Jasa Hukum Kosmetik
Pengacara Kasus Hukum Kosmetik
Kami Hadir Ketika Bisnis Kosmetik Anda Menghadapi Persoalan Hukum
Pentingnya Jasa Hukum?
Pentingnya jasa hukum kosmetik terletak pada fungsinya sebagai mekanisme perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pelaku usaha dalam menghadapi kompleksitas regulasi serta potensi sengketa di sektor kosmetik, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Dalam praktik bisnis, tidak jarang timbul permasalahan hukum terkait kontrak maklon, pelanggaran merek, distribusi ilegal, penggunaan bahan terlarang, atau klaim produk yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa gugatan perdata maupun ancaman sanksi pidana dan administratif dari otoritas seperti BPOM.
Tanpa pendampingan hukum yang kompeten dan spesifik di bidang ini, pelaku usaha berisiko mengalami kerugian secara hukum, finansial, dan reputasi. Oleh karena itu, keterlibatan jasa hukum kosmetik bukan hanya dibutuhkan secara responsif saat terjadi masalah, melainkan juga secara preventif untuk memastikan kepatuhan hukum (legal compliance) dan keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.
Apa itu Jasa Hukum
Jasa Hukum Kosmetik adalah layanan pendampingan dan konsultasi hukum yang secara khusus ditujukan untuk pelaku usaha di bidang kosmetik guna memastikan seluruh kegiatan usahanya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan pendekatan berbasis prinsip kehati-hatian (prudential principles) dan asas kepastian hukum, jasa hukum kosmetik berperan sebagai instrumen strategis untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan risiko hukum yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha kosmetik di Indonesia
Layanan Kami
Perselisihan Hukum
Perselisihan hukum akibat pelanggaran kontrak produksi, formulasi, atau distribusi antara pemilik merek dan pihak maklon.
Masalah Tanpa Izin
Masalah hukum terkait produk yang beredar tanpa izin, penggunaan nomor notifikasi fiktif, atau pencabutan izin edar oleh BPOM.
Pendampingan Hukum
Pendampingan dalam perkara pidana dan administratif atas tuduhan penggunaan zat dilarang atau kandungan melebihi ambang batas.
Masalah Kemiripan Merek, Logo, Label atau Kemasan
Masalah hukum yang timbul akibat kemiripan merek, logo, label, atau kemasan dengan produk lain yang telah terdaftar.
Perkara Perdata
Perkara perdata maupun pidana terkait informasi yang tidak benar, berlebihan, atau menyesatkan pada kemasan, iklan, atau deskripsi produk kosmetik.
Pengurusan Izin Kosmetik
Pendampingan hukum dalam pengurusan perizinan kosmetik, mulai dari pendirian badan usaha, penyusunan struktur legal, hingga memperoleh izin edar resmi dari BPOM.
Kenapa Memilih Jasa Hukum
Kami sudah pengalaman dalam perizinan kosmetik, dari legalitas usaha kosmetik, persetujuan denah bangunan industri kosmetik, mendisain pabrik kosmetik sesuai kaedah CPKB, sertikat pemenuhan aspek CPKB, sertifikat CPKB, merek kosmetik, izin edar kosmetik serta sertrifikasi halal kosmetik.
Kami bukan pengacara yang mengurus semua perkara, dari pidana umum sampai perceraian. Fokus kami hanya satu hukum kosmetik. Karena kami percaya, klien berhak mendapatkan pendampingan dari pihak yang benar-benar paham bisnis kosmetiknya, bukan yang sekadar tahu hukumnya.
Tim Jasa Hukum Kami
Fokus Akademik dan Praktik di Bidang Kosmetik
Skripsi dan tesis tim kami membahas langsung isu hukum kosmetik. Bukan hanya teori, kami sudah praktik di lapangan sejak awal menekuni bidang ini.
Berpendidikan Hukum & Berlisensi Advokat
Ditangani langsung oleh advokat resmi yang memahami masalah bisnis kosmetik, dan regulasi produk kosmetik secara menyeluruh.
Pengalaman mendampingi klien
Dari tahap awal bisnis kosmetik hingga penyelesaian perkara di pengadilan. Kami hadir bukan hanya saat dibutuhkan, tapi sejak awal untuk mencegah risiko hukum sebelum terjadi.
Segera Hubungi Kami:
Jangan biarkan masalah hukum mengganggu jalannya bisnis kosmetik Anda.
Konsultasikan bersama tim hukum kami yang fokus dan paham regulasi secara menyeluruh.
Bisnis kosmetik Anda butuh perlindungan hukum yang tepat sejak awal.
Kami hadir sebagai pendamping hukum yang memahami industri, bukan sekadar aturan.
