Fungsi dan Peran Aspek CPKB dalam Produksi Kosmetik

Fungsi dan Peran Aspek CPKB dalam Produksi Kosmetik – Industri kosmetik tidak hanya dituntut untuk inovatif, tetapi juga wajib menjamin keamanan dan mutu setiap produk yang beredar di pasaran. Dalam konteks inilah Aspek CPKB atau Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik memegang peranan penting. CPKB menjadi pedoman resmi yang ditetapkan BPOM untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi kosmetik berjalan sesuai standar yang telah ditentukan.

CPKB berfungsi sebagai sistem pengendalian menyeluruh yang mengatur seluruh aktivitas produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk siap diedarkan. Tanpa penerapan CPKB, risiko terjadinya kontaminasi, kesalahan produksi, hingga ketidakkonsistenan mutu produk akan semakin besar. Oleh karena itu, penerapan CPKB tidak dapat dipisahkan dari operasional industri kosmetik modern.

Dalam praktiknya, fungsi dan peran CPKB dalam produksi kosmetik mencakup berbagai aspek penting, antara lain:
• Pengendalian mutu di setiap tahapan produksi
• Pengaturan personel dan kompetensi tenaga kerja
• Standarisasi fasilitas dan peralatan produksi
• Sistem dokumentasi dan pencatatan yang tertib

Melalui penerapan aspek-aspek tersebut, CPKB menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas dan keamanan kosmetik. Tidak hanya sebagai kewajiban regulasi, CPKB juga berperan strategis dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik yang beredar.

Pengertian Aspek CPKB dalam Produksi Kosmetik

Aspek CPKB dalam produksi kosmetik merujuk pada seperangkat standar dan prosedur yang wajib diterapkan oleh produsen untuk menjamin bahwa produk kosmetik diproduksi secara aman, bermutu, dan konsisten. Standar ini tidak hanya mengatur hasil akhir produk, tetapi juga seluruh sistem yang mendukung proses produksi.

Dalam pengertian yang lebih luas, CPKB adalah sistem manajemen mutu yang mencakup pengendalian proses, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengawasan fasilitas dan peralatan. Setiap aspek saling berkaitan dan harus diterapkan secara konsisten untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Ruang lingkup aspek CPKB dalam produksi kosmetik meliputi:
• Manajemen mutu dan pengendalian proses
• Personalia dan pelatihan tenaga kerja
• Bangunan, fasilitas, dan peralatan produksi
• Dokumentasi serta audit internal

Dengan memahami pengertian aspek CPKB secara menyeluruh, produsen kosmetik dapat melihat bahwa CPKB bukan sekadar formalitas, melainkan sistem yang melindungi konsumen sekaligus menjaga reputasi dan keberlangsungan industri.

Fungsi CPKB sebagai Sistem Pengendalian Mutu

Salah satu fungsi utama CPKB dalam produksi kosmetik adalah sebagai sistem pengendalian mutu. CPKB memastikan bahwa setiap tahapan produksi dikendalikan dan diawasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, potensi kesalahan produksi dapat dideteksi dan dikoreksi sejak dini.

Pengendalian mutu melalui CPKB tidak hanya dilakukan pada produk jadi, tetapi juga pada bahan baku, proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusi. Pendekatan ini membantu produsen menjaga konsistensi kualitas antar batch produksi.

Fungsi CPKB sebagai sistem pengendalian mutu dapat dilihat melalui:
1. Pengujian bahan baku dan produk jadi
2. Pemantauan proses produksi secara berkala
3. Pencatatan dan dokumentasi hasil pengawasan
4. Tindakan korektif dan pencegahan

Dengan sistem pengendalian mutu yang kuat, CPKB membantu industri kosmetik meminimalkan risiko produk cacat dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang dihasilkan.

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik

Peran CPKB dalam Menjamin Keamanan Produk Kosmetik

Keamanan produk merupakan aspek paling krusial dalam industri kosmetik. CPKB berperan penting dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman digunakan oleh konsumen. Melalui standar yang ketat, CPKB mencegah terjadinya kontaminasi fisik, kimia, maupun mikrobiologi selama proses produksi.

Peran CPKB dalam menjamin keamanan produk diwujudkan melalui pengaturan sanitasi, higiene personel, serta pengelolaan fasilitas produksi. Selain itu, CPKB juga mengatur cara penanganan keluhan dan penarikan produk jika ditemukan masalah keamanan.

Peran CPKB terhadap keamanan produk kosmetik meliputi:
• Pencegahan kontaminasi selama produksi
• Pengawasan ketat terhadap bahan dan proses
• Penanganan keluhan dan penarikan produk
• Perlindungan kesehatan konsumen

Dengan peran tersebut, CPKB menjadi alat utama dalam menjaga keamanan kosmetik yang beredar di pasaran. Penerapan CPKB yang konsisten tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memperkuat posisi produsen dalam menghadapi persaingan industri kosmetik.

Peran CPKB terhadap Konsistensi dan Stabilitas Produk

Konsistensi dan stabilitas produk merupakan indikator penting dalam kualitas kosmetik. Konsumen mengharapkan produk dengan mutu yang sama setiap kali digunakan, baik dari segi warna, aroma, tekstur, maupun efektivitas. Di sinilah peran CPKB menjadi sangat penting dalam mengendalikan seluruh tahapan produksi secara terstandar.

CPKB mengatur agar setiap proses produksi dilakukan berdasarkan prosedur baku yang terdokumentasi. Dengan sistem ini, perbedaan antar batch produksi dapat diminimalkan. Pengendalian bahan baku, peralatan, serta kondisi lingkungan produksi menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas produk kosmetik.

Peran CPKB terhadap konsistensi dan stabilitas produk meliputi:
• Standarisasi proses produksi dan formulasi
• Pengendalian kondisi lingkungan produksi
• Pencatatan setiap tahapan produksi
• Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

PERMATAMAS membantu industri kosmetik menerapkan CPKB secara konsisten agar stabilitas produk tetap terjaga. Pendampingan ini memastikan bahwa setiap batch produk memenuhi standar mutu yang sama dan siap bersaing di pasar.

Fungsi CPKB dalam Pemenuhan Regulasi BPOM

Dalam kerangka regulasi, CPKB berfungsi sebagai dasar utama kepatuhan industri kosmetik terhadap ketentuan BPOM. Tanpa penerapan CPKB, produsen tidak dapat memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB), yang merupakan syarat wajib untuk mengajukan izin edar kosmetik.

BPOM melakukan penilaian kepatuhan CPKB melalui audit fasilitas dan sistem produksi. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen mutu hingga dokumentasi. Hasil audit menjadi penentu apakah suatu fasilitas produksi layak mendapatkan sertifikat CPKB.

Fungsi CPKB dalam pemenuhan regulasi BPOM antara lain:
1. Menjadi syarat legal produksi kosmetik
2. Dasar penerbitan SPA CPKB
3. Alat pengawasan dan evaluasi BPOM
4. Pencegahan sanksi dan penarikan produk

PERMATAMAS berperan membantu pelaku usaha memahami dan memenuhi seluruh persyaratan CPKB sesuai regulasi BPOM. Dengan pendampingan yang tepat, proses pemenuhan regulasi menjadi lebih terarah dan efisien.

Dampak Penerapan CPKB terhadap Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan konsumen merupakan aset penting bagi industri kosmetik. Produk yang aman dan bermutu akan lebih mudah diterima dan dipertahankan di pasar. Penerapan CPKB berkontribusi langsung terhadap pembentukan kepercayaan tersebut melalui jaminan kualitas dan keamanan produk.

Dengan CPKB, produsen dapat menunjukkan komitmen terhadap standar produksi yang tinggi. Konsumen pun merasa lebih aman menggunakan produk yang diproduksi sesuai pedoman BPOM. Hal ini berdampak pada citra merek dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang.

Dampak penerapan CPKB terhadap kepercayaan konsumen meliputi:
• Persepsi produk yang lebih aman dan berkualitas
• Penurunan keluhan dan masalah produk
• Peningkatan loyalitas konsumen
• Penguatan citra merek kosmetik

PERMATAMAS membantu industri kosmetik membangun kepercayaan konsumen melalui penerapan CPKB yang konsisten. Dengan sistem yang tertata, produsen dapat menghadirkan produk yang kredibel dan berdaya saing tinggi.

Pentingnya CPKB bagi Keberlanjutan Industri Kosmetik

Keberlanjutan industri kosmetik tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap standar mutu dan regulasi. CPKB menjadi fondasi penting yang memastikan industri dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Tanpa CPKB, risiko hukum dan reputasi akan selalu mengancam pelaku usaha.

Selain aspek legalitas, CPKB juga mendorong efisiensi operasional. Dengan sistem yang terdokumentasi dan terkontrol, produsen dapat mengurangi kesalahan produksi, pemborosan, serta potensi kerugian akibat produk gagal.

Pentingnya CPKB bagi keberlanjutan industri kosmetik terlihat dari:
• Kepastian hukum dan izin edar BPOM
• Efisiensi dan konsistensi proses produksi
• Peningkatan daya saing nasional dan global
• Perlindungan jangka panjang bagi konsumen

PERMATAMAS hadir sebagai mitra strategis bagi industri kosmetik yang ingin memastikan keberlanjutan usaha melalui penerapan CPKB yang tepat, terukur, dan sesuai standar BPOM.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa fungsi utama CPKB dalam produksi kosmetik?
Fungsi utama CPKB adalah sebagai sistem pengendalian mutu untuk menjamin keamanan, kualitas, dan konsistensi produk kosmetik.

2. Mengapa aspek CPKB penting bagi industri kosmetik?
Karena CPKB mencegah risiko kontaminasi, kesalahan produksi, serta memastikan produk memenuhi standar BPOM.

3. Apa peran CPKB terhadap keamanan produk kosmetik?
CPKB berperan mencegah bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga produk aman digunakan konsumen.

4. Apakah CPKB wajib diterapkan oleh semua produsen kosmetik?
Ya, seluruh produsen kosmetik wajib menerapkan CPKB tanpa terkecuali, termasuk UMKM.

5. Apa hubungan CPKB dengan izin edar BPOM?
CPKB merupakan syarat utama untuk mendapatkan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB) yang diperlukan dalam pengajuan izin edar.

6. Bagaimana CPKB memengaruhi konsistensi produk kosmetik?
CPKB memastikan setiap batch produksi dibuat dengan prosedur yang sama sehingga mutu produk tetap konsisten.

7. Apa dampak CPKB terhadap kepercayaan konsumen?
Produk yang diproduksi sesuai CPKB lebih dipercaya karena terjamin aman dan bermutu.

8. Apa risiko jika industri kosmetik tidak menerapkan CPKB?
Risikonya meliputi penolakan izin edar, sanksi BPOM, penarikan produk, hingga kerugian reputasi.

9. Apakah CPKB mendukung daya saing industri kosmetik?
Ya, CPKB membantu industri memenuhi standar nasional dan internasional sehingga lebih siap bersaing di pasar global.

10. Bagaimana PERMATAMAS membantu penerapan CPKB?
PERMATAMAS membantu pendampingan pemenuhan aspek CPKB, persiapan audit BPOM, hingga pengurusan SPA CPKB secara profesional.

jasa pengurusan sertifikasi halal

Pengertian Aspek CPKB dalam Industri Kosmetik

Pengertian Aspek CPKB dalam Industri Kosmetik – Industri kosmetik di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri dan kesehatan kulit. Namun di balik pertumbuhan tersebut, terdapat kewajiban besar yang harus dipenuhi oleh produsen, yaitu memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan konsisten. Di sinilah peran Aspek CPKB atau Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik menjadi sangat krusial.

CPKB merupakan pedoman wajib yang ditetapkan oleh BPOM untuk mengatur seluruh proses produksi kosmetik, bukan hanya formula produk. Pedoman ini mencakup sistem manajemen mutu yang menyeluruh, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas produksi, hingga pengendalian mutu produk akhir. Tujuannya adalah mencegah risiko kontaminasi, kesalahan produksi, dan potensi bahaya bagi konsumen.

Dalam praktiknya, penerapan Aspek CPKB mencakup berbagai elemen penting yang saling berkaitan, antara lain:
• Sistem manajemen mutu yang terdokumentasi
• Personalia yang kompeten dan terlatih
• Bangunan dan fasilitas yang higienis
• Proses produksi yang terkendali
• Pengawasan mutu dan penanganan keluhan

Dengan penerapan CPKB yang konsisten, produsen kosmetik tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan pasar. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB bahkan menjadi syarat mutlak untuk memperoleh izin edar kosmetik dari BPOM, sehingga CPKB tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan bisnis kosmetik di Indonesia.

Pengertian CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik)

CPKB adalah standar mutu yang wajib diterapkan oleh industri kosmetik untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman, efektif, dan berkualitas sesuai tujuan penggunaannya. Standar ini mengatur seluruh aktivitas produksi secara sistematis agar setiap produk yang dihasilkan memiliki mutu yang konsisten dari waktu ke waktu.

Berbeda dengan anggapan umum, CPKB tidak hanya berfokus pada formulasi bahan kosmetik. CPKB mencakup sistem manajemen mutu yang menyeluruh, termasuk pengendalian proses, dokumentasi, serta tanggung jawab setiap personel yang terlibat dalam produksi. Dengan sistem ini, potensi kesalahan dan risiko terhadap konsumen dapat diminimalkan.

Ruang lingkup pengertian CPKB meliputi:
• Pengaturan proses produksi yang terdokumentasi
• Pengendalian mutu bahan baku dan produk jadi
• Penetapan tanggung jawab dan wewenang personel
• Sistem evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

Dengan demikian, CPKB merupakan fondasi utama dalam industri kosmetik modern. Tanpa penerapan CPKB, produsen tidak hanya melanggar ketentuan BPOM, tetapi juga mempertaruhkan keselamatan konsumen dan reputasi merek.

Dasar Hukum dan Regulasi CPKB oleh BPOM

Penerapan CPKB di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat. BPOM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan menetapkan CPKB sebagai standar wajib bagi seluruh industri kosmetik, baik skala kecil maupun besar. Regulasi ini bertujuan menciptakan sistem produksi kosmetik yang aman dan terstandarisasi.

Melalui berbagai peraturan dan pedoman teknis, BPOM mengatur bagaimana CPKB harus diterapkan di fasilitas produksi. Penilaian kepatuhan terhadap CPKB dilakukan melalui audit dan inspeksi, yang hasilnya menjadi dasar penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB).

Regulasi CPKB oleh BPOM mencakup:
1. Persyaratan fasilitas dan peralatan produksi
2. Sistem dokumentasi dan pencatatan produksi
3. Pengawasan mutu dan audit internal
4. Penanganan keluhan serta penarikan produk

Dengan adanya dasar hukum ini, CPKB bukan sekadar rekomendasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi. Produsen yang tidak menerapkan CPKB berisiko gagal memperoleh izin edar dan menghadapi sanksi administratif.

Tujuan Penerapan Aspek CPKB dalam Industri Kosmetik

Tujuan utama penerapan Aspek CPKB adalah melindungi konsumen dari risiko produk kosmetik yang tidak aman atau bermutu rendah. Dengan sistem produksi yang terkendali, setiap tahapan dapat dipantau dan dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

Selain perlindungan konsumen, CPKB juga bertujuan menciptakan konsistensi mutu produk. Industri kosmetik dituntut menghasilkan produk dengan kualitas yang sama pada setiap batch produksi. Tanpa CPKB, perbedaan mutu antar produksi sangat mungkin terjadi dan berpotensi merugikan konsumen.

Tujuan penerapan CPKB dapat dirangkum sebagai berikut:
• Menjamin keamanan dan mutu kosmetik
• Mencegah kesalahan dan kontaminasi produksi
• Memenuhi persyaratan izin edar BPOM
• Meningkatkan daya saing produk di pasar

Dengan tujuan-tujuan tersebut, Aspek CPKB menjadi elemen strategis dalam industri kosmetik. Penerapannya tidak hanya berdampak pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada keberlanjutan usaha dan kepercayaan konsumen dalam jangka panjang.

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik

Aspek-Aspek Utama CPKB dalam Proses Produksi Kosmetik

Penerapan CPKB dalam industri kosmetik tidak bersifat parsial, melainkan mencakup seluruh rantai produksi. BPOM menetapkan bahwa setiap produsen wajib menerapkan aspek CPKB secara menyeluruh untuk menjamin keamanan dan mutu produk. Kegagalan pada satu aspek saja dapat berdampak pada kualitas produk akhir.

Aspek-aspek utama CPKB mencakup berbagai elemen yang saling terhubung. Setiap elemen memiliki peran penting dalam mencegah kontaminasi, kesalahan produksi, dan ketidaksesuaian standar.

Secara umum, aspek utama CPKB meliputi:
• Manajemen mutu dan pengendalian proses
• Personalia yang kompeten dan terlatih
• Bangunan, fasilitas, dan peralatan yang higienis
• Sanitasi, higiene, dan dokumentasi produksi
• Pengawasan mutu serta penanganan keluhan

PERMATAMAS membantu industri kosmetik memahami dan menerapkan seluruh aspek CPKB tersebut secara terstruktur. Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha dapat memastikan setiap aspek berjalan sesuai standar BPOM tanpa mengganggu efisiensi produksi.

Peran Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB)

Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB atau SPA CPKB merupakan bukti resmi bahwa suatu fasilitas produksi kosmetik telah memenuhi standar CPKB yang ditetapkan BPOM. Sertifikat ini menjadi dokumen penting dalam sistem perizinan kosmetik di Indonesia.

Tanpa SPA CPKB, produsen tidak dapat melanjutkan proses perolehan izin edar kosmetik. Sertifikat ini diperoleh melalui proses audit dan evaluasi yang ketat, di mana BPOM menilai kesesuaian fasilitas, sistem mutu, dan dokumentasi produksi.

Peran utama SPA CPKB antara lain:
1. Syarat mutlak izin edar kosmetik
2. Bukti kepatuhan terhadap regulasi BPOM
3. Jaminan mutu dan keamanan produk
4. Peningkatan kredibilitas perusahaan

PERMATAMAS berperan sebagai mitra pendamping dalam proses pemenuhan dan pengajuan SPA CPKB. Dengan pengalaman dalam menghadapi audit BPOM, PERMATAMAS membantu pelaku industri mempersiapkan sistem dan dokumen yang dibutuhkan secara optimal.

Dampak Penerapan CPKB terhadap Mutu dan Keamanan Produk

Penerapan CPKB memberikan dampak langsung terhadap mutu dan keamanan produk kosmetik yang dihasilkan. Dengan sistem produksi yang terkendali, setiap tahapan dapat dipantau dan dikoreksi jika terjadi penyimpangan. Hal ini menurunkan risiko produk cacat atau berbahaya sampai ke tangan konsumen.

Selain itu, CPKB memastikan konsistensi kualitas antar batch produksi. Konsumen akan mendapatkan produk dengan mutu yang sama, baik dari segi keamanan, stabilitas, maupun performa produk. Konsistensi ini menjadi faktor penting dalam membangun loyalitas pasar.

Dampak positif penerapan CPKB meliputi:
• Penurunan risiko kontaminasi produk
• Konsistensi mutu dan stabilitas kosmetik
• Pengurangan keluhan dan penarikan produk
• Perlindungan reputasi merek

PERMATAMAS membantu industri kosmetik melihat CPKB bukan sebagai beban, melainkan sebagai sistem pengendalian mutu yang menguntungkan. Dengan penerapan yang tepat, CPKB justru meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk kosmetik.

Pentingnya CPKB bagi Legalitas dan Daya Saing Industri Kosmetik

Dalam konteks regulasi, CPKB menjadi fondasi legalitas industri kosmetik di Indonesia. Tanpa penerapan CPKB dan SPA CPKB, produk kosmetik tidak dapat memperoleh izin edar dari BPOM. Artinya, CPKB menentukan apakah sebuah produk dapat dipasarkan secara legal atau tidak.

Di sisi lain, CPKB juga berperan besar dalam meningkatkan daya saing industri kosmetik. Standar ini selaras dengan praktik internasional, sehingga produsen yang telah menerapkan CPKB lebih siap bersaing di pasar global dan memenuhi persyaratan ekspor.

Pentingnya CPKB dapat dilihat dari beberapa aspek:
• Kepatuhan hukum dan perizinan BPOM
• Kepercayaan konsumen dan mitra bisnis
• Akses pasar nasional dan internasional
• Keberlanjutan usaha jangka panjang

PERMATAMAS hadir sebagai solusi bagi pelaku industri kosmetik yang ingin memastikan legalitas sekaligus meningkatkan daya saing melalui penerapan CPKB yang benar dan sesuai standar BPOM.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan CPKB dalam industri kosmetik?
CPKB adalah Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, yaitu standar mutu wajib dari BPOM untuk menjamin keamanan dan kualitas produk kosmetik.

2. Apakah CPKB wajib diterapkan oleh semua produsen kosmetik?
Ya, seluruh produsen kosmetik wajib menerapkan CPKB sebagai syarat legalitas produksi.

3. Apa hubungan CPKB dengan izin edar kosmetik?
CPKB merupakan syarat utama untuk memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB) yang dibutuhkan dalam pengajuan izin edar BPOM.

4. Berapa jumlah aspek CPKB yang harus dipenuhi?
Penerapan CPKB mencakup 12 aspek utama, mulai dari manajemen mutu hingga penanganan keluhan dan audit internal.

5. Siapa yang mengawasi penerapan CPKB di Indonesia?
BPOM merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan audit penerapan CPKB.

6. Apa risiko jika industri kosmetik tidak menerapkan CPKB?
Risikonya meliputi penolakan izin edar, sanksi administratif, hingga penarikan produk dari pasar.

7. Apakah UMKM kosmetik wajib memiliki CPKB?
Ya, baik UMKM maupun industri besar tetap wajib memenuhi aspek CPKB sesuai ketentuan BPOM.

8. Apa manfaat CPKB bagi konsumen?
CPKB melindungi konsumen dari produk kosmetik yang berisiko dan memastikan mutu produk tetap konsisten.

9. Apakah CPKB hanya mengatur formula kosmetik?
Tidak. CPKB mengatur seluruh sistem produksi, termasuk personel, fasilitas, peralatan, dan dokumentasi.

10. Bagaimana PERMATAMAS membantu penerapan CPKB?
PERMATAMAS membantu pendampingan pemenuhan aspek CPKB, persiapan audit BPOM, hingga pengurusan SPA CPKB.

jasa pengurusan sertifikasi halal

Jasa Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik

Jasa Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik – Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik merupakan langkah penting bagi produsen kosmetik untuk memastikan produknya memenuhi standar keamanan, kualitas, dan higiene yang ditetapkan pemerintah. Sertifikasi ini wajib dimiliki agar produk kosmetik dapat diedarkan secara resmi di Indonesia. Tanpa sertifikasi, produk kosmetik berisiko ditarik dari peredaran dan merugikan reputasi brand.

Proses sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik mencakup evaluasi dokumen, inspeksi fasilitas produksi, serta verifikasi implementasi standar CPKB. Bagi produsen yang belum familiar dengan regulasi, proses ini dapat terasa kompleks dan memakan waktu.

Manfaat memiliki sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik:
• Produk aman dan sesuai standar BPOM
• Meningkatkan kepercayaan konsumen
• Memudahkan distribusi dan pemasaran secara resmi

PERMATAMAS hadir sebagai penyedia jasa profesional yang mendampingi produsen kosmetik mulai dari persiapan dokumen hingga sertifikasi CPKB BPOM selesai, memastikan setiap tahapan berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Apa Itu Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik dan Manfaatnya

Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik adalah pengakuan resmi dari BPOM bahwa proses produksi kosmetik memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Tujuannya adalah melindungi konsumen dari risiko bahan berbahaya dan menjamin kualitas produk.

Sertifikasi ini memberikan keuntungan strategis bagi produsen:
1. Memastikan produk aman untuk digunakan
2. Meningkatkan kredibilitas brand di mata konsumen
3. Memenuhi persyaratan peredaran resmi di Indonesia

PERMATAMAS membantu produsen memahami manfaat sertifikasi CPKB BPOM, menyiapkan dokumen, dan mendampingi seluruh proses audit, sehingga produk kosmetik dapat segera beredar resmi dengan aman.

Persyaratan Dokumen untuk Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik

Persyaratan dokumen menjadi tahap awal yang krusial dalam sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik. Dokumen yang lengkap dan sesuai standar akan mempercepat proses audit dan meminimalkan risiko penolakan.

Dokumen biasanya mencakup identitas perusahaan, SOP produksi, daftar bahan baku, catatan produksi, dan bukti implementasi higiene di fasilitas produksi.

Dokumen utama meliputi:
• Surat izin usaha dan identitas produsen
• SOP Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
• Catatan penggunaan bahan baku dan kontrol kualitas

PERMATAMAS memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan lengkap, valid, dan sesuai standar BPOM, sehingga produsen dapat menjalani proses sertifikasi dengan lancar dan efisien.

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik
Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik

Tahapan Proses Pengajuan CPKB BPOM Kosmetik

Proses pengajuan sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik terdiri dari beberapa tahapan mulai dari pengumpulan dokumen hingga audit fasilitas produksi. Pemahaman alur ini penting agar produsen tidak mengalami kesalahan yang bisa menunda sertifikasi.

Tahapan utama meliputi:
1. Pengajuan dokumen ke BPOM
2. Pemeriksaan dokumen oleh auditor BPOM
3. Audit fasilitas produksi dan verifikasi implementasi CPKB

PERMATAMAS mendampingi produsen di setiap tahapan ini, memastikan dokumen lengkap, mempersiapkan fasilitas untuk audit, dan memberikan arahan teknis sehingga proses sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik dapat berjalan lancar dan cepat.

Pentingnya Penerapan CPKB dalam Produksi Kosmetik

Penerapan standar CPKB dalam produksi kosmetik menjamin produk aman, higienis, dan berkualitas. Produsen yang mematuhi standar ini mampu menjaga konsistensi kualitas produk serta mengurangi risiko kontaminasi atau kerugian akibat produksi yang tidak sesuai standar.

Selain itu, penerapan CPKB juga membantu produsen dalam audit internal dan eksternal, serta meningkatkan reputasi brand di mata konsumen dan regulator.

Manfaat penerapan CPKB meliputi:
• Menjamin kualitas dan keamanan produk
• Meningkatkan kepercayaan konsumen
• Meminimalkan risiko audit gagal atau penolakan sertifikasi

PERMATAMAS memberikan pendampingan dalam implementasi CPKB, mulai dari training staf, penataan SOP, hingga simulasi audit, sehingga produsen siap menghadapi pemeriksaan BPOM dengan hasil optimal.

Estimasi Waktu dan Biaya Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik

Banyak produsen kosmetik ingin mengetahui perkiraan biaya dan durasi proses sertifikasi CPKB BPOM. Estimasi ini penting agar perencanaan produksi dan anggaran berjalan sesuai rencana. Biaya resmi BPOM tergantung jenis produk dan skala produksi, sementara durasi sertifikasi bervariasi berdasarkan kelengkapan dokumen dan kesiapan fasilitas produksi.

Selain biaya resmi, produsen juga perlu mempertimbangkan biaya pendampingan jika menggunakan jasa profesional. Waktu sertifikasi bisa lebih cepat jika dokumen lengkap dan prosedur dijalankan dengan benar.

Faktor yang mempengaruhi biaya dan waktu:
1. Jenis dan skala produk kosmetik
2. Kelengkapan dokumen dan SOP produksi
3. Tingkat kesiapan fasilitas produksi

PERMATAMAS membantu produsen memperkirakan biaya dan durasi sertifikasi secara realistis, menyiapkan dokumen lengkap, serta memastikan setiap tahapan proses berjalan efisien hingga sertifikat CPKB BPOM diterbitkan.

Risiko Penolakan dan Cara Menghindarinya

Penolakan sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik menjadi risiko utama jika persyaratan tidak dipenuhi. Faktor penyebab penolakan antara lain dokumen tidak lengkap, penerapan SOP tidak sesuai, atau fasilitas produksi tidak memenuhi standar hygiene dan keamanan.

Untuk menghindari penolakan, produsen harus memastikan:
• Semua dokumen lengkap dan valid
• SOP CPKB diterapkan sesuai ketentuan
• Fasilitas produksi siap dan memenuhi standar BPOM

PERMATAMAS mendampingi produsen untuk meminimalkan risiko penolakan dengan melakukan pengecekan dokumen, pelatihan implementasi CPKB, dan simulasi audit, sehingga proses sertifikasi berjalan lancar dan peluang diterima BPOM lebih tinggi.

Keunggulan Menggunakan Jasa Profesional untuk Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik

Menggunakan jasa profesional untuk sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik memberikan banyak keuntungan. Bagi produsen kosmetik, pendampingan profesional membantu memastikan proses berjalan lancar, dokumen lengkap, dan persyaratan BPOM terpenuhi tanpa kendala.

Keunggulan menggunakan jasa profesional antara lain:
1. Pendampingan dari persiapan dokumen hingga audit selesai
2. Strategi implementasi CPKB yang tepat dan efektif
3. Meminimalkan risiko penolakan dan mempersingkat waktu sertifikasi

PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional yang mendampingi produsen kosmetik dalam seluruh proses sertifikasi CPKB BPOM, memastikan dokumen lengkap, prosedur sesuai standar, dan produsen mendapatkan kepastian hukum serta kualitas produk yang terjamin.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik?
Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik adalah pengakuan resmi dari BPOM bahwa proses produksi kosmetik memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

2. Mengapa sertifikasi CPKB BPOM penting?
Sertifikasi memastikan produk kosmetik aman, higienis, berkualitas, dan dapat diedarkan secara resmi di Indonesia.

3. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk sertifikasi?
Dokumen utama meliputi identitas perusahaan, SOP produksi, daftar bahan baku, catatan produksi, dan bukti implementasi higiene.

4. Berapa lama proses sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik?
Durasi bervariasi, biasanya beberapa bulan, tergantung kelengkapan dokumen dan kesiapan fasilitas produksi.

5. Berapa biaya sertifikasi CPKB BPOM?
Biaya tergantung skala produksi, jenis produk, dan layanan pendampingan profesional jika digunakan.

6. Apa risiko sertifikasi tidak diterima?
Risiko termasuk dokumen tidak lengkap, SOP tidak sesuai, atau fasilitas produksi tidak memenuhi standar BPOM.

7. Bagaimana cara menghindari penolakan sertifikasi?
Dengan menyiapkan dokumen lengkap, menerapkan SOP CPKB, dan memastikan fasilitas produksi sesuai standar BPOM.

8. Apakah PERMATAMAS membantu seluruh proses sertifikasi?
Ya, PERMATAMAS mendampingi produsen dari persiapan dokumen hingga audit dan penerbitan sertifikat CPKB BPOM.

9. Apa keuntungan menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS?
Proses lebih cepat, aman, dokumen lengkap, risiko penolakan minimal, dan produk kosmetik siap edar resmi.

10. Bagaimana cara memulai layanan sertifikasi CPKB BPOM dengan PERMATAMAS?
Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi, pengecekan dokumen, implementasi SOP, dan pendampingan audit hingga sertifikat diterbitkan.

jasa pengurusan sertifikasi halal

Kosmetik Perlu Izin Apa dan Bagaimana Cara Mengurusnya

Kosmetik Perlu Izin Apa dan Bagaimana Cara Mengurusnya  – Mengurus izin kosmetik adalah langkah krusial bagi produsen yang ingin produk mereka beredar resmi di Indonesia. Tanpa izin edar, kosmetik tidak diperbolehkan dijual, baik secara offline maupun online, karena BPOM memastikan setiap produk aman, bermutu, dan tidak membahayakan konsumen.

Proses pengurusan izin kosmetik mencakup beberapa tahap yang harus dilalui secara berurutan, dimulai dari persiapan lokasi produksi hingga penerbitan izin edar resmi. Setiap langkah memiliki persyaratan dokumen dan standar yang wajib dipenuhi untuk meminimalkan risiko penolakan.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum mengurus izin kosmetik:
• Menentukan lokasi produksi yang sesuai standar industri kosmetik.
• Membuat denah bangunan sesuai kaedah Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
• Mengajukan SPA CPKB sebagai bukti kepatuhan fasilitas produksi.
• Audit BPOM untuk memverifikasi standar produksi dan sanitasi.
• Pengajuan izin edar kosmetik resmi setelah sertifikat CPKB diterbitkan.

Mengikuti alur ini secara benar tidak hanya memastikan kosmetik legal dan aman, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap brand. Produsen dapat memanfaatkan jasa profesional seperti PERMATAMAS untuk mempercepat proses dan mengurangi risiko kesalahan dokumen.

Izin Kosmetik yang Wajib Dimiliki

Setiap kosmetik yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar dari BPOM. Izin ini menjadi bukti legalitas dan memastikan bahwa produk telah melalui uji keamanan dan mutu yang sesuai standar. Tanpa izin edar, kosmetik tidak diperbolehkan diedarkan, dan produsen dapat terkena sanksi hukum.

Beberapa poin penting terkait izin edar kosmetik:
• Legalitas Produk: Menjamin kosmetik dapat diedarkan secara resmi di seluruh Indonesia.
• Keamanan Konsumen: Produk telah melalui uji BPOM untuk bahan dan formula yang aman.
• Penerimaan Pasar: Konsumen lebih percaya membeli kosmetik dengan izin resmi.
• Kepatuhan Regulasi: Memastikan produsen mematuhi standar CPKB dan regulasi BPOM.
• Kemudahan Ekspansi: Produk dengan izin edar mudah dipasarkan di marketplace, toko, atau distributor.

Izin edar kosmetik merupakan prasyarat wajib sebelum produk dipasarkan. Produsen yang belum memiliki izin sebaiknya segera menyiapkan dokumen dan fasilitas produksi sesuai standar, atau memanfaatkan jasa profesional seperti PERMATAMAS untuk memastikan semua prosedur terpenuhi dengan benar.

Langkah Pertama Menentukan Bangunan Produksi

Langkah awal dalam pengurusan izin kosmetik adalah menentukan bangunan atau lokasi produksi. Lokasi ini harus memenuhi standar industri kosmetik agar mempermudah proses audit dan penerbitan sertifikat CPKB oleh BPOM.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan lokasi produksi:
1. Memastikan lokasi memiliki izin resmi untuk kegiatan industri kosmetik.
2. Menentukan ruang produksi, gudang bahan baku, dan area penyimpanan produk jadi secara terpisah.
3. Menyediakan fasilitas sanitasi dan kebersihan sesuai standar CPKB.
4. Menyusun alur produksi yang mencegah kontaminasi silang antara produk.
5. Memastikan ruangan administrasi, laboratorium, dan kontrol mutu tersedia dan sesuai standar.

Menentukan bangunan produksi yang tepat sejak awal membantu proses audit BPOM berjalan lancar. Selain itu, lokasi yang memenuhi kaedah CPKB menjadi fondasi agar sertifikat SPA CPKB dapat diterbitkan tanpa revisi. Produsen dapat bekerja sama dengan konsultan profesional seperti PERMATAMAS untuk memastikan lokasi produksi siap memenuhi semua persyaratan BPOM.

Langkah Kedua Membuat Denah Bangunan Sesuai CPKB

Setelah lokasi produksi siap, langkah berikutnya adalah membuat denah bangunan industri kosmetik sesuai CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik). Denah ini menjadi dokumen resmi yang diajukan ke BPOM dan menjadi panduan audit. Denah yang tepat membantu memastikan alur produksi bersih, aman, dan sesuai standar industri.

Beberapa poin penting dalam membuat denah CPKB:
1. Menentukan area produksi, penyimpanan bahan baku, dan gudang produk jadi.
2. Membuat jalur alur produksi yang bersih, dari penerimaan bahan baku hingga produk jadi.
3. Menyediakan fasilitas sanitasi seperti wastafel, toilet, dan area cuci.
4. Memisahkan area untuk produk berbeda agar tidak terjadi kontaminasi silang.
5. Menyediakan ruang administrasi dan laboratorium kontrol mutu.

Denah yang lengkap mempermudah petugas BPOM melakukan audit dan mempercepat penerbitan sertifikat CPKB. Produsen dapat bekerja sama dengan konsultan profesional agar denah memenuhi semua persyaratan teknis.

Selain untuk audit, denah ini juga berfungsi sebagai panduan internal perusahaan agar alur kerja produksi lebih terstruktur, aman, dan sesuai standar kualitas. Dengan denah yang tepat, risiko revisi dokumen berkurang, sehingga proses pengurusan izin edar kosmetik menjadi lebih efisien.

Panduan Lengkap Registrasi Izin BPOM Kosmetik

Langkah ketiga Mengajukan SPA CPKB ke BPOM

Setelah denah bangunan selesai, tahap berikutnya adalah mengajukan SPA CPKB (Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) ke BPOM. SPA CPKB menjadi bukti legal bahwa fasilitas produksi kosmetik sudah sesuai standar dan siap diaudit.

Langkah-langkah pengajuan SPA CPKB:
1. Lengkapi formulir permohonan SPA CPKB melalui portal resmi BPOM atau datang langsung ke kantor BPOM.
2. Lampirkan denah bangunan produksi sesuai CPKB.
3. Sertakan daftar sarana dan peralatan produksi yang digunakan.
4. Lampirkan data teknis produk seperti formula, jenis kosmetik, dan jumlah produksi.
5. Tunggu jadwal audit dari petugas BPOM.

Pengajuan SPA CPKB yang lengkap akan mempercepat proses audit. Dokumen yang rapi dan sesuai standar menunjukkan komitmen produsen terhadap produksi kosmetik yang aman dan legal.
Selain itu, SPA CPKB menjadi dasar untuk pengajuan izin edar kosmetik. Dengan sertifikat ini, produsen dapat membuktikan kepatuhan terhadap standar produksi yang baik, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mempermudah distribusi produk.

Audit BPOM dan Penerbitan Sertifikat CPKB

Setelah SPA CPKB diajukan, BPOM akan melakukan audit lokasi produksi. Audit ini memeriksa apakah fasilitas dan proses produksi kosmetik memenuhi standar CPKB. Tahap ini krusial sebelum sertifikat resmi diterbitkan.

Beberapa aspek yang diperiksa selama audit:
• Kebersihan dan sanitasi fasilitas produksi.
• Tata letak dan alur produksi sesuai denah CPKB.
• Kompetensi tenaga teknis yang menangani produksi.
• Penggunaan bahan baku dan peralatan sesuai standar.
• Dokumentasi proses produksi dan kontrol mutu.

Jika audit selesai dan memenuhi persyaratan, BPOM akan menerbitkan sertifikat CPKB. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa fasilitas produksi telah patuh terhadap standar CPKB dan siap memproduksi kosmetik secara legal.

Sertifikat CPKB mempermudah pengajuan izin edar kosmetik. Produsen yang menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS akan lebih mudah memastikan semua dokumen dan audit berjalan lancar, sehingga risiko penolakan berkurang dan proses distribusi produk lebih cepat.

Mengajukan Izin Edar Kosmetik ke BPOM

Setelah sertifikat CPKB diterbitkan, langkah berikutnya adalah mengajukan izin edar kosmetik ke BPOM. Izin edar ini menjadi bukti legalitas produk dan memastikan kosmetik dapat dipasarkan secara resmi. Tanpa izin edar, kosmetik tidak diperbolehkan dijual, baik di toko fisik maupun marketplace.

Beberapa langkah penting dalam pengajuan izin edar kosmetik:
• Persiapkan dokumen lengkap: sertifikat CPKB, formulasi produk, label, akta perusahaan, NPWP, dan izin usaha.
• Daftar melalui sistem e-registration BPOM: unggah semua dokumen secara digital agar proses lebih cepat.
• Verifikasi dokumen oleh petugas BPOM: memastikan semua persyaratan teknis dan administratif terpenuhi.
• Evaluasi formula dan label produk: BPOM memeriksa keamanan bahan, klaim produk, dan kepatuhan regulasi kosmetik.
• Terbitkan nomor izin edar resmi: nomor ini wajib dicantumkan pada label sebelum produk diedarkan.

Mengurus izin edar kosmetik dapat memakan waktu, tergantung kelengkapan dokumen dan respons BPOM. Untuk meminimalkan risiko kesalahan dan mempercepat proses, produsen bisa menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS, yang berpengalaman membantu dari tahap denah bangunan, SPA CPKB, hingga penerbitan izin edar.

Dengan izin edar resmi, produsen dapat memastikan kosmetik mereka legal, aman, dan siap dipasarkan, memberikan kepercayaan konsumen serta memperluas jangkauan distribusi produk.

Produk Kosmetik Resmi Siap Diedarkan

Setelah izin edar diterbitkan, kosmetik baru boleh dipasarkan secara resmi. Legalitas ini penting untuk melindungi produsen dari risiko hukum dan memberikan jaminan keamanan bagi konsumen. Produk yang memiliki izin edar dapat diedarkan melalui toko, distributor, atau marketplace dengan mencantumkan nomor izin pada label.

Beberapa poin penting untuk produk kosmetik resmi:
• Legalitas dan keamanan: setiap kosmetik telah melewati audit BPOM dan memenuhi standar CPKB.
• Label wajib mencantumkan nomor izin edar: agar konsumen dapat mengecek keaslian dan legalitas produk.
• Perubahan formula atau kemasan harus dilaporkan: agar izin edar tetap valid.
• Kepercayaan konsumen meningkat: izin edar menjadi bukti mutu dan keamanan produk.
• Proses pengurusan lebih mudah dengan jasa profesional: PERMATAMAS membantu produsen dari tahap denah bangunan, pengajuan SPA CPKB, hingga izin edar kosmetik resmi.

Dengan menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS, produsen dapat memastikan setiap tahap pengurusan berjalan lancar, dokumen lengkap, dan produk siap diedarkan secara legal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas brand tetapi juga memudahkan ekspansi pasar dan menjaga reputasi produk.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu izin edar kosmetik BPOM?
Izin edar BPOM adalah persetujuan resmi agar produk kosmetik dapat dipasarkan di Indonesia dengan aman dan legal.

2. Mengapa kosmetik perlu izin BPOM?
Agar produk aman, memenuhi standar mutu, dan tidak membahayakan konsumen.

3. Langkah pertama mengurus izin kosmetik apa?
Menentukan lokasi atau bangunan produksi sesuai standar industri kosmetik.

4. Apa itu SPA CPKB?
Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, bukti fasilitas produksi telah sesuai standar BPOM.

5. Bagaimana membuat denah bangunan sesuai CPKB?
Menyusun area produksi, gudang, laboratorium, dan alur kerja sesuai standar sanitasi dan produksi kosmetik.

6. Apakah audit BPOM wajib sebelum izin edar?
Ya, audit memastikan fasilitas dan proses produksi sesuai standar CPKB.

7. Bagaimana cara mengajukan izin edar kosmetik?
Melalui sistem e-registration BPOM dengan melampirkan dokumen lengkap termasuk sertifikat CPKB.

8. Berapa lama proses izin edar kosmetik?
Biasanya 1–3 bulan tergantung kelengkapan dokumen dan hasil evaluasi BPOM.

9. Apakah kosmetik bisa diedarkan sebelum izin edar?
Tidak, produk harus memiliki izin edar resmi agar legal dipasarkan.

10. Bisakah menggunakan jasa profesional untuk izin kosmetik?
Ya, PERMATAMAS dapat membantu dari denah, SPA CPKB, hingga izin edar untuk memastikan proses cepat dan aman.

Cara Notifikasi Izin BPOM Kosmetik

Cara Notifikasi Izin BPOM Kosmetik – Mengurus notifikasi BPOM kosmetik merupakan langkah penting sebelum sebuah produk dapat beredar dan dijual secara legal di Indonesia. Proses ini dibutuhkan agar produk yang dipasarkan memenuhi standar keamanan, mutu, serta kandungan bahan yang sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sayangnya, banyak pelaku usaha atau brand owner yang masih bingung tentang bagaimana alur pendaftaran nomor notifikasi, syarat dokumen, berapa biayanya, hingga berapa lama proses penerbitan nomor izin edar kosmetik (NIE).

Artikel ini dibuat untuk memberikan panduan lengkap bagi pelaku usaha kosmetik, baik yang memproduksi sendiri, menggunakan maklon, maupun importir. Seluruh tahapan akan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap mengikuti standar teknis yang berlaku.

1. Apa Itu Notifikasi BPOM Kosmetik?

Notifikasi BPOM kosmetik adalah proses resmi yang dilakukan secara online melalui sistem notifkos.pom.go.id untuk mendapatkan Nomor Notifikasi (NIE). Nomor ini berfungsi sebagai bukti legal bahwa produk kosmetik tersebut telah memenuhi regulasi keamanan, label, formula, dan klaim produk sesuai aturan BPOM serta ASEAN Cosmetic Directive.

Tanpa nomor notifikasi yang sah, produk dianggap ilegal, dan risikonya dapat berupa:
• Penarikan produk dari pasaran
• Penyitaan barang
• Sanksi administratif
• Denda
• Hingga proses hukum

Jenis produk kosmetik yang wajib memiliki izin notifikasi BPOM meliputi:
• Kosmetik wajah: serum, foundation, day cream, acne cream, dsb.
• Perawatan kulit tubuh: lotion, hand cream, body serum, body butter
• Perawatan rambut: shampoo, conditioner, hair mask
• Makeup: lipcream, blush on, compact powder
• Produk parfum dan deodorant
• Produk perawatan gigi dan mulut non-obat

Dengan adanya nomor notifikasi, produk memiliki nilai tambah berupa keamanan, kepercayaan konsumen, dan keunggulan kompetitif saat memasuki pasar retail maupun marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop, hingga modern retail.

Cara Notifikasi Izin BPOM Kosmetik
Cara Notifikasi Izin BPOM Kosmetik

2. Persiapan Dokumen untuk Notifikasi BPOM

Sebelum mengajukan notifikasi, perusahaan wajib menyiapkan beberapa dokumen pendukung agar proses berjalan lancar. Persyaratan administrasi ini berbeda tergantung status usaha, apakah:
✔ Produsen lokal
✔ Importir kosmetik
✔ Brand owner yang menggunakan jasa maklon

Berikut dokumen dasar yang wajib tersedia:
A. Dokumen Perusahaan
• Nomor Induk Berusaha (NIB)
• Data fasilitas produksi (lokasi, status CPKB)
• Surat legalitas usaha (jika impor: surat keagenan dan Certificate of Free Sale)

B. Dokumen Produk
• Nama merek dan kategori kosmetik
• Informasi bentuk sediaan (cream, serum, gel, foam, liquid, dan lainnya)
• Klaim produk dan manfaat penggunaan (misalnya “mencerahkan”, “melembapkan”, atau “antijerawat”)

C. Formula Produk
Formula harus mengikuti aturan:
• Menggunakan bahan yang diizinkan oleh BPOM
• Tidak mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinone, merkuri, rhodamin, dan sejenisnya
• Jika menggunakan bahan sensitif (AHA, retinol, fragrance allergen), diperlukan bukti keamanan tambahan

D. Label Produk
Desain label wajib mengikuti ketentuan:
• Nama produk dan merek
• Nomor batch
• Tanggal kedaluwarsa
• Cara penggunaan
• Peringatan (jika diperlukan)
• Nama produsen atau importir

Kesalahan paling umum adalah label tidak sesuai format regulasi, sehingga menyebabkan revisi atau penolakan.
Dengan dokumen lengkap dan terstruktur, peluang pengajuan langsung disetujui tanpa revisi menjadi lebih besar.

3. Tahapan Registrasi Akun di Sistem Notifikasi BPOM

Agar dapat mengajukan izin notifikasi, pelaku usaha perlu membuat akun resmi di portal notifkos.pom.go.id. Sistem ini hanya dapat digunakan oleh badan usaha, bukan perorangan. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memiliki legalitas usaha terlebih dahulu.

Langkah-langkah pendaftaran akun:
1. Daftarkan Head Account (Akun Utama)
Ini digunakan untuk otorisasi perusahaan di sistem.
2. Lengkapi profil badan usaha
Berisi informasi legal, alamat pabrik, kontak penanggung jawab teknis, dan data produksi.
3. Buat Sub Account
Digunakan staf operasional untuk mengajukan produk.
4. Verifikasi Akun
Pada tahap ini, BPOM akan memvalidasi legalitas usaha melalui kantor BPOM setempat.
Proses aktivasi akun biasanya memerlukan waktu 3–7 hari kerja tergantung antrian dan kelengkapan dokumen.

4. Proses Pengajuan Notifikasi Produk Kosmetik

Setelah akun aktif, pelaku usaha dapat melanjutkan ke tahap inti yaitu upload formulasi dan data produk. Tahapan ini membutuhkan ketelitian karena kesalahan sekecil apa pun dapat mengakibatkan revisi atau penolakan.

Berikut prosedurnya:
A. Isi Formulir Produk
• Nama produk
• Fungsi
• Bentuk sediaan
• Target user (dewasa, bayi, atau umum)

B. Masukkan Formula Kosmetik
Formula bahan harus mengikuti format INCI dan mencantumkan komposisi lengkap, baik bahan utama, bahan tambahan, maupun kandungan parfum.

C. Unggah Dokumen Pendukung
Dokumen Informasi Produk berupa:
• Label / Penandaan
• Formula/Komposisi
• Alur Proses Produksi

D. Submit dan Proses Pembayaran
Setelah selesai, sistem akan mengeluarkan Surat Perintah Bayar (SPB) dengan biaya:
Asal Produk Biaya Notifikasi BPOM
Produk dari ASEAN Rp 500.000 / item
Produk Non-ASEAN Rp 1.500.000 / item
Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau metode pembayaran lain sesuai instruksi sistem.

5. Evaluasi BPOM

Petugas akan memverifikasi apakah formula, label, dan klaim sesuai regulasi. Jika ada catatan revisi, pemohon harus memperbaikinya sebelum disetujui.
Jika semua sesuai, maka Nomor Notifikasi (NIE) diterbitkan dan produk sudah resmi legal dan boleh diedarkan.

6. Estimasi Waktu dan Status Persetujuan Notifikasi BPOM

Berapa lama proses ini berlangsung? Waktu pengurusan dapat berbeda tergantung kelengkapan dokumen.
Estimasi rata-rata:
Tahap Estimasi
Registrasi akun 3–7 hari
Upload + pembayaran 1–3 hari
Review BPOM 7–14 hari
Revisi (jika diminta) Tergantung respon pemohon

Jika seluruh dokumen lengkap dan tidak ada revisi, NIE dapat terbit dalam waktu ±2–4 minggu.

Setelah NIE aktif, pemilik produk wajib memastikan:
• Label produk sesuai dengan data notifikasi
• Formula dan kemasan tidak berubah tanpa update notifikasi
• Produk tidak membuat klaim medis yang dilarang (misalnya: menyembuhkan jerawat)
Masa berlaku notifikasi 3 tahun dan dapat diperpanjang sebelum masa berlaku habis.

Jasa Notifikasi Izin BPOM Kosmetik PERMATAMAS

Jika Anda ingin fokus pada produksi dan pemasaran tanpa perlu mempelajari regulasi yang kompleks, menggunakan layanan profesional adalah solusi yang efisien.
PERMATAMAS hadir sebagai konsultan resmi yang sudah berpengalaman membantu berbagai brand, maklon, UMKM, hingga perusahaan besar dalam proses legalitas izin edar kosmetik.

Layanan PERMATAMAS meliputi:
• Konsultasi regulasi bahan dan formula
• Review legalitas serta kelengkapan dokumen
• Pembuatan label sesuai ketentuan BPOM
• Upload data dan pengajuan di Notifkos
• Pendampingan hingga NIE diterbitkan

Keuntungan menggunakan layanan PERMATAMAS:
✔ Proses lebih cepat
✔ Minim revisi
✔ Didampingi tim ahli yang berpengalaman
✔ Cocok untuk pemula maupun perusahaan besar

Dengan izin BPOM yang sah, produk Anda dapat memasuki pasar lebih luas dan memiliki nilai kepercayaan tinggi di mata konsumen dan distributor.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

FAQ 

1. Apa itu Notifikasi BPOM Kosmetik?
Notifikasi BPOM kosmetik adalah proses registrasi untuk mendapatkan Nomor Notifikasi (NIE) sebagai izin legal untuk memasarkan produk kosmetik di Indonesia.

2. Berapa lama proses notifikasi BPOM biasanya?
Rata-rata proses memakan waktu 2–4 minggu tergantung kelengkapan dokumen, kecepatan verifikasi, dan apakah ada revisi dari BPOM.

3. Apakah produk maklon harus memiliki izin BPOM sendiri?
Ya. Meskipun melakukan maklon, izin tetap diterbitkan atas nama pemilik merek, bukan pabriknya.

4. Berapa biaya registrasi notifikasi BPOM untuk skincare atau kosmetik?
Biayanya tergantung asal produk:
Produk dari negara ASEAN: Rp 500.000 per item
Produk dari luar ASEAN: Rp 1.500.000 per item

5. Apakah desain label wajib dicek sebelum pengajuan?
Ya, karena label wajib mengikuti format BPOM seperti nama produk, komposisi, nomor batch, exp date, merek, logo perusahaan, hingga klaim penggunaan.

6. Apakah semua bahan kosmetik diperbolehkan?
Tidak. Beberapa bahan terbatas penggunaannya dan sebagian dilarang total. Sistem BPOM akan memverifikasi formula berdasarkan ASEAN Cosmetic Directive.

7. Apakah izin BPOM berlaku selamanya?
Tidak. Nomor Notifikasi (NIE) berlaku 3 tahun dan wajib diperpanjang sebelum masa berlaku habis.

8. Apakah produk impor wajib melalui proses notifikasi?
Ya. Semua kosmetik impor wajib memiliki NIE BPOM, disertai dokumen pendukung seperti Certificate of Free Sale (CFS).

9. Bagaimana jika pengajuan ditolak?
Jika ditolak, perusahaan dapat memperbaiki dokumen sesuai catatan BPOM dan mengajukan ulang, atau meminta bantuan konsultan seperti PERMATAMAS agar lebih tepat dan minim revisi.

10. Apakah PERMATAMAS menyediakan jasa lengkap sampai izin terbit?
Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan mulai dari persiapan dokumen, review formula, legalitas label, pengisian sistem Notifkos, hingga pendampingan sampai izin NIE diterbitkan.

jasa urus izin edar pkrt

Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan AMengurus Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) Golongan A merupakan langkah penting bagi industri kosmetik agar dapat memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik secara legal, aman, dan sesuai standar BPOM. Sertifikat ini memberikan pengakuan bahwa fasilitas produksi, peralatan, personel, bahan baku, sistem dokumentasi, hingga proses manajemen mutu telah memenuhi standar yang ditetapkan. Tanpa sertifikasi ini, izin edar kosmetik tidak dapat diterbitkan karena BPOM mewajibkan pemenuhan standar keamanan dan mutu produk.

Bagi pelaku usaha kosmetik, khususnya yang baru memulai atau sedang memperluas produksi, memahami alur pengajuan, persyaratan teknis, biaya, hingga perkiraan waktu proses sangat penting agar tidak terjadi kendala saat registrasi izin edar. Banyak perusahaan yang akhirnya mengalami revisi berulang karena tidak mengetahui apa saja dokumen wajib, tata cara audit, standar fasilitas, serta ketentuan CAPA (Corrective and Preventive Action).

Artikel ini akan memberikan panduan lengkap dan terbaru mengenai syarat, prosedur, biaya, hingga estimasi waktu dalam mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A. Dengan memahami informasi ini, pelaku usaha dapat menghemat waktu, menyiapkan dokumen dengan benar, serta menghindari penolakan karena kesalahan teknis. Jika Anda berencana memulai usaha kosmetik atau ingin meningkatkan kredibilitas perusahaan, memahami tahapan CPKB Golongan A menjadi langkah awal yang sangat strategis. Proses Sertifikasi CPKB Golongan A Sekarang

Cara Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Mengurus sertifikasi CPKB Golongan A dilakukan melalui beberapa tahapan resmi mulai dari pengajuan online sampai proses audit. Tahapannya adalah sebagai berikut:

Tahap 1: Registrasi dan Pengajuan Melalui OSS

Langkah pertama adalah mengakses portal resmi OSS (Online Single Submission) melalui situs oss.go.id menggunakan akun perusahaan yang telah terdaftar. Setelah berhasil login, pilih menu Perizinan Berusaha PB-UMKU, lalu lanjutkan dengan memilih Permohonan Baru. Pada bagian pencarian kegiatan usaha, masukkan KBLI 20232 kemudian klik Proses Perizinan Berusaha.
Lanjutkan dengan memilih fasilitas izin Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Pada bagian uraian kegiatan, pilih opsi “Seluruh” agar seluruh persyaratan teknis tampil lengkap. Setelah itu, unggah persyaratan dalam format PDF, termasuk SOP, bukti sistem mutu, struktur organisasi, dokumentasi fasilitas produksi, dan dokumen pendukung lainnya.

Tahap 2: Pemeriksaan Dokumen dan Audit oleh BPOM

Setelah semua dokumen berhasil dikirim melalui OSS, Anda wajib melakukan konfirmasi ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM sesuai domisili. Petugas akan melakukan pengecekan dokumen administrasi dan teknis. Jika dokumen dinyatakan lengkap, BPOM akan mengatur jadwal audit sarana produksi untuk memastikan kesesuaian dengan standar CPKB.
Pada tahap audit ini, auditor akan memeriksa fasilitas produksi, peralatan, alur pengolahan, dokumentasi, sistem mutu, higienitas, personel, dan implementasi regulasi terkait.

Tahap 3: Tindakan Perbaikan dan Penerbitan Sertifikat

Jika auditor menemukan ketidaksesuaian (temuan), perusahaan wajib menyiapkan CAPA (Corrective and Preventive Action) sesuai rekomendasi BPOM. CAPA harus diunggah kembali ke sistem OSS dan menunggu verifikasi lanjutan. Apabila sudah sesuai, UPT akan mengeluarkan Analisis Hasil Pemeriksaan (AHP) dan meneruskannya ke BPOM pusat. Setelah semua dinyatakan memenuhi syarat, sertifikat CPKB Golongan A akan resmi diterbitkan. Urus Sertifikasi CPKB Sekarang

Biaya Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Besaran biaya Sertifikasi CPKB Golongan A ditentukan berdasarkan kategori usaha dan jenis permohonan yang diajukan. Untuk permohonan baru, rincian biaya yang berlaku adalah:
• Industri besar: Rp10.000.000
• Industri menengah: Rp5.000.000
• Usaha kecil dan mikro: Rp1.000.000

Biaya tersebut tidak termasuk biaya tambahan seperti renovasi fasilitas produksi, pengadaan peralatan, konsultasi ahli, serta biaya pengujian laboratorium apabila dibutuhkan. Perusahaan disarankan menyiapkan anggaran tambahan agar proses berjalan lancar.

Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A
Syarat Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Syarat Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A Terbaru

Persyaratan Administratif (Umum)
• Akun e-Sertifikasi: Calon pelaku usaha wajib memiliki akses akun resmi di laman www.e-sertifikasi.pom.go.id sebagai langkah awal proses permohonan.
• Akun OSS RBA: Harus sudah mempunyai akun OSS serta NIB aktif dengan kode KBLI 20232 yang sesuai kategori usaha kosmetik.
• Surat Permohonan Resmi: Surat permohonan yang wajib diisi dan diunduh melalui sistem iSERTIFIKASI sebagai bagian dari dokumen formal pengajuan.
• Legalitas Badan Usaha: Melampirkan dokumen legal perusahaan seperti akta pendirian, izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai bentuk badan usaha.

Persyaratan Teknis (Detail Pemenuhan Teknis Produksi)
• Persetujuan Denah Bangunan: Memiliki dokumen persetujuan tata letak bangunan fasilitas produksi kosmetik yang telah divalidasi BPOM.
• Implementasi Sistem Mutu: Perusahaan wajib menerapkan seluruh 12 aspek pemenuhan sistem mutu CPKB yang meliputi manajemen mutu, personalia, tata bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi, proses produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi/pengujian, serta mekanisme penanganan komplain dan penarikan produk.
• Penanggung Jawab Teknis (PJT): Harus menunjuk penanggung jawab teknis sesuai persyaratan Golongan A Harus Apoteker.
• Fasilitas Produksi Standar: Sarana, peralatan, dan ruang produksi harus memenuhi standar higienitas, keamanan, serta kesehatan, termasuk keberadaan laboratorium untuk kegiatan pengujian internal.
• Surat Persetujuan Fasilitas Bersama: Apabila perusahaan memanfaatkan fasilitas produksi yang juga digunakan untuk pembuatan obat atau obat tradisional, maka wajib memiliki surat persetujuan pemanfaatan fasilitas bersama yang masih berlaku dan diakui secara resmi.

Berapa Lama Proses Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Estimasi waktu proses sertifikasi dapat berbeda-beda tergantung kesiapan perusahaan, kelengkapan dokumen, dan kesiapan fasilitas. Sebagai gambaran umum:
• Dari pengajuan sampai penjadwalan audit: 1–3 bulan
• CAPA pertama: 20 hari kerja
• CAPA kedua: 20 hari kerja
• CAPA ketiga: 20 hari kerja
Jika perusahaan siap dan tidak ada temuan besar, proses bisa lebih cepat. Namun jika ada ketidaksesuaian besar, proses dapat memakan waktu lebih panjang. Ajukan Sertifikasi CPKB Golongan A sekarang

Aspek Apa Saja Dalam Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A

Mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A tidak hanya sebatas mengajukan dokumen ke BPOM, tetapi juga memastikan seluruh aspek produksi dan sistem manajemen mutu diterapkan dengan benar. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat harus mempersiapkan berbagai elemen penting, mulai dari fasilitas produksi, peralatan, kebersihan, hingga kompetensi personel. Aspek-aspek ini menjadi tolok ukur bagi auditor BPOM dalam menilai kelayakan fasilitas produksi sebelum sertifikat diterbitkan.

Pentingnya memahami aspek-aspek dalam CPKB Golongan A adalah agar perusahaan dapat meminimalkan temuan audit dan mempercepat proses penerbitan sertifikat. Dengan menyiapkan semua aspek sesuai standar, pelaku usaha tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan kualitas produk dan keamanan konsumen. Pendekatan sistematis terhadap aspek-aspek ini menjadi fondasi bagi produksi kosmetik yang aman, efisien, dan profesional.

Berikut Aspek Sertifikasi CPKB Golongan A:

1. Aspek Sistem Manajemen Mutu:
Aspek ini memastikan perusahaan memiliki sistem mutu yang terstruktur, diterapkan secara konsisten, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini mencakup kebijakan mutu, sasaran mutu, sistem pengendalian perubahan, pengendalian dokumen, penanganan penyimpangan, serta proses perbaikan berkelanjutan yang sesuai standar CPKB.

2. Aspek Personalia:
Aspek ini fokus pada kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses produksi kosmetik. Setiap personel harus memiliki pelatihan yang sesuai, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta menerapkan praktik higienitas kerja. Perusahaan juga harus memiliki Penanggung Jawab Teknis yang kompeten sesuai persyaratan BPOM.

3. Aspek Bangunan dan Fasilitas:
Poin ini menilai apakah bangunan dan area produksi dirancang dengan tata letak yang mendukung aliran proses produksi yang higienis dan efisien. Struktur ruang harus meminimalkan risiko kontaminasi silang melalui zoning, ventilasi, pencahayaan, serta material bangunan yang mudah dibersihkan dan dipelihara.

4. Aspek Peralatan:
Fokus aspek ini adalah memastikan seluruh peralatan produksi, pengolahan, dan pengemasan berada dalam kondisi layak pakai, bersih, dan telah melalui proses validasi serta kalibrasi. Peralatan harus sesuai fungsi dan mendukung proses produksi yang aman, konsisten, serta memenuhi standar kualitas.

5. Aspek Sanitasi dan Higiene:
Bagian ini mengatur prosedur kebersihan perusahaan meliputi sanitasi area, peralatan, lingkungan kerja, serta kebersihan personel. Terdapat standar pembersihan yang terdokumentasi, termasuk frekuensi, metode, disinfektan, serta sistem pemantauan untuk mencegah kontaminasi mikrobiologi maupun fisik.

6. Aspek Produksi:
Aspek ini memastikan seluruh proses produksi dilakukan sesuai SOP, mulai dari penimbangan bahan, pencampuran, pengolahan, pengisian, hingga pengemasan. Proses harus dikendalikan dengan baik untuk menjamin produk akhir konsisten, aman, dan sesuai formulasi yang disetujui.

7. Aspek Pengawasan Mutu:
Bagian ini menekankan pada sistem pengujian kualitas bahan baku, bahan kemas, produk antara, dan produk jadi. Proses ini dilakukan oleh unit laboratorium dengan metode yang tervalidasi serta dilengkapi dokumentasi hasil pemeriksaan sebelum produk disetujui untuk diedarkan.

8. Aspek Dokumentasi:
Semua aktivitas produksi, pengujian, sanitasi, pelatihan, hingga CAPA harus terdokumentasi dengan baik dan mudah ditelusuri. Dokumentasi mencakup SOP, form, catatan produksi, batch record, hingga arsip elektronik sesuai ketentuan BPOM dan sistem manajemen mutu.

9. Aspek Audit Internal:
Aspek ini memastikan perusahaan secara berkala melakukan audit internal untuk mengevaluasi penerapan CPKB. Hasil audit harus menghasilkan tindakan koreksi, perbaikan, dan pencegahan hingga tidak ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar yang berlaku.

10. Aspek Penyimpanan:
Bagian ini mencakup pengaturan gudang bahan baku, bahan kemas, serta produk jadi dengan kondisi penyimpanan yang terkontrol. Sistem harus memastikan bahan tersimpan dengan metode FIFO/FEFO, adanya penguncian barang karantina, serta pemantauan suhu dan kelembapan bila diperlukan.

11. Aspek Kontrak Produksi dan Pengujian:
Jika perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga, maka perjanjian harus jelas dan mencakup tanggung jawab, standar mutu, metode pengujian, termasuk mekanisme audit terhadap fasilitas mitra. Seluruh dokumen kontrak wajib terdokumentasi dan dapat ditelusuri.

12. Aspek Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk:
Aspek ini memastikan perusahaan memiliki sistem untuk menerima, menilai, dan menindaklanjuti keluhan konsumen, termasuk prosedur recall bila ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat keamanan. Semua kegiatan harus terdokumentasi, dianalisis, dan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Jasa Pengurusan Sertifikasi CPKB Golongan A

Pengurusan Sertifikasi CPKB sering kali membutuhkan waktu, penyesuaian fasilitas, serta pemahaman regulasi yang detail. Jika perusahaan belum memiliki pengalaman atau tim yang memahami proses perizinan BPOM, menggunakan layanan pendampingan profesional dapat mempercepat proses dan meminimalkan revisi.

Dengan pendampingan PERMATAMAS, Anda akan dibantu:
• Pengumpulan dan pengecekan dokumen persyaratan
• Penyusunan SOP dan persiapan audit
• Penanganan CAPA hingga sertifikat resmi terbit

Layanan PERMATAMAS memastikan seluruh tahapan mulai dari persiapan hingga penerbitan sertifikat berjalan lancar, aman, dan sesuai standar CPKB Golongan A, sehingga Anda bisa fokus pada pengembangan produk dan bisnis.

KONSULTASI GRATIS 

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu Sertifikasi CPKB Golongan A?
Sertifikasi CPKB Golongan A adalah sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik untuk industri kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM, sebagai bukti bahwa fasilitas produksi dan sistem mutu memenuhi standar keamanan dan kualitas.

2. Siapa yang wajib memiliki Sertifikasi CPKB Golongan A?
Seluruh produsen kosmetik yang memproduksi skala industri besar, menengah, atau UMK yang ingin memasarkan produk kosmetik di Indonesia wajib memiliki sertifikasi ini.

3. Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan CPKB?
Dokumen wajib meliputi legalitas perusahaan, SOP produksi, bukti penerapan sistem mutu, struktur organisasi, dokumen fasilitas dan peralatan, serta dokumentasi pengawasan mutu.

4. Berapa biaya mengurus Sertifikasi CPKB Golongan A?
Biaya berbeda sesuai skala usaha: industri besar Rp10.000.000, industri menengah Rp5.000.000, usaha kecil dan mikro Rp1.000.000 per sertifikat.

5. Berapa lama proses pengurusan CPKB dari pengajuan hingga audit?
Estimasi 1–3 bulan untuk pengajuan sampai jadwal audit, dengan CAPA pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 20 hari kerja.

6. Apa saja aspek yang dinilai dalam audit CPKB?
Aspek meliputi sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, serta penanganan keluhan dan penarikan produk.

7. Apakah perusahaan bisa dibantu pihak ketiga untuk mengurus CPKB?
Ya, jasa pendampingan profesional seperti PERMATAMAS dapat membantu mulai dari persiapan dokumen, SOP, audit, CAPA, hingga penerbitan sertifikat.

8. Apa itu CAPA dalam proses CPKB?
CAPA adalah tindakan koreksi dan pencegahan yang harus dilakukan perusahaan jika ditemukan temuan saat audit untuk memastikan kesesuaian standar CPKB.

9. Bagaimana cara mengecek status pengajuan Sertifikasi CPKB?
Status pengajuan dapat dicek melalui sistem OSS di oss.go.id atau dengan menghubungi UPT BPOM setempat yang menangani audit dan verifikasi dokumen.

10. Mengapa Sertifikasi CPKB penting bagi produsen kosmetik?
Sertifikasi CPKB memastikan produk aman, berkualitas, dan sesuai standar BPOM, sekaligus menjadi syarat wajib untuk mendapatkan izin edar resmi di Indonesia.

jasa pengurusan sertifikasi halal
jasa pengurusan sertifikasi halal

Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B

Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B Mengurus SPA CPKB Golongan B merupakan salah satu tahapan penting bagi pelaku usaha industri kosmetika yang ingin melakukan produksi dengan standar yang diakui oleh pemerintah. CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) secara khusus diterapkan untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan higienitas yang dipersyaratkan.

Dengan mendapatkan persetujuan CPKB, pelaku usaha menunjukkan keseriusan dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan, serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk yang diproduksi.

Dokumen ini membahas secara lengkap tentang syarat mengurus SPA CPKB Golongan B, mulai dari penjelasan dasar, persyaratan administratif, persyaratan teknis, hingga proses pemenuhan persyaratan sampai dinyatakan disetujui. Untuk memudahkan pelaku usaha, pada bagian akhir juga tersedia penjelasan mengenai layanan bantuan profesional yang dapat mempermudah penyelesaian persyaratan CPKB.

Pengertian dan Ruang Lingkup Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B

Sebelum memahami lebih jauh persyaratannya, penting untuk mengetahui ruang lingkup dari SPA CPKB Golongan B. SPA CPKB adalah persetujuan bagi perusahaan industri kosmetika untuk menjamin bahwa proses produksi dilakukan sesuai standar mutu, kebersihan, dan keamanan. Golongan B merupakan kategori untuk industri kosmetik risiko rendah yang menggunakan teknologi sederhana.

Meski dikategorikan sebagai risiko rendah, pemerintah tetap menerapkan standar tinggi untuk memastikan produk kosmetik tidak membahayakan konsumen. Karena itu, semua fasilitas produksi, peralatan, tenaga kerja, dan sistem manajemen mutu harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPOM.

Dengan kata lain, persyaratan SPA CPKB Golongan B tidak hanya berhubungan dengan administrasi pendaftaran saja, tetapi juga mencakup kesiapan fasilitas produksi dan penerapan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan.

Dokumen Administratif dalam Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B

Bagian pertama dalam pemenuhan syarat mengurus SPA CPKB Golongan B adalah melengkapi seluruh dokumen administratif. Dokumen ini akan menjadi verifikasi awal sebelum BPOM melakukan pemeriksaan teknis.

Berikut dokumen administratif yang wajib disiapkan:

1. Akun OSS-RBA aktif
Pelaku usaha harus memiliki akun resmi di portal OSS RBA sebagai syarat awal pengurusan perizinan usaha.

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 20232
NIB wajib mencantumkan KBLI yang sesuai dengan kegiatan industri kosmetik. Tanpa KBLI yang benar, proses verifikasi akan tertolak.

3. Surat pengajuan permohonan SPA CPKB
Surat ini dapat diunduh melalui sistem e-sertifikasi dan harus ditandatangani sesuai ketentuan.

4. Surat Persetujuan Denah Fasilitas Produksi
Dokumen yang menunjukkan persetujuan tata letak bangunan industri kosmetik dari instansi berwenang.

5. Dokumen fasilitas bersama (bila ada)
Jika perusahaan menggunakan fasilitas produksi yang sama dengan industri obat atau obat tradisional, maka harus disertai surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama.

Dokumen-dokumen administratif ini menjadi fondasi awal yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum memasuki tahap pemeriksaan teknis.

Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B
Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B

Persyaratan Teknis dan Sistem Mutu pada Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B

Setelah administrasi terpenuhi, persyaratan berikutnya adalah pemenuhan teknis dan standar sistem mutu. Persyaratan ini berfokus pada kesiapan fasilitas produksi dan kompetensi personel.

Syarat teknis yang wajib dipenuhi antara lain:

• Penanggung Jawab Teknis (PJT)
Perusahaan wajib memiliki minimal satu Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang ditetapkan sebagai PJT. PJT bertanggung jawab memastikan proses produksi sesuai regulasi.

• Fasilitas produksi yang higienis
Tempat produksi harus memiliki kondisi higienis, tata letak yang baik, dan peralatan memadai untuk teknologi sederhana.

• Kategori produk terbatas
Untuk CPKB Golongan B, perusahaan hanya boleh memproduksi kosmetik risiko rendah, yang tidak termasuk:
o Produk bayi
o Produk Klaim pemutih dan mencerahkan

• Penerapan 2 aspek sistem mutu CPKB
Perusahaan wajib mampu menerapkan seluruh aspek, termasuk:
1. Sanitasi dan higiene
2. Dokumentasi
Jika salah satu aspek sistem mutu belum dipenuhi, permohonan SPA CPKB dapat tertunda sampai perusahaan melakukan perbaikan.

Tahapan Pemenuhan Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B hingga Disetujui

Agar pengurusan SPA CPKB berjalan efektif, pelaku usaha perlu memahami alurnya. Secara umum, tahapan hingga persetujuan terbit adalah sebagai berikut:

1. Persiapan dokumen dan fasilitas
Pelaku usaha menyiapkan seluruh dokumen administratif dan memastikan kelayakan fasilitas produksi sesuai standar.

2. Pengisian permohonan di sistem e-sertifikasi
Formulir dan dokumen diunggah ke dalam sistem. Kesalahan unggah dokumen merupakan penyebab umum tertundanya verifikasi awal.

3. Verifikasi administrasi
BPOM memeriksa kelengkapan dokumen administratif. Jika terdapat kekurangan, akan diterbitkan notifikasi perbaikan.

4. Pemeriksaan lapangan (audit)
Tim auditor BPOM melakukan inspeksi ke fasilitas produksi untuk mengevaluasi penerapan CPKB.

5. Tindak lanjut temuan audit
Jika ada temuan minor atau mayor, perusahaan perlu menyelesaikan CAPA (Corrective and Preventive Action).

6. Persetujuan dan penerbitan sertifikat
Setelah semua sistem dan dokumen memenuhi persyaratan, sertifikat SPA CPKB Golongan B diterbitkan.
Pada tahap ini perusahaan dapat mulai memproduksi kosmetik risiko rendah sesuai kategori yang diizinkan.

Layanan Bantuan Penyelesaian Syarat Mengurus SPA CPKB Golongan B untuk Pelaku Usaha

Proses pemenuhan syarat SPA CPKB Golongan B membutuhkan ketelitian, waktu, dan pemahaman mendalam mengenai persyaratan teknis dan sistem manajemen mutu. Tidak sedikit perusahaan mengalami kendala seperti dokumen tidak sesuai template, audit gagal, hingga temuan mayor pada saat inspeksi BPOM.

Untuk mempermudah proses tersebut, pelaku usaha dapat menggunakan layanan pendampingan profesional agar seluruh syarat administratif dan teknis dapat dipenuhi dengan benar sejak awal.

Pendampingan semacam ini membantu:
• mempercepat proses persetujuan SPA CPKB
• meminimalkan risiko temuan audit
• menghemat biaya perbaikan akibat ketidaksesuaian
• menjaga kelancaran operasional Perusahaan

Jika Anda membutuhkan pendampingan dari tenaga ahli yang berpengalaman dalam pengurusan CPKB, PERMATAMAS siap membantu secara profesional mulai dari pengecekan kelayakan fasilitas, penyusunan dokumen teknis dan sistem mutu, hingga pendampingan saat audit BPOM.

➡ Proses pengurusan SPA CPKB Golongan B sekarang melalui WhatsApp
Konsultasi gratis & tanpa komitmen — cukup jelaskan kebutuhan Anda, tim kami siap membantu dari awal hingga sertifikat terbit.

Langkah Penting Mengurus SPA CPKB Golongan B

Memahami syarat mengurus SPA CPKB Golongan B adalah langkah penting bagi pelaku usaha industri kosmetika yang ingin memulai produksi kosmetik risiko rendah secara legal dan berstandar. Dengan memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis, serta menerapkan sistem mutu yang konsisten, perusahaan tidak hanya lolos sertifikasi, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk.

Untuk memastikan semua persyaratan berjalan lancar, jangan ragu memanfaatkan layanan pendampingan profesional agar proses lebih cepat, tepat, dan sesuai ketentuan regulasi.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

FAQ

1. Apa itu SPA CPKB Golongan B?
SPA CPKB Golongan B adalah persetujuan penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik untuk industri kosmetik risiko rendah dengan teknologi sederhana.

2. Apakah semua pabrik kosmetik wajib memiliki SPA CPKB?
Ya. Semua industri kosmetika wajib memiliki persetujuan CPKB sebelum melakukan produksi dan peredaran produk di Indonesia.

3. Berapa lama proses pengurusan SPA CPKB Golongan B?
Durasi dapat berbeda-beda tergantung kelengkapan dokumen dan kesiapan fasilitas. Umumnya memakan waktu 3–6 bulan, namun bisa lebih cepat jika dokumen dan fasilitas sudah sesuai standar dari awal.

4. Apakah usaha maklon kosmetik juga memerlukan SPA CPKB?
Jika perusahaan berperan sebagai produsen (bukan hanya brand owner), maka wajib memiliki sertifikat CPKB. Untuk perusahaan yang hanya memakai pabrik lain (maklon), cukup memastikan pabrik maklon sudah bersertifikat CPKB.

5. Apakah wajib memiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT) untuk dapat SPA CPKB Golongan B?
Wajib. PJT harus berasal dari Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan teknis produksi.

6. Apa kendala paling umum saat audit SPA CPKB Golongan B?
Masalah yang paling sering muncul yaitu dokumentasi sistem mutu yang tidak sesuai template, fasilitas produksi belum memenuhi standar higienitas, dan ketidaksesuaian pelaksanaan SOP dengan dokumen mutu.

7. Bisakah pengurusan SPA CPKB dibantu pihak profesional?
Bisa. Banyak pelaku usaha memilih layanan pendampingan untuk mempercepat persetujuan, memastikan dokumen sesuai, dan menghindari temuan mayor saat audit.

jasa urus izin edar pkrt

Cara Mengajukan SPA CPKB Golongan B

Cara Mengajukan SPA CPKB Golongan B – Industri kosmetik di Indonesia berkembang sangat pesat, baik skala UMKM maupun pabrik berskala besar. Namun di tengah kompetisi yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya dituntut memproduksi kosmetik yang berkualitas, tetapi juga wajib memenuhi regulasi pemerintah. Salah satu perizinan paling penting yang harus dipenuhi adalah SPA CPKB Golongan B. Status ini menjadi gerbang utama sebelum perusahaan dapat memproduksi jenis kosmetik tertentu dan memasarkan produknya secara resmi serta legal.

Mengurus SPA CPKB Golongan B sering dianggap proses yang rumit karena melibatkan dokumen, audit, dan sistem mutu. Padahal, jika persyaratan dipersiapkan dengan benar, prosesnya dapat berjalan lancar dan hasilnya akan memberikan dampak besar terhadap kredibilitas usaha. Artikel ini akan membahas secara lengkap mulai dari pengertian, persyaratan, cara mengajukan SPA CPKB Golongan B, estimasi waktu proses, masa berlaku, hingga layanan pendampingan profesional.

Apa itu SPA CPKB Golongan B

SPA CPKB Golongan B adalah Surat Persetujuan Aplikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Golongan B yang diterbitkan sebagai tanda bahwa perusahaan telah memenuhi standar proses produksi kosmetik sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan / BPOM. Golongan B diberikan kepada perusahaan kosmetik yang memproduksi jenis kosmetik berisiko rendah atau dibuat dengan teknologi sederhana — sehingga tidak memerlukan standar produksi yang sama ketatnya dengan kosmetik golongan tertentu seperti antiseptik, anti ketombe, tabir surya, atau produk untuk bayi.

Meskipun tergolong untuk produk risiko rendah, CPKB Golongan B wajib dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab industri dalam menjamin keamanan, mutu, kebersihan, dan konsistensi produksi. Sertifikat ini bukan hanya sekadar dokumen legalitas, tetapi menjadi bukti bahwa proses produksi memiliki sistem mutu yang baik, fasilitas produksi layak, dan seluruh peralatan memenuhi standar sanitasi serta dokumentasi.

Persyaratan Mengajukan SPA CPKB Golongan B

Agar proses pengajuan berjalan mulus tanpa hambatan verifikasi, perusahaan wajib melengkapi seluruh persyaratan inti berikut:
1. Penanggung Jawab Teknis (PJT) – Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)
Perusahaan harus memiliki minimal satu TTK sebagai PJT, yang bertugas memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar regulasi.
2. Fasilitas Produksi Memadai
Tersedia ruangan produksi yang sesuai standar higienis, peralatan yang layak, dan teknologi yang relevan dengan kategori kosmetik yang diproduksi.
3. Kategori Produk yang Dibuat
Hanya diperbolehkan memproduksi jenis kosmetik risiko rendah dengan teknologi sederhana. Tidak berlaku untuk kategori produk seperti tabir surya, anti ketombe, antiseptik, dan kosmetik bayi yang membutuhkan standar persyaratan lebih kompleks.
4. Sistem Mutu & Standar Keamanan
Perusahaan harus menerapkan higiene, sanitasi, dokumentasi, dan pengendalian mutu sesuai pedoman CPKB.
5. Dokumen Pendukung Perizinan
Dokumen penerapan sistem mutu 12 aspek CPKB, surat persetujuan denah bangunan, penggunaan fasilitas bersama (jika ada), serta NIB dengan KBLI yang relevan.

Melengkapi semua persyaratan sejak awal akan mempermudah proses verifikasi dan mengurangi potensi perbaikan (CAPA) di tahap audit.

Cara Mengajukan SPA CPKB Golongan B
Cara Mengajukan SPA CPKB Golongan B

Berikut Cara Mengajukan SPA CPKB Golongan B

Berikut langkah resmi pengajuan SPA CPKB Golongan B melalui sistem OSS RBA:
1. Login ke oss.go.id menggunakan akun perusahaan (username & password).
2. Masuk ke menu PB UMKU → Permohonan Baru.
3. Cari dan pilih KBLI 20232 (Industri Kosmetika).
4. Klik Proses Perizinan Berusaha UMKU untuk memulai pengajuan.
5. Input kata “pemenuhan” pada kolom pencarian sertifikat, lalu pilih jenis sertifikat yang akan diajukan.
6. Unggah seluruh dokumen persyaratan dalam format PDF, termasuk file penerapan sistem mutu yang dapat berisi tautan Google Drive bila ukuran besar.
7. Lakukan pengecekan akhir sebelum submit untuk memastikan semua dokumen sesuai dan terbaca dengan jelas.

Setelah proses submit selesai, permohonan akan masuk tahap verifikasi otomatis. Jika semua sesuai, proses berlanjut ke penjadwalan audit sarana produksi.

Biaya Resmi Mengajukan SPA CPKB Golongan B

Pengajuan SPA CPKB Golongan B tidak dikenakan biaya alias gratis. Pemerintah tidak memungut biaya resmi pada proses administrasi maupun penjadwalan audit, sehingga semua pelaku usaha memiliki akses yang sama untuk mendapatkan sertifikat legalitas sesuai standar CPKB.

Namun meskipun tidak ada biaya resmi, perusahaan tetap perlu menyiapkan anggaran internal untuk kebutuhan peralatan, pengembangan sistem mutu, penyusunan dokumen, atau pendampingan tenaga ahli agar proses audit berjalan lancar dan tidak bolak-balik karena CAPA.

Berapa Lama Proses Mengajukan SPA CPKB Golongan B

Estimasi waktu proses pengajuan dapat bervariasi tergantung kelengkapan dokumen dan kesiapan sarana produksi. Berdasarkan rata-rata proses:
• Setelah dokumen diunggah & submit: sekitar 20 hari kerja untuk mendapatkan jadwal audit.
• Jika ada perbaikan / CAPA: diberi waktu 20 hari kerja untuk pembenahan.
• Total estimasi waktu dari pengajuan sampai sertifikat terbit: kurang lebih 2–3 bulan.

Proses dapat lebih cepat jika perusahaan sudah menerapkan sistem mutu yang baik dan seluruh dokumen disiapkan sejak awal tanpa kekurangan.

Berapa Lama Masa Berlaku SPA CPKB Golongan B

Sertifikat SPA CPKB Golongan B berlaku selama 5 tahun sejak tanggal terbit. Selama periode tersebut, perusahaan dapat menjalankan proses produksi berdasarkan kategori kosmetik yang diizinkan.
Namun, meskipun berlaku 5 tahun, perusahaan tetap berkewajiban menjaga standar proses produksi stabil. Jika terdapat perubahan fasilitas, PJT, alur produksi, atau jenis produk, evaluasi ulang mungkin diperlukan. Karena itu, mempertahankan sistem mutu dan dokumentasi sejak awal menjadi faktor penting agar tidak terjadi kendala saat perpanjangan nanti.

Jasa Pengurusan SPA CPKB Golongan B – Proses Lebih Cepat & Tepat bersama PERMATAMAS

Mengurus SPA CPKB Golongan B sering kali memerlukan pendampingan ahli, terutama dalam penyusunan dokumen sistem mutu, evaluasi fasilitas produksi, dan persiapan audit agar tidak terjadi CAPA berulang. Jika Anda ingin proses lebih cepat, tepat, dan efisien tanpa harus trial & error sendiri, PERMATAMAS siap membantu sepenuhnya dari awal sampai sertifikat terbit.

PERMATAMAS telah berpengalaman mendampingi banyak perusahaan kosmetik di seluruh Indonesia, mulai dari UMKM hingga pabrik skala besar.

Tim profesional memastikan:
✔ konsultasi struktur dokumen sistem mutu
✔ pengecekan fasilitas sebelum audit
✔ pendampingan OSS sampai submit & tracking jadwal audit
✔ pendampingan CAPA jika ada perbaikan
✔ sampai sertifikat SPA CPKB Golongan B resmi terbit

Jika Anda membutuhkan layanan Jasa Pengurusan SPA CPKB Golongan B, hubungi PERMATAMAS kapan saja untuk konsultasi. Proses Anda akan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman secara legal.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

FAQ 

1. Apa yang dimaksud dengan SPA CPKB Golongan B?

SPA CPKB Golongan B adalah Surat Persetujuan Aplikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik untuk perusahaan kosmetik yang memproduksi produk risiko rendah dengan teknologi sederhana. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa perusahaan memenuhi standar keamanan, higienis, dan sistem mutu dalam proses produksi.

2. Apa saja persyaratan wajib untuk mengajukan SPA CPKB Golongan B?

Beberapa persyaratan inti meliputi PJT (Tenaga Teknis Kefarmasian), fasilitas produksi sesuai standar, kategori produk rendah risiko, sistem mutu berdasarkan pedoman CPKB, dan dokumen pendukung seperti denah fasilitas dan NIB KBLI 20232.

3. Bagaimana cara mengajukan SPA CPKB Golongan B?

Pengajuan dilakukan melalui OSS RBA dengan login → PB UMKU → Permohonan Baru → pilih KBLI 20232 → unggah seluruh dokumen persyaratan → submit. Setelah pengajuan berhasil, Anda tinggal menunggu jadwal audit fasilitas produksi.

4. Berapa biaya resmi dalam mengajukan SPA CPKB Golongan B?

Proses administrasi pengajuan SPA CPKB Golongan B gratis tanpa biaya pemerintah. Namun perusahaan tetap perlu menyiapkan biaya internal seperti pendampingan teknis, dokumen mutu, dan persiapan fasilitas.

5. Berapa lama proses SPA CPKB Golongan B sampai sertifikat terbit?

Rata-rata waktu proses adalah ±2–3 bulan. Setelah submit dokumen biasanya membutuhkan ±20 hari kerja untuk penjadwalan audit. Jika ditemukan kekurangan, diberikan waktu CAPA 20 hari kerja sebelum verifikasi lanjutan.

6. Berapa lama masa berlaku sertifikat SPA CPKB Golongan B?

Sertifikat SPA CPKB Golongan B berlaku selama 5 tahun. Selama masa berlaku tersebut perusahaan wajib mempertahankan mutu, higiene, dan sistem produksi supaya tidak bermasalah saat perpanjangan.

7. Apakah bisa dibantu jasa pengurusan SPA CPKB Golongan B?

Ya, bagi perusahaan yang ingin proses lebih cepat dan terarah, PERMATAMAS menyediakan layanan pengurusan SPA CPKB Golongan B mulai dari persiapan dokumen, pendampingan OSS, pengecekan fasilitas produksi, pendampingan audit sampai sertifikat resmi terbit.

jasa urus izin edar pkrt

Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A

Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A – Mengurus Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) Golongan A merupakan langkah wajib bagi industri kosmetik yang ingin memproduksi semua jenis dan bentuk sediaan kosmetik, termasuk produk berisiko tinggi seperti tabir surya, produk bayi, whitening, atau produk dengan formula kompleks. Sertifikasi ini memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan standar BPOM terkait kualitas, keamanan, fasilitas, personel, hingga tata kelola produksi.
Artikel ini membahas secara lengkap apa itu CPKB Golongan A, siapa yang wajib mengurus, persyaratan fasilitas, alur proses pengajuan, biaya resmi PNBP, serta bagaimana konsultan profesional seperti PERMATAMAS dapat membantu prosesnya hingga berhasil.

Apa Itu Sertifikat CPKB Golongan A dan Mengapa Penting?

CPKB Golongan A adalah level sertifikasi tertinggi untuk industri kosmetik, yang diberikan kepada perusahaan yang mampu memproduksi seluruh bentuk dan jenis sediaan kosmetik tanpa pengecualian. Standar ini menuntut penerapan CPKB secara penuh pada semua aspek produksi.
Sertifikasi ini penting karena:
• Menjadi syarat wajib untuk memproduksi seluruh kategori kosmetik.
• Menjamin kualitas dan keamanan produk sebelum diedarkan.
• Memenuhi persyaratan legal BPOM.
• Menjadi nilai tambah bagi perusahaan yang ingin menyediakan layanan maklon kosmetik.
• Mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan kepercayaan pasar.
Perusahaan yang memiliki CPKB Golongan A dianggap telah memenuhi standar produksi yang sangat ketat.

Siapa yang Wajib Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A?

Sertifikat ini wajib dimiliki oleh:

1. Industri kosmetik yang ingin memproduksi semua jenis dan bentuk sediaan kosmetik, termasuk produk risiko tinggi.
2. Industri yang memiliki laboratorium pengendalian mutu internal.
3. Perusahaan yang ingin menerima jasa maklon kosmetik dalam skala penuh.
4. Pabrik kosmetik yang membutuhkan legalitas produksi untuk kategori kompleks.
Jika Anda menjadi brand owner yang menggunakan jasa maklon, maka pabrik maklon-lah yang harus memiliki sertifikat CPKB Golongan A.

Di Mana Mengajukan Sertifikat CPKB Golongan A?

Pengajuan dilakukan melalui:
1. OSS RBA (www.oss.go.id)
Dengan memilih KBLI 20232 – Industri Kosmetika.
2. e-Sertifikasi BPOM (e-sertifikasi.pom.go.id)
Untuk mengisi data industri, unggah dokumen, dan mengikuti alur audit.
3. Balai Besar/Balai POM wilayah masing-masing
Untuk proses inspeksi fasilitas produksi.
4. Konsultan legal seperti PERMATAMAS
Untuk pendampingan dari awal hingga sertifikat terbit.

Kapan Waktu Terbaik untuk Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A?

Waktu ideal untuk memulai proses:
• Saat fasilitas produksi telah dibangun dan siap dinilai.
• Saat perusahaan akan memperluas jenis produk ke kategori risiko tinggi.
• Ketika pabrik ingin membuka layanan maklon kosmetik.
• Sebelum mengurus notifikasi BPOM kosmetik.
Lebih cepat mengurus berarti lebih cepat dapat memproduksi secara legal.

Mengapa Perusahaan Harus Memenuhi Standar CPKB Golongan A?

Beberapa alasan strategis dan regulatif:
• Untuk memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar BPOM.
• Untuk menjamin mutu, keamanan, dan konsistensi produk.
• Untuk menghindari sanksi administratif dan peninjauan fasilitas.
• Untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan distributor.
• Untuk membuka kerja sama maklon dalam skala besar.
CPKB Golongan A adalah bukti bahwa perusahaan mampu memproduksi kosmetik secara profesional dan aman.

Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A
Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A

Bagaimana Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A Secara Lengkap?

Proses pengurusan terdiri dari 4 tahap utama:

1. Persiapan dan Pendaftaran Daring
Beberapa langkah wajib:
• Membuat akun di e-Sertifikasi BPOM
melalui e-sertifikasi.pom.go.id, lalu melengkapi profil perusahaan.
• Pendaftaran OSS RBA
Ajukan izin usaha dengan KBLI 20232 – Industri Kosmetika.
OSS akan terhubung otomatis dengan sistem e-Sertifikasi BPOM.

2. Pengajuan Sertifikasi di e-Sertifikasi BPOM
• Login dan pilih menu “Sertifikasi Baru”.
• Isi data industri termasuk jenis dan bentuk sediaan yang akan disertifikasi.
• Unggah seluruh dokumen wajib, termasuk:
o Surat permohonan
o Denah dan persetujuan layout fasilitas
o SOP lengkap
o Daftar personel
o Dokumen laboratorium
o Foto fasilitas
o Dokumen pendukung lain
Dokumen yang tidak lengkap sering menyebabkan penundaan audit.

3. Pemeriksaan dan Audit
Tahap ini meliputi:
• Verifikasi dokumen dan pembayaran PNBP
• Audit fasilitas produksi oleh BPOM, meliputi:
o Personil
o Bangunan dan sanitasi
o Peralatan
o Prosedur produksi
o Laboratorium pengujian
o Dokumentasi
o Manajemen mutu
Jika ada temuan, perusahaan wajib melakukan CAPA (Corrective and Preventive Action).

4. Penerbitan Sertifikat CPKB Golongan A
Setelah CAPA diterima dan seluruh standar terpenuhi, BPOM akan menerbitkan sertifikat yang dapat diunduh melalui akun OSS.

Berapa Lama Proses Pengurusan CPKB Golongan A?

Proses pengurusan Sertifikat CPKB Golongan A memiliki alur waktu yang cukup panjang karena melibatkan evaluasi dokumen, audit fasilitas, hingga perbaikan CAPA. Secara resmi, BPOM menetapkan timeline pengajuan sertifikat 35 hari kerja (HK) yang dihitung sejak pembayaran PNBP. Namun dalam praktiknya, durasi bisa lebih panjang tergantung kesiapan perusahaan. Dan Proses CAPA (perbaikan) hingga verifikasi: 20 hari kerja

Berapa Biaya Resmi (PNBP) Sertifikat CPKB Golongan A?

Biaya PNBP ditentukan oleh jumlah aset perusahaan (di luar tanah & bangunan):

1. Industri Besar Aset > Rp10 Miliar ➜ Rp 10.000.000 per bentuk sediaan
2. Industri Menengah Aset > Rp500 Juta – Rp10 Miliar ➜ Rp 5.000.000 per bentuk sediaan
3. Industri Kecil Aset > Rp50 Juta – Rp500 Juta ➜ Rp 1.000.000 per bentuk sediaan

Catatan:
“Per bentuk sediaan” berarti biaya dihitung per kategori produk (contoh: cream, lotion, serum, gel, powder, dll).

Bagaimana PERMATAMAS Membantu Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A?

PERMATAMAS adalah konsultan legalitas yang berpengalaman mengurus izin kosmetik, termasuk CPKB Golongan A. Layanan kami mencakup:
✔ Konsultasi kelayakan fasilitas produksi
✔ Penyusunan dokumen dan SOP CPKB
✔ Persiapan layout & alur produksi untuk memenuhi audit
✔ Upload dan verifikasi dokumen di OSS & e-Sertifikasi
✔ Pendampingan saat audit BPOM
✔ Penyusunan CAPA sampai disetujui
✔ Mengawal proses hingga sertifikat CPKB Golongan A terbit
Dengan pendampingan profesional, proses menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan minim revisi.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

Pentingnya Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A

Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A merupakan proses penting dan wajib bagi industri kosmetik yang ingin memproduksi berbagai jenis sediaan, terutama produk berisiko tinggi. Persiapan dokumen, fasilitas, laboratorium, tenaga ahli apoteker, hingga implementasi SOP yang benar harus dilakukan secara lengkap agar audit BPOM berjalan lancar.
Dengan bantuan konsultan seperti PERMATAMAS, proses ini dapat dipercepat, dirapikan, dan diarahkan sesuai standar agar sertifikat segera terbit.

FAQ Cara Mengurus Sertifikat CPKB Golongan A

1. Apa itu Sertifikat CPKB Golongan A?
Sertifikat CPKB Golongan A adalah izin tertinggi dalam Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang diberikan kepada industri kosmetik yang mampu memproduksi seluruh jenis sediaan kosmetik. Mulai dari produk sederhana hingga produk berisiko tinggi seperti tabir surya, produk bayi, dan whitening.

2. Industri seperti apa yang wajib memiliki CPKB Golongan A?
Industri kosmetik yang ingin memproduksi semua jenis sediaan atau menerima maklon berbagai produk kosmetik wajib memiliki CPKB Golongan A. Jika hanya memproduksi beberapa bentuk sediaan tertentu, bisa menggunakan golongan lain (B atau C).

3. Apa perbedaan CPKB Golongan A dengan Golongan B atau C?
Perbedaannya ada pada cakupan produk.
• Golongan A: Bisa memproduksi semua bentuk sediaan kosmetik.
• Golongan B/C: Hanya boleh memproduksi jenis produk tertentu sesuai sertifikasi.
Golongan A memiliki persyaratan paling lengkap, termasuk fasilitas laboratorium dan apoteker penanggung jawab.

4. Apa syarat utama untuk mengurus CPKB Golongan A?
Beberapa syarat utama meliputi:
• Memiliki apoteker sebagai penanggung jawab teknis.
• Fasilitas produksi lengkap sesuai standar BPOM.
• Laboratorium uji mutu.
• SOP produksi dan pengendalian mutu.
• Dokumen perusahaan sesuai peraturan.

5. Berapa lama proses mendapatkan Sertifikat CPKB Golongan A?
Prosesnya bervariasi tergantung kesiapan fasilitas. Rata-rata waktu:
• Pengajuan & verifikasi dokumen: 1–4 minggu.
• Audit fasilitas: 2–6 minggu.
• Perbaikan (CAPA): tergantung kondisi.
Jika fasilitas sudah memenuhi standar, proses bisa lebih cepat.

6. Apakah pengajuan Sertifikat CPKB Golongan A dilakukan lewat OSS?
Ya. Pengajuan menggunakan OSS RBA dengan KBLI 20232, dan terhubung otomatis ke e-Sertifikasi BPOM. Semua langkah dilakukan secara online.

7. Apakah semua industri kosmetik wajib memiliki CPKB Golongan A?
Tidak semua wajib. Jika hanya memproduksi produk tertentu, Anda bisa mengambil golongan lain. Namun jika ingin memproduksi seluruh kategori kosmetik, wajib memakai Golongan A.

8. Apakah industri kecil bisa mengajukan CPKB Golongan A?
Bisa, asalkan fasilitas produksi, laboratorium, dan personel sesuai standar BPOM. Banyak UMK yang bekerja sama dengan konsultan untuk menyiapkan persyaratannya.

9. Apa yang diperiksa auditor BPOM saat audit CPKB?
Auditor mengecek:
• Ruang produksi dan alur masuk-keluar bahan.
• Peralatan produksi dan kalibrasi.
• Ruang laboratorium dan dokumen pengujian.
• Dokumen SOP, batch record, dan pengendalian mutu.
• Kualifikasi personel.
• Penerapan standar kebersihan dan sanitasi.

10. Apakah Permatamas bisa membantu proses pengurusan CPKB Golongan A?
Ya, PERMATAMAS Indonesia dapat membantu mulai dari:
• Persiapan dokumen teknis.
• Konsultasi fasilitas.
• Pendampingan audit BPOM.
• Pengajuan di OSS dan e-Sertifikasi.
Layanan ini sangat membantu industri yang ingin mempercepat proses tanpa kesalahan administratif.

jasa urus izin edar pkrt

Cara Mengecek Izin BPOM Kosmetik

Cara Mengecek Izin BPOM KosmetikMengecek izin BPOM kosmetik merupakan langkah paling penting sebelum menggunakan atau mendistribusikan produk kecantikan. Di tengah maraknya produk ilegal dan tiruan, masyarakat harus memastikan bahwa kosmetik yang mereka beli telah lolos penilaian keamanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Proses pengecekan ini tidak sulit, tetapi perlu ketelitian agar informasi yang didapat benar dan sesuai data resmi pemerintah.

Banyak perusahaan kosmetik yang juga melakukan audit internal sebagai bentuk kepatuhan, termasuk bekerja sama dengan penyedia jasa sertifikasi CPKB untuk memastikan produk mereka mengikuti standar industri.

Sebelum melakukan pengecekan, masyarakat perlu memahami bahwa setiap kosmetik legal memiliki nomor notifikasi resmi BPOM. Nomor ini menjadi identitas produk yang menjamin keamanan, mutu, dan proses produksi yang sesuai standar. Untuk mempermudah konsumen, BPOM menyediakan sistem pengecekan yang dapat diakses secara daring.

Beberapa cara yang bisa digunakan antara lain melalui situs resmi BPOM, aplikasi mobile, hingga pengecekan manual melalui kode NA yang tercetak pada kemasan kosmetik. Sistem ini juga membantu konsumen mengenali produk palsu atau yang belum mengantongi izin sama sekali.

Cara mengecek izin BPOM dapat dilakukan melalui beberapa metode berikut:

• Mengakses situs resmi Cek BPOM
• Menggunakan aplikasi “BPOM Mobile”
• Memasukkan kode NA pada mesin pencarian data BPOM

Dengan mengetahui cara mengecek izin secara mandiri, konsumen lebih terlindungi dari risiko menggunakan produk berbahaya. Sementara itu, bagi pelaku usaha, pemahaman ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa kosmetik yang mereka produksi dapat bersaing di pasar resmi dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.

| baca juga : Syarat Mengurus Izin BPOM Kosmetik Online

Mengapa Penting Mengecek Izin BPOM Kosmetik?

Mengecek izin BPOM kosmetik adalah langkah preventif yang harus dilakukan untuk memastikan keamanan dan keaslian produk kecantikan. Banyak kasus munculnya kosmetik berbahaya yang mengandung bahan kimia terlarang karena tidak melalui proses evaluasi BPOM. Dengan melakukan pengecekan, konsumen dapat memastikan bahwa produk tersebut telah lolos uji keamanan, memiliki kandungan yang sesuai, dan diproduksi melalui proses yang memenuhi standar.

Hal ini juga menjadi bekal penting bagi pelaku usaha untuk membangun kepercayaan pelanggan melalui produk yang legal. Penyedia Jasa Izin Kosmetik kerap membantu UMK atau brand baru dalam memastikan produk mereka memenuhi seluruh persyaratan.

Selain itu, pengecekan izin BPOM membantu mencegah masyarakat dari penggunaan produk yang tidak memiliki label notifikasi resmi. Nomor notifikasi pada dasarnya merupakan tanda bahwa produk sudah diperiksa dan dinyatakan aman. Ketika konsumen membeli tanpa memeriksa legalitas, mereka rentan terpapar bahan berbahaya seperti merkuri, hydroquinone, atau pewarna sintetis berbahaya. Pelaku usaha juga perlu menyadari bahwa distribusi produk tanpa izin BPOM dapat berujung pada sanksi hukum, denda administratif, hingga penarikan produk dari pasaran.

Dalam konteks bisnis, pengecekan izin BPOM bukan hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga bagi brand. Produk yang memiliki izin resmi lebih mudah diterima oleh toko modern, marketplace, dan distributor besar. Kepercayaan ini tidak dapat diperoleh tanpa pembuktian legalitas yang kuat. Itulah sebabnya banyak perusahaan kosmetik memilih menggunakan Jasa Izin Kosmetik untuk mempercepat proses legalitas agar produk mereka segera dapat dipasarkan secara resmi.

| baca juga : BPOM Kosmetik: Pengertian, Fungsi, dan Manfaat untuk Produk Anda

Apa Itu Nomor Notifikasi BPOM Kosmetik?

Nomor notifikasi BPOM adalah kode khusus yang dikeluarkan BPOM untuk setiap produk kosmetik yang telah lolos evaluasi. Kode ini biasanya diawali dengan huruf “NA” diikuti deretan angka yang menunjukkan identitas produk tersebut. Fungsi utama nomor ini adalah sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan proses produksi yang sesuai.

Banyak pelaku usaha yang mendapati proses mendapatkan nomor notifikasi cukup teknis, sehingga menggunakan dukungan profesional seperti Jasa Izin Herbal untuk memastikan seluruh dokumen dan bahan produk sesuai regulasi.

Nomor notifikasi juga mempermudah konsumen dan BPOM dalam melakukan pengawasan. Dengan memasukkan kode NA pada situs resmi BPOM, konsumen dapat mengetahui detail produk mulai dari nama brand, pabrik pembuat, komposisi, hingga status izin. Ini berarti nomor notifikasi tidak sekadar nomor, tetapi juga alat verifikasi yang sangat penting.

Produk yang tidak memiliki nomor notifikasi atau menggunakan nomor palsu biasanya tidak melalui proses pengecekan, sehingga sangat berisiko bagi kesehatan. Selain itu, nomor notifikasi BPOM juga menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran. Produk yang memiliki nomor BPOM cenderung lebih dipercaya dan lebih mudah masuk ke platform penjualan resmi.

Hal ini terutama berlaku bagi produk-produk perawatan kulit dan kesehatan yang membutuhkan tingkat kepercayaan lebih tinggi di mata konsumen. Karena itu, berbagai pelaku usaha, termasuk produsen produk herbal, sering memanfaatkan layanan Jasa Izin Herbal untuk mempercepat proses mendapatkan nomor notifikasi sekaligus memastikan kesesuaian standar.

| baca juga : Apa Itu Industri Kosmetik Golongan A dan B Menurut BPOM

Cara Mengecek Izin BPOM Kosmetik
Cara Mengecek Izin BPOM Kosmetik

Cara Mengecek Izin BPOM Kosmetik Melalui Website Resmi

BPOM menyediakan layanan pengecekan legalitas produk kosmetik melalui website resmi yang dapat diakses kapan saja. Metode ini merupakan cara paling mudah dan akurat untuk mengetahui apakah suatu produk telah terdaftar secara sah. Pengguna hanya perlu memasukkan nama produk, nomor notifikasi, atau nama perusahaan untuk melihat data lengkap produk.

Namun, untuk pemula atau pelaku usaha baru, proses pengecekan kadang membingungkan sehingga mereka sering meminta bantuan konsultan, termasuk penyedia Jasa Pendirian PT/CV, agar brand mereka berbadan hukum dan dapat mengurus perizinan dengan lebih profesional.

Prosedur pengecekan melalui website BPOM dapat dilakukan dengan langkah berikut:

• Buka portal resmi cekbpom.pom.go.id
• Masukkan kata kunci seperti nama produk atau nomor NA
• Klik “Cari” dan tunggu hasil verifikasi muncul

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat langsung memperoleh informasi mengenai status legalitas produk yang mereka gunakan. Data yang ditampilkan biasanya meliputi nomor notifikasi, nama produk, variasi produk, nama perusahaan, serta status aktif atau tidak aktif. Informasi inilah yang menjadi dasar utama konsumen untuk memastikan produk kosmetik aman digunakan sehari-hari.

Selain bermanfaat bagi konsumen, fasilitas pengecekan ini juga sangat penting bagi pelaku bisnis kosmetik. Brand dapat dengan mudah melakukan audit terhadap produk mereka sendiri, termasuk memastikan bahwa nomor notifikasi masih aktif dan tidak terkena penarikan. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan audit berkala, terutama setelah memiliki badan hukum seperti PT atau CV, untuk memastikan seluruh produk tetap sesuai dengan standar BPOM.

Inilah alasan mengapa integrasi layanan legalitas seperti Jasa Pendirian PT/CV menjadi bagian penting dalam pengembangan bisnis kosmetik profesional.

| baca juga : Tahapan Mengurus Izin Kosmetik

Cara Cek BPOM Kosmetik Lewat Aplikasi Mobile

Memeriksa legalitas kosmetik melalui aplikasi mobile menjadi pilihan praktis bagi konsumen dan pelaku usaha yang ingin memastikan keamanan produk. BPOM menyediakan aplikasi resmi yang dapat diunduh secara gratis, memungkinkan pengguna melakukan pengecekan hanya dalam hitungan detik.

Fitur pencariannya sangat responsif sehingga memudahkan Anda mengetahui apakah produk tersebut sudah terdaftar. Di tengah meningkatnya peredaran kosmetik ilegal, cara ini efektif untuk melindungi diri dari produk berisiko, terutama bagi pelaku usaha yang sedang membutuhkan pemahaman mendalam termasuk konsultasi terkait Jasa Izin BPOM Makanan.

Pengguna cukup membuka aplikasi dan memasukkan data produk secara lengkap. Proses ini didesain agar semua kalangan mudah menggunakannya. Aplikasi BPOM juga dilengkapi berbagai menu tambahan untuk melaporkan produk mencurigakan atau mencari informasi publik yang terkait dengan keamanan pangan dan kosmetik.

Beberapa langkah sederhana untuk memulai pengecekan adalah:

• Unduh aplikasi BPOM Mobile di Play Store atau App Store
• Buat atau masuk ke akun pengguna
• Pilih menu Cek Produk dan masukkan nomor notifikasi atau nama produk

Melalui aplikasi ini, Anda dapat melihat detail seperti nomor notifikasi, komposisi, hingga perusahaan penanggung jawab. Dengan begitu, tidak ada lagi keraguan saat memilih produk kecantikan, khususnya di tengah maraknya produk palsu. Keberadaan aplikasi mobile ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas kosmetik.

| baca juga : Biaya Resmi Mengurus Izin Edar BPOM Kosmetik

Cara Cek Legalitas Kosmetik Melalui Kode NA BPOM

Nomor NA BPOM merupakan identitas resmi yang diberikan kepada setiap produk kosmetik yang telah dinyatakan aman dan memenuhi standar regulasi. Nomor ini biasanya dicantumkan pada kemasan sehingga memudahkan konsumen melakukan verifikasi. Dengan memahami cara membaca dan mengecek nomor NA, pelaku usaha dapat lebih percaya diri dalam memasarkan produknya, sedangkan konsumen dapat memastikan keamanan produk sebelum digunakan.

Dalam proses pengembangan bisnis, informasi ini juga berkaitan dengan layanan seperti Jasa Alat Kesehatan yang membutuhkan kepastian regulasi serupa.
Cara pengecekan nomor NA BPOM juga dapat dilakukan melalui platform resmi BPOM dengan memasukkan kode tersebut pada kolom pencarian. Hasil pencarian akan menampilkan informasi lengkap mengenai izin edar, bentuk sediaan, hingga produsen.

Beberapa format pengecekan nomor NA antara lain:

• NA + 11 digit nomor registrasi
• Pencarian melalui situs cekbpom
• Verifikasi melalui aplikasi BPOM Mobile

Dengan mengetahui metode pengecekan ini, masyarakat dapat lebih mudah membedakan mana produk resmi dan mana yang tidak terdaftar. Kesadaran ini menjadi penting mengingat banyaknya produk kosmetik yang beredar tanpa pengawasan.

| baca juga : Persyaratan Pendaftaran Kosmetika Impor

Ciri-Ciri Produk Kosmetik yang Sudah Teregistrasi

Produk kosmetik yang telah teregistrasi resmi biasanya memiliki sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan. Salah satunya adalah keberadaan nomor notifikasi yang jelas dan dapat diverifikasi, serta adanya informasi lengkap mengenai produsen dan komposisi.

Konsumen maupun pelaku usaha wajib memahami ciri-ciri ini untuk menghindari risiko penggunaan produk yang tidak aman. Hal ini senada dengan upaya sertifikasi lain seperti Jasa Sertifikasi Halal, yang juga menuntut transparansi dan kelengkapan informasi pada produk.

Beberapa ciri utama produk kosmetik berizin BPOM antara lain:
• Memiliki nomor NA BPOM yang valid
• Informasi bahan dan produsen dicantumkan lengkap
• Terdapat label resmi sesuai regulasi kemasan

Memahami indikator tersebut membantu konsumen mendapatkan produk yang aman dan bermutu, sekaligus memberi keuntungan bagi pelaku usaha dalam membangun kepercayaan pasar.

| baca juga : 12 Aspek Penilaian CPKB Kosmetik: Apa Saja yang Dinilai BPOM?

Bahaya Menggunakan Kosmetik Tanpa Izin BPOM

Kosmetik tanpa izin edar BPOM sangat berisiko karena tidak diketahui keamanan bahan yang digunakan. Banyak produk ilegal mengandung zat berbahaya seperti merkuri, hidroquinon, atau pewarna tekstil yang dapat memicu iritasi dan gangguan kesehatan. Pelaku usaha perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko ini, sekaligus memastikan produk mereka melalui proses legal yang benar.

Informasi publik mengenai keamanan produk turut mendukung upaya lain seperti layanan Jasa Hak Cipta DJKI yang berperan dalam perlindungan kreativitas dan legalitas produk.
Bahaya dari penggunaan kosmetik ilegal dapat terlihat dari berbagai kasus di lapangan. Konsumen sering kali tidak menyadari bahwa efek jangka panjang dari bahan berbahaya dapat merusak kulit secara permanen.

Beberapa risiko yang sering terjadi antara lain:

1. Iritasi kulit dan alergi
2. Kerusakan jaringan kulit secara permanen
3. Keracunan bahan kimia berbahaya
4. Efek jangka panjang yang dapat mengganggu organ tubuh

Penggunaan kosmetik tanpa izin BPOM tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan tetapi juga dari sisi hukum. Pelaku usaha yang menjual produk ilegal dapat dikenakan sanksi berat sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, memastikan legalitas produk adalah langkah utama dalam menjaga keselamatan konsumen dan reputasi bisnis.

| baca juga : Kesalahan Umum dalam Denah Pabrik Kosmetik dan Cara Menghindarinya

Penyebab Produk Tidak Muncul Saat Dicek di BPOM

Ketika konsumen atau pelaku usaha mencoba memeriksa nomor notifikasi BPOM namun produk tidak muncul, hal ini sering menimbulkan kekhawatiran. Dalam banyak kasus, masalah ini bukan selalu berarti produk ilegal, tetapi bisa disebabkan oleh kesalahan teknis, pencarian yang tidak sesuai, atau sistem yang belum memperbarui data terbaru.

Situasi ini penting dipahami oleh pelaku usaha, terutama mereka yang juga sedang menjalankan proses legalitas lain seperti Jasa Merek HKI yang membutuhkan ketelitian dalam kelengkapan data. Salah satu penyebab umum adalah ketidaksesuaian dalam penulisan kode atau nama produk saat proses pencarian. Kesalahan kecil seperti huruf kapital atau kurangnya satu digit angka dapat membuat sistem gagal menampilkan hasil.

Selain itu, data produk yang masih dalam proses unggah oleh BPOM bisa menyebabkan keterlambatan munculnya informasi.

Penyebab umum produk tidak muncul antara lain:

• Nomor NA tidak lengkap atau salah ketik
• Data produk masih dalam tahap pembaruan
• Produk telah kedaluwarsa izinnya dan ditarik dari database BPOM

Memahami berbagai kemungkinan ini membuat pelaku usaha lebih siap dalam memastikan legalitas produknya. Jika data belum muncul, langkah terbaik adalah melakukan pengecekan ulang pada nomor notifikasi, memeriksa dokumen legal, atau melakukan verifikasi langsung melalui layanan resmi BPOM. Pendekatan ini membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan proses pemasaran tetap aman.

| baca juga : Bisakah Kosmetik Homemade Didaftarkan? Panduan Lengkap Notifikasi BPOM untuk UMKM

Tips Memilih Kosmetik yang Aman dan Terdaftar Resmi

Memilih kosmetik yang aman membutuhkan kecermatan, terutama dengan banyaknya produk yang beredar tanpa izin edar. Konsumen harus mampu membedakan produk legal dari produk berisiko dengan memperhatikan nomor notifikasi, informasi produsen, serta komposisi bahan. Tips ini penting tidak hanya bagi pengguna, tetapi juga bagi pelaku usaha yang tengah mengembangkan produk dan membutuhkan pendampingan seperti Jasa Pendaftaran Merek untuk memastikan legalitas branding mereka.

Langkah awal dalam memilih kosmetik aman adalah memeriksa nomor NA BPOM yang tercantum pada kemasan. Nomor ini dapat diverifikasi melalui situs atau aplikasi resmi BPOM. Selain itu, perhatikan juga kemasan produk—produk legal umumnya menggunakan kemasan yang rapi, informatif, dan tidak menyalahi aturan labeling.

Beberapa tips memilih kosmetik aman antara lain:

• Pastikan produk memiliki nomor NA BPOM yang bisa diverifikasi
• Pilih produk yang mencantumkan komposisi jelas
• Utamakan membeli dari toko resmi atau distributor terpercaya

Dengan mengikuti tips tersebut, konsumen dapat mengurangi risiko menggunakan produk berbahaya. Sementara itu, bagi pelaku usaha, memastikan produk terdaftar secara resmi akan meningkatkan kepercayaan pembeli dan memperkuat posisi merek di pasar. Legalitas yang kuat adalah fondasi utama dalam industri kosmetik.

| baca juga : Jasa Hukum Kosmetik Di Indonesia

Jasa Pengurusan Izin BPOM Kosmetik Profesional

Mengurus izin BPOM untuk produk kosmetik sering kali memerlukan pemahaman teknis dan ketelitian administrasi yang tinggi. Banyak pelaku usaha mengalami kendala dalam menyiapkan dokumen, memahami regulasi, hingga memastikan kesesuaian formula produk. Di sinilah layanan profesional pengurusan izin BPOM berperan membantu memastikan proses berjalan lebih cepat, tepat, dan efisien.

PERMATAMAS hadir untuk memberikan pendampingan lengkap mulai dari pemeriksaan formula, persiapan dokumen, hingga pengajuan izin secara resmi. Tim profesional biasanya menawarkan layanan yang terstruktur, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir menghadapi kerumitan proses.

Pendampingan ini sangat bermanfaat terutama bagi UMKM dan brand baru yang sedang memulai bisnis kosmetik. Dengan layanan yang tepat, risiko penolakan bisa diminimalkan dan proses registrasi dapat berjalan lebih lancar.

Beberapa layanan yang biasanya diberikan antara lain:

• Pemeriksaan dokumen dan formula produk
• Pendampingan pendaftaran hingga terbit nomor NA BPOM
• Konsultasi regulasi dan pemenuhan standar keamanan

Jika Anda ingin produk kosmetik Anda resmi terdaftar dan siap dipasarkan secara legal, PERMATAMAS siap membantu mengurus seluruh proses izin BPOM Anda dari awal sampai selesai. Dengan pengalaman dan pemahaman regulasi yang kuat, PERMATAMAS menjadi mitra terbaik untuk memastikan produk Anda lolos sesuai ketentuan. Saatnya bertindak—amankan legalitas produk Anda bersama PERMATAMAS.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

| baca juga : Kenapa Merek Kosmetik Harus Didaftarkan? Ini 5 Alasannya

FAQ Cara Cek Izin Kosmetik

1. Bagaimana cara mengecek nomor BPOM kosmetik secara online?
Anda dapat mengeceknya melalui situs resmi cekbpom.pom.go.id dengan memasukkan nomor NA, nama produk, atau nama perusahaan.

2. Apakah semua kosmetik wajib memiliki nomor BPOM?
Ya, semua kosmetik yang diedarkan di Indonesia wajib memiliki nomor notifikasi BPOM untuk memastikan keamanan dan legalitas.

3. Mengapa produk tidak muncul saat dicari di BPOM?
Biasanya disebabkan salah ketik nomor NA, data belum diperbarui, atau izin sudah tidak aktif.

4. Apa itu nomor NA BPOM pada produk kosmetik?
Nomor NA adalah kode notifikasi resmi BPOM yang menandakan produk sudah lolos uji keamanan dan legalitas.

5. Apakah aplikasi BPOM Mobile akurat untuk cek produk?
Ya, aplikasi BPOM Mobile terhubung langsung dengan database resmi BPOM dan memberikan hasil yang akurat.

6. Bagaimana cara memastikan kosmetik yang dibeli aman?
Periksa nomor NA BPOM, cek komposisi, pastikan kemasan rapi, dan beli dari toko resmi.

7. Apa risiko menggunakan kosmetik tanpa nomor BPOM?
Risikonya meliputi iritasi kulit, alergi, kerusakan permanen, hingga terpapar bahan berbahaya seperti merkuri.

8. Berapa lama proses pendaftaran izin BPOM kosmetik?
Rata-rata 10–20 hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi BPOM.

9. Apakah UMKM bisa mengurus izin BPOM sendiri?
Bisa, namun banyak pelaku usaha memilih menggunakan jasa profesional untuk memastikan dokumen sesuai regulasi.

10. Apakah PERMATAMAS menyediakan jasa pengurusan izin BPOM kosmetik?
Ya, PERMATAMAS menyediakan layanan lengkap pengurusan izin BPOM mulai dari konsultasi formula hingga terbit nomor NA.

jasa pengurusan sertifikasi halal

Izin Kosmetik adalah jasa sepesilis dibidang pengurusan izin kosmetik, yang sudah pengalaman dan kantor berkedudukan di Kota Bekasi Jawa Barat.

Alamat

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.

Kontak

Telp : 021-89253417
Hp/WA : 085777630555

© 2023 Izin Kosmetik – Support oleh Dokter Website