Tag: notifikasi BPOM skincare

Namun, sebelum kosmetik dipasarkan, pelaku usaha perlu memahami persyaratan legalitas perusahaan, kesiapan fasilitas produksi, dan notifikasi produk kepada BPOM. Persiapan tersebut penting agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan informasi produk yang dipasarkan dapat dipertanggungjawabkan.

PERMATAMAS membantu pelaku usaha memahami kebutuhan sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) serta pengurusan notifikasi BPOM sesuai kondisi bisnis. Pendampingan dilakukan dengan mengidentifikasi model produksi, dokumen yang telah tersedia, dan persyaratan yang relevan untuk produk kosmetik yang akan diedarkan.

Jasa Sertifikasi CPKB dan Pengurusan Izin BPOM Kosmetik

Jasa Sertifikasi CPKB dan Pengurusan Izin BPOM Kosmetik membantu pelaku usaha mempersiapkan legalitas fasilitas produksi dan produk kosmetik. Sertifikasi CPKB berkaitan dengan pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik pada fasilitas produksi sesuai kategori dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, notifikasi BPOM berkaitan dengan legalitas peredaran produk kosmetik. Produk perawatan kulit, badan, dan tangan perlu dinilai berdasarkan formula, bentuk sediaan, klaim, pihak yang bertanggung jawab, serta model produksinya. Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha dapat memetakan kebutuhan dokumen, memahami alur pengajuan, dan mengurangi risiko kesalahan administratif sebelum produk dipasarkan.

Mengapa Sertifikasi CPKB Penting bagi Industri Kosmetik?

Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik atau CPKB merupakan pedoman untuk memastikan proses pembuatan kosmetik dilaksanakan dengan sistem yang mendukung mutu produk secara konsisten. Penerapan CPKB mencakup aspek seperti personel, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi, dokumentasi, proses produksi, pengawasan mutu, serta aspek lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi perusahaan yang memproduksi kosmetik sendiri, pemenuhan persyaratan CPKB merupakan bagian penting dalam membangun proses produksi yang terstruktur. Fasilitas dan sistem kerja perlu disiapkan sesuai kategori industri serta jenis permohonan sertifikasi yang diajukan.

Persyaratan untuk setiap perusahaan tidak selalu sama. Kebutuhan dapat dipengaruhi oleh aktivitas produksi, kondisi fasilitas, kategori permohonan, dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, evaluasi awal diperlukan untuk mengetahui dokumen serta aspek operasional yang perlu dipersiapkan.

Pelaku usaha dapat mempelajari informasi regulasi melalui situs resmi Direktorat Standardisasi OTSKK BPOM. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik mulai berlaku pada 29 April 2026 dan mencabut Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021. Oleh karena itu, persiapan sertifikasi perlu mengacu pada regulasi terbaru dan disesuaikan dengan jenis permohonan.

Perbedaan Sertifikasi CPKB dan Notifikasi BPOM Kosmetik

Sertifikasi CPKB dan notifikasi BPOM merupakan dua proses yang berkaitan dengan kepatuhan industri kosmetik, tetapi memiliki tujuan berbeda.

Sertifikasi CPKB berkaitan dengan pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik pada fasilitas produksi. Proses persiapannya dapat meliputi pemeriksaan tata ruang, peralatan, sanitasi, dokumentasi, personel, dan sistem pengawasan mutu sesuai kategori fasilitas.

Sementara itu, notifikasi BPOM kosmetik berkaitan dengan legalitas peredaran produk kosmetik. Persiapan notifikasi dapat mencakup data produk, komposisi, bentuk sediaan, klaim, penandaan, serta dokumen pihak yang bertanggung jawab sesuai persyaratan yang berlaku.

Pelaku usaha perlu mengetahui jalur yang sesuai dengan model bisnisnya. Perusahaan yang memiliki fasilitas produksi sendiri mempunyai kebutuhan berbeda dari pemilik merek yang menggunakan jasa maklon. Dalam kerja sama maklon, status produsen, legalitas fasilitas, dan tanggung jawab masing-masing pihak perlu diperiksa sebelum menentukan langkah pengajuan.

Dengan memahami perbedaan ini, pelaku usaha dapat menghindari anggapan bahwa sertifikat fasilitas produksi otomatis menggantikan kewajiban notifikasi produk atau sebaliknya.

Jenis Produk Kosmetik Perawatan Kulit, Badan, dan Tangan

Produk kosmetik perawatan memiliki beragam bentuk dan fungsi. Berikut beberapa contoh produk yang dapat menjadi bagian dari lini bisnis kosmetik.

1. Produk Perawatan Kulit Wajah

• Facial wash atau pembersih wajah.
• Facial toner.
• Serum wajah.
• Moisturizer atau pelembap wajah.
• Day cream.
• Night cream.
• Sunscreen.
• Essence wajah.
• Masker wajah kosmetik.
• Eye cream.

2. Produk Perawatan Badan

• Body lotion.
• Body butter.
• Body cream.
• Body scrub.
• Body wash.
• Body mist.
• Krim pelembap tubuh.
• Produk perawatan kulit badan.
• Produk kosmetik dengan klaim pelembap.
• Produk perawatan tubuh dengan bahan aktif kosmetik.

3. Produk Perawatan Tangan

• Hand cream.
• Hand lotion.
• Krim pelembap tangan.
• Produk perawatan kutikula yang masuk kategori kosmetik.
• Produk kosmetik untuk menjaga kelembutan kulit tangan.

Daftar di atas merupakan contoh jenis produk, bukan penetapan klasifikasi resmi BPOM. Kategori produk perlu dinilai berdasarkan komposisi, fungsi, bentuk sediaan, klaim, dan cara penggunaannya. Klaim yang mengarah pada pengobatan atau fungsi di luar ruang lingkup kosmetik perlu dievaluasi sebelum digunakan pada kemasan maupun materi pemasaran.

Tahapan Pengurusan Sertifikasi CPKB dan Notifikasi BPOM

Agar proses persiapan lebih terarah, pelaku usaha sebaiknya memulai dengan pemeriksaan kondisi perusahaan dan kebutuhan legalitas. Tahapan berikut merupakan gambaran umum yang perlu disesuaikan dengan jenis permohonan.

1. Identifikasi Model Bisnis

Langkah pertama adalah menentukan apakah perusahaan memproduksi kosmetik sendiri, menggunakan jasa maklon, atau bertindak sebagai pemilik merek yang bekerja sama dengan produsen. Informasi tersebut membantu memetakan persyaratan yang relevan.

2. Pemeriksaan Legalitas Perusahaan

Dokumen legalitas perusahaan perlu diperiksa, termasuk identitas badan usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Data perusahaan harus konsisten dengan peran yang dijalankan dalam proses produksi dan peredaran kosmetik.

Bagi pelaku usaha yang sedang menyiapkan badan usaha, layanan Jasa Legalitas Pendirian PT dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu proses pendirian perusahaan. Bentuk badan usaha dan perizinan yang dibutuhkan tetap perlu disesuaikan dengan kegiatan serta kondisi bisnis.

3. Evaluasi Fasilitas Produksi

Jika perusahaan memproduksi kosmetik sendiri, kesiapan fasilitas perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan CPKB yang relevan. Pemeriksaan dapat mencakup tata ruang, alur produksi, peralatan, penyimpanan bahan baku, kebersihan, dokumentasi, dan pengawasan mutu.

Apabila perusahaan menggunakan jasa maklon, pemeriksaan diarahkan pada status produsen, dokumen kerja sama, dan legalitas fasilitas produksi yang digunakan.

4. Persiapan Dokumen Sertifikasi

Dokumen yang diperlukan harus disesuaikan dengan kategori fasilitas dan jenis permohonan. Persiapan dapat meliputi dokumen perusahaan, informasi fasilitas, dokumentasi sistem mutu, serta dokumen pendukung lain sesuai persyaratan.

Pemeriksaan dokumen sebelum pengajuan membantu mengidentifikasi data yang belum tersedia atau perlu disesuaikan.

5. Persiapan Data Produk Kosmetik

Data produk harus disusun secara konsisten, termasuk nama produk, komposisi, bentuk sediaan, spesifikasi, klaim, dan rancangan label. Informasi yang disampaikan perlu sesuai dengan produk yang benar-benar akan dipasarkan.

6. Pengajuan dan Tindak Lanjut

Setelah dokumen disiapkan, permohonan diajukan melalui jalur resmi yang sesuai. Pelaku usaha perlu memantau proses dan menindaklanjuti permintaan perbaikan jika ada.

Waktu penyelesaian bergantung pada jenis permohonan, kesiapan fasilitas, kelengkapan dokumen, dan hasil evaluasi pihak berwenang. Estimasi waktu sebaiknya ditentukan setelah kondisi usaha diperiksa.

Pentingnya Pendaftaran Merek untuk Bisnis Kosmetik

Merek merupakan identitas yang membedakan produk suatu perusahaan dari produk lain di pasar. Nama dan logo yang konsisten dapat membantu membangun pengenalan merek, terutama ketika perusahaan mengembangkan beberapa produk dalam satu lini perawatan.

Namun, penggunaan nama merek pada produk dan perlindungan hak atas merek merupakan hal yang berbeda dari notifikasi BPOM. Karena itu, pelaku usaha sebaiknya memeriksa ketersediaan merek dan mempertimbangkan pendaftarannya melalui prosedur yang berlaku.

Untuk kebutuhan tersebut, pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan Jasa Pendaftaran Merek HKI Kosmetik guna memperoleh pendampingan dalam proses pendaftaran merek. Pendaftaran merek tetap mengikuti pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku, sehingga hasilnya tidak dapat dijamin hanya berdasarkan penggunaan jasa.

Perencanaan merek sejak awal juga membantu perusahaan menyelaraskan identitas pada kemasan, materi promosi, dan kanal penjualan.

Apakah Produk Kosmetik Perlu Sertifikasi Halal?

Pelaku usaha kosmetik perlu memperhatikan ketentuan sertifikasi halal yang berlaku bagi kategori produk dan periode implementasinya. Kewajiban serta tahapan pemenuhannya sebaiknya diperiksa berdasarkan peraturan terbaru.

Sertifikasi halal dan notifikasi BPOM mempunyai dasar serta tujuan yang berbeda. Notifikasi BPOM tidak otomatis menggantikan sertifikasi halal. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola persyaratan masing-masing sesuai ketentuan yang relevan.

Persiapan sertifikasi halal dapat melibatkan pemeriksaan bahan baku, dokumen pemasok, proses produksi, fasilitas, dan dokumentasi pendukung. Informasi bahan sebaiknya dikumpulkan sejak tahap pengembangan produk agar perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian lebih awal.

Pelaku usaha yang membutuhkan informasi pendampingan dapat mempelajari Jasa Sertifikasi Halal Kosmetik untuk memahami persiapan sesuai kebutuhan usahanya.

Keuntungan Menggunakan Jasa Sertifikasi CPKB dan Pengurusan BPOM

Pengurusan legalitas kosmetik dapat melibatkan beberapa dokumen, tahapan, dan pihak yang bertanggung jawab. Pendampingan membantu perusahaan memetakan kebutuhan berdasarkan kondisi aktual dan mengatur persiapan secara sistematis.

Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pendampingan:

• Pemetaan kebutuhan legalitas: membantu membedakan persyaratan fasilitas produksi dan produk.
• Pemeriksaan dokumen: membantu mengidentifikasi dokumen yang belum lengkap atau perlu diperbaiki.
• Evaluasi kesiapan usaha: membantu menilai kondisi fasilitas atau status kerja sama maklon.
• Persiapan yang lebih terarah: membantu menyusun urutan pekerjaan berdasarkan prioritas.
• Pemahaman regulasi: membantu pelaku usaha mengetahui sumber informasi resmi dan ketentuan yang relevan.
• Pendampingan tindak lanjut: membantu mempersiapkan respons terhadap catatan atau permintaan perbaikan sesuai ruang lingkup layanan.

Pelaku usaha dapat mempertimbangkan Jasa Pengurusan Sertifikasi SPA CPKB untuk mendapatkan informasi mengenai pendampingan sertifikasi. Ruang lingkup layanan perlu dikonfirmasi agar sesuai dengan kondisi fasilitas, kategori permohonan, dan kebutuhan perusahaan.

Perlu dipahami bahwa konsultan membantu proses persiapan dan pendampingan, bukan menggantikan kewenangan BPOM. Penerbitan sertifikat atau persetujuan notifikasi tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan dan evaluasi pihak berwenang.

Kesalahan yang Perlu Dihindari saat Mengurus Legalitas Kosmetik

Beberapa kesalahan administratif dapat menambah pekerjaan selama persiapan pengajuan. Karena itu, pelaku usaha perlu memeriksa data dan dokumen sebelum permohonan dilakukan.

Kesalahan yang perlu dihindari antara lain:

1. Menganggap sertifikasi CPKB sama dengan notifikasi BPOM.
2. Menggunakan dokumen perusahaan yang tidak konsisten.
3. Belum memastikan status dan legalitas produsen maklon.
4. Menyusun formula dan label dengan informasi yang berbeda.
5. Menggunakan klaim produk tanpa dasar yang memadai.
6. Tidak menyiapkan dokumen pendukung sesuai kategori permohonan.
7. Mengandalkan informasi lama tanpa memeriksa regulasi terbaru.

Pemeriksaan awal membantu perusahaan mengetahui aspek yang perlu diperbaiki sebelum melanjutkan ke tahapan pengajuan. Dengan begitu, persiapan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual, bukan sekadar perkiraan umum.

Konsultasikan Sertifikasi CPKB dan Pengurusan BPOM Bersama PERMATAMAS

Apakah Anda sedang mengembangkan produk perawatan kulit, badan, atau tangan dan ingin mengetahui persyaratan legalitasnya? Langkah awal yang penting adalah memetakan model bisnis, status fasilitas produksi, dokumen perusahaan, dan jenis produk yang akan diedarkan.

PERMATAMAS membantu pelaku usaha memahami kebutuhan persiapan sertifikasi CPKB dan notifikasi BPOM sesuai kondisi usaha. Untuk memulai konsultasi, siapkan informasi mengenai:

• Jenis dan jumlah produk kosmetik.
• Status perusahaan serta legalitas yang sudah dimiliki.
• Model produksi, baik fasilitas sendiri maupun maklon.
• Status sertifikasi dan dokumen fasilitas produksi.
• Formula, klaim, dan rancangan label produk.
• Status merek serta dokumen pendukung lainnya.

Informasi tersebut membantu kebutuhan pendampingan dipetakan secara lebih tepat. Biaya dan estimasi waktu dapat dibahas setelah jenis permohonan serta kondisi dokumen diketahui.

Kesimpulan

Jasa Sertifikasi CPKB dan Pengurusan Izin BPOM Kosmetik Perawatan Kulit, Badan, dan Tangan membantu pelaku usaha memahami persyaratan fasilitas produksi serta legalitas produk kosmetik. Persiapan yang terarah meliputi pemeriksaan legalitas perusahaan, evaluasi fasilitas, penyusunan dokumen produk, dan penentuan jalur pengajuan sesuai model bisnis.

Dengan memahami perbedaan sertifikasi CPKB dan notifikasi BPOM, pelaku usaha dapat menyusun rencana legalitas secara lebih sistematis. Pastikan setiap langkah mengacu pada informasi resmi BPOM dan ketentuan terbaru yang relevan dengan produk serta jenis permohonan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Jasa Sertifikasi CPKB dan Pengurusan Izin BPOM Kosmetik

1. Apa itu sertifikasi CPKB kosmetik?

CPKB adalah Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. Sertifikasi berkaitan dengan pemenuhan aspek CPKB pada fasilitas produksi sesuai kategori dan ketentuan yang berlaku.

2. Apakah sertifikasi CPKB sama dengan izin BPOM kosmetik?

Tidak. Sertifikasi CPKB berkaitan dengan pemenuhan aspek pada fasilitas produksi, sedangkan notifikasi BPOM berkaitan dengan legalitas peredaran produk kosmetik. Keduanya memiliki fungsi dan persyaratan berbeda.

3. Produk apa saja yang termasuk kosmetik perawatan kulit, badan, dan tangan?

Contohnya facial wash, serum, moisturizer, day cream, body lotion, body scrub, body wash, hand cream, dan hand lotion. Kategori produk perlu disesuaikan dengan fungsi, formula, dan klaimnya.

4. Apakah semua pemilik merek kosmetik harus mengurus sertifikasi fasilitas sendiri?

Tidak selalu. Jika menggunakan maklon, kebutuhan sertifikasi fasilitas perlu dinilai berdasarkan status produsen, legalitas fasilitas, dan peran masing-masing pihak. Dokumen kerja sama serta persyaratan notifikasi juga perlu diperiksa.

5. Apa saja dokumen yang perlu disiapkan?

Dokumen dapat mencakup legalitas perusahaan, NIB, data fasilitas produksi, dokumen sistem mutu, informasi produk, formula, rancangan label, dan dokumen kerja sama maklon jika relevan. Daftar akhir bergantung pada jenis permohonan.

6. Berapa lama proses sertifikasi CPKB dan notifikasi BPOM?

Waktu penyelesaian bergantung pada kategori permohonan, kesiapan fasilitas, kelengkapan dokumen, dan hasil evaluasi. Estimasi yang lebih akurat memerlukan pemeriksaan kondisi usaha terlebih dahulu.

7. Apakah pendaftaran merek wajib dilakukan sebelum notifikasi BPOM?

Pendaftaran merek dan notifikasi BPOM merupakan proses berbeda. Dokumen mengenai merek atau hak penggunaan merek dapat relevan sesuai kondisi dan persyaratan permohonan. Kebutuhannya perlu diperiksa berdasarkan jalur yang digunakan.

8. Apakah kosmetik perlu sertifikasi halal?

Kewajiban dan tahapan sertifikasi halal mengikuti ketentuan yang berlaku untuk kategori produk dan periode implementasinya. Pelaku usaha sebaiknya memeriksa regulasi terbaru dan mempersiapkan dokumen bahan serta proses produksi.

9. Apakah konsultan dapat menjamin sertifikat atau notifikasi pasti terbit?

Keputusan penerbitan dokumen resmi berada pada pihak berwenang. Konsultan dapat membantu persiapan dan pendampingan sesuai ruang lingkup layanan, tetapi hasil permohonan tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan dan evaluasi.

10. Bagaimana cara memulai pengurusan legalitas kosmetik?

Mulailah dengan menyiapkan informasi perusahaan, jenis produk, model produksi, status fasilitas, serta dokumen yang telah tersedia. Informasi tersebut menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan sertifikasi dan notifikasi yang sesuai.