Peraturan Klaim Kosmetika Yang Tepat

Peraturan Klaim Kosmetika Yang TepatPelaku bisnis kosmetik di Indonesia harus memahami dan mematuhi aturan terkait notifikasi di tengah era globalisasi dan permintaan produk kecantikan yang meningkat.

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Peraturan BPOM 21/2022), notifikasi adalah proses yang wajib dilakukan oleh para pelaku usaha kosmetika untuk memastikan keamanan dan kelayakan produk mereka.

Untuk melindungi pelanggan dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi standar, regulasi ini sangat penting.
Oleh karena itu, banyak bisnis kosmetika yang belum memahami persyaratan pengurusan notifikasi. Maka, silakan simak artikel berikut guna memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai peraturan notifikasi produk kosmetika di Indonesia.

Peraturan Klaim Kosmetika Yang Tepat
Peraturan Klaim Kosmetika Yang Tepat

Bagaimana Kriteria Produk Kosmetik yang Wajib Memiliki Izin Edar?

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setiap produk kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus memiliki izin edar kosmetik. Izin edar kosmetik, yang juga disebut sebagai “notifikasi”, adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap pemberitahuan perusahaan kosmetik untuk mengedarkan produk tersebut di Indonesia setelah perusahaan tersebut memberikan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) mencakup izin edar kosmetik (notifikasi) dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan BPOM 21/2022, kosmetika yang dimaksud adalah:

  1. Kosmetika yang dibuat di dalam negeri; dan
  2. Kosmetika impor.

Produk kosmetika yang diproduksi di dalam negeri melibatkan berbagai jenis, seperti:

  1. Kosmetika yang dibuat dan dikemas oleh industri kosmetika di dalam negeri atau dibuat di luar negeri, tetapi dikemas dalam kemasan primer oleh industri kosmetika di dalam negeri
    Karena itu, kewajiban untuk memasukkan kosmetik melalui jalur khusus atau skema akses khusus dikecualikan (Pasal 4 ayat (2) PerBPOM 21/2022).

Apa saja Syarat urus Izin Edar untuk Kosmetika dalam Negeri?

Untuk menerima pemberitahuan, pelaku usaha di bidang kosmetika diwajibkan memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan BPOM 21/2022. Persyaratan tersebut mencakup:

  1. Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB bertahap Golongan A, atau Sertifikat pemenuhan aspek CPKB Golongan B, yang sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi, dengan sisa masa berlaku paling singkat 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir; dan
  2. Menyertakan surat pernyataan yang telah distempel dari direksi dan/atau pimpinan industri kosmetika yang menyatakan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetika.

Tambahan itu, agar pelaku usaha kosmetika dapat melakukan notifikasi, mereka harus memenuhi persyaratan dokumen lain sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan BPOM 21/2022. Persyaratan tersebut melibatkan:

  1. Memperoleh surat rekomendasi sebagai pemohon Notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat;
  2. Menyajikan dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki sertifikat CPKB yang sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan di notifikasi dari industri penerima kontrak, dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir; dan
  3. Menyertakan surat pernyataan yang telah distempel dari direksi dan/atau pimpinan perusahaan yang menyatakan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetika.

Bagaimana Tata Cara proses Memperoleh Notifikasi Kosmetika?

Proses perolehan notifikasi kosmetika juga melibatkan pemenuhan persyaratan sesuai Pasal 21 ayat (3) PerBPOM 21/2022, yang mencakup langkah-langkah berikut:

  1. Permohonan harus diajukan oleh pimpinan/direktur perusahaan yang tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetika.
  2. Pemohon notifikasi wajib memiliki penanggung jawab teknis, dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah, dan surat perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dan pimpinan perusahaan.
  3. Pemohon notifikasi harus menyiapkan dokumen pengadaan dan distribusi kosmetika, termasuk prosedur tertulis dan catatan terkait pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, persediaan/kartu stok, penanganan keluhan, penarikan dan pemusnahan, serta penanganan sampel pertinggal.
  4. Pemohon notifikasi perlu memastikan bahwa sarana yang dimilikinya memenuhi persyaratan sanitasi sarana dan tempat penyimpanan produk.

Setelah memastikan pemenuhan persyaratan tersebut, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan notifikasi kepada Kepala UPT BPOM sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) PerBPOM 21/2022. Proses pengajuan ini dapat dilakukan melalui situs resmi pelayanan notifikasi kosmetika BPOM, yang dikenal sebagai sistem Notifkos BPOM.

Jika Anda mengalami kesulitan atau kebingungan dalam mengurus izin edar (notifikasi) kosmetik, CV. Permatamas Indonesia siap membantu dan mengelola seluruh prosesnya untuk Anda! Kami juga menyediakan layanan untuk izin pkrt, izin alkes, sertifkasi halal dan pendaftaran merek. hubungi kami segera melalui kontak 085219385505 dan Alamat kantor di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Jasa Pengurusan BPOM, Jasa Pengurusan BPOM Kosmetik, Jasa Pengurusan Izin Edar BPOM Kosmetik, Jasa Pengurusan Denah Pabrik Kosmetik, Jasa Pengurusan Sertifikasi CPKB, Jasa Pengurusan Sertifikasi Halal Kosmetik, Jasa Pengurusan ISO Kosmetik, baik lokal atau Import.

Halaman

© 2023 Izin Kosmetik – Support oleh Dokter Website