memiliki fungsi utama sebagai jaminan keamanan dan mutu produk bagi konsumen. Dalam industri kosmetik yang terus berkembang, banyak produk baru bermunculan dengan berbagai klaim manfaat. Tanpa pengawasan yang ketat dari BPOM, risiko peredaran kosmetik palsu atau berbahaya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, izin BPOM menjadi filter utama untuk memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar kesehatan yang boleh dijual. Bagi pelaku usaha yang ingin memperkuat legalitas produknya secara menyeluruh, selain izin BPOM juga penting mempertimbangkan pengurusan sertifikat halal melaluiizinhalal.comagar produk lebih dipercaya masyarakat luas.
Bagi pelaku usaha, izin BPOM juga memberikan nilai tambah kompetitif di pasar. Produk dengan izin resmi lebih mudah diterima oleh konsumen, apotek, dan toko modern. Selain itu, perusahaan yang telah mengantongi izin BPOM memiliki peluang lebih besar untuk menjalin kerja sama dengan distributor besar, baik di dalam maupun luar negeri. Legalitas yang jelas mencerminkan profesionalitas dan komitmen terhadap kualitas produk. Untuk memperkuat identitas dan perlindungan bisnis, pelaku usaha juga dapat mengajukan jasa pendaftaran merek melalui merekhki.comagar merek kosmetik terlindungi secara hukum.
Dari sisi hukum, izin BPOM juga melindungi produsen dari risiko sanksi administratif, denda, atau penarikan produk dari peredaran. Dengan mematuhi ketentuan BPOM, pelaku usaha tidak hanya menjaga reputasi bisnis, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang di mata pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku industri kosmetik untuk memprioritaskan proses perizinan BPOM sejak tahap awal produksi agar keberlanjutan usaha dapat terjamin dan selaras dengan aspek hukum lainnya seperti sertifikat halal.
Biaya Pendaftaran Notifikasi Produk
Biaya pengurusan izin BPOM kosmetik atau biaya notifikasi produk ditetapkan oleh pemerintah melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran biaya ini disesuaikan dengan asal produk dan status produksinya. Prosedur notifikasi merupakan tahapan administratif yang wajib dilalui setiap pelaku usaha sebelum produk kosmetik dapat dipasarkan di Indonesia.
Secara umum, BPOM membedakan biaya berdasarkan kategori produk dalam negeri dan luar negeri (impor). Berikut adalah rincian biaya resmi notifikasi produk kosmetik di Indonesia:
• Produk dalam negeri (dari negara ASEAN): Rp500.000 per produk.
• Produk luar negeri atau impor (dari luar ASEAN): Rp1.500.000 per produk.
Biaya di atas berlaku untuk setiap varian produk kosmetik yang didaftarkan. Artinya, apabila satu merek memiliki lima varian berbeda (misalnya warna atau aroma), maka biaya notifikasi akan dihitung per varian. Pelaku usaha perlu mempersiapkan anggaran dengan baik agar proses perizinan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan BPOM RI.
Biaya Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)
Sebelum memperoleh izin edar dari BPOM, pelaku usaha wajib memastikan bahwa fasilitas produksinya telah memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Sertifikasi CPKB ini menjadi syarat utama bagi industri kosmetik dalam negeri agar proses produksi berjalan sesuai standar keamanan, mutu, dan higienitas. Tujuan utama dari sertifikasi ini adalah menjamin bahwa setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas konsisten dan aman bagi konsumen.
BPOM menerapkan biaya sertifikasi CPKB yang berbeda-beda tergantung pada skala industri. Penetapan biaya ini diatur berdasarkan kemampuan usaha dan kompleksitas fasilitas produksi yang dimiliki.
Berikut adalah rincian estimasi biaya sertifikasi CPKB yang berlaku:
1. Industri besar: Rp10.000.000 untuk layanan baru, sedangkan biaya perubahan dan perpanjangan bervariasi.
2. Industri menengah: Rp5.000.000 untuk layanan baru, sedangkan biaya perubahan dan perpanjangan bervariasi.
3. Industri kecil dan mikro: Rp1.000.000 untuk layanan baru, sedangkan biaya perubahan dan perpanjangan bervariasi.
Biaya Tambahan Mengurus Izin BPOM Kosmetik
Selain biaya notifikasi dan sertifikasi CPKB, terdapat beberapa biaya tambahan yang perlu diperhitungkan oleh pelaku usaha kosmetik. Biaya tambahan ini muncul karena adanya tahapan pendukung dalam proses perizinan, seperti pengujian laboratorium dan jasa konsultan. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi total biaya keseluruhan, terutama jika produk memiliki banyak varian atau bahan aktif yang memerlukan uji keamanan lebih mendalam.
Pelaku usaha yang ingin mempercepat proses pengurusan izin juga biasanya bekerja sama dengan konsultan profesional. Konsultan membantu memastikan kelengkapan dokumen, formulasi, serta kesesuaian label dengan ketentuan BPOM. Dengan demikian, proses verifikasi menjadi lebih efisien dan risiko penolakan dapat diminimalisir. Selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk juga mengurus pendaftaran merek dagang agar produk memiliki perlindungan hukum yang kuat di pasar.
Berikut adalah beberapa komponen biaya tambahan yang umum muncul dalam proses pengurusan izin BPOM kosmetik:
• Pengujian laboratorium: Mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp5.000.000 per sampel untuk memastikan keamanan produk.
• Jasa konsultan: Bervariasi tergantung kompleksitas dokumen dan jumlah varian produk, bisa mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000.
• Pendaftaran merek: Sekitar biaya resmi Rp500.000 untuk UMKM dan Rp1.500.000 untuk reguler, sesuai dengan jenis usaha. Untuk layanan profesional dan terpercaya, pelaku usaha dapat mengajukan pendaftaran melalui merekhki.com sebagai penyedia jasa daftar merek berpengalaman.
Sanksi Hukum Produk Kosmetik Tanpa Izin BPOM
Menjual atau mengedarkan produk kosmetik tanpa izin BPOM merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Produk yang tidak memiliki izin edar dianggap tidak melalui proses evaluasi keamanan dan mutu, sehingga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, BPOM bersama aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang melanggar.
Sanksi hukum tidak hanya berupa penarikan produk dari peredaran, tetapi juga dapat mencakup sanksi administratif, denda, hingga pidana. Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor tanpa izin resmi. Dengan demikian, setiap pelaku usaha wajib memastikan produknya telah memiliki izin BPOM sebelum dipasarkan.
Adapun bentuk sanksi yang dapat dikenakan antara lain:
• Peringatan tertulis dan penarikan produk dari pasar.
• Denda administratif hingga ratusan juta rupiah sesuai pelanggaran yang dilakukan.
• Pidana penjara apabila produk terbukti berbahaya atau menyebabkan kerugian pada konsumen.
Jasa Pengurusan Izin BPOM Kosmetik
Mengurus izin BPOM kosmetik memerlukan ketelitian, pengalaman, dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Bagi pelaku usaha yang ingin fokus pada produksi dan pemasaran, bekerja sama dengan penyedia jasa profesional merupakan pilihan cerdas. Kami, PERMATAMAS, hadir sebagai mitra terpercaya dalam pengurusan izin BPOM kosmetik secara resmi, cepat, dan sesuai ketentuan. Selain itu, kami juga menyediakan layanan pendukung seperti jasa pendaftaran merek dan jasa sertifikasi halal untuk memastikan seluruh aspek legalitas produk Anda terpenuhi secara menyeluruh.
Dengan pengalaman dalam menangani berbagai jenis produk kosmetik, tim kami telah membantu banyak perusahaan lokal maupun nasional dalam memperoleh izin edar BPOM. Proses kami mencakup konsultasi awal, pemeriksaan dokumen, pengajuan notifikasi, hingga terbitnya nomor izin resmi. Semua dilakukan secara transparan dan profesional untuk menjamin hasil yang optimal, sekaligus memudahkan pelaku usaha dalam menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen.
Anda dapat melihat daftar klien yang telah mempercayakan pengurusan izin kosmetiknya kepada
kami melalui tautan berikut: Daftar Klien PERMATAMAS.
Beberapa alasan mengapa memilih layanan kami:
• Proses cepat dan efisien, dibantu oleh tim ahli yang berpengalaman.
• Pendampingan penuh hingga izin resmi terbit dari BPOM RI.
• Konsultasi gratis awal, untuk memastikan kesiapan dokumen dan estimasi biaya dengan tepat.
Alamat Kantor:
PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417
jasa urus izin edar pkrt
Izin Kosmetik adalah jasa sepesilis dibidang pengurusan izin kosmetik, yang sudah pengalaman dan kantor berkedudukan di Kota Bekasi Jawa Barat.
Alamat
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.
