Permatamas
Hubungi Kami

Penulis: Izin Edar Kosmetik

Tujuan Penerapan Aspek CPKB di Perusahaan Kosmetik

Apa Itu CPKB?·

Tujuan Penerapan Aspek CPKB di Perusahaan Kosmetik –  Penerapan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) merupakan fondasi utama dalam industri kosmetik modern. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar di masyarakat diproduksi secara konsisten, aman, dan bermutu tinggi. CPKB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis produksi, tetapi juga sebagai sistem manajemen risiko yang melindungi konsumen dan produsen.

Dalam praktiknya, CPKB mengatur seluruh tahapan produksi secara menyeluruh. Mulai dari pemilihan bahan baku, pengelolaan personalia, fasilitas produksi, hingga dokumentasi dan pengawasan mutu.

Di tengah proses produksi, tujuan CPKB dapat dirangkum melalui beberapa fokus utama seperti:
• jaminan keamanan produk
• konsistensi mutu antar batch
• kepatuhan terhadap regulasi BPOM
• pengendalian proses produksi
• perlindungan konsumen

Dengan memahami tujuan penerapan CPKB secara utuh, perusahaan kosmetik tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun kepercayaan pasar dan daya saing jangka panjang.

Menjamin Keamanan dan Mutu Produk Kosmetik

Tujuan utama penerapan CPKB adalah menjamin bahwa setiap produk kosmetik yang dihasilkan aman digunakan dan memiliki mutu yang konsisten. Melalui pengendalian ketat di setiap tahapan produksi, potensi risiko seperti kontaminasi, kesalahan formulasi, dan ketidaksesuaian spesifikasi dapat dicegah sejak awal.

Keamanan produk kosmetik sangat berkaitan langsung dengan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan wajib menerapkan pengujian dan pengawasan berlapis.

Di tengah penerapan CPKB, pengendalian mutu dilakukan melalui beberapa langkah kunci, antara lain:
1. penggunaan bahan baku sesuai spesifikasi
2. pengawasan proses produksi secara terkontrol
3. pengujian produk jadi sebelum diedarkan
4. pencegahan kontaminasi silang
5. pencatatan hasil pengujian secara sistematis

Dengan sistem ini, produk kosmetik yang dihasilkan memiliki standar keamanan dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melindungi Konsumen dan Meningkatkan Kepercayaan Pasar

CPKB berperan penting dalam melindungi konsumen dari risiko penggunaan kosmetik yang tidak aman atau menyesatkan. Standar ini memastikan bahwa produk yang beredar telah diproduksi sesuai klaim, tidak mengandung bahan berbahaya, serta digunakan sesuai tujuan penggunaannya.

Perlindungan konsumen juga berdampak langsung pada kepercayaan pasar. Konsumen cenderung memilih produk dari perusahaan yang patuh terhadap regulasi dan memiliki sistem mutu yang jelas.

Di tengah penerapan CPKB, perlindungan konsumen diwujudkan melalui:
• kesesuaian klaim produk dengan manfaatnya
• minimnya risiko efek samping
• mekanisme penanganan keluhan konsumen
• prosedur penarikan produk (recall)
• transparansi proses produksi

Kepercayaan inilah yang menjadi modal utama bagi perusahaan kosmetik untuk bertahan dan berkembang.

Memenuhi Kewajiban Hukum dan Regulasi BPOM

Dari sisi hukum, penerapan CPKB merupakan kewajiban mutlak bagi perusahaan kosmetik yang ingin memperoleh dan mempertahankan izin edar BPOM. Tanpa CPKB, proses perizinan tidak dapat dilanjutkan dan perusahaan berisiko dikenai sanksi administratif hingga penghentian kegiatan produksi.

BPOM menjadikan CPKB sebagai dasar utama dalam audit fasilitas produksi. Di tengah proses kepatuhan hukum tersebut, perusahaan harus memastikan beberapa aspek penting telah terpenuhi, seperti:
1. kesiapan fasilitas dan peralatan produksi
2. kompetensi dan pelatihan personalia
3. kelengkapan dokumentasi produksi
4. sistem pengawasan mutu
5. kesiapan menghadapi audit dan inspeksi

Dengan menerapkan CPKB secara konsisten, perusahaan dapat menjalankan usaha secara legal dan berkelanjutan.

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik
Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik

Meningkatkan Daya Saing Produk Kosmetik

Selain aspek regulasi, CPKB juga bertujuan meningkatkan daya saing produk kosmetik di pasar. Produk yang diproduksi sesuai CPKB dinilai lebih profesional, kredibel, dan mudah diterima oleh konsumen maupun mitra bisnis.

Di tengah persaingan industri kosmetik yang ketat, penerapan CPKB memberikan nilai tambah strategis, antara lain:
• meningkatkan kepercayaan distributor dan retailer
• memperkuat citra dan branding produk
• membuka peluang kerja sama nasional dan internasional
• mendukung penetrasi pasar ekspor
• meningkatkan nilai komersial produk

Di tingkat nasional, sertifikasi dan penerapan CPKB menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Sementara di pasar internasional, kepatuhan terhadap standar produksi yang baik membuka peluang ekspor karena produk lebih mudah diterima oleh negara tujuan.

Kepercayaan pasar yang terbentuk melalui penerapan CPKB membantu perusahaan memperkuat citra merek dan memperluas pangsa pasar. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan kemampuan perusahaan untuk bersaing di industri kosmetik global. Dengan demikian, CPKB bukan sekadar kewajiban, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang.

Meningkatkan Efisiensi dan Pengendalian Proses Produksi

CPKB dirancang untuk menciptakan proses produksi yang tertata, efisien, dan mudah dikendalikan. Melalui SOP yang jelas dan terdokumentasi, potensi kesalahan produksi dapat diminimalkan, sehingga mengurangi kerugian akibat produk cacat atau penarikan produk.

Dalam penerapannya, efisiensi produksi melalui CPKB tercermin dari:
1. alur kerja produksi yang sistematis
2. pengendalian proses di setiap tahapan
3. pencegahan kesalahan sejak tahap awal
4. evaluasi proses secara berkala
5. pengurangan biaya akibat kegagalan produksi

Penerapan CPKB membantu perusahaan mengidentifikasi potensi kesalahan sejak tahap awal, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sebelum masalah berkembang lebih besar. Hal ini berdampak pada pengurangan pemborosan bahan baku, waktu, dan biaya produksi.

Dengan sistem yang tertata, perusahaan mampu menjaga stabilitas proses produksi, meningkatkan produktivitas, serta meminimalkan risiko produk cacat yang dapat merugikan bisnis dan merusak kepercayaan konsumen.

Membangun Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan

CPKB tidak bersifat statis, melainkan sistem berkelanjutan yang harus terus dievaluasi dan ditingkatkan. Melalui audit internal dan tindakan perbaikan, perusahaan dapat memastikan bahwa standar mutu selalu relevan dengan perkembangan regulasi dan teknologi.

Di tengah sistem manajemen mutu CPKB, terdapat beberapa elemen penting seperti:
• audit internal secara berkala
• pengendalian dokumen dan catatan
• tindakan korektif dan pencegahan
• peningkatan kompetensi SDM
• perbaikan berkelanjutan

Dalam praktiknya, banyak perusahaan memilih pendampingan profesional agar penerapan CPKB berjalan tepat dan efektif. PERMATAMAS hadir sebagai mitra yang membantu perusahaan kosmetik dalam memahami, menerapkan, dan menyiapkan CPKB secara terstruktur sesuai regulasi BPOM, sehingga proses perizinan dan pengembangan usaha dapat berjalan lebih aman dan terarah.

Pendampingan Profesional dalam Penerapan CPKB

Dalam praktiknya, banyak perusahaan kosmetik menghadapi tantangan dalam menerapkan CPKB, mulai dari penyusunan dokumen, kesiapan fasilitas, hingga menghadapi audit BPOM. Tanpa pendampingan yang tepat, proses ini bisa memakan waktu dan berisiko terjadi ketidaksesuaian.

Pendampingan profesional membantu perusahaan memahami setiap aspek CPKB secara praktis dan terarah.

Di tengah proses pendampingan, perusahaan akan dibantu dalam:
1. analisis kesiapan awal
2. penyusunan dan penyesuaian dokumen
3. pembenahan fasilitas produksi
4. simulasi dan pendampingan audit
5. perbaikan temuan ketidaksesuaian

PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional yang berpengalaman dalam pendampingan penerapan CPKB perusahaan kosmetik. Dengan tim ahli yang memahami regulasi BPOM dan praktik industri, PERMATAMAS membantu perusahaan mencapai kepatuhan CPKB secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan CPKB dalam industri kosmetik?
CPKB adalah Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, yaitu pedoman resmi untuk memastikan produk kosmetik diproduksi secara aman, bermutu, dan konsisten sesuai regulasi BPOM.

2. Mengapa perusahaan kosmetik wajib menerapkan CPKB?
Karena CPKB merupakan syarat utama untuk memperoleh izin edar BPOM dan melindungi konsumen dari risiko produk kosmetik yang tidak aman.

3. Apa tujuan utama penerapan CPKB?
Tujuan utamanya adalah menjamin keamanan dan mutu produk, melindungi konsumen, meningkatkan daya saing, serta memenuhi kewajiban hukum.

4. Apakah UMKM kosmetik juga wajib menerapkan CPKB?
Ya, UMKM kosmetik tetap wajib menerapkan CPKB sesuai skala usaha sebagai bagian dari persyaratan legal produksi dan perizinan.

5. Apa hubungan CPKB dengan izin edar kosmetik BPOM?
CPKB menjadi dasar penilaian BPOM terhadap kelayakan fasilitas produksi sebelum izin edar kosmetik diterbitkan.

6. Aspek apa saja yang diatur dalam CPKB?
CPKB mencakup manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, hingga audit internal.

7. Apa manfaat penerapan CPKB bagi perusahaan kosmetik?
Manfaatnya meliputi peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, kepercayaan konsumen, serta peluang pasar yang lebih luas.

8. Apakah CPKB berpengaruh pada peluang ekspor kosmetik?
Ya, produk kosmetik yang diproduksi sesuai CPKB lebih mudah diterima di pasar internasional karena memenuhi standar mutu global.

9. Apa risiko jika perusahaan tidak menerapkan CPKB?
Risikonya meliputi penolakan izin edar, sanksi BPOM, penarikan produk dari pasar, dan kerugian reputasi usaha.

10. Siapa yang dapat membantu pendampingan penerapan CPKB?
Pendampingan profesional seperti PERMATAMAS dapat membantu perusahaan dalam persiapan, penerapan, hingga audit CPKB secara tepat dan sesuai regulasi.

jasa pengurusan sertifikasi halal

Fungsi dan Peran Aspek CPKB dalam Produksi Kosmetik

Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik)·

Fungsi dan Peran Aspek CPKB dalam Produksi Kosmetik – Industri kosmetik tidak hanya dituntut untuk inovatif, tetapi juga wajib menjamin keamanan dan mutu setiap produk yang beredar di pasaran. Dalam konteks inilah Aspek CPKB atau Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik memegang peranan penting. CPKB menjadi pedoman resmi yang ditetapkan BPOM untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi kosmetik berjalan sesuai standar yang telah ditentukan.

CPKB berfungsi sebagai sistem pengendalian menyeluruh yang mengatur seluruh aktivitas produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk siap diedarkan. Tanpa penerapan CPKB, risiko terjadinya kontaminasi, kesalahan produksi, hingga ketidakkonsistenan mutu produk akan semakin besar. Oleh karena itu, penerapan CPKB tidak dapat dipisahkan dari operasional industri kosmetik modern.

Dalam praktiknya, fungsi dan peran CPKB dalam produksi kosmetik mencakup berbagai aspek penting, antara lain:
• Pengendalian mutu di setiap tahapan produksi
• Pengaturan personel dan kompetensi tenaga kerja
• Standarisasi fasilitas dan peralatan produksi
• Sistem dokumentasi dan pencatatan yang tertib

Melalui penerapan aspek-aspek tersebut, CPKB menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas dan keamanan kosmetik. Tidak hanya sebagai kewajiban regulasi, CPKB juga berperan strategis dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik yang beredar.

Pengertian Aspek CPKB dalam Produksi Kosmetik

Aspek CPKB dalam produksi kosmetik merujuk pada seperangkat standar dan prosedur yang wajib diterapkan oleh produsen untuk menjamin bahwa produk kosmetik diproduksi secara aman, bermutu, dan konsisten. Standar ini tidak hanya mengatur hasil akhir produk, tetapi juga seluruh sistem yang mendukung proses produksi.

Dalam pengertian yang lebih luas, CPKB adalah sistem manajemen mutu yang mencakup pengendalian proses, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengawasan fasilitas dan peralatan. Setiap aspek saling berkaitan dan harus diterapkan secara konsisten untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Ruang lingkup aspek CPKB dalam produksi kosmetik meliputi:
• Manajemen mutu dan pengendalian proses
• Personalia dan pelatihan tenaga kerja
• Bangunan, fasilitas, dan peralatan produksi
• Dokumentasi serta audit internal

Dengan memahami pengertian aspek CPKB secara menyeluruh, produsen kosmetik dapat melihat bahwa CPKB bukan sekadar formalitas, melainkan sistem yang melindungi konsumen sekaligus menjaga reputasi dan keberlangsungan industri.

Fungsi CPKB sebagai Sistem Pengendalian Mutu

Salah satu fungsi utama CPKB dalam produksi kosmetik adalah sebagai sistem pengendalian mutu. CPKB memastikan bahwa setiap tahapan produksi dikendalikan dan diawasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, potensi kesalahan produksi dapat dideteksi dan dikoreksi sejak dini.

Pengendalian mutu melalui CPKB tidak hanya dilakukan pada produk jadi, tetapi juga pada bahan baku, proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusi. Pendekatan ini membantu produsen menjaga konsistensi kualitas antar batch produksi.

Fungsi CPKB sebagai sistem pengendalian mutu dapat dilihat melalui:
1. Pengujian bahan baku dan produk jadi
2. Pemantauan proses produksi secara berkala
3. Pencatatan dan dokumentasi hasil pengawasan
4. Tindakan korektif dan pencegahan

Dengan sistem pengendalian mutu yang kuat, CPKB membantu industri kosmetik meminimalkan risiko produk cacat dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang dihasilkan.

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik

Peran CPKB dalam Menjamin Keamanan Produk Kosmetik

Keamanan produk merupakan aspek paling krusial dalam industri kosmetik. CPKB berperan penting dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman digunakan oleh konsumen. Melalui standar yang ketat, CPKB mencegah terjadinya kontaminasi fisik, kimia, maupun mikrobiologi selama proses produksi.

Peran CPKB dalam menjamin keamanan produk diwujudkan melalui pengaturan sanitasi, higiene personel, serta pengelolaan fasilitas produksi. Selain itu, CPKB juga mengatur cara penanganan keluhan dan penarikan produk jika ditemukan masalah keamanan.

Peran CPKB terhadap keamanan produk kosmetik meliputi:
• Pencegahan kontaminasi selama produksi
• Pengawasan ketat terhadap bahan dan proses
• Penanganan keluhan dan penarikan produk
• Perlindungan kesehatan konsumen

Dengan peran tersebut, CPKB menjadi alat utama dalam menjaga keamanan kosmetik yang beredar di pasaran. Penerapan CPKB yang konsisten tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memperkuat posisi produsen dalam menghadapi persaingan industri kosmetik.

Peran CPKB terhadap Konsistensi dan Stabilitas Produk

Konsistensi dan stabilitas produk merupakan indikator penting dalam kualitas kosmetik. Konsumen mengharapkan produk dengan mutu yang sama setiap kali digunakan, baik dari segi warna, aroma, tekstur, maupun efektivitas. Di sinilah peran CPKB menjadi sangat penting dalam mengendalikan seluruh tahapan produksi secara terstandar.

CPKB mengatur agar setiap proses produksi dilakukan berdasarkan prosedur baku yang terdokumentasi. Dengan sistem ini, perbedaan antar batch produksi dapat diminimalkan. Pengendalian bahan baku, peralatan, serta kondisi lingkungan produksi menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas produk kosmetik.

Peran CPKB terhadap konsistensi dan stabilitas produk meliputi:
• Standarisasi proses produksi dan formulasi
• Pengendalian kondisi lingkungan produksi
• Pencatatan setiap tahapan produksi
• Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

PERMATAMAS membantu industri kosmetik menerapkan CPKB secara konsisten agar stabilitas produk tetap terjaga. Pendampingan ini memastikan bahwa setiap batch produk memenuhi standar mutu yang sama dan siap bersaing di pasar.

Fungsi CPKB dalam Pemenuhan Regulasi BPOM

Dalam kerangka regulasi, CPKB berfungsi sebagai dasar utama kepatuhan industri kosmetik terhadap ketentuan BPOM. Tanpa penerapan CPKB, produsen tidak dapat memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB), yang merupakan syarat wajib untuk mengajukan izin edar kosmetik.

BPOM melakukan penilaian kepatuhan CPKB melalui audit fasilitas dan sistem produksi. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen mutu hingga dokumentasi. Hasil audit menjadi penentu apakah suatu fasilitas produksi layak mendapatkan sertifikat CPKB.

Fungsi CPKB dalam pemenuhan regulasi BPOM antara lain:
1. Menjadi syarat legal produksi kosmetik
2. Dasar penerbitan SPA CPKB
3. Alat pengawasan dan evaluasi BPOM
4. Pencegahan sanksi dan penarikan produk

PERMATAMAS berperan membantu pelaku usaha memahami dan memenuhi seluruh persyaratan CPKB sesuai regulasi BPOM. Dengan pendampingan yang tepat, proses pemenuhan regulasi menjadi lebih terarah dan efisien.

Dampak Penerapan CPKB terhadap Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan konsumen merupakan aset penting bagi industri kosmetik. Produk yang aman dan bermutu akan lebih mudah diterima dan dipertahankan di pasar. Penerapan CPKB berkontribusi langsung terhadap pembentukan kepercayaan tersebut melalui jaminan kualitas dan keamanan produk.

Dengan CPKB, produsen dapat menunjukkan komitmen terhadap standar produksi yang tinggi. Konsumen pun merasa lebih aman menggunakan produk yang diproduksi sesuai pedoman BPOM. Hal ini berdampak pada citra merek dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang.

Dampak penerapan CPKB terhadap kepercayaan konsumen meliputi:
• Persepsi produk yang lebih aman dan berkualitas
• Penurunan keluhan dan masalah produk
• Peningkatan loyalitas konsumen
• Penguatan citra merek kosmetik

PERMATAMAS membantu industri kosmetik membangun kepercayaan konsumen melalui penerapan CPKB yang konsisten. Dengan sistem yang tertata, produsen dapat menghadirkan produk yang kredibel dan berdaya saing tinggi.

Pentingnya CPKB bagi Keberlanjutan Industri Kosmetik

Keberlanjutan industri kosmetik tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap standar mutu dan regulasi. CPKB menjadi fondasi penting yang memastikan industri dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Tanpa CPKB, risiko hukum dan reputasi akan selalu mengancam pelaku usaha.

Selain aspek legalitas, CPKB juga mendorong efisiensi operasional. Dengan sistem yang terdokumentasi dan terkontrol, produsen dapat mengurangi kesalahan produksi, pemborosan, serta potensi kerugian akibat produk gagal.

Pentingnya CPKB bagi keberlanjutan industri kosmetik terlihat dari:
• Kepastian hukum dan izin edar BPOM
• Efisiensi dan konsistensi proses produksi
• Peningkatan daya saing nasional dan global
• Perlindungan jangka panjang bagi konsumen

PERMATAMAS hadir sebagai mitra strategis bagi industri kosmetik yang ingin memastikan keberlanjutan usaha melalui penerapan CPKB yang tepat, terukur, dan sesuai standar BPOM.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa fungsi utama CPKB dalam produksi kosmetik?
Fungsi utama CPKB adalah sebagai sistem pengendalian mutu untuk menjamin keamanan, kualitas, dan konsistensi produk kosmetik.

2. Mengapa aspek CPKB penting bagi industri kosmetik?
Karena CPKB mencegah risiko kontaminasi, kesalahan produksi, serta memastikan produk memenuhi standar BPOM.

3. Apa peran CPKB terhadap keamanan produk kosmetik?
CPKB berperan mencegah bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga produk aman digunakan konsumen.

4. Apakah CPKB wajib diterapkan oleh semua produsen kosmetik?
Ya, seluruh produsen kosmetik wajib menerapkan CPKB tanpa terkecuali, termasuk UMKM.

5. Apa hubungan CPKB dengan izin edar BPOM?
CPKB merupakan syarat utama untuk mendapatkan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB) yang diperlukan dalam pengajuan izin edar.

6. Bagaimana CPKB memengaruhi konsistensi produk kosmetik?
CPKB memastikan setiap batch produksi dibuat dengan prosedur yang sama sehingga mutu produk tetap konsisten.

7. Apa dampak CPKB terhadap kepercayaan konsumen?
Produk yang diproduksi sesuai CPKB lebih dipercaya karena terjamin aman dan bermutu.

8. Apa risiko jika industri kosmetik tidak menerapkan CPKB?
Risikonya meliputi penolakan izin edar, sanksi BPOM, penarikan produk, hingga kerugian reputasi.

9. Apakah CPKB mendukung daya saing industri kosmetik?
Ya, CPKB membantu industri memenuhi standar nasional dan internasional sehingga lebih siap bersaing di pasar global.

10. Bagaimana PERMATAMAS membantu penerapan CPKB?
PERMATAMAS membantu pendampingan pemenuhan aspek CPKB, persiapan audit BPOM, hingga pengurusan SPA CPKB secara profesional.

jasa pengurusan sertifikasi halal

Pengertian Aspek CPKB dalam Industri Kosmetik

SertifikasiCPKB·

Pengertian Aspek CPKB dalam Industri Kosmetik – Industri kosmetik di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri dan kesehatan kulit. Namun di balik pertumbuhan tersebut, terdapat kewajiban besar yang harus dipenuhi oleh produsen, yaitu memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan konsisten. Di sinilah peran Aspek CPKB atau Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik menjadi sangat krusial.

CPKB merupakan pedoman wajib yang ditetapkan oleh BPOM untuk mengatur seluruh proses produksi kosmetik, bukan hanya formula produk. Pedoman ini mencakup sistem manajemen mutu yang menyeluruh, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas produksi, hingga pengendalian mutu produk akhir. Tujuannya adalah mencegah risiko kontaminasi, kesalahan produksi, dan potensi bahaya bagi konsumen.

Dalam praktiknya, penerapan Aspek CPKB mencakup berbagai elemen penting yang saling berkaitan, antara lain:
• Sistem manajemen mutu yang terdokumentasi
• Personalia yang kompeten dan terlatih
• Bangunan dan fasilitas yang higienis
• Proses produksi yang terkendali
• Pengawasan mutu dan penanganan keluhan

Dengan penerapan CPKB yang konsisten, produsen kosmetik tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan pasar. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB bahkan menjadi syarat mutlak untuk memperoleh izin edar kosmetik dari BPOM, sehingga CPKB tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan bisnis kosmetik di Indonesia.

Pengertian CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik)

CPKB adalah standar mutu yang wajib diterapkan oleh industri kosmetik untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman, efektif, dan berkualitas sesuai tujuan penggunaannya. Standar ini mengatur seluruh aktivitas produksi secara sistematis agar setiap produk yang dihasilkan memiliki mutu yang konsisten dari waktu ke waktu.

Berbeda dengan anggapan umum, CPKB tidak hanya berfokus pada formulasi bahan kosmetik. CPKB mencakup sistem manajemen mutu yang menyeluruh, termasuk pengendalian proses, dokumentasi, serta tanggung jawab setiap personel yang terlibat dalam produksi. Dengan sistem ini, potensi kesalahan dan risiko terhadap konsumen dapat diminimalkan.

Ruang lingkup pengertian CPKB meliputi:
• Pengaturan proses produksi yang terdokumentasi
• Pengendalian mutu bahan baku dan produk jadi
• Penetapan tanggung jawab dan wewenang personel
• Sistem evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

Dengan demikian, CPKB merupakan fondasi utama dalam industri kosmetik modern. Tanpa penerapan CPKB, produsen tidak hanya melanggar ketentuan BPOM, tetapi juga mempertaruhkan keselamatan konsumen dan reputasi merek.

Dasar Hukum dan Regulasi CPKB oleh BPOM

Penerapan CPKB di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat. BPOM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan menetapkan CPKB sebagai standar wajib bagi seluruh industri kosmetik, baik skala kecil maupun besar. Regulasi ini bertujuan menciptakan sistem produksi kosmetik yang aman dan terstandarisasi.

Melalui berbagai peraturan dan pedoman teknis, BPOM mengatur bagaimana CPKB harus diterapkan di fasilitas produksi. Penilaian kepatuhan terhadap CPKB dilakukan melalui audit dan inspeksi, yang hasilnya menjadi dasar penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB).

Regulasi CPKB oleh BPOM mencakup:
1. Persyaratan fasilitas dan peralatan produksi
2. Sistem dokumentasi dan pencatatan produksi
3. Pengawasan mutu dan audit internal
4. Penanganan keluhan serta penarikan produk

Dengan adanya dasar hukum ini, CPKB bukan sekadar rekomendasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi. Produsen yang tidak menerapkan CPKB berisiko gagal memperoleh izin edar dan menghadapi sanksi administratif.

Tujuan Penerapan Aspek CPKB dalam Industri Kosmetik

Tujuan utama penerapan Aspek CPKB adalah melindungi konsumen dari risiko produk kosmetik yang tidak aman atau bermutu rendah. Dengan sistem produksi yang terkendali, setiap tahapan dapat dipantau dan dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

Selain perlindungan konsumen, CPKB juga bertujuan menciptakan konsistensi mutu produk. Industri kosmetik dituntut menghasilkan produk dengan kualitas yang sama pada setiap batch produksi. Tanpa CPKB, perbedaan mutu antar produksi sangat mungkin terjadi dan berpotensi merugikan konsumen.

Tujuan penerapan CPKB dapat dirangkum sebagai berikut:
• Menjamin keamanan dan mutu kosmetik
• Mencegah kesalahan dan kontaminasi produksi
• Memenuhi persyaratan izin edar BPOM
• Meningkatkan daya saing produk di pasar

Dengan tujuan-tujuan tersebut, Aspek CPKB menjadi elemen strategis dalam industri kosmetik. Penerapannya tidak hanya berdampak pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada keberlanjutan usaha dan kepercayaan konsumen dalam jangka panjang.

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik

Aspek-Aspek Utama CPKB dalam Proses Produksi Kosmetik

Penerapan CPKB dalam industri kosmetik tidak bersifat parsial, melainkan mencakup seluruh rantai produksi. BPOM menetapkan bahwa setiap produsen wajib menerapkan aspek CPKB secara menyeluruh untuk menjamin keamanan dan mutu produk. Kegagalan pada satu aspek saja dapat berdampak pada kualitas produk akhir.

Aspek-aspek utama CPKB mencakup berbagai elemen yang saling terhubung. Setiap elemen memiliki peran penting dalam mencegah kontaminasi, kesalahan produksi, dan ketidaksesuaian standar.

Secara umum, aspek utama CPKB meliputi:
• Manajemen mutu dan pengendalian proses
• Personalia yang kompeten dan terlatih
• Bangunan, fasilitas, dan peralatan yang higienis
• Sanitasi, higiene, dan dokumentasi produksi
• Pengawasan mutu serta penanganan keluhan

PERMATAMAS membantu industri kosmetik memahami dan menerapkan seluruh aspek CPKB tersebut secara terstruktur. Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha dapat memastikan setiap aspek berjalan sesuai standar BPOM tanpa mengganggu efisiensi produksi.

Peran Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB)

Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB atau SPA CPKB merupakan bukti resmi bahwa suatu fasilitas produksi kosmetik telah memenuhi standar CPKB yang ditetapkan BPOM. Sertifikat ini menjadi dokumen penting dalam sistem perizinan kosmetik di Indonesia.

Tanpa SPA CPKB, produsen tidak dapat melanjutkan proses perolehan izin edar kosmetik. Sertifikat ini diperoleh melalui proses audit dan evaluasi yang ketat, di mana BPOM menilai kesesuaian fasilitas, sistem mutu, dan dokumentasi produksi.

Peran utama SPA CPKB antara lain:
1. Syarat mutlak izin edar kosmetik
2. Bukti kepatuhan terhadap regulasi BPOM
3. Jaminan mutu dan keamanan produk
4. Peningkatan kredibilitas perusahaan

PERMATAMAS berperan sebagai mitra pendamping dalam proses pemenuhan dan pengajuan SPA CPKB. Dengan pengalaman dalam menghadapi audit BPOM, PERMATAMAS membantu pelaku industri mempersiapkan sistem dan dokumen yang dibutuhkan secara optimal.

Dampak Penerapan CPKB terhadap Mutu dan Keamanan Produk

Penerapan CPKB memberikan dampak langsung terhadap mutu dan keamanan produk kosmetik yang dihasilkan. Dengan sistem produksi yang terkendali, setiap tahapan dapat dipantau dan dikoreksi jika terjadi penyimpangan. Hal ini menurunkan risiko produk cacat atau berbahaya sampai ke tangan konsumen.

Selain itu, CPKB memastikan konsistensi kualitas antar batch produksi. Konsumen akan mendapatkan produk dengan mutu yang sama, baik dari segi keamanan, stabilitas, maupun performa produk. Konsistensi ini menjadi faktor penting dalam membangun loyalitas pasar.

Dampak positif penerapan CPKB meliputi:
• Penurunan risiko kontaminasi produk
• Konsistensi mutu dan stabilitas kosmetik
• Pengurangan keluhan dan penarikan produk
• Perlindungan reputasi merek

PERMATAMAS membantu industri kosmetik melihat CPKB bukan sebagai beban, melainkan sebagai sistem pengendalian mutu yang menguntungkan. Dengan penerapan yang tepat, CPKB justru meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk kosmetik.

Pentingnya CPKB bagi Legalitas dan Daya Saing Industri Kosmetik

Dalam konteks regulasi, CPKB menjadi fondasi legalitas industri kosmetik di Indonesia. Tanpa penerapan CPKB dan SPA CPKB, produk kosmetik tidak dapat memperoleh izin edar dari BPOM. Artinya, CPKB menentukan apakah sebuah produk dapat dipasarkan secara legal atau tidak.

Di sisi lain, CPKB juga berperan besar dalam meningkatkan daya saing industri kosmetik. Standar ini selaras dengan praktik internasional, sehingga produsen yang telah menerapkan CPKB lebih siap bersaing di pasar global dan memenuhi persyaratan ekspor.

Pentingnya CPKB dapat dilihat dari beberapa aspek:
• Kepatuhan hukum dan perizinan BPOM
• Kepercayaan konsumen dan mitra bisnis
• Akses pasar nasional dan internasional
• Keberlanjutan usaha jangka panjang

PERMATAMAS hadir sebagai solusi bagi pelaku industri kosmetik yang ingin memastikan legalitas sekaligus meningkatkan daya saing melalui penerapan CPKB yang benar dan sesuai standar BPOM.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan CPKB dalam industri kosmetik?
CPKB adalah Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, yaitu standar mutu wajib dari BPOM untuk menjamin keamanan dan kualitas produk kosmetik.

2. Apakah CPKB wajib diterapkan oleh semua produsen kosmetik?
Ya, seluruh produsen kosmetik wajib menerapkan CPKB sebagai syarat legalitas produksi.

3. Apa hubungan CPKB dengan izin edar kosmetik?
CPKB merupakan syarat utama untuk memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB) yang dibutuhkan dalam pengajuan izin edar BPOM.

4. Berapa jumlah aspek CPKB yang harus dipenuhi?
Penerapan CPKB mencakup 12 aspek utama, mulai dari manajemen mutu hingga penanganan keluhan dan audit internal.

5. Siapa yang mengawasi penerapan CPKB di Indonesia?
BPOM merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan audit penerapan CPKB.

6. Apa risiko jika industri kosmetik tidak menerapkan CPKB?
Risikonya meliputi penolakan izin edar, sanksi administratif, hingga penarikan produk dari pasar.

7. Apakah UMKM kosmetik wajib memiliki CPKB?
Ya, baik UMKM maupun industri besar tetap wajib memenuhi aspek CPKB sesuai ketentuan BPOM.

8. Apa manfaat CPKB bagi konsumen?
CPKB melindungi konsumen dari produk kosmetik yang berisiko dan memastikan mutu produk tetap konsisten.

9. Apakah CPKB hanya mengatur formula kosmetik?
Tidak. CPKB mengatur seluruh sistem produksi, termasuk personel, fasilitas, peralatan, dan dokumentasi.

10. Bagaimana PERMATAMAS membantu penerapan CPKB?
PERMATAMAS membantu pendampingan pemenuhan aspek CPKB, persiapan audit BPOM, hingga pengurusan SPA CPKB.

jasa pengurusan sertifikasi halal

Jasa Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik

Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik)·

Jasa Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik – Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik merupakan langkah penting bagi produsen kosmetik untuk memastikan produknya memenuhi standar keamanan, kualitas, dan higiene yang ditetapkan pemerintah. Sertifikasi ini wajib dimiliki agar produk kosmetik dapat diedarkan secara resmi di Indonesia. Tanpa sertifikasi, produk kosmetik berisiko ditarik dari peredaran dan merugikan reputasi brand.

Proses sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik mencakup evaluasi dokumen, inspeksi fasilitas produksi, serta verifikasi implementasi standar CPKB. Bagi produsen yang belum familiar dengan regulasi, proses ini dapat terasa kompleks dan memakan waktu.

Manfaat memiliki sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik:
• Produk aman dan sesuai standar BPOM
• Meningkatkan kepercayaan konsumen
• Memudahkan distribusi dan pemasaran secara resmi

PERMATAMAS hadir sebagai penyedia jasa profesional yang mendampingi produsen kosmetik mulai dari persiapan dokumen hingga sertifikasi CPKB BPOM selesai, memastikan setiap tahapan berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Apa Itu Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik dan Manfaatnya

Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik adalah pengakuan resmi dari BPOM bahwa proses produksi kosmetik memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Tujuannya adalah melindungi konsumen dari risiko bahan berbahaya dan menjamin kualitas produk.

Sertifikasi ini memberikan keuntungan strategis bagi produsen:
1. Memastikan produk aman untuk digunakan
2. Meningkatkan kredibilitas brand di mata konsumen
3. Memenuhi persyaratan peredaran resmi di Indonesia

PERMATAMAS membantu produsen memahami manfaat sertifikasi CPKB BPOM, menyiapkan dokumen, dan mendampingi seluruh proses audit, sehingga produk kosmetik dapat segera beredar resmi dengan aman.

Persyaratan Dokumen untuk Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik

Persyaratan dokumen menjadi tahap awal yang krusial dalam sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik. Dokumen yang lengkap dan sesuai standar akan mempercepat proses audit dan meminimalkan risiko penolakan.

Dokumen biasanya mencakup identitas perusahaan, SOP produksi, daftar bahan baku, catatan produksi, dan bukti implementasi higiene di fasilitas produksi.

Dokumen utama meliputi:
• Surat izin usaha dan identitas produsen
• SOP Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
• Catatan penggunaan bahan baku dan kontrol kualitas

PERMATAMAS memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan lengkap, valid, dan sesuai standar BPOM, sehingga produsen dapat menjalani proses sertifikasi dengan lancar dan efisien.

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik
Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik

Tahapan Proses Pengajuan CPKB BPOM Kosmetik

Proses pengajuan sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik terdiri dari beberapa tahapan mulai dari pengumpulan dokumen hingga audit fasilitas produksi. Pemahaman alur ini penting agar produsen tidak mengalami kesalahan yang bisa menunda sertifikasi.

Tahapan utama meliputi:
1. Pengajuan dokumen ke BPOM
2. Pemeriksaan dokumen oleh auditor BPOM
3. Audit fasilitas produksi dan verifikasi implementasi CPKB

PERMATAMAS mendampingi produsen di setiap tahapan ini, memastikan dokumen lengkap, mempersiapkan fasilitas untuk audit, dan memberikan arahan teknis sehingga proses sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik dapat berjalan lancar dan cepat.

Pentingnya Penerapan CPKB dalam Produksi Kosmetik

Penerapan standar CPKB dalam produksi kosmetik menjamin produk aman, higienis, dan berkualitas. Produsen yang mematuhi standar ini mampu menjaga konsistensi kualitas produk serta mengurangi risiko kontaminasi atau kerugian akibat produksi yang tidak sesuai standar.

Selain itu, penerapan CPKB juga membantu produsen dalam audit internal dan eksternal, serta meningkatkan reputasi brand di mata konsumen dan regulator.

Manfaat penerapan CPKB meliputi:
• Menjamin kualitas dan keamanan produk
• Meningkatkan kepercayaan konsumen
• Meminimalkan risiko audit gagal atau penolakan sertifikasi

PERMATAMAS memberikan pendampingan dalam implementasi CPKB, mulai dari training staf, penataan SOP, hingga simulasi audit, sehingga produsen siap menghadapi pemeriksaan BPOM dengan hasil optimal.

Estimasi Waktu dan Biaya Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik

Banyak produsen kosmetik ingin mengetahui perkiraan biaya dan durasi proses sertifikasi CPKB BPOM. Estimasi ini penting agar perencanaan produksi dan anggaran berjalan sesuai rencana. Biaya resmi BPOM tergantung jenis produk dan skala produksi, sementara durasi sertifikasi bervariasi berdasarkan kelengkapan dokumen dan kesiapan fasilitas produksi.

Selain biaya resmi, produsen juga perlu mempertimbangkan biaya pendampingan jika menggunakan jasa profesional. Waktu sertifikasi bisa lebih cepat jika dokumen lengkap dan prosedur dijalankan dengan benar.

Faktor yang mempengaruhi biaya dan waktu:
1. Jenis dan skala produk kosmetik
2. Kelengkapan dokumen dan SOP produksi
3. Tingkat kesiapan fasilitas produksi

PERMATAMAS membantu produsen memperkirakan biaya dan durasi sertifikasi secara realistis, menyiapkan dokumen lengkap, serta memastikan setiap tahapan proses berjalan efisien hingga sertifikat CPKB BPOM diterbitkan.

Risiko Penolakan dan Cara Menghindarinya

Penolakan sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik menjadi risiko utama jika persyaratan tidak dipenuhi. Faktor penyebab penolakan antara lain dokumen tidak lengkap, penerapan SOP tidak sesuai, atau fasilitas produksi tidak memenuhi standar hygiene dan keamanan.

Untuk menghindari penolakan, produsen harus memastikan:
• Semua dokumen lengkap dan valid
• SOP CPKB diterapkan sesuai ketentuan
• Fasilitas produksi siap dan memenuhi standar BPOM

PERMATAMAS mendampingi produsen untuk meminimalkan risiko penolakan dengan melakukan pengecekan dokumen, pelatihan implementasi CPKB, dan simulasi audit, sehingga proses sertifikasi berjalan lancar dan peluang diterima BPOM lebih tinggi.

Keunggulan Menggunakan Jasa Profesional untuk Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik

Menggunakan jasa profesional untuk sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik memberikan banyak keuntungan. Bagi produsen kosmetik, pendampingan profesional membantu memastikan proses berjalan lancar, dokumen lengkap, dan persyaratan BPOM terpenuhi tanpa kendala.

Keunggulan menggunakan jasa profesional antara lain:
1. Pendampingan dari persiapan dokumen hingga audit selesai
2. Strategi implementasi CPKB yang tepat dan efektif
3. Meminimalkan risiko penolakan dan mempersingkat waktu sertifikasi

PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional yang mendampingi produsen kosmetik dalam seluruh proses sertifikasi CPKB BPOM, memastikan dokumen lengkap, prosedur sesuai standar, dan produsen mendapatkan kepastian hukum serta kualitas produk yang terjamin.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik?
Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik adalah pengakuan resmi dari BPOM bahwa proses produksi kosmetik memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

2. Mengapa sertifikasi CPKB BPOM penting?
Sertifikasi memastikan produk kosmetik aman, higienis, berkualitas, dan dapat diedarkan secara resmi di Indonesia.

3. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk sertifikasi?
Dokumen utama meliputi identitas perusahaan, SOP produksi, daftar bahan baku, catatan produksi, dan bukti implementasi higiene.

4. Berapa lama proses sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik?
Durasi bervariasi, biasanya beberapa bulan, tergantung kelengkapan dokumen dan kesiapan fasilitas produksi.

5. Berapa biaya sertifikasi CPKB BPOM?
Biaya tergantung skala produksi, jenis produk, dan layanan pendampingan profesional jika digunakan.

6. Apa risiko sertifikasi tidak diterima?
Risiko termasuk dokumen tidak lengkap, SOP tidak sesuai, atau fasilitas produksi tidak memenuhi standar BPOM.

7. Bagaimana cara menghindari penolakan sertifikasi?
Dengan menyiapkan dokumen lengkap, menerapkan SOP CPKB, dan memastikan fasilitas produksi sesuai standar BPOM.

8. Apakah PERMATAMAS membantu seluruh proses sertifikasi?
Ya, PERMATAMAS mendampingi produsen dari persiapan dokumen hingga audit dan penerbitan sertifikat CPKB BPOM.

9. Apa keuntungan menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS?
Proses lebih cepat, aman, dokumen lengkap, risiko penolakan minimal, dan produk kosmetik siap edar resmi.

10. Bagaimana cara memulai layanan sertifikasi CPKB BPOM dengan PERMATAMAS?
Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi, pengecekan dokumen, implementasi SOP, dan pendampingan audit hingga sertifikat diterbitkan.

jasa pengurusan sertifikasi halal

Jasa Lengkap Izin Kosmetik dari Pendirian Hingga Izin Edar Terbit

izin kosmetik·

Jasa Lengkap Izin Kosmetik dari Pendirian Hingga Izin Edar Terbit – Industri kosmetik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri dan kesehatan kulit. Namun di balik peluang besar tersebut, terdapat regulasi yang ketat dan harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha. Pendirian usaha kosmetik tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena menyangkut keamanan produk yang akan digunakan langsung oleh konsumen. Oleh karena itu, legalitas menjadi fondasi utama sebelum produk kosmetik dipasarkan secara luas.

Jasa lengkap izin kosmetik hadir sebagai solusi bagi pelaku usaha yang ingin membangun bisnis secara legal dan berkelanjutan. Mulai dari tahap pendirian usaha, pengurusan legalitas awal, hingga izin edar kosmetik resmi terbit, seluruh proses membutuhkan ketelitian dan pemahaman regulasi yang mendalam. Kesalahan kecil pada tahap awal dapat berdampak pada penolakan izin atau tertundanya peluncuran produk ke pasar.

Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha dapat fokus pada pengembangan produk dan strategi pemasaran tanpa terbebani urusan administratif. Jasa lengkap izin kosmetik membantu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan, aman secara hukum, serta siap mendukung pertumbuhan bisnis kosmetik dalam jangka panjang.

Pendampingan Pendirian Usaha Kosmetik Sesuai Regulasi

Pendirian usaha kosmetik merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan proses perizinan selanjutnya. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa badan usaha, struktur kepemilikan, hingga klasifikasi kegiatan usaha harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Tanpa pendampingan yang tepat, kesalahan pada tahap pendirian dapat berdampak pada terhambatnya proses izin edar kosmetik.

Dalam pendampingan pendirian usaha kosmetik, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan sejak awal, antara lain:
• Penentuan bentuk badan usaha yang sesuai
• Penyesuaian KBLI khusus industri kosmetik
• Pengurusan NIB dan perizinan dasar melalui OSS
• Penyiapan dokumen pendukung usaha

Seluruh aspek tersebut harus saling terintegrasi agar tidak menimbulkan kendala di tahap berikutnya.
Pendampingan profesional memastikan usaha kosmetik berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Dengan struktur usaha yang tepat dan sesuai regulasi, proses pengurusan izin kosmetik menjadi lebih lancar, efisien, dan minim risiko penolakan. Hal ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk melangkah ke tahap produksi dan pemasaran secara legal.

Pengurusan Legalitas Awal Usaha Kosmetik yang Wajib Dimiliki

Sebelum mengajukan izin edar kosmetik, pelaku usaha wajib melengkapi sejumlah legalitas awal sebagai syarat utama. Legalitas ini menjadi bukti bahwa usaha kosmetik dijalankan secara sah dan memenuhi standar administrasi pemerintah. Tanpa kelengkapan legalitas awal, pengajuan izin kosmetik berpotensi ditolak atau tertunda.

Beberapa legalitas awal yang wajib dimiliki usaha kosmetik meliputi:
• Nomor Induk Berusaha (NIB)
• Izin usaha sesuai KBLI kosmetik
• NPWP badan usaha
• Dokumen lokasi dan sarana produksi

Setiap dokumen memiliki fungsi penting dan saling berkaitan dalam proses perizinan.
Pengurusan legalitas awal yang tepat akan mempercepat proses izin kosmetik secara keseluruhan. Selain itu, legalitas yang lengkap meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, pabrik maklon, dan distributor. Dengan fondasi administrasi yang kuat, usaha kosmetik siap berkembang secara profesional dan berkelanjutan di pasar nasional.

Pembuatan Denah Bangunan Industri Kosmetik

Denah bangunan industri kosmetik merupakan salah satu dokumen teknis yang wajib dipenuhi dalam proses perizinan. Denah ini menggambarkan tata letak ruang produksi, penyimpanan bahan baku, pengemasan, hingga area pendukung lainnya. Kesesuaian denah dengan standar yang ditetapkan menjadi penilaian penting dalam kelayakan fasilitas produksi kosmetik.

Dalam pembuatan denah bangunan industri kosmetik, terdapat beberapa elemen yang harus diperhatikan, antara lain:
• Pemisahan area produksi dan non-produksi
• Alur proses yang higienis dan efisien
• Penempatan ruang penyimpanan bahan baku dan produk jadi
• Kesesuaian dengan standar sanitasi dan keamanan

Denah yang tidak sesuai dapat menyebabkan revisi bahkan penolakan izin. Pembuatan denah yang sesuai regulasi membantu memastikan proses produksi kosmetik berjalan aman dan higienis. Selain memenuhi persyaratan perizinan, denah yang baik juga mendukung efisiensi operasional dan kualitas produk. Dengan demikian, usaha kosmetik memiliki kesiapan fasilitas yang memadai untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik

Pengurusan Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)

Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) merupakan fondasi utama dalam industri kosmetik. Tanpa CPKB, proses notifikasi izin edar BPOM tidak dapat dilakukan. PERMATAMAS memahami bahwa banyak pelaku usaha kosmetik mengalami kendala karena standar CPKB yang teknis dan detail. Oleh karena itu, pendampingan dilakukan secara menyeluruh agar pabrik atau fasilitas produksi memenuhi seluruh ketentuan BPOM.

PERMATAMAS mendampingi klien sejak tahap awal persiapan dokumen hingga proses audit. Tim profesional memastikan setiap aspek, mulai dari tata ruang, alur produksi, sanitasi, hingga sistem pengendalian mutu, sesuai dengan standar CPKB yang berlaku. Pendekatan ini membuat klien lebih siap saat proses inspeksi, sehingga risiko temuan dan penundaan dapat diminimalkan.

Tahapan pengurusan CPKB melalui PERMATAMAS meliputi:
1. Analisis kesiapan fasilitas produksi
2. Penyusunan dokumen sistem mutu
3. Pendampingan perbaikan sarana produksi
4. Simulasi audit internal
5. Pendampingan audit resmi BPOM

Dengan pengalaman menangani berbagai skala usaha, PERMATAMAS memastikan proses CPKB berjalan lebih terarah, efisien, dan sesuai regulasi.

Proses Pendaftaran Merek HKI Kosmetik

Dalam industri kosmetik yang kompetitif, merek adalah aset bernilai tinggi. PERMATAMAS membantu pelaku usaha kosmetik mengamankan merek melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar terlindungi secara hukum dan siap berkembang secara nasional maupun global.

Proses pendaftaran merek kosmetik tidak hanya soal pengajuan, tetapi juga strategi. PERMATAMAS melakukan penelusuran awal untuk memastikan merek tidak memiliki kesamaan dengan merek terdaftar sebelumnya. Langkah ini penting untuk menghindari penolakan yang dapat menghambat proses bisnis dan pemasaran produk.

Layanan pendaftaran merek kosmetik melalui PERMATAMAS mencakup:
• Penelusuran merek dan analisis risiko
• Penentuan kelas merek kosmetik yang tepat
• Penyusunan dan pengajuan permohonan ke DJKI
• Pendampingan masa pengumuman
• Penanganan sanggahan atau keberatan

Dengan merek yang terdaftar resmi, produk kosmetik memiliki identitas hukum yang kuat, meningkatkan kepercayaan pasar dan nilai bisnis secara signifikan.

Proses Notifikasi Izin Edar Kosmetik BPOM

Notifikasi izin edar BPOM merupakan tahapan krusial sebelum produk kosmetik dapat dipasarkan secara legal. PERMATAMAS memastikan setiap proses notifikasi dilakukan sesuai regulasi terbaru BPOM, mulai dari validasi dokumen hingga pengunggahan data pada sistem resmi.

Banyak pelaku usaha gagal dalam proses ini karena kesalahan teknis, seperti formula tidak sesuai, klaim berlebihan, atau label yang tidak memenuhi ketentuan. Dengan pengalaman yang dimiliki, PERMATAMAS meminimalkan risiko tersebut melalui pemeriksaan menyeluruh sebelum pengajuan dilakukan.

Tahapan notifikasi izin edar kosmetik meliputi:
1. Pemeriksaan legalitas perusahaan dan CPKB
2. Review formula dan bahan baku
3. Penyesuaian klaim dan label produk
4. Pengajuan notifikasi pada sistem BPOM
5. Monitoring hingga izin edar terbit

Pendekatan yang sistematis membuat proses notifikasi lebih cepat, aman, dan siap dipasarkan di berbagai kanal penjualan.

Pengurusan Sertifikasi Halal Kosmetik

Sertifikasi halal kini menjadi nilai tambah penting dalam industri kosmetik, terutama untuk memperluas pangsa pasar nasional dan internasional. PERMATAMAS menyediakan layanan pendampingan sertifikasi halal kosmetik sesuai ketentuan BPJPH dan LPH yang berlaku.

Proses sertifikasi halal tidak hanya menilai bahan baku, tetapi juga proses produksi dan sistem jaminan halal perusahaan. PERMATAMAS membantu klien memahami dan menyiapkan seluruh aspek tersebut agar proses berjalan lancar tanpa hambatan administratif.

Pendampingan sertifikasi halal kosmetik meliputi:
• Identifikasi bahan baku dan supplier
• Penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
• Pendampingan audit halal
• Koordinasi dengan LPH dan BPJPH
• Monitoring hingga sertifikat halal terbit

Dengan sertifikat halal, produk kosmetik memiliki daya saing lebih tinggi dan kepercayaan konsumen yang lebih kuat. PERMATAMAS memastikan seluruh proses dilakukan legal, transparan, dan berorientasi jangka panjang bagi pertumbuhan bisnis klien.

Alasan Pengurusan Izin Kosmetik Sering Terkendala

Pengurusan izin kosmetik sering kali menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha, terutama bagi brand baru dan UMKM. Kompleksitas regulasi BPOM, perubahan aturan, serta banyaknya dokumen teknis membuat proses ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Banyak pelaku usaha mengira izin kosmetik hanya soal pengajuan administrasi, padahal terdapat tahapan teknis yang wajib dipenuhi sejak awal.

Salah satu penyebab utama kendala adalah kurangnya pemahaman terhadap standar teknis kosmetik. Kesalahan kecil pada formula, klaim manfaat, atau label produk dapat menyebabkan penolakan atau permintaan perbaikan berulang. Hal ini bukan hanya memperpanjang waktu pengurusan, tetapi juga berdampak pada biaya dan jadwal peluncuran produk ke pasar.

Beberapa kendala umum yang sering terjadi antara lain:
• Formula tidak sesuai regulasi atau mengandung bahan dibatasi
• Dokumen legal perusahaan tidak lengkap
• Label dan klaim produk tidak sesuai ketentuan BPOM
• Fasilitas produksi belum memenuhi standar CPKB
• Kesalahan teknis saat pengajuan di sistem BPOM

Tanpa pendampingan profesional, kendala-kendala ini berpotensi menghambat pertumbuhan bisnis secara signifikan.

Keunggulan Menggunakan Jasa Lengkap Izin Kosmetik Profesional

Menggunakan jasa lengkap izin kosmetik profesional memberikan keuntungan strategis bagi pelaku usaha. PERMATAMAS menghadirkan layanan terintegrasi dari pendirian usaha hingga izin edar terbit, sehingga klien tidak perlu berpindah-pindah vendor atau menghadapi risiko miskomunikasi antar pihak.

Keunggulan utama jasa profesional terletak pada pengalaman dan pemahaman regulasi yang mendalam. PERMATAMAS tidak hanya membantu pengurusan dokumen, tetapi juga memberikan arahan strategis agar setiap tahapan sesuai standar sejak awal. Pendekatan ini membuat proses lebih efisien, terukur, dan minim risiko penolakan.

Keunggulan menggunakan jasa PERMATAMAS antara lain:
• Pendampingan menyeluruh dari awal hingga akhir
• Tim berpengalaman di bidang regulasi kosmetik
• Proses transparan dan dapat dipantau
• Minim kesalahan administratif dan teknis
• Aman untuk pengembangan bisnis jangka panjang

Dengan sistem kerja profesional, pelaku usaha dapat fokus pada inovasi produk dan pemasaran tanpa terbebani urusan legalitas.

Siapa Saja yang Cocok Menggunakan Jasa Izin Kosmetik Ini

Jasa lengkap izin kosmetik dari PERMATAMAS dirancang untuk menjangkau berbagai skala dan model bisnis. Tidak hanya untuk perusahaan besar, layanan ini juga sangat relevan bagi UMKM, brand baru, hingga pelaku maklon yang ingin memastikan produknya legal dan siap bersaing di pasar nasional.

Bagi pelaku usaha yang ingin berkembang cepat, legalitas bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dengan dukungan tim profesional, proses perizinan dapat berjalan seiring dengan strategi bisnis, tanpa menghambat waktu peluncuran produk.

Layanan ini cocok digunakan oleh:
• UMKM kosmetik pemula
• Brand kosmetik lokal dan private label
• Pabrik maklon kosmetik
• Distributor dan pemilik merek
• Perusahaan kosmetik skala nasional

Dengan pendekatan profesional dan sistematis, PERMATAMAS menjadi mitra legalitas yang siap mendukung pertumbuhan bisnis kosmetik secara berkelanjutan.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ

1. Apa itu jasa lengkap izin kosmetik?
Jasa lengkap izin kosmetik adalah layanan pendampingan menyeluruh mulai dari pendirian usaha, pengurusan legalitas, CPKB, merek HKI, hingga notifikasi izin edar kosmetik BPOM.

2. Apakah UMKM bisa mengurus izin kosmetik melalui PERMATAMAS?
Ya, PERMATAMAS melayani UMKM, brand baru, hingga perusahaan nasional dengan standar profesional yang sama.

3. Berapa lama proses pengurusan izin kosmetik BPOM?
Waktu pengurusan bervariasi tergantung kesiapan dokumen dan produk, namun dengan pendampingan profesional proses dapat lebih cepat dan terarah.

4. Apakah PERMATAMAS membantu pendirian PT kosmetik?
Ya, PERMATAMAS menyediakan pendampingan pendirian badan usaha kosmetik sesuai regulasi yang berlaku.

5. Apa itu CPKB dan mengapa wajib?
CPKB adalah Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, sebagai bukti bahwa fasilitas produksi memenuhi standar keamanan dan mutu produk.

6. Apakah merek kosmetik harus didaftarkan terlebih dahulu?
Sangat disarankan, karena pendaftaran merek melindungi brand dari sengketa hukum dan meningkatkan nilai bisnis.

7. Apakah jasa ini mencakup sertifikasi halal kosmetik?
Ya, PERMATAMAS juga membantu pengurusan sertifikasi halal kosmetik sesuai ketentuan terbaru.

8. Apakah izin kosmetik bisa ditolak?
Bisa, jika terdapat kesalahan formula, dokumen, klaim, atau label. Pendampingan profesional membantu meminimalkan risiko penolakan.

9. Apakah proses pengurusan izin bisa dipantau?
Ya, proses pengurusan dilakukan secara transparan dan dapat dipantau oleh klien.

10. Mengapa harus menggunakan jasa PERMATAMAS?
Karena PERMATAMAS berpengalaman, memahami regulasi kosmetik secara teknis dan praktis, serta memberikan layanan aman untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang.

jasa pengurusan sertifikasi halal

Kosmetik Perlu Izin Apa dan Bagaimana Cara Mengurusnya

industri kosmetik·

Kosmetik Perlu Izin Apa dan Bagaimana Cara Mengurusnya  – Mengurus izin kosmetik adalah langkah krusial bagi produsen yang ingin produk mereka beredar resmi di Indonesia. Tanpa izin edar, kosmetik tidak diperbolehkan dijual, baik secara offline maupun online, karena BPOM memastikan setiap produk aman, bermutu, dan tidak membahayakan konsumen.

Proses pengurusan izin kosmetik mencakup beberapa tahap yang harus dilalui secara berurutan, dimulai dari persiapan lokasi produksi hingga penerbitan izin edar resmi. Setiap langkah memiliki persyaratan dokumen dan standar yang wajib dipenuhi untuk meminimalkan risiko penolakan.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum mengurus izin kosmetik:
• Menentukan lokasi produksi yang sesuai standar industri kosmetik.
• Membuat denah bangunan sesuai kaedah Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
• Mengajukan SPA CPKB sebagai bukti kepatuhan fasilitas produksi.
• Audit BPOM untuk memverifikasi standar produksi dan sanitasi.
• Pengajuan izin edar kosmetik resmi setelah sertifikat CPKB diterbitkan.

Mengikuti alur ini secara benar tidak hanya memastikan kosmetik legal dan aman, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap brand. Produsen dapat memanfaatkan jasa profesional seperti PERMATAMAS untuk mempercepat proses dan mengurangi risiko kesalahan dokumen.

Izin Kosmetik yang Wajib Dimiliki

Setiap kosmetik yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar dari BPOM. Izin ini menjadi bukti legalitas dan memastikan bahwa produk telah melalui uji keamanan dan mutu yang sesuai standar. Tanpa izin edar, kosmetik tidak diperbolehkan diedarkan, dan produsen dapat terkena sanksi hukum.

Beberapa poin penting terkait izin edar kosmetik:
• Legalitas Produk: Menjamin kosmetik dapat diedarkan secara resmi di seluruh Indonesia.
• Keamanan Konsumen: Produk telah melalui uji BPOM untuk bahan dan formula yang aman.
• Penerimaan Pasar: Konsumen lebih percaya membeli kosmetik dengan izin resmi.
• Kepatuhan Regulasi: Memastikan produsen mematuhi standar CPKB dan regulasi BPOM.
• Kemudahan Ekspansi: Produk dengan izin edar mudah dipasarkan di marketplace, toko, atau distributor.

Izin edar kosmetik merupakan prasyarat wajib sebelum produk dipasarkan. Produsen yang belum memiliki izin sebaiknya segera menyiapkan dokumen dan fasilitas produksi sesuai standar, atau memanfaatkan jasa profesional seperti PERMATAMAS untuk memastikan semua prosedur terpenuhi dengan benar.

Langkah Pertama Menentukan Bangunan Produksi

Langkah awal dalam pengurusan izin kosmetik adalah menentukan bangunan atau lokasi produksi. Lokasi ini harus memenuhi standar industri kosmetik agar mempermudah proses audit dan penerbitan sertifikat CPKB oleh BPOM.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan lokasi produksi:
1. Memastikan lokasi memiliki izin resmi untuk kegiatan industri kosmetik.
2. Menentukan ruang produksi, gudang bahan baku, dan area penyimpanan produk jadi secara terpisah.
3. Menyediakan fasilitas sanitasi dan kebersihan sesuai standar CPKB.
4. Menyusun alur produksi yang mencegah kontaminasi silang antara produk.
5. Memastikan ruangan administrasi, laboratorium, dan kontrol mutu tersedia dan sesuai standar.

Menentukan bangunan produksi yang tepat sejak awal membantu proses audit BPOM berjalan lancar. Selain itu, lokasi yang memenuhi kaedah CPKB menjadi fondasi agar sertifikat SPA CPKB dapat diterbitkan tanpa revisi. Produsen dapat bekerja sama dengan konsultan profesional seperti PERMATAMAS untuk memastikan lokasi produksi siap memenuhi semua persyaratan BPOM.

Langkah Kedua Membuat Denah Bangunan Sesuai CPKB

Setelah lokasi produksi siap, langkah berikutnya adalah membuat denah bangunan industri kosmetik sesuai CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik). Denah ini menjadi dokumen resmi yang diajukan ke BPOM dan menjadi panduan audit. Denah yang tepat membantu memastikan alur produksi bersih, aman, dan sesuai standar industri.

Beberapa poin penting dalam membuat denah CPKB:
1. Menentukan area produksi, penyimpanan bahan baku, dan gudang produk jadi.
2. Membuat jalur alur produksi yang bersih, dari penerimaan bahan baku hingga produk jadi.
3. Menyediakan fasilitas sanitasi seperti wastafel, toilet, dan area cuci.
4. Memisahkan area untuk produk berbeda agar tidak terjadi kontaminasi silang.
5. Menyediakan ruang administrasi dan laboratorium kontrol mutu.

Denah yang lengkap mempermudah petugas BPOM melakukan audit dan mempercepat penerbitan sertifikat CPKB. Produsen dapat bekerja sama dengan konsultan profesional agar denah memenuhi semua persyaratan teknis.

Selain untuk audit, denah ini juga berfungsi sebagai panduan internal perusahaan agar alur kerja produksi lebih terstruktur, aman, dan sesuai standar kualitas. Dengan denah yang tepat, risiko revisi dokumen berkurang, sehingga proses pengurusan izin edar kosmetik menjadi lebih efisien.

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik

Langkah ketiga Mengajukan SPA CPKB ke BPOM

Setelah denah bangunan selesai, tahap berikutnya adalah mengajukan SPA CPKB (Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) ke BPOM. SPA CPKB menjadi bukti legal bahwa fasilitas produksi kosmetik sudah sesuai standar dan siap diaudit.

Langkah-langkah pengajuan SPA CPKB:
1. Lengkapi formulir permohonan SPA CPKB melalui portal resmi BPOM atau datang langsung ke kantor BPOM.
2. Lampirkan denah bangunan produksi sesuai CPKB.
3. Sertakan daftar sarana dan peralatan produksi yang digunakan.
4. Lampirkan data teknis produk seperti formula, jenis kosmetik, dan jumlah produksi.
5. Tunggu jadwal audit dari petugas BPOM.

Pengajuan SPA CPKB yang lengkap akan mempercepat proses audit. Dokumen yang rapi dan sesuai standar menunjukkan komitmen produsen terhadap produksi kosmetik yang aman dan legal.
Selain itu, SPA CPKB menjadi dasar untuk pengajuan izin edar kosmetik. Dengan sertifikat ini, produsen dapat membuktikan kepatuhan terhadap standar produksi yang baik, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mempermudah distribusi produk.

Audit BPOM dan Penerbitan Sertifikat CPKB

Setelah SPA CPKB diajukan, BPOM akan melakukan audit lokasi produksi. Audit ini memeriksa apakah fasilitas dan proses produksi kosmetik memenuhi standar CPKB. Tahap ini krusial sebelum sertifikat resmi diterbitkan.

Beberapa aspek yang diperiksa selama audit:
• Kebersihan dan sanitasi fasilitas produksi.
• Tata letak dan alur produksi sesuai denah CPKB.
• Kompetensi tenaga teknis yang menangani produksi.
• Penggunaan bahan baku dan peralatan sesuai standar.
• Dokumentasi proses produksi dan kontrol mutu.

Jika audit selesai dan memenuhi persyaratan, BPOM akan menerbitkan sertifikat CPKB. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa fasilitas produksi telah patuh terhadap standar CPKB dan siap memproduksi kosmetik secara legal.

Sertifikat CPKB mempermudah pengajuan izin edar kosmetik. Produsen yang menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS akan lebih mudah memastikan semua dokumen dan audit berjalan lancar, sehingga risiko penolakan berkurang dan proses distribusi produk lebih cepat.

Mengajukan Izin Edar Kosmetik ke BPOM

Setelah sertifikat CPKB diterbitkan, langkah berikutnya adalah mengajukan izin edar kosmetik ke BPOM. Izin edar ini menjadi bukti legalitas produk dan memastikan kosmetik dapat dipasarkan secara resmi. Tanpa izin edar, kosmetik tidak diperbolehkan dijual, baik di toko fisik maupun marketplace.

Beberapa langkah penting dalam pengajuan izin edar kosmetik:
• Persiapkan dokumen lengkap: sertifikat CPKB, formulasi produk, label, akta perusahaan, NPWP, dan izin usaha.
• Daftar melalui sistem e-registration BPOM: unggah semua dokumen secara digital agar proses lebih cepat.
• Verifikasi dokumen oleh petugas BPOM: memastikan semua persyaratan teknis dan administratif terpenuhi.
• Evaluasi formula dan label produk: BPOM memeriksa keamanan bahan, klaim produk, dan kepatuhan regulasi kosmetik.
• Terbitkan nomor izin edar resmi: nomor ini wajib dicantumkan pada label sebelum produk diedarkan.

Mengurus izin edar kosmetik dapat memakan waktu, tergantung kelengkapan dokumen dan respons BPOM. Untuk meminimalkan risiko kesalahan dan mempercepat proses, produsen bisa menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS, yang berpengalaman membantu dari tahap denah bangunan, SPA CPKB, hingga penerbitan izin edar.

Dengan izin edar resmi, produsen dapat memastikan kosmetik mereka legal, aman, dan siap dipasarkan, memberikan kepercayaan konsumen serta memperluas jangkauan distribusi produk.

Produk Kosmetik Resmi Siap Diedarkan

Setelah izin edar diterbitkan, kosmetik baru boleh dipasarkan secara resmi. Legalitas ini penting untuk melindungi produsen dari risiko hukum dan memberikan jaminan keamanan bagi konsumen. Produk yang memiliki izin edar dapat diedarkan melalui toko, distributor, atau marketplace dengan mencantumkan nomor izin pada label.

Beberapa poin penting untuk produk kosmetik resmi:
• Legalitas dan keamanan: setiap kosmetik telah melewati audit BPOM dan memenuhi standar CPKB.
• Label wajib mencantumkan nomor izin edar: agar konsumen dapat mengecek keaslian dan legalitas produk.
• Perubahan formula atau kemasan harus dilaporkan: agar izin edar tetap valid.
• Kepercayaan konsumen meningkat: izin edar menjadi bukti mutu dan keamanan produk.
• Proses pengurusan lebih mudah dengan jasa profesional: PERMATAMAS membantu produsen dari tahap denah bangunan, pengajuan SPA CPKB, hingga izin edar kosmetik resmi.

Dengan menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS, produsen dapat memastikan setiap tahap pengurusan berjalan lancar, dokumen lengkap, dan produk siap diedarkan secara legal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas brand tetapi juga memudahkan ekspansi pasar dan menjaga reputasi produk.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu izin edar kosmetik BPOM?
Izin edar BPOM adalah persetujuan resmi agar produk kosmetik dapat dipasarkan di Indonesia dengan aman dan legal.

2. Mengapa kosmetik perlu izin BPOM?
Agar produk aman, memenuhi standar mutu, dan tidak membahayakan konsumen.

3. Langkah pertama mengurus izin kosmetik apa?
Menentukan lokasi atau bangunan produksi sesuai standar industri kosmetik.

4. Apa itu SPA CPKB?
Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, bukti fasilitas produksi telah sesuai standar BPOM.

5. Bagaimana membuat denah bangunan sesuai CPKB?
Menyusun area produksi, gudang, laboratorium, dan alur kerja sesuai standar sanitasi dan produksi kosmetik.

6. Apakah audit BPOM wajib sebelum izin edar?
Ya, audit memastikan fasilitas dan proses produksi sesuai standar CPKB.

7. Bagaimana cara mengajukan izin edar kosmetik?
Melalui sistem e-registration BPOM dengan melampirkan dokumen lengkap termasuk sertifikat CPKB.

8. Berapa lama proses izin edar kosmetik?
Biasanya 1–3 bulan tergantung kelengkapan dokumen dan hasil evaluasi BPOM.

9. Apakah kosmetik bisa diedarkan sebelum izin edar?
Tidak, produk harus memiliki izin edar resmi agar legal dipasarkan.

10. Bisakah menggunakan jasa profesional untuk izin kosmetik?
Ya, PERMATAMAS dapat membantu dari denah, SPA CPKB, hingga izin edar untuk memastikan proses cepat dan aman.

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik

izin kosmetik·

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik – Untuk mendapatkan izin edar kosmetik dari BPOM, setiap perusahaan harus melalui proses registrasi resmi melalui situs notifkos.pom.go.id. Langkah awal adalah membuat akun perusahaan atau Head Account, di mana perusahaan harus mengisi data lengkap dan mengunggah dokumen legalitas seperti NIB, NPWP, akta pendirian, serta KTP direktur atau komisaris. Jika perusahaan memiliki unit tambahan atau anak perusahaan, Sub Account atau Sub Perusahaan juga perlu dibuat sesuai status usaha, misalnya produsen, importir, atau maklon. Proses pendaftaran akun ini merupakan fondasi penting karena seluruh pengajuan notifikasi produk nantinya akan terhubung ke akun tersebut.

Setelah akun siap, perusahaan dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran produk kosmetik. Di sistem e-BPOM, formulir notifikasi online harus diisi dengan lengkap, mencakup nama produk, merek, kategori, fungsi, cara pakai, serta informasi produsen atau maklon. Selanjutnya, dokumen pendukung seperti Sertifikat CPKB, hasil uji stabilitas, label, kemasan, dan surat perjanjian kerja sama (jika menggunakan maklon) perlu diunggah. Sistem akan mengeluarkan Surat Perintah Bayar (SPB) untuk pembayaran PNBP, yang harus dilunasi agar proses verifikasi dapat berjalan. Penting bagi perusahaan untuk memastikan semua data dan dokumen sesuai regulasi agar proses evaluasi BPOM tidak terhambat.

Tahap terakhir adalah verifikasi dan penerbitan Nomor Notifikasi (NA). BPOM akan menilai kelengkapan dokumen dan validitas informasi yang diajukan. Jika disetujui, Nomor Notifikasi diberikan dalam waktu sekitar 14–30 hari kerja dan dikirim melalui email perusahaan. NA ini menjadi bukti legalitas produk kosmetik untuk distribusi dan pemasaran di Indonesia. Selama menunggu, perusahaan disarankan memantau status pengajuan melalui sistem e-BPOM atau aplikasi BPOM Mobile dan memastikan semua dokumen tersimpan dengan baik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara benar, proses registrasi izin BPOM kosmetik akan lebih lancar dan minim risiko penolakan.

H2. Langkah-langkah Registrasi Izin BPOM Kosmetik

Registrasi Akun Perusahaan di Sistem e-BPOM

Proses pertama dalam pengajuan izin edar kosmetik adalah melakukan registrasi akun perusahaan melalui sistem resmi BPOM di notifkos.pom.go.id. Akun ini menjadi dasar agar perusahaan dapat mengakses formulir notifikasi produk dan mengunggah dokumen pendukung secara online. Registrasi yang lengkap dan tepat akan mempercepat proses verifikasi dan mengurangi risiko penolakan.

Berikut langkah-langkah registrasinya:
1. Kunjungi situs resmi notifkos.pom.go.id untuk memulai pendaftaran.
2. Buat Head Account dengan mengisi data perusahaan secara lengkap, termasuk nama, alamat, NIB, NPWP, dan kontak resmi. Unggah juga dokumen legalitas usaha seperti KTP direktur atau komisaris agar akun tervalidasi.
3. Setelah akun aktif, buat Sub Account jika perusahaan memiliki unit tambahan atau anak perusahaan yang juga akan mengurus produk kosmetik. Sub Account membantu pengelolaan lebih efisien dan terstruktur.
4. Jika perusahaan memiliki status produsen, importir, atau maklon, buat Sub Perusahaan dan lengkapi data sesuai status usaha. Sub Perusahaan ini memungkinkan setiap unit usaha terdaftar resmi dan siap melakukan pengajuan notifikasi produk.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas secara tepat, perusahaan dapat memastikan proses pendaftaran akun berjalan lancar, dokumen diverifikasi dengan cepat, dan persiapan untuk tahap pendaftaran produk berikutnya siap dilakukan.

Pendaftaran Produk (Notifikasi Kosmetik)

Setelah akun perusahaan aktif, langkah berikutnya adalah mendaftarkan produk kosmetik melalui sistem e-BPOM. Tahap ini merupakan inti dari proses izin edar karena di sinilah perusahaan mengajukan notifikasi produk dan mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan. Pendaftaran produk harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar proses verifikasi oleh BPOM berjalan lancar.

Berikut langkah-langkah pendaftaran produk:
1. Lengkapi Formulir Notifikasi Online
o Masuk ke sistem e-BPOM dan isi seluruh detail produk secara lengkap, termasuk nama produk, merek, kategori, manfaat, cara pakai, serta informasi produsen atau maklon. Informasi yang akurat akan mempermudah evaluasi BPOM dan mengurangi risiko penolakan.
2. Unggah Dokumen Pendukung
o Siapkan dan unggah dokumen yang dibutuhkan, seperti Sertifikat CPKB dari perusahaan atau maklon, hasil uji stabilitas produk, desain label dan kemasan, serta surat perjanjian kerja sama jika menggunakan jasa maklon. Dokumen lengkap menjadi kunci agar produk cepat diverifikasi.
3. Dapatkan SPB (Surat Perintah Bayar)
o Setelah semua data dan dokumen lengkap, sistem akan mengeluarkan SPB yang memuat nominal pembayaran PNBP sesuai jumlah produk yang didaftarkan. SPB ini wajib untuk proses pembayaran berikutnya.
4. Lakukan Pembayaran PNBP
o Bayar PNBP sesuai nominal yang tercantum di SPB melalui kanal pembayaran resmi yang disediakan. Pembayaran yang tepat dan tercatat dengan baik menjadi syarat agar notifikasi produk diproses oleh BPOM.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas secara benar, perusahaan dapat memastikan pembuatan notifikasi produk berjalan lancar, dokumen diverifikasi tepat waktu, dan persiapan untuk mendapatkan Nomor Notifikasi (NA) berjalan tanpa hambatan.

Verifikasi & Evaluasi oleh BPOM

Setelah produk didaftarkan dan dokumen pendukung diunggah, langkah berikutnya adalah verifikasi dan evaluasi oleh BPOM. Tahap ini sangat penting karena BPOM akan menilai apakah semua informasi dan dokumen yang diajukan sudah lengkap, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses evaluasi ini memastikan produk kosmetik aman untuk diedarkan dan memenuhi standar legalitas.

Berikut langkah-langkah verifikasi:

1. Evaluasi Dokumen oleh BPOM
o BPOM akan menilai kelengkapan dokumen, mulai dari formulir notifikasi online, Sertifikat CPKB, hasil uji stabilitas, hingga desain label dan kemasan.
o Setiap dokumen diperiksa secara cermat untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

2. Pastikan Informasi Sesuai Regulasi
o Perusahaan harus memastikan semua data dan dokumen yang diunggah akurat dan valid.
o Dokumen yang lengkap dan sesuai regulasi akan mempercepat proses verifikasi, sedangkan data yang kurang atau tidak tepat bisa menyebabkan penolakan atau revisi berulang.

Dengan mempersiapkan dokumen secara lengkap dan teliti, proses verifikasi BPOM akan lebih cepat, sehingga perusahaan bisa segera mendapatkan Nomor Notifikasi (NA) untuk produk kosmetiknya.

Terima Nomor Notifikasi (NA)

• Setelah data diverifikasi dan disetujui, BPOM akan menerbitkan Nomor Notifikasi (NA).
• Proses ini biasanya memakan waktu 14–30 hari kerja.
• NA akan dikirimkan melalui email perusahaan dan dapat digunakan sebagai bukti legalitas produk untuk distribusi.

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik
Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik

Dokumen Penting yang Perlu Disiapkan

Untuk memastikan proses registrasi izin BPOM kosmetik berjalan lancar, perusahaan harus menyiapkan dokumen secara lengkap dan sesuai regulasi. Dokumen ini menjadi dasar agar BPOM dapat memverifikasi legalitas perusahaan, keamanan produk, dan kesesuaian produksi sesuai standar CPKB. Berikut kategori dokumen yang perlu disiapkan:

1. Legalitas Usaha

• Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai bukti perusahaan terdaftar secara resmi di OSS.
• NPWP perusahaan, untuk keperluan administrasi pajak dan verifikasi identitas perusahaan.
• Akta Pendirian Perusahaan, yang menunjukkan struktur hukum dan status badan usaha.
• Surat Izin Usaha, agar BPOM dapat memverifikasi perusahaan memiliki izin operasional sah.

2. Dokumen Produk

• Formulasi produk (kualitatif dan kuantitatif) yang menjelaskan komposisi bahan dan fungsinya.
• Hasil uji stabilitas produk, untuk menentukan masa kadaluwarsa dan kualitas produk.
• Label dan kemasan yang sesuai regulasi BPOM, termasuk informasi klaim, komposisi, dan peringatan penggunaan.

3. Dokumen Pihak Terkait

• KTP Komisaris/Direktur perusahaan, untuk verifikasi identitas pihak yang bertanggung jawab.
• Surat perjanjian maklon (jika menggunakan jasa maklon), sebagai bukti kerjasama resmi.
• Sertifikat CPKB maklon, untuk memastikan proses produksi maklon memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Tips Tambahan Agar Proses Registrasi Lancar

1. Gunakan sistem notifkos.pom.go.id untuk pendaftaran online, hindari pengajuan manual agar lebih cepat dan aman.
2. Pastikan dokumen lengkap dan sesuai regulasi, sehingga proses verifikasi oleh BPOM berjalan lancar dan minim revisi.
3. Pantau status pengajuan secara rutin melalui sistem e-BPOM atau aplikasi BPOM Mobile agar bisa segera menindaklanjuti jika ada permintaan perbaikan.
4. Simpan bukti pembayaran PNBP dan semua dokumen sebagai arsip perusahaan, penting untuk administrasi internal dan audit BPOM di kemudian hari.
Dengan menyiapkan dokumen dan mengikuti tips di atas, perusahaan dapat memastikan proses registrasi izin edar kosmetik lebih efisien, cepat, dan sesuai ketentuan BPOM.

Jasa Pengurusan Izin Kosmetik Pengalaman

Mengurus izin edar kosmetik di Indonesia membutuhkan pengetahuan mendalam tentang regulasi BPOM, dokumen yang lengkap, dan prosedur online yang tepat. Banyak perusahaan atau pelaku usaha yang mengalami kesulitan karena dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai standar, sehingga proses verifikasi menjadi tertunda atau bahkan ditolak. Di sinilah jasa pengurusan izin kosmetik berpengalaman menjadi solusi efektif untuk mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran produk.

Dengan pengalaman bertahun-tahun, penyedia jasa seperti PERMATAMAS telah membantu berbagai perusahaan mengurus izin edar kosmetik mulai dari Golongan A hingga Golongan B, baik untuk produsen lokal maupun importir. Beberapa keuntungan menggunakan jasa berpengalaman antara lain:
• Persiapan Dokumen Lengkap: Semua dokumen legalitas, formulasi produk, Sertifikat CPKB, hasil uji stabilitas, label, dan kemasan disiapkan sesuai regulasi BPOM.
• Proses Lebih Cepat: Pengalaman dalam mengisi formulir notifikasi online di notifkos.pom.go.id meminimalkan kesalahan dan mempercepat penerbitan Nomor Notifikasi (NA).
• Pendampingan Profesional: Tim ahli PERMATAMAS memastikan semua tahap mulai dari pendaftaran akun, pengunggahan dokumen, hingga pembayaran PNBP dilakukan dengan tepat dan aman.

Menggunakan jasa berpengalaman seperti PERMATAMAS membuat perusahaan lebih fokus pada pengembangan produk, tanpa harus khawatir dengan prosedur teknis izin edar. Hasilnya, produk kosmetik bisa segera beredar secara legal dan aman di pasaran, dengan risiko penolakan atau revisi dokumen yang minimal.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

FAQ 10

1. Apa itu izin BPOM kosmetik?
Izin BPOM kosmetik adalah persetujuan resmi dari BPOM agar produk kosmetik dapat diedarkan di Indonesia.

2. Di mana saya bisa mendaftar izin BPOM kosmetik?
Pendaftaran dilakukan secara online di notifkos.pom.go.id.

3. Apa itu Nomor Notifikasi (NA)?
Nomor Notifikasi adalah nomor resmi yang diberikan BPOM setelah produk kosmetik disetujui untuk edar.

4. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pendaftaran?
Dokumen legalitas usaha, formulasi produk, hasil uji stabilitas, label & kemasan, KTP direktur, dan Sertifikat CPKB.

5. Apakah bisa menggunakan jasa maklon?
Bisa. Jika menggunakan maklon, perlu melampirkan surat perjanjian dan Sertifikat CPKB maklon.

6. Berapa lama proses verifikasi BPOM?
Proses verifikasi biasanya memakan waktu 14–30 hari kerja setelah dokumen lengkap.

7. Bagaimana cara membayar PNBP?
PNBP dibayarkan sesuai SPB yang diterbitkan sistem notifkos.pom.go.id melalui kanal pembayaran resmi.

8. Apa itu Sub Account dan Sub Perusahaan?
Sub Account digunakan untuk unit tambahan, sedangkan Sub Perusahaan untuk produsen, importir, atau maklon yang ikut mendaftar produk.

9. Bagaimana cara mengecek status pengajuan?
Status pengajuan dapat dipantau melalui sistem e-BPOM atau aplikasi BPOM Mobile.

10. Apakah dokumen harus sesuai regulasi BPOM?
Ya, dokumen yang lengkap dan sesuai regulasi meminimalkan risiko penolakan atau revisi.

jasa urus izin edar pkrt

Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan A

Apa Itu CPKB?·

Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan A – Mengurus SPA CPKB Golongan A merupakan langkah penting bagi pelaku industri kosmetik yang ingin memastikan bahwa fasilitas produksinya memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa proses produksi berjalan sesuai regulasi, higienis, dan konsisten. Tanpa SPA CPKB, perusahaan tidak dapat memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik secara legal di Indonesia.

Dalam prosesnya, setiap perusahaan harus menyiapkan sejumlah persyaratan administratif maupun teknis. Persyaratan tersebut meliputi profil perusahaan, struktur organisasi, tata letak fasilitas produksi, hingga dokumen pendukung yang membuktikan kelayakan proses produksi. Meski terlihat kompleks, persyaratan ini sebenarnya dirancang untuk memastikan keamanan, mutu, dan konsistensi produk yang akhirnya dikonsumsi masyarakat.

Prosedur pengurusan SPA CPKB Golongan A kini juga semakin mudah berkat sistem digital dari Badan POM. Pelaku usaha hanya perlu menyiapkan seluruh dokumen, memastikan kelengkapan fasilitas produksi, lalu mengunggah berkas melalui sistem yang sudah disediakan. Dengan persiapan yang baik, proses pengajuan dapat berjalan lancar dan menghasilkan persetujuan dalam waktu yang relatif singkat.

Apa Itu SPA CPKB Golongan A dan Siapa yang Wajib Mengurusnya

SPA CPKB Golongan A adalah Surat Persetujuan Aplikasi yang menegaskan bahwa fasilitas produksi kosmetik telah memenuhi standar dasar CPKB sesuai ketentuan BPOM. Kategori Golongan A mencakup perusahaan dengan ruang lingkup produksi tertentu yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih rendah dibanding jenis produksi kosmetik lainnya. Meski demikian, persyaratannya tetap detail dan wajib dipenuhi agar proses produksi dapat berjalan secara legal.

Pelaku usaha yang wajib mengurus SPA CPKB Golongan A biasanya merupakan perusahaan yang baru memulai produksi kosmetik atau sedang melakukan perubahan fasilitas. Di tengah proses penilaiannya, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan seperti:

• Ketersediaan fasilitas produksi minimal
• Penjaminan kebersihan dan sanitasi pabrik
• Sistem dokumentasi dan pengawasan mutu

Bagi pelaku industri, keberadaan dokumen ini memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar. Dengan memiliki SPA CPKB Golongan A, perusahaan dapat mengajukan izin edar kosmetik secara resmi dan memperluas distribusi produk tanpa kendala birokrasi. Ini menjadi pondasi penting bagi brand kosmetik yang ingin tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Cara Mudah Mengurus SPA CPKB Golongan A

Mengurus SPA CPKB Golongan A kini jauh lebih sederhana dibanding beberapa tahun lalu. Perusahaan hanya perlu memastikan seluruh dokumen administratif tersedia dan fasilitas produksi telah siap diperiksa secara teknis. Proses pengajuan dilakukan melalui sistem yang telah disediakan BPOM sehingga meminimalkan prosedur manual yang memakan waktu.

Agar proses berjalan lancar, perusahaan sebaiknya memahami alur pengurusan sejak awal. Di tengah proses penyusunan berkas, terdapat beberapa langkah inti yang harus diperhatikan.

Tahapan Mengurus SPA CPKB Golongan A

1. Menyiapkan Dokumen Dasar
Sebagai langkah awal, pelaku usaha wajib menyiapkan seluruh dokumen yang menjadi syarat utama, seperti:
• NIB dengan klasifikasi KBLI 20232 (Bidang Industri Kosmetik).
• Surat permohonan resmi.
• Denah bangunan fasilitas produksi kosmetik yang sudah mendapatkan persetujuan BPOM.
• Dokumen Sistem Manajemen Mutu CPKB, termasuk Protap, SOP, serta catatan mutu pendukung.
• Penanggung Jawab Teknis (PJT) Apoteker.

2. Pengajuan Melalui Sistem OSS
Setelah dokumen lengkap, proses pengajuan dilakukan melalui portal OSS RBA dengan cara:
• Masuk ke akun oss.go.id.
• Buka menu PB UMKU, kemudian pilih Permohonan Baru.
• Pilih KBLI 20232 sesuai kegiatan usaha.
• Lanjutkan ke Proses Perizinan Berusaha UMKU, isi uraian kegiatan, dan unggah seluruh dokumen persyaratan dalam format PDF.

3. Proses Pemeriksaan oleh BPOM
Usai pengajuan dikirim, pelaku usaha melakukan koordinasi dengan UPT BPOM wilayah masing-masing.
UPT akan menjadwalkan dan melaksanakan pemeriksaan sarana (audit) untuk memastikan kesesuaian fasilitas dengan standar CPKB.

4. Tindak Lanjut Jika Ditemukan Ketidaksesuaian
Apabila dalam audit terdapat ketidaksesuaian, BPOM akan menerbitkan CAPA (Corrective Action Preventive Action).
Pelaku usaha harus melakukan perbaikan sesuai poin CAPA, kemudian mengonfirmasi kembali kepada UPT untuk proses verifikasi ulang.

5. Penerbitan Sertifikat SPA CPKB
Setelah semua perbaikan dinyatakan sesuai, UPT BPOM menerbitkan AHP (Analisa Hasil Pemeriksaan).
Selanjutnya, AHP disampaikan ke Deputi 2 BPOM untuk evaluasi akhir, sebelum SPA CPKB diterbitkan dan tampil di sistem OSS RBA.

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, BPOM akan melakukan evaluasi administrasi dan teknis. Jika tidak ada kekurangan, SPA CPKB dapat diterbitkan dalam waktu relatif cepat. Dengan perencanaan yang rapi, proses yang terlihat rumit ini sebenarnya bisa diselesaikan tanpa kendala berarti.

Biaya Mengurus SPA CPKB Golongan A

Salah satu keuntungan bagi pelaku usaha adalah bahwa pengurusan SPA CPKB Golongan A tidak memerlukan biaya alias gratis. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung UKM dan industri kosmetik agar lebih mudah memenuhi standar produksi. Meski tidak ada biaya resmi, perusahaan tetap harus menyiapkan anggaran internal untuk perbaikan fasilitas atau penyesuaian teknis jika dibutuhkan.

Dalam proses pengajuan, pemohon hanya perlu memastikan seluruh dokumen dan fasilitas telah sesuai ketentuan BPOM. Di tengah proses ini, beberapa poin penting perlu diperhatikan untuk menghindari revisi atau penolakan berkas seperti:

• Pastikan dokumen teknis jelas dan tidak kabur
• Fasilitas produksi harus rapi dan higienis
• Struktur organisasi harus mencantumkan penanggung jawab teknis

Dengan memahami bahwa biaya pengurusan resmi adalah gratis, pelaku usaha dapat lebih fokus pada peningkatan mutu fasilitas dan sistem produksi. Hal ini akan mempercepat proses persetujuan sekaligus meminimalkan risiko perbaikan CAPA di kemudian hari.

Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan A
Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan A

Berapa Lama Proses Mengurus SPA CPKB Golongan A

Proses pengurusan SPA CPKB Golongan A pada umumnya membutuhkan waktu antara 1 hingga 3 bulan, bergantung pada kelengkapan dokumen dan kesiapan fasilitas produksi. Tahapan ini mencakup penilaian administrasi, evaluasi teknis, dan pemeriksaan fasilitas yang dilakukan oleh BPOM. Jika seluruh persyaratan dipenuhi sejak awal, prosesnya dapat berjalan lebih cepat dari estimasi normal.

Selama masa penilaian, perusahaan wajib memastikan bahwa setiap informasi yang diajukan benar dan sesuai kondisi lapangan. Di tengah rangkaian proses tersebut, terdapat beberapa aspek penting yang berpengaruh terhadap durasi penilaian, seperti:

• Kelengkapan berkas administrasi sejak pengajuan pertama
• Kondisi fasilitas produksi sesuai standar higienis
• Respons cepat terhadap permintaan klarifikasi BPOM

Meskipun estimasi waktu adalah 1–3 bulan, setiap pemohon perlu memahami bahwa ketepatan waktu juga dipengaruhi kesiapan internal perusahaan. Semakin baik perusahaan menyajikan dokumen dan memenuhi ketentuan teknis, semakin kecil kemungkinan terjadinya revisi atau perbaikan yang dapat memperpanjang proses persetujuan.

Apakah Ada Survei Saat Mengurus SPA CPKB Golongan A?

Pengurusan SPA CPKB Golongan A pasti disertai survei yang dilakukan oleh tim BPOM untuk memverifikasi kesesuaian data dengan kondisi fasilitas produksi. Survei ini merupakan bagian wajib dari penilaian teknis guna memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).

Pemeriksaan dilakukan langsung di lokasi produksi, mulai dari area penerimaan bahan hingga ruang penyimpanan produk jadi. Proses survei biasanya berlangsung satu hari, tetapi dapat diperpanjang jika ditemukan hal yang membutuhkan verifikasi tambahan.

Di tengah tahapan survei, terdapat beberapa fokus utama yang selalu diamati oleh tim auditor, di antaranya:
• Kebersihan fasilitas dan alur produksi
• Dokumentasi mutu yang dibuktikan secara nyata
• Ketersediaan alat dan prosedur higienis

Setelah survei selesai, BPOM akan memberikan hasil evaluasi yang menentukan apakah fasilitas telah memenuhi standar atau memerlukan perbaikan. Perusahaan perlu menindaklanjuti temuan dengan cepat agar proses persetujuan SPA CPKB dapat dilanjutkan tanpa hambatan berarti.

Berapa Lama Proses Perbaikan CAPA Pada SPA CPKB Golongan A

Perbaikan CAPA (Corrective and Preventive Action) merupakan tahapan penting bagi perusahaan yang mendapatkan temuan setelah survei. Proses ini memastikan bahwa perusahaan melakukan perbaikan sesuai standar BPOM sebelum SPA CPKB diterbitkan.

Durasi perbaikan CAPA biasanya ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan rekomendasi auditor, namun secara umum terdapat waktu yang sudah ditetapkan.

Di tengah proses pengerjaan CAPA, terdapat tiga tahapan waktu yang wajib diperhatikan perusahaan agar tidak melewati batas yang telah ditentukan, yaitu:

1. CAPA Pertama: 20 hari kerja
2. CAPA Kedua: 20 hari kerja
3. CAPA Ketiga: 20 hari kerja

Jika seluruh perbaikan dapat diselesaikan dengan baik pada tahap awal, maka proses tidak perlu berlanjut hingga tahap kedua atau ketiga. Namun apabila masih terdapat ketidaksesuaian pada hasil verifikasi, perusahaan harus melanjutkan ke tahap berikutnya hingga semua temuan dinyatakan tuntas.

Berapa Lama Masa Berlaku SPA CPKB Golongan A

SPA CPKB Golongan A memiliki masa berlaku selama 5 tahun, dan selama periode tersebut perusahaan wajib menjaga konsistensi pelaksanaan standar CPKB. Dokumen ini menjadi dasar penting bagi kelancaran produksi dan pengajuan izin edar kosmetik.

Setelah masa berlaku habis, perusahaan harus mengajukan perpanjangan melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan BPOM. Dalam menjalani masa lima tahun tersebut, perusahaan perlu memastikan seluruh aspek fasilitas tetap sesuai standar.

Di tengah periode berlakunya dokumen ini, terdapat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi, seperti:

• Pemeliharaan fasilitas produksi secara berkala
• Perbaikan prosedur mutu jika terjadi temuan internal
• Konsistensi dokumentasi dan audit internal

Dengan memahami masa berlakunya, perusahaan dapat mempersiapkan pengajuan perpanjangan secara lebih terencana. Langkah ini penting agar operasional produksi tidak terhambat dan distribusi produk tetap berjalan tanpa gangguan administratif.

Kendala Umum Dalam Mengurus SPA CPKB Golongan A

Dalam proses pengurusan SPA CPKB Golongan A, banyak perusahaan menghadapi kendala yang sebenarnya dapat dihindari apabila persiapan dilakukan dengan lebih matang. Salah satu hambatan yang paling sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara kondisi fasilitas dengan standar CPKB. Ketidaktepatan tata letak dan alur produksi membuat proses penilaian menjadi lebih panjang dan berpotensi menghasilkan temuan saat survei BPOM.

Selain itu, beberapa kendala administratif juga sering muncul. Di tengah proses penilaian, terdapat sejumlah hambatan yang umum ditemui perusahaan, antara lain:

• Denah bangunan tidak sesuai gambar yang disetujui BPOM
• Tata letak ruangan tidak memenuhi kaidah CPKB
• Penanggung jawab teknis (PJT) tidak sesuai latar pendidikan
• Perbaikan CAPA dilakukan terlalu lama
• Protap tidak sesuai fungsi atau tidak dapat dibuktikan

Ketika kendala-kendala tersebut muncul, perusahaan perlu melakukan penyesuaian secepat mungkin untuk menghindari penundaan proses persetujuan. Dengan melakukan audit internal, memperbaiki dokumen, serta memastikan fasilitas sesuai standar, setiap hambatan dapat diatasi dan proses SPA CPKB berjalan lebih lancar.

Jasa Pengurusan SPA CPKB Golongan A

Bagi perusahaan yang ingin mengurus SPA CPKB Golongan A tanpa hambatan, menggunakan layanan profesional menjadi pilihan yang efektif. PERMATAMAS hadir sebagai konsultan berpengalaman yang telah menangani berbagai pengurusan CPKB, izin edar, hingga persyaratan teknis industri kosmetik. Dengan dukungan tim ahli, setiap proses dapat dipersiapkan dengan rapi, cepat, dan sesuai ketentuan BPOM.

PERMATAMAS membantu memastikan seluruh dokumen, fasilitas, dan sistem mutu memenuhi standar CPKB Golongan A. Di tengah proses pelayanan, terdapat beberapa keunggulan yang diberikan, seperti:

• Pendampingan lengkap dari awal hingga terbit SPA CPKB
• Review fasilitas dan denah bangunan sesuai standar BPOM
• Penyusunan dokumen Protap, mutu, dan CAPA
• Pendampingan saat survei dan klarifikasi temuan

Jika Anda ingin proses pengurusan SPA CPKB Golongan A berjalan cepat dan lancar, hubungi PERMATAMAS sekarang juga. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam pengurusan izin industri kosmetik, PERMATAMAS siap membantu fasilitas Anda memenuhi standar BPOM secara menyeluruh dan profesional.

KONSULTASI GRATIS 

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu SPA CPKB Golongan A?
SPA CPKB Golongan A adalah persetujuan BPOM untuk fasilitas produksi kosmetik dengan standar CPKB dasar.

2. Berapa lama proses mengurus SPA CPKB Golongan A?
Estimasi waktu 1–3 bulan tergantung kesiapan fasilitas dan kelengkapan dokumen.

3. Apakah ada biaya untuk mengurus SPA CPKB Golongan A?
Tidak ada biaya resmi; pengajuan SPA CPKB Golongan A adalah gratis.

4. Apakah pasti ada survei dari BPOM?
Ya, survei pasti dilakukan untuk menilai kesesuaian fasilitas dan dokumen.

5. Apa saja kendala umum saat mengurus SPA CPKB?
Denah tidak sesuai, PJT tidak memenuhi syarat, protap tidak tepat, CAPA lama, dan fasilitas tidak sesuai standar.

6. Berapa lama perbaikan CAPA?
Setiap tahap CAPA diberi waktu 20 hari kerja hingga maksimal tiga tahap.

7. Siapa yang wajib mengurus SPA CPKB Golongan A?
Perusahaan kosmetik yang baru memulai produksi atau melakukan perubahan fasilitas.

8. Berapa lama masa berlaku SPA CPKB Golongan A?
SPA CPKB berlaku selama 5 tahun.

9. Apa manfaat memiliki SPA CPKB?
Sebagai dasar legal untuk produksi kosmetik dan syarat pengajuan izin edar.

10. Apakah PERMATAMAS bisa membantu pengurusan SPA CPKB?
Ya, PERMATAMAS menyediakan layanan lengkap untuk pengurusan SPA CPKB Golongan A dari awal hingga terbit.

jasa pengurusan sertifikasi halal

Cara Notifikasi Izin BPOM Kosmetik

izin kosmetik·

Cara Notifikasi Izin BPOM Kosmetik – Mengurus notifikasi BPOM kosmetik merupakan langkah penting sebelum sebuah produk dapat beredar dan dijual secara legal di Indonesia. Proses ini dibutuhkan agar produk yang dipasarkan memenuhi standar keamanan, mutu, serta kandungan bahan yang sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sayangnya, banyak pelaku usaha atau brand owner yang masih bingung tentang bagaimana alur pendaftaran nomor notifikasi, syarat dokumen, berapa biayanya, hingga berapa lama proses penerbitan nomor izin edar kosmetik (NIE).

Artikel ini dibuat untuk memberikan panduan lengkap bagi pelaku usaha kosmetik, baik yang memproduksi sendiri, menggunakan maklon, maupun importir. Seluruh tahapan akan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap mengikuti standar teknis yang berlaku.

1. Apa Itu Notifikasi BPOM Kosmetik?

Notifikasi BPOM kosmetik adalah proses resmi yang dilakukan secara online melalui sistem notifkos.pom.go.id untuk mendapatkan Nomor Notifikasi (NIE). Nomor ini berfungsi sebagai bukti legal bahwa produk kosmetik tersebut telah memenuhi regulasi keamanan, label, formula, dan klaim produk sesuai aturan BPOM serta ASEAN Cosmetic Directive.

Tanpa nomor notifikasi yang sah, produk dianggap ilegal, dan risikonya dapat berupa:
• Penarikan produk dari pasaran
• Penyitaan barang
• Sanksi administratif
• Denda
• Hingga proses hukum

Jenis produk kosmetik yang wajib memiliki izin notifikasi BPOM meliputi:
• Kosmetik wajah: serum, foundation, day cream, acne cream, dsb.
• Perawatan kulit tubuh: lotion, hand cream, body serum, body butter
• Perawatan rambut: shampoo, conditioner, hair mask
• Makeup: lipcream, blush on, compact powder
• Produk parfum dan deodorant
• Produk perawatan gigi dan mulut non-obat

Dengan adanya nomor notifikasi, produk memiliki nilai tambah berupa keamanan, kepercayaan konsumen, dan keunggulan kompetitif saat memasuki pasar retail maupun marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop, hingga modern retail.

Cara Notifikasi Izin BPOM Kosmetik
Cara Notifikasi Izin BPOM Kosmetik

2. Persiapan Dokumen untuk Notifikasi BPOM

Sebelum mengajukan notifikasi, perusahaan wajib menyiapkan beberapa dokumen pendukung agar proses berjalan lancar. Persyaratan administrasi ini berbeda tergantung status usaha, apakah:
✔ Produsen lokal
✔ Importir kosmetik
✔ Brand owner yang menggunakan jasa maklon

Berikut dokumen dasar yang wajib tersedia:
A. Dokumen Perusahaan
• Nomor Induk Berusaha (NIB)
• Data fasilitas produksi (lokasi, status CPKB)
• Surat legalitas usaha (jika impor: surat keagenan dan Certificate of Free Sale)

B. Dokumen Produk
• Nama merek dan kategori kosmetik
• Informasi bentuk sediaan (cream, serum, gel, foam, liquid, dan lainnya)
• Klaim produk dan manfaat penggunaan (misalnya “mencerahkan”, “melembapkan”, atau “antijerawat”)

C. Formula Produk
Formula harus mengikuti aturan:
• Menggunakan bahan yang diizinkan oleh BPOM
• Tidak mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinone, merkuri, rhodamin, dan sejenisnya
• Jika menggunakan bahan sensitif (AHA, retinol, fragrance allergen), diperlukan bukti keamanan tambahan

D. Label Produk
Desain label wajib mengikuti ketentuan:
• Nama produk dan merek
• Nomor batch
• Tanggal kedaluwarsa
• Cara penggunaan
• Peringatan (jika diperlukan)
• Nama produsen atau importir

Kesalahan paling umum adalah label tidak sesuai format regulasi, sehingga menyebabkan revisi atau penolakan.
Dengan dokumen lengkap dan terstruktur, peluang pengajuan langsung disetujui tanpa revisi menjadi lebih besar.

3. Tahapan Registrasi Akun di Sistem Notifikasi BPOM

Agar dapat mengajukan izin notifikasi, pelaku usaha perlu membuat akun resmi di portal notifkos.pom.go.id. Sistem ini hanya dapat digunakan oleh badan usaha, bukan perorangan. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memiliki legalitas usaha terlebih dahulu.

Langkah-langkah pendaftaran akun:
1. Daftarkan Head Account (Akun Utama)
Ini digunakan untuk otorisasi perusahaan di sistem.
2. Lengkapi profil badan usaha
Berisi informasi legal, alamat pabrik, kontak penanggung jawab teknis, dan data produksi.
3. Buat Sub Account
Digunakan staf operasional untuk mengajukan produk.
4. Verifikasi Akun
Pada tahap ini, BPOM akan memvalidasi legalitas usaha melalui kantor BPOM setempat.
Proses aktivasi akun biasanya memerlukan waktu 3–7 hari kerja tergantung antrian dan kelengkapan dokumen.

4. Proses Pengajuan Notifikasi Produk Kosmetik

Setelah akun aktif, pelaku usaha dapat melanjutkan ke tahap inti yaitu upload formulasi dan data produk. Tahapan ini membutuhkan ketelitian karena kesalahan sekecil apa pun dapat mengakibatkan revisi atau penolakan.

Berikut prosedurnya:
A. Isi Formulir Produk
• Nama produk
• Fungsi
• Bentuk sediaan
• Target user (dewasa, bayi, atau umum)

B. Masukkan Formula Kosmetik
Formula bahan harus mengikuti format INCI dan mencantumkan komposisi lengkap, baik bahan utama, bahan tambahan, maupun kandungan parfum.

C. Unggah Dokumen Pendukung
Dokumen Informasi Produk berupa:
• Label / Penandaan
• Formula/Komposisi
• Alur Proses Produksi

D. Submit dan Proses Pembayaran
Setelah selesai, sistem akan mengeluarkan Surat Perintah Bayar (SPB) dengan biaya:
Asal Produk Biaya Notifikasi BPOM
Produk dari ASEAN Rp 500.000 / item
Produk Non-ASEAN Rp 1.500.000 / item
Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau metode pembayaran lain sesuai instruksi sistem.

5. Evaluasi BPOM

Petugas akan memverifikasi apakah formula, label, dan klaim sesuai regulasi. Jika ada catatan revisi, pemohon harus memperbaikinya sebelum disetujui.
Jika semua sesuai, maka Nomor Notifikasi (NIE) diterbitkan dan produk sudah resmi legal dan boleh diedarkan.

6. Estimasi Waktu dan Status Persetujuan Notifikasi BPOM

Berapa lama proses ini berlangsung? Waktu pengurusan dapat berbeda tergantung kelengkapan dokumen.
Estimasi rata-rata:
Tahap Estimasi
Registrasi akun 3–7 hari
Upload + pembayaran 1–3 hari
Review BPOM 7–14 hari
Revisi (jika diminta) Tergantung respon pemohon

Jika seluruh dokumen lengkap dan tidak ada revisi, NIE dapat terbit dalam waktu ±2–4 minggu.

Setelah NIE aktif, pemilik produk wajib memastikan:
• Label produk sesuai dengan data notifikasi
• Formula dan kemasan tidak berubah tanpa update notifikasi
• Produk tidak membuat klaim medis yang dilarang (misalnya: menyembuhkan jerawat)
Masa berlaku notifikasi 3 tahun dan dapat diperpanjang sebelum masa berlaku habis.

Jasa Notifikasi Izin BPOM Kosmetik PERMATAMAS

Jika Anda ingin fokus pada produksi dan pemasaran tanpa perlu mempelajari regulasi yang kompleks, menggunakan layanan profesional adalah solusi yang efisien.
PERMATAMAS hadir sebagai konsultan resmi yang sudah berpengalaman membantu berbagai brand, maklon, UMKM, hingga perusahaan besar dalam proses legalitas izin edar kosmetik.

Layanan PERMATAMAS meliputi:
• Konsultasi regulasi bahan dan formula
• Review legalitas serta kelengkapan dokumen
• Pembuatan label sesuai ketentuan BPOM
• Upload data dan pengajuan di Notifkos
• Pendampingan hingga NIE diterbitkan

Keuntungan menggunakan layanan PERMATAMAS:
✔ Proses lebih cepat
✔ Minim revisi
✔ Didampingi tim ahli yang berpengalaman
✔ Cocok untuk pemula maupun perusahaan besar

Dengan izin BPOM yang sah, produk Anda dapat memasuki pasar lebih luas dan memiliki nilai kepercayaan tinggi di mata konsumen dan distributor.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

FAQ 

1. Apa itu Notifikasi BPOM Kosmetik?
Notifikasi BPOM kosmetik adalah proses registrasi untuk mendapatkan Nomor Notifikasi (NIE) sebagai izin legal untuk memasarkan produk kosmetik di Indonesia.

2. Berapa lama proses notifikasi BPOM biasanya?
Rata-rata proses memakan waktu 2–4 minggu tergantung kelengkapan dokumen, kecepatan verifikasi, dan apakah ada revisi dari BPOM.

3. Apakah produk maklon harus memiliki izin BPOM sendiri?
Ya. Meskipun melakukan maklon, izin tetap diterbitkan atas nama pemilik merek, bukan pabriknya.

4. Berapa biaya registrasi notifikasi BPOM untuk skincare atau kosmetik?
Biayanya tergantung asal produk:
Produk dari negara ASEAN: Rp 500.000 per item
Produk dari luar ASEAN: Rp 1.500.000 per item

5. Apakah desain label wajib dicek sebelum pengajuan?
Ya, karena label wajib mengikuti format BPOM seperti nama produk, komposisi, nomor batch, exp date, merek, logo perusahaan, hingga klaim penggunaan.

6. Apakah semua bahan kosmetik diperbolehkan?
Tidak. Beberapa bahan terbatas penggunaannya dan sebagian dilarang total. Sistem BPOM akan memverifikasi formula berdasarkan ASEAN Cosmetic Directive.

7. Apakah izin BPOM berlaku selamanya?
Tidak. Nomor Notifikasi (NIE) berlaku 3 tahun dan wajib diperpanjang sebelum masa berlaku habis.

8. Apakah produk impor wajib melalui proses notifikasi?
Ya. Semua kosmetik impor wajib memiliki NIE BPOM, disertai dokumen pendukung seperti Certificate of Free Sale (CFS).

9. Bagaimana jika pengajuan ditolak?
Jika ditolak, perusahaan dapat memperbaiki dokumen sesuai catatan BPOM dan mengajukan ulang, atau meminta bantuan konsultan seperti PERMATAMAS agar lebih tepat dan minim revisi.

10. Apakah PERMATAMAS menyediakan jasa lengkap sampai izin terbit?
Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan mulai dari persiapan dokumen, review formula, legalitas label, pengisian sistem Notifkos, hingga pendampingan sampai izin NIE diterbitkan.

jasa urus izin edar pkrt

Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

SertifikasiCPKB·

Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A – Mengurus Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) Golongan A merupakan langkah penting bagi industri kosmetik agar dapat memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik secara legal, aman, dan sesuai standar BPOM. Sertifikat ini memberikan pengakuan bahwa fasilitas produksi, peralatan, personel, bahan baku, sistem dokumentasi, hingga proses manajemen mutu telah memenuhi standar yang ditetapkan. Tanpa sertifikasi ini, izin edar kosmetik tidak dapat diterbitkan karena BPOM mewajibkan pemenuhan standar keamanan dan mutu produk.

Bagi pelaku usaha kosmetik, khususnya yang baru memulai atau sedang memperluas produksi, memahami alur pengajuan, persyaratan teknis, biaya, hingga perkiraan waktu proses sangat penting agar tidak terjadi kendala saat registrasi izin edar. Banyak perusahaan yang akhirnya mengalami revisi berulang karena tidak mengetahui apa saja dokumen wajib, tata cara audit, standar fasilitas, serta ketentuan CAPA (Corrective and Preventive Action).

Artikel ini akan memberikan panduan lengkap dan terbaru mengenai syarat, prosedur, biaya, hingga estimasi waktu dalam mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A. Dengan memahami informasi ini, pelaku usaha dapat menghemat waktu, menyiapkan dokumen dengan benar, serta menghindari penolakan karena kesalahan teknis. Jika Anda berencana memulai usaha kosmetik atau ingin meningkatkan kredibilitas perusahaan, memahami tahapan CPKB Golongan A menjadi langkah awal yang sangat strategis. Proses Sertifikasi CPKB Golongan A Sekarang

Cara Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Mengurus sertifikasi CPKB Golongan A dilakukan melalui beberapa tahapan resmi mulai dari pengajuan online sampai proses audit. Tahapannya adalah sebagai berikut:

Tahap 1: Registrasi dan Pengajuan Melalui OSS

Langkah pertama adalah mengakses portal resmi OSS (Online Single Submission) melalui situs oss.go.id menggunakan akun perusahaan yang telah terdaftar. Setelah berhasil login, pilih menu Perizinan Berusaha PB-UMKU, lalu lanjutkan dengan memilih Permohonan Baru. Pada bagian pencarian kegiatan usaha, masukkan KBLI 20232 kemudian klik Proses Perizinan Berusaha.
Lanjutkan dengan memilih fasilitas izin Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Pada bagian uraian kegiatan, pilih opsi “Seluruh” agar seluruh persyaratan teknis tampil lengkap. Setelah itu, unggah persyaratan dalam format PDF, termasuk SOP, bukti sistem mutu, struktur organisasi, dokumentasi fasilitas produksi, dan dokumen pendukung lainnya.

Tahap 2: Pemeriksaan Dokumen dan Audit oleh BPOM

Setelah semua dokumen berhasil dikirim melalui OSS, Anda wajib melakukan konfirmasi ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM sesuai domisili. Petugas akan melakukan pengecekan dokumen administrasi dan teknis. Jika dokumen dinyatakan lengkap, BPOM akan mengatur jadwal audit sarana produksi untuk memastikan kesesuaian dengan standar CPKB.
Pada tahap audit ini, auditor akan memeriksa fasilitas produksi, peralatan, alur pengolahan, dokumentasi, sistem mutu, higienitas, personel, dan implementasi regulasi terkait.

Tahap 3: Tindakan Perbaikan dan Penerbitan Sertifikat

Jika auditor menemukan ketidaksesuaian (temuan), perusahaan wajib menyiapkan CAPA (Corrective and Preventive Action) sesuai rekomendasi BPOM. CAPA harus diunggah kembali ke sistem OSS dan menunggu verifikasi lanjutan. Apabila sudah sesuai, UPT akan mengeluarkan Analisis Hasil Pemeriksaan (AHP) dan meneruskannya ke BPOM pusat. Setelah semua dinyatakan memenuhi syarat, sertifikat CPKB Golongan A akan resmi diterbitkan. Urus Sertifikasi CPKB Sekarang

Biaya Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Besaran biaya Sertifikasi CPKB Golongan A ditentukan berdasarkan kategori usaha dan jenis permohonan yang diajukan. Untuk permohonan baru, rincian biaya yang berlaku adalah:
• Industri besar: Rp10.000.000
• Industri menengah: Rp5.000.000
• Usaha kecil dan mikro: Rp1.000.000

Biaya tersebut tidak termasuk biaya tambahan seperti renovasi fasilitas produksi, pengadaan peralatan, konsultasi ahli, serta biaya pengujian laboratorium apabila dibutuhkan. Perusahaan disarankan menyiapkan anggaran tambahan agar proses berjalan lancar.

Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A
Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Syarat Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A Terbaru

Persyaratan Administratif (Umum)
• Akun e-Sertifikasi: Calon pelaku usaha wajib memiliki akses akun resmi di laman www.e-sertifikasi.pom.go.id sebagai langkah awal proses permohonan.
• Akun OSS RBA: Harus sudah mempunyai akun OSS serta NIB aktif dengan kode KBLI 20232 yang sesuai kategori usaha kosmetik.
• Surat Permohonan Resmi: Surat permohonan yang wajib diisi dan diunduh melalui sistem iSERTIFIKASI sebagai bagian dari dokumen formal pengajuan.
• Legalitas Badan Usaha: Melampirkan dokumen legal perusahaan seperti akta pendirian, izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai bentuk badan usaha.

Persyaratan Teknis (Detail Pemenuhan Teknis Produksi)
• Persetujuan Denah Bangunan: Memiliki dokumen persetujuan tata letak bangunan fasilitas produksi kosmetik yang telah divalidasi BPOM.
• Implementasi Sistem Mutu: Perusahaan wajib menerapkan seluruh 12 aspek pemenuhan sistem mutu CPKB yang meliputi manajemen mutu, personalia, tata bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi, proses produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi/pengujian, serta mekanisme penanganan komplain dan penarikan produk.
• Penanggung Jawab Teknis (PJT): Harus menunjuk penanggung jawab teknis sesuai persyaratan Golongan A Harus Apoteker.
• Fasilitas Produksi Standar: Sarana, peralatan, dan ruang produksi harus memenuhi standar higienitas, keamanan, serta kesehatan, termasuk keberadaan laboratorium untuk kegiatan pengujian internal.
• Surat Persetujuan Fasilitas Bersama: Apabila perusahaan memanfaatkan fasilitas produksi yang juga digunakan untuk pembuatan obat atau obat tradisional, maka wajib memiliki surat persetujuan pemanfaatan fasilitas bersama yang masih berlaku dan diakui secara resmi.

Berapa Lama Proses Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Estimasi waktu proses sertifikasi dapat berbeda-beda tergantung kesiapan perusahaan, kelengkapan dokumen, dan kesiapan fasilitas. Sebagai gambaran umum:
• Dari pengajuan sampai penjadwalan audit: 1–3 bulan
• CAPA pertama: 20 hari kerja
• CAPA kedua: 20 hari kerja
• CAPA ketiga: 20 hari kerja
Jika perusahaan siap dan tidak ada temuan besar, proses bisa lebih cepat. Namun jika ada ketidaksesuaian besar, proses dapat memakan waktu lebih panjang. Ajukan Sertifikasi CPKB Golongan A sekarang

Aspek Apa Saja Dalam Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A tidak hanya sebatas mengajukan dokumen ke BPOM, tetapi juga memastikan seluruh aspek produksi dan sistem manajemen mutu diterapkan dengan benar. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat harus mempersiapkan berbagai elemen penting, mulai dari fasilitas produksi, peralatan, kebersihan, hingga kompetensi personel. Aspek-aspek ini menjadi tolok ukur bagi auditor BPOM dalam menilai kelayakan fasilitas produksi sebelum sertifikat diterbitkan.

Pentingnya memahami aspek-aspek dalam CPKB Golongan A adalah agar perusahaan dapat meminimalkan temuan audit dan mempercepat proses penerbitan sertifikat. Dengan menyiapkan semua aspek sesuai standar, pelaku usaha tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan kualitas produk dan keamanan konsumen. Pendekatan sistematis terhadap aspek-aspek ini menjadi fondasi bagi produksi kosmetik yang aman, efisien, dan profesional.

Berikut Aspek Sertifikasi CPKB Golongan A:

1. Aspek Sistem Manajemen Mutu:
Aspek ini memastikan perusahaan memiliki sistem mutu yang terstruktur, diterapkan secara konsisten, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini mencakup kebijakan mutu, sasaran mutu, sistem pengendalian perubahan, pengendalian dokumen, penanganan penyimpangan, serta proses perbaikan berkelanjutan yang sesuai standar CPKB.

2. Aspek Personalia:
Aspek ini fokus pada kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses produksi kosmetik. Setiap personel harus memiliki pelatihan yang sesuai, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta menerapkan praktik higienitas kerja. Perusahaan juga harus memiliki Penanggung Jawab Teknis yang kompeten sesuai persyaratan BPOM.

3. Aspek Bangunan dan Fasilitas:
Poin ini menilai apakah bangunan dan area produksi dirancang dengan tata letak yang mendukung aliran proses produksi yang higienis dan efisien. Struktur ruang harus meminimalkan risiko kontaminasi silang melalui zoning, ventilasi, pencahayaan, serta material bangunan yang mudah dibersihkan dan dipelihara.

4. Aspek Peralatan:
Fokus aspek ini adalah memastikan seluruh peralatan produksi, pengolahan, dan pengemasan berada dalam kondisi layak pakai, bersih, dan telah melalui proses validasi serta kalibrasi. Peralatan harus sesuai fungsi dan mendukung proses produksi yang aman, konsisten, serta memenuhi standar kualitas.

5. Aspek Sanitasi dan Higiene:
Bagian ini mengatur prosedur kebersihan perusahaan meliputi sanitasi area, peralatan, lingkungan kerja, serta kebersihan personel. Terdapat standar pembersihan yang terdokumentasi, termasuk frekuensi, metode, disinfektan, serta sistem pemantauan untuk mencegah kontaminasi mikrobiologi maupun fisik.

6. Aspek Produksi:
Aspek ini memastikan seluruh proses produksi dilakukan sesuai SOP, mulai dari penimbangan bahan, pencampuran, pengolahan, pengisian, hingga pengemasan. Proses harus dikendalikan dengan baik untuk menjamin produk akhir konsisten, aman, dan sesuai formulasi yang disetujui.

7. Aspek Pengawasan Mutu:
Bagian ini menekankan pada sistem pengujian kualitas bahan baku, bahan kemas, produk antara, dan produk jadi. Proses ini dilakukan oleh unit laboratorium dengan metode yang tervalidasi serta dilengkapi dokumentasi hasil pemeriksaan sebelum produk disetujui untuk diedarkan.

8. Aspek Dokumentasi:
Semua aktivitas produksi, pengujian, sanitasi, pelatihan, hingga CAPA harus terdokumentasi dengan baik dan mudah ditelusuri. Dokumentasi mencakup SOP, form, catatan produksi, batch record, hingga arsip elektronik sesuai ketentuan BPOM dan sistem manajemen mutu.

9. Aspek Audit Internal:
Aspek ini memastikan perusahaan secara berkala melakukan audit internal untuk mengevaluasi penerapan CPKB. Hasil audit harus menghasilkan tindakan koreksi, perbaikan, dan pencegahan hingga tidak ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar yang berlaku.

10. Aspek Penyimpanan:
Bagian ini mencakup pengaturan gudang bahan baku, bahan kemas, serta produk jadi dengan kondisi penyimpanan yang terkontrol. Sistem harus memastikan bahan tersimpan dengan metode FIFO/FEFO, adanya penguncian barang karantina, serta pemantauan suhu dan kelembapan bila diperlukan.

11. Aspek Kontrak Produksi dan Pengujian:
Jika perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga, maka perjanjian harus jelas dan mencakup tanggung jawab, standar mutu, metode pengujian, termasuk mekanisme audit terhadap fasilitas mitra. Seluruh dokumen kontrak wajib terdokumentasi dan dapat ditelusuri.

12. Aspek Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk:
Aspek ini memastikan perusahaan memiliki sistem untuk menerima, menilai, dan menindaklanjuti keluhan konsumen, termasuk prosedur recall bila ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat keamanan. Semua kegiatan harus terdokumentasi, dianalisis, dan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Jasa Pengurusan Sertifikasi CPKB Golongan A

Pengurusan Sertifikasi CPKB sering kali membutuhkan waktu, penyesuaian fasilitas, serta pemahaman regulasi yang detail. Jika perusahaan belum memiliki pengalaman atau tim yang memahami proses perizinan BPOM, menggunakan layanan pendampingan profesional dapat mempercepat proses dan meminimalkan revisi.

Dengan pendampingan PERMATAMAS, Anda akan dibantu:
• Pengumpulan dan pengecekan dokumen persyaratan
• Penyusunan SOP dan persiapan audit
• Penanganan CAPA hingga sertifikat resmi terbit

Layanan PERMATAMAS memastikan seluruh tahapan mulai dari persiapan hingga penerbitan sertifikat berjalan lancar, aman, dan sesuai standar CPKB Golongan A, sehingga Anda bisa fokus pada pengembangan produk dan bisnis.

KONSULTASI GRATIS 

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu Sertifikasi CPKB Golongan A?
Sertifikasi CPKB Golongan A adalah sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik untuk industri kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM, sebagai bukti bahwa fasilitas produksi dan sistem mutu memenuhi standar keamanan dan kualitas.

2. Siapa yang wajib memiliki Sertifikasi CPKB Golongan A?
Seluruh produsen kosmetik yang memproduksi skala industri besar, menengah, atau UMK yang ingin memasarkan produk kosmetik di Indonesia wajib memiliki sertifikasi ini.

3. Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan CPKB?
Dokumen wajib meliputi legalitas perusahaan, SOP produksi, bukti penerapan sistem mutu, struktur organisasi, dokumen fasilitas dan peralatan, serta dokumentasi pengawasan mutu.

4. Berapa biaya mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A?
Biaya berbeda sesuai skala usaha: industri besar Rp10.000.000, industri menengah Rp5.000.000, usaha kecil dan mikro Rp1.000.000 per sertifikat.

5. Berapa lama proses pengurusan CPKB dari pengajuan hingga audit?
Estimasi 1–3 bulan untuk pengajuan sampai jadwal audit, dengan CAPA pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 20 hari kerja.

6. Apa saja aspek yang dinilai dalam audit CPKB?
Aspek meliputi sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, serta penanganan keluhan dan penarikan produk.

7. Apakah perusahaan bisa dibantu pihak ketiga untuk mengurus CPKB?
Ya, jasa pendampingan profesional seperti PERMATAMAS dapat membantu mulai dari persiapan dokumen, SOP, audit, CAPA, hingga penerbitan sertifikat.

8. Apa itu CAPA dalam proses CPKB?
CAPA adalah tindakan koreksi dan pencegahan yang harus dilakukan perusahaan jika ditemukan temuan saat audit untuk memastikan kesesuaian standar CPKB.

9. Bagaimana cara mengecek status pengajuan Sertifikasi CPKB?
Status pengajuan dapat dicek melalui sistem OSS di oss.go.id atau dengan menghubungi UPT BPOM setempat yang menangani audit dan verifikasi dokumen.

10. Mengapa Sertifikasi CPKB penting bagi produsen kosmetik?
Sertifikasi CPKB memastikan produk aman, berkualitas, dan sesuai standar BPOM, sekaligus menjadi syarat wajib untuk mendapatkan izin edar resmi di Indonesia.

jasa pengurusan sertifikasi halal
jasa pengurusan sertifikasi halal

Izin Kosmetik adalah jasa sepesilis dibidang pengurusan izin kosmetik, yang sudah pengalaman dan kantor berkedudukan di Kota Bekasi Jawa Barat.

Alamat

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.

Kontak

Telp : 021-89253417
Hp/WA : 085777630555

© 2023 Izin Kosmetik – Support oleh Dokter Website

Facebook Twitter Instagram Youtube